<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/IMG-20240910-WA0011-2817717935.jpg" alt="Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R. Muzhar secara resmi menyerahkan presidensi Sesi Tahunan Asia-Africa Legal Consultative Organization (AALCO)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R. Muzhar secara resmi menyerahkan presidensi Sesi Tahunan Asia-Africa Legal Consultative Organization (AALCO)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R. Muzhar secara resmi menyerahkan presidensi Sesi Tahunan Asia-Africa Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 kepada Madam Suphanvasa Chotikajan Tang dari Kementerian Luar Negeri Kerajaan Thailand.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama masa presidensinya, Indonesia berhasil mengarahkan keberlanjutan agenda AALCO dan memperkenalkan dua agenda baru, yaitu Asset Recovery Expert Forum yang diusulkan oleh Indonesia dan Legal Issues in Outer Space yang diusulkan oleh India. "Asset Recovery Expert Forum bertujuan memerangi korupsi dan memastikan pengembalian aset hasil kejahatan yang dialihkan ke luar negeri. Usulan ini telah disetujui dalam Inter-Sessional Meeting pada Juni lalu, di mana negara-negara anggota AALCO sepakat untuk membentuk daftar kontak berisi otoritas dan pakar terkait," ujar Cahyo, Selasa (10/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahyo menambahkan, Sekretariat AALCO akan berperan sebagai fasilitator komunikasi agar proses pengembalian aset hasil dari tindak kejahatan dapat berjalan lebih efektif. "Di masa mendatang Asset Recovery Expert Forum juga dapat dikembangkan agar tidak hanya menjadi forum untuk pengembalian aset hasil tindak kejahatan yang dilarikan ke luar negeri, namun juga, misalnya, untuk pengembalian benda budaya yang hilang pada masa penjajahan di negara-negara Asia-Afrika," jelas Cahyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, agenda Legal Issues in Outer Space juga memperoleh perhatian signifikan. Meskipun belum semua negara Asia-Afrika terlibat dalam penjelajahan antariksa, namun Cahyo menganggap pandangan negara-negara ini juga penting untuk diakui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Angkasa luar merupakan warisan bersama umat manusia dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat manusia, bukan hanya negara tertentu," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi keorganisasian, selama masa presidensi Indonesia, AALCO juga mencatat kemajuan penting dengan diterimanya Burkina Faso sebagai anggota ke-48 setelah sebelumnya berstatus sebagai pengamat pada Sesi Tahunan ke-61 di Bali. Setelah menyerahkan presidensi, Cahyo Muzhar mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung masa presidensi Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sangat berterima kasih kepada Sekretaris Jenderal AALCO, negara-negara anggota, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam masa kepemimpinan kami. Kami berharap Thailand dapat melanjutkan amanat negara-negara Asia-Afrika dengan agenda-agenda yang produktif dan bermanfaat bagi seluruh anggota AALCO," ujar Cahyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahyo juga mengungkapkan harapan agar Thailand dapat melanjutkan upaya-upaya yang telah dimulai dan terus memperkuat kerjasama internasional dalam kerangka AALCO.&nbsp;"Semoga Thailand dapat meneruskan keberhasilan yang telah dicapai dan terus mengembangkan agenda-agenda yang mendukung kepentingan bersama negara-negara Asia-Afrika," tutup Cahyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sekretariat AALCO akan berperan sebagai fasilitator komunikasi agar proses pengembalian aset hasil dari tindak kejahatan berjalan efektif.

