<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/JIWA-08-313647521.jpg" alt="Paparan kinerja industri Asuransi Jiwa di Jakarta, SEnin (8/12/2025). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Paparan kinerja industri Asuransi Jiwa di Jakarta, SEnin (8/12/2025). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengumumkan kinerja 56 perusahaan asuransi jiwa untuk periode Januari-September 2025. Memasuki penghujung tahun, industri asuransi jiwa tetap menunjukkan penguatan yang konsisten dengan cakupan perlindungan yang kian meluas bagi masyarakat Indonesia. Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon, menegaskan bahwa sektor asuransi jiwa terus memainkan peran signifikan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah dinamika ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. &ldquo;Sampai dengan September 2025, total tertanggung industri asuransi jiwa mencapai 151,56 juta orang, tumbuh 12,8 persen secara tahunan. Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan jangka panjang,&rdquo; ujar Budi di Jakarta, Senin (8/12). Pertumbuhan jumlah tertanggung menunjukkan kinerja positif di segmen perorangan maupun kumpulan. Tertanggung perorangan meningkat menjadi 22,32 juta jiwa atau naik 16,9 persen, sedangkan tertanggung kumpulan mencapai 129,25 juta jiwa atau bertambah 12,1 persen.&nbsp; Dari sisi pendapatan, industri juga mencatat perkembangan yang menggembirakan. Sepanjang Januari-September 2025, total pendapatan industri naik 3,2 persen menjadi Rp 174,21 triliun.&nbsp; Namun, pendapatan premi masih mengalami sedikit penurunan sebesar 1,1 persen menjadi Rp 133,22 triliun, terutama karena melemahnya premi tunggal di tengah proses pemulihan daya beli masyarakat. &ldquo;Penurunan premi terjadi pada premi tunggal, sementara premi reguler justru tumbuh konsisten 5 persen menjadi Rp 83,04 triliun. Ini menunjukkan masyarakat lebih berhati-hati dan memilih pembayaran berkala yang lebih terjangkau,&rdquo; jelas Budi. Selama periode Januari-September 2025, industri telah menyalurkan klaim dan manfaat senilai Rp 110,44 triliun kepada 6,92 juta penerima, menegaskan peran asuransi jiwa sebagai penopang keamanan finansial masyarakat. Ketua Bidang Kanal Distribusi dan Inklusi Tenaga Pemasar AAJI, Albertus Wiroyo, menyebutkan bahwa total klaim tersebut menunjukkan penurunan sebesar 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. &ldquo;Penurunan ini terutama berasal dari klaim surrender yang turun 18,7 persen, menandakan semakin baiknya retensi polis. Pemegang polis kini tidak lagi terburu-buru mencairkan polis mereka untuk kebutuhan jangka pendek,&rdquo; ujar Wiroyo. Di lini kesehatan, pembayaran klaim mengalami penurunan 7,5 persen menjadi Rp 19,35 triliun dan disalurkan kepada 3,19 juta penerima. Rata-rata nilai klaim kesehatan per orang juga menurun, dari sebelumnya Rp 7,0 juta menjadi Rp 6,07 juta. &ldquo;Perbaikan di lini kesehatan mulai terlihat. Ini momentum bagi industri untuk memperkuat tata kelola manfaat kesehatan dan menjaga keberlanjutan layanan,&rdquo; tambah Wiroyo. Sementara itu, Ketua Bidang Operational of Excellence AAJI, Yurivanno Gani, menjelaskan bahwa industri tetap berada pada posisi yang tampak sehat secara finansial. Hingga September 2025, total aset mencapai Rp 648,58 triliun, tumbuh 3,2 persen. &ldquo;Sebanyak 88,1 persen dari total aset merupakan aset investasi senilai Rp 571,4 triliun. Stabilitas investasi menjadi penopang utama perlindungan jangka panjang bagi masyarakat,&rdquo; ungkap Yurivanno. Hasil investasi industri meningkat 25,5 persen menjadi Rp 33,81 triliun, dipacu oleh penguatan kinerja pasar modal. Industri asuransi jiwa juga menerapkan strategi diversifikasi dengan menempatkan investasi pada sejumlah instrumen yang diizinkan OJK, di antaranya Surat Berharga Negara (SBN) naik 15,2 persen dengan porsi 41,5 persen dari total investasi, atau senilai Rp 236,88 triliun. Kemudian, instrumen saham mengalami penurunan 14 persen dan memberikan kontribusi 21,8 persen terhadap total investasi, yakni sebesar Rp 124,57 triliun. Selanjutnya, reksadana turun 2,4 persen dengan porsi 12,4 persen atau senilai Rp 70,60 triliun. Ketiga, Sukuk Korporasi tumbuh 16 persen dan menyumbang 9,4 persen dari total investasi, setara Rp 53,92 triliun. Terakhir, deposito mengalami penurunan 4,1 persen dengan kontribusi 5,8 persen, atau sebesar Rp 33,17 triliun. &ldquo;Dominasi produk tradisional mendorong industri untuk memilih instrumen investasi yang aman dan berjangka panjang, sehingga pembayaran manfaat kepada para pemegang polis dapat terjamin meski ekonomi bergerak dinamis,&rdquo; tukas Yurivanno.