Berhasil Buat Agenda Pengembalian Aset Korupsi, Indonesia Serahkan Presidensi AALCO ke Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/aalco-4109805798.jpeg" alt="Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi Fajar Usman. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi Fajar Usman. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan sejumlah alasan Indonesia menjadi negara favorit tujuan investasi. Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi Fajar Usman mengungkapkan, Kementerian Investasi optimistis kinerja penanaman modal Indonesia juga relatif baik ketimbang negara lain.</p> <p>&ldquo;Keunggulan Indonesia salah satunya termasuk sebagai negara tujuan<em> foreign direct investment</em> (FDI) global, dan masuk dalam 20 negara teratas,&rdquo; kata Fajar Usman pada sesi panel diskusi dengan tema <em>Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes</em> yang merupakan rangkaian kegiatan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Bali, Selasa (17/10), melalui keterangan tertulis yang diterima.</p> <p>Selain itu, RI juga tercatat sebagai negara dengan nilai kerangka investasi yang baik. Berdasarkan data dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (Unctad), skor kerangka fasilitas investasi RI mencapai 18.</p> <p>Angka tersebut menempatkan RI berada di peringkat ke dua dan setara dengan Thailand. Sebagai perbandingan, Malaysia dan Singapura sanggup mereguk skor 19 dan di peringkat pertama.</p> <p>&ldquo;Kita masih berada di bawah Singapura dan Malaysia terkait dengan kerangka fasilitasi investasi, walaupun secara selisih angka relatif kecil,&rdquo; kata Fajar.</p> <p>Menurut Fajar, ekonomi Indonesia menyimpan prospek karena jumlah penduduknya yang besar serta didukung oleh tenaga kerja yang mumpuni. Dia menambahkan, RI juga menjadi salah satu negara anggota G20 yang memiliki pertumbuhan ekonomi stabil. Saat Indonesia memegang Keketuaan Presidensi G20 tahun lalu, tak sedikit negara yang memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan.</p> <p><br />Fajar menyebut, Indonesia juga kerap menjadi negara yang dituju untuk investasi karena memiliki sumber daya yang melimpah terutama untuk industri manufaktur. Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk ikut memerangi krisis iklim, dan menerapkan prinsip ESG.</p> <p>Di atas itu semua, pemerintah telah memperbaiki pula iklim investasi dengan menggulirkan sejumlah kebijakan ataupun insentif. &ldquo;UU Cipta Kerja ini yang termasuk memberikan kemudahan (investasi) dan memberikan peluang investasi yang lebih besar,&rdquo; kata Fajar.</p> <p>Adapun pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif bagi para investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Di antara stimulus tersebut, yakni tax holiday, tax allowance, fasilitas impor, dan super tax deduction.</p> <p>Berdasarkan data dari BKPM, kinerja realisasi penanaman modal Indonesia justru melambung pada saat tahun pandemi virus corona. Pada 2019 realisasi investasi industri mencapai Rp 215,9 triliun dan angkanya meningkat menjadi Rp 272,9 triliun pada 2021. Sementara pada 2021 dan 2022 masing-masing mencapai Rp 325,4 triliun dan Rp 497,7 triliun.</p> <p class="class-paragraph">Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Investasi menyebutkan komitmennya untuk terus memudahkan proses investasi sehingga menjadi lebih kondusif bagi investor. Penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), misalnya, membantu untuk mengklasifikasikan perizinan usaha berdasarkan risikonya. Selain itu, sistem tersebut dikatakan telah mengintegrasikan perizinan di 16 Kementerian/Lembaga.</p> <p>&ldquo;Rezim perizinan saat ini sudah menggunakan pendekatan risiko. Semakin besar risiko bidang usahanya, itu yang lebih memerlukan perizinan,&rdquo; katanya. Dia mengambil contoh, perizinan untuk usaha skala kecil, bisa jadi hanya memerlukan nomor induk berusaha (NIB).</p> <p>Fajar menambahkan pemerintah berupaya pula menjadi partner bagi investor, baik melalui promosi investasi, asistensi pada proses perizinan sampai tahap produksi komersial, business matching dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sampai pelayanan secara end-to-end.</p> <p>AALCO yang didirikan pada 1956 merupakan forum kerja sama internasional yang dapat membantu perkembangan 47 negara anggotanya dalam isu hukum. Lembaga ini telah membawa kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi kawasan Asia-Afrika, termasuk Indonesia yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.</p> <p>Selain pertemuan antar negara anggota yang akan membahas isu-isu hukum internasional seperti hukum laut, hukum lingkungan, asset recovery, dan hukum dagang internasional, Indonesia sebagai tuan rumah dari Pertemuan Tahunan ke-61 AALCO ini menginisiasi penyelenggaraan side event Asset Recovery Forum, International Humanitarian Law Discussion Forum, dan Business and Investment Forum.</p> <p>Forum Bisnis dan Investasi ini mencakup sesi Youth Forum, Panel Discussion, Expo bisnis dan UMKM , serta rangkaian sesi diskusi yang melibatkan kaum muda untuk membahas isu-isu seputar infrastruktur hukum dan dunia bisnis, khususnya pengembangan UMKM.</p> <p>Lewat Forum Bisnis dan Investasi ini, diharapkan Indonesia dapat mempromosikan perkembangan hukum di Indonesia bagi dunia bisnis dan menjembatani kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan dengan para pelaku usaha.</p>

Fajar Usman mengungkapkan, Kementerian Investasi optimistis kinerja penanaman modal Indonesia juga relatif baik ketimbang negara lain.

Kementerian Investasi Ungkap Alasan RI Jadi Negara Tujuan Investasi Favorit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/cahyo-4086260059.jpeg" alt="Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar dalam acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10/2023). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar dalam acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10/2023). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Kemenkumham menegaskan bahwa Indonesia mendorong agar negara-negara di Asia dan Afrika bisa menjamin kemudahan berbisnis. Supaya para investor tertarik untuk berinvestasi, salah satu cara yang bisa dilakukan dengan memutus rantai birokrasi yang panjang untuk membuka usaha.</p> <p>&ldquo;Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,&rdquo; kata Menkumham Yasonna Laoly dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar, lewat keterangan resmi yang diterima.</p> <p>Dalam sesi panel diskusi dengan tema <em>Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes</em>, Cahyo menegaskan, negara anggota AALCO juga harus menyepakati hukum internasional yang sudah disepakati.</p> <p>Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Fajar Usman dalam sesi yang sama mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan menggulirkan sejumlah kebijakan ataupun insentif. &ldquo;Undang-Undang Cipta Kerja ini yang termasuk memberikan kemudahan (investasi) dan memberikan peluang investasi yang lebih besar,&rdquo; katanya.</p> <p>Adapun pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif bagi para investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Di antara stimulus tersebut, yakni tax holiday, tax allowance, fasilitas impor, dan super tax deduction.</p> <p><br />Semantara dalam konteks Indonesia, Plt. Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Danang SWR mengatakan, berbagai regulasi dan aturan sudah dibuat untuk mendorong kemudahan berbisnis, termasuk agenda hilirisasi nasional agar bisa menyentuh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).</p> <p>&ldquo;Kami sudah membuat dua aturan yang memuat soal standarisasi, legalisasi, hingga sertifikasi produk UMKM. Ke depan bisa menjadi salah satu sektor yang menyukseskan agenda penanaman modal di Indonesia,&rdquo; kata Danang.</p> <p>Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan jika pengusaha dan pemerintah telah memiliki pandangan yang sama dalam menciptakan kemudahan berbisnis. Ia menilai, saat ini berinvestasi di Indonesia mudah.</p> <p>&ldquo;Kalangan pengusaha dan juga pemerintah punya prinsip yang sama kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Negara Indonesia kini sudah sangat terbuka untuk investasi, saya merasa kita saat ini sudah memasuki era baru yaitu era <em>welcome to investor</em>,&rdquo; tuturnya.</p> <p>AALCO yang didirikan pada 1956 merupakan forum kerja sama internasional yang dapat membantu perkembangan 47 negara anggotanya dalam isu hukum. Lembaga ini telah membawa kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi kawasan Asia-Afrika, termasuk Indonesia yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.</p> <p class="class-paragraph">Dalam penyelenggaraan Temu Tahunan ke-61 AALCO ini akan digelar, konferensi, pameran bisnis dan investasi, serta rangkaian sesi diskusi yang melibatkan kaum muda untuk membahas isu-isu seputar infrastruktur hukum dan dunia bisnis, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).</p> <p>Lewat forum ini, diharapkan bisa mempromosikan perkembangan hukum di Indonesia bagi dunia bisnis dan menjembatani kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan dengan para pelaku usaha.</p>

Kemenkumham menegaskan bahwa Indonesia mendorong agar negara-negara di Asia dan Afrika bisa menjamin kemudahan berbisnis.