Sampai dengan September 2025, total tertanggung industri asuransi jiwa mencapai 151,56 juta orang, tumbuh 12,8 persen secara tahunan.

 AAJI Catatkan Pertanggungan  151,56 Juta Nasabah Hingga September 2025, Bukukan Pendapatan Rp 174,21 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/asuransi-jiwa-948836846.jpg" alt="ILUSTRASI. Asuransi jiwa. (Bankers Life)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Asuransi jiwa. (Bankers Life)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Produk asuransi jiwa tradisional tengah menjadi primadona. Menyumbang premi terbesar industri asuransi jiwa pada semester I 2025. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tak memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat total pendapatan premi industri pada semester I 2025 sebesar Rp 87,6 triliun. Produk asuransi jiwa tradisional mengambil porsi sebesar 63,01 persen. Melihat tren tersebut, PT AXA Financial Indonesia (AFI) mendorong produk yang sesuai dengan kebutuhan unik nasabah. "Kami di kuartal IV 2025 punya yang namanya final sprint atau yang mengejar target tahunan. Justru memang produk ini agar memastikan tim distribution kami juga bisa mengejar di final sprint ini, bisa semaksimal mungkin mengejar produksi sebanyak-banyaknya," kata Chief Health Officer AXA Financial Indonesia Yudhistira Dharmawata di bilangan Menteng, Rabu (1/10).&nbsp; AXA Financial Indonesia melihat permintaan masyarakat terhadap produk asuransi jiwa tradisional meningkat. Masyarakat menyukai produk yang nyaman dan aman. Bisa menyesuaikan manfaat dengan kebutuhan spesifik mereka.&nbsp; "Sehingga memberdayakan untuk mewujudkan kepastian dan keamanan finansial," ujar Presiden Direktur AXA Financial Indonesia Niharika Yadav. Mengenai Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, dia memastikan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Mengingat, AXA Financial Indonesia telah menerapkan skema yang mirip sejak Januari 2024. "Jadi, kalaupun ada impact tidak akan menjadi surprise," imbuh Yudhistira. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menilai, implementasi PSAK 117 berdampak berbeda pada tiap perusahaan. Ada yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap ekuitas dan laba. "Namun secara umum tidak signifikan," ujarnya.&nbsp; Hingga laporan triwulan II 2025, seluruh perusahaan asuransi jiwa sudah menyampaikan laporan. Sementara sebagian perusahaan asuransi umum dan reasuransi masih dalam proses. Per Juli 2025, mayoritas perusahaan juga telah menunjuk akuntan publik untuk audit laporan keuangan berbasis PSAK 117.

AXA Financial Indonesia melihat permintaan masyarakat terhadap produk asuransi jiwa tradisional meningkat.