Yasonna Laoly Tegaskan Negara di Asia dan Afrika Harus Bisa Tarik Investor

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/IMG-20231002-WA0004-3803967899.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoly. (Dok. Kemenkumham)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly. (Dok. Kemenkumham)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, mengajak negara-negara Asia&ndash;Afrika yang tergabung dalam Asian&ndash;Africa Legal Consultative Organization (AALCO) mengambil langkah aktif untuk menjadi mitra dialog yang sejajar dengan organisasi lain di tingkat global. Hal ini disampaikan Yasonna&nbsp;di depan para duta besar negara anggota AALCO dalam acara Breakfast Meeting yang digelar di Jakarta, Senin (2/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan tersebut, Yasonna menegaskan bahwa AALCO sebagai organisasi antar-pemerintah di Asia Afrika memiliki kekuatan besar untuk menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di berbagai bidang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013036289/gubernur-jawa-timur-khofifah-ajak-siswa-di-pasuruan-saksikan-tiap-cabang-lomba-mtq">Gubernur Jawa Timur Khofifah Ajak Siswa di Pasuruan Saksikan Tiap Cabang Lomba MTQ</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AALCO merupakan hasil dari KTT Asia &ndash; Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955. Setahun kemudian, organisasi ini resmi berdiri dan sejak saat itu aktif mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti hukum internasional, hukum laut, hukum dagang, dan lain-lain. Pembahasan isu dilakukan melalui forum tahunan (Annual Session) yang digelar di negara anggota AALCO. Tahun ini, The 61st AALCO Annual Session akan digelar di Bali pada 16 &ndash; 20 Oktober 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Forum ini menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia dan negara anggota AALCO lainnya untuk membahas isu penting terkait kebijakan hukum internasional dan menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di tingkat global. AALCO harus bisa menjadi mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat. Kekuatan tawar ini menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang merugikan kepentingan negara-negara Asia &ndash; Afrika,&rdquo; tegas Yasonna dalam keterangan tertulisnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013036323/perasaan-campur-aduk-salim-saat-mencetak-gol-debut-bersama-madura-united">Perasaan Campur Aduk Salim saat Mencetak Gol Debut Bersama Madura United</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa agenda pembahasan utama pada gelaran The 61st AALCO Annual Session antara lain isu-isu terkait pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional, asset recovery, dan hukum laut yang mencakup pula isu <em>illegal fishing</em>.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait <em>illegal fishing</em>, Indonesia mengajukan <em>concept note</em> untuk mengkategorikan <em>illegal fishing</em> sebagai Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara. Selama ini, isu illegal fishing dipandang sebagai masalah administratif dan bukan masalah hukum. Pada Annual Session kali ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai kejahatan terorganisir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013036291/prediksi-ancaman-gelombang-raksasa-efek-megathrust-di-wilayah-jawa-bmkg-himbau-masyarakat-untuk-tetap-siaga">Prediksi Ancaman Gelombang Raksasa efek Megathrust di Wilayah Jawa, BMKG Himbau Masyarakat untuk Tetap Siaga</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dampak finansial <em>illegal fishing</em> di Asia dan Afrika terbilang cukup besar. Kerugian ekonomi akibat illegal fishing di wilayah ASEAN pada 2019 mencapai US$6 miliar, di mana Indonesia dan Vietnam menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar. Sebuah laporan lain menyatakan illegal fishing mengakibatkan kerugian US$2,3 miliar per tahun di empat negara Afrika, termasuk Gambia dan Senegal yang merupakan negara&nbsp;anggota AALCO.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melihat besarnya dampak finansial kegiatan illegal fishing, kami mengajak negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan <em>illegal fishing</em> sebagai sebuah kejahatan terorganisir lintas negara yang bisa dijerat hukum internasional," ujar Yasonna.</div> <div dir="auto"><br />"AALCO harus bisa melindungi kepentingan anggotanya dari tekanan pihak lain yang menyatakan bahwa illegal fishing adalah masalah administratif semata. Kerjasama dan dukungan antar negara menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa kekayaan laut negara-negara anggota AALCO, termasuk Indonesia, tidak semakin tergerus&rdquo; ujar Yasonna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hal ini disampaikan Yasonna di depan para duta besar negara anggota AALCO dalam acara Breakfast Meeting yang digelar di Jakarta.

Yasonna Ajak Anggota AALCO untuk Kategorikan Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Terorganisir Lintas Negara

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/IMG-20230928-WA0026-454832503.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoly dalan rangkaian acara AALCO ke-61. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly dalan rangkaian acara AALCO ke-61. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sesi tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61. Acara ini akan digelar di Bali pada 15-20 Oktober 2023 mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Forum AALCO merupakan forum konsultasi negara Asia dan Afrika untuk menyamakan persepsi terhadap isu-isu hukum, sehingga memperoleh pandangan dan posisi bersama negara anggota. Forum ini merupakan tindak lanjut atas Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung. Saat itu, Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno menjadi salah satu penggagasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan, sesi tahunan AALCO ke-61 akan membahas sejumlah isu hukum yang meliputi pembahasan agenda International Law Commission, isu hukum laut, isu Palestina dan Israel, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, isu hukum dagang dan investasi internasional, isu perampasan aset, hingga isu hukum di luar angkasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013027052/tak-berani-buka-tiktok-farida-nurhan-kena-mental-usai-diserang-netizen-secara-membabi-buta">Tak Berani Buka TikTok, Farida Nurhan Kena Mental Usai Diserang Netizen secara Membabi Buta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pembahasan atas isu-isu yang telah diagendakan akan menghasilkan satu pandangan yang sama di antara anggota AALCO. Selanjutnya pandangan ini akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan internasional, salah satunya pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa,&rdquo; ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara yang akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo ini memiliki rangkaian side event membahas isu terkini di bidang hukum dalam ruang siber. Salah satu side event yang akan digelar adalah diskusi untuk menerapkan dan memastikan penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagai wujud komitmen Pemerintah RI untuk menerapkan dan memastikan penghormatan terhadap HHI, Kemenkumham dan International Committee of the Red Cross berkolaborasi dalam penyelenggaraan diskusi panel HHI. Kolaborasi ini bertepatan dengan peringatan ke-65 ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia,&rdquo; ungkap Yasonna selaku Presiden Sidang Tahunan AALCO ke-61.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013027042/elite-ppp-akui-sulitnya-keluar-dari-koalisi-parpol-pengusung-ganjar-pranowo">Elite PPP Akui Sulitnya Keluar dari Koalisi Parpol Pengusung Ganjar Pranowo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yasonna mengatakan, sesi tahunan AALCO ke-61 juga memiliki forum bisnis untuk mendorong investasi di Indonesia serta memberikan informasi terkini tentang kebijakan hukum di bidang investasi. Selain itu, ada pula forum yang mendiskusikan perampasan aset di negara Asia Afrika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Indonesia memiliki pengalaman di bidang perampasan aset yang kompleks, melalui berbagai modus, dan melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Indonesia akan berbagai pengalaman ini dengan negara-negara anggota AALCO,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesi tahunan AALCO ke-61 akan dihadiri 47 negara anggota, 2 negara pengamat tetap, 42 negara pengamat, 2 otoritas pengamat, dan 24 organisasi pengamat.</div>

Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sesi tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61.

Indonesia Jadi Tuan Rumah AALCO ke-61, Akan Bahas Hukum Laut Sampai Konflik Palestina

AALCO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AALCO

Berita Terkini

Berhasil Buat Agenda Pengembalian Aset Korupsi, Indonesia Serahkan Presidensi AALCO ke Thailand

Kementerian Investasi Ungkap Alasan RI Jadi Negara Tujuan Investasi Favorit

Yasonna Laoly Tegaskan Negara di Asia dan Afrika Harus Bisa Tarik Investor

Yasonna Ajak Anggota AALCO untuk Kategorikan Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Terorganisir Lintas Negara

Indonesia Jadi Tuan Rumah AALCO ke-61, Akan Bahas Hukum Laut Sampai Konflik Palestina

Download Aplikasi JawaPos.com