Produk Asuransi Jiwa Tradisional jadi Primadona, Axa Financial Indonesia Jelaskan PSAK 117 Tak Pengaruhi Kinerja Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/27/PAKAR-2290525373.jpg" alt="Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan pakar hukum Hendri Jayadi Pandiangan." width="100%">
<figcaption>Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan pakar hukum Hendri Jayadi Pandiangan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan pakar hukum Hendri Jayadi Pandiangan menyatakan perlunya membentuk lembaga penyelesaian sengketa, termasuk lembaga peradilan, khusus perselisihan asuransi agar dapat memberikan win win solution kepada perusahaan maupun nasabah. Ia mengatakan pembentukan lembaga peradilan khusus asuransi tersebut dapat mencontoh implementasi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara terkait perselisihan antara perusahaan dan pekerja. &ldquo;Kalau ada pengadilan khusus (sektor asuransi) ya pasti (perusahaan dan nasabah) diuntungkan, karena kan pasti mekanisme penyelesaiannya win win solution,&rdquo; katanya saat ditemui usai menjadi narasumber Media Gathering Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) 2025, dikutip di Bogor, Jawa Barat, Kamis. Hendri menilai bahwa saat ini pembentukan lembaga peradilan tersebut merupakan hal yang penting, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang melarang pembatalan klaim asuransi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan antara perusahaan dan nasabah atau melalui putusan pengadilan. Selain itu, ia mengatakan layanan asuransi kini semakin dekat dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, terutama asuransi publik seperti BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja. Banyak pula asuransi yang dikaitkan dengan pembelian produk tertentu, contohnya asuransi perjalanan yang biasanya termasuk dalam harga tiket transportasi atau paket wisata, proteksi kerusakan barang saat pengiriman pada platform berbelanja online, atau asuransi properti saat melakukan pembelian rumah. Hendri menyampaikan bahwa hakim yang bertugas pada pengadilan khusus asuransi tersebut harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang asuransi, bahkan jika perlu sertifikasi, agar dapat memberikan putusan yang lebih komprehensif dan objektif. Selain melalui pengadilan khusus asuransi, ia menuturkan penyelesaian sengketa asuransi juga sebaiknya dilakukan melalui lembaga mediasi dan lembaga arbitrase. Ia berharap sengketa asuransi justru dapat diselesaikan dengan mediasi bipartit. Jika tidak bisa, lanjut ke tahap mediasi tripartit dan seterusnya, sementara lembaga peradilan menjadi jalur terakhir yang ditempuh (last resort) jika kedua pihak sama sekali tidak menemui solusi. &ldquo;Ketika (hasil mediasi bipartit) tidak diterima, maka masuk ke lembaga namanya (mediasi) tripartit. Nah bisa pakai LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan)... Kalau (masih) keberatan baru menuju ke pengadilan,&rdquo; ujar Hendri Jayadi Pandiangan. &nbsp;

Pembentukan lembaga peradilan khusus asuransi tersebut dapat mencontoh implementasi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Pakar Sarankan Bentuk Lembaga Peradilan Khusus Sengketa Asuransi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/AAJI-25-3588292608.jpg" alt="Kepala Departemen Legal Asosiasi Asuransi Jiwa lndonesia (AAJI) Hasinah Jusuf dalam Media Gathering AAJI di Bogor, Jawa Barat, Rabu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Departemen Legal Asosiasi Asuransi Jiwa lndonesia (AAJI) Hasinah Jusuf dalam Media Gathering AAJI di Bogor, Jawa Barat, Rabu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Departemen Legal Asosiasi Asuransi Jiwa lndonesia (AAJI) Hasinah Jusuf menilai rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk mengonsolidasikan bisnis BUMN sektor asuransi tidak berdampak terhadap bisnis perusahaan asuransi swasta. &ldquo;Kalau saya melihatnya sih (perusahaan asuransi swasta) tidak ter-impact (terdampak) apapun, karena memang kan player-nya (pelaku usahanya) beda,&rdquo; ujarnya saat ditemui usai memberikan materi dalam Media Gathering AAJI di Bogor, Jawa Barat, Rabu. Ia menuturkan, inisiatif Danantara Indonesia tersebut juga tidak terlalu berdampak terhadap pelaku asuransi swasta karena adanya perbedaan pasar dan nasabah. Wanita yang juga menjabat sebagai Direktur Legal &amp; Compliance Allianz Life Indonesia, salah satu perusahaan asuransi jiwa swasta di Indonesia, mengatakan bahwa perusahaan asuransi swasta lebih banyak menanggung polis individu daripada polis kumpulan. Sementara perusahaan asuransi milik negara cenderung banyak menanggung polis kumpulan. &ldquo;Jadi, saya tidak melihat (konsolidasi BUMN asuransi) itu impact-nya (dampaknya) terlalu besar ke yang individu (yang menjadi pasar utama asuransi swasta,&rdquo; kata Hasinah Jusuf. Pada Rabu (18/6), Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan Danantara Indonesia akan melakukan konsolidasi bisnis terhadap perusahaan-perusahaan BUMN di sektor logistik dan asuransi. Ia mengatakan lini usaha asuransi yang dijalankan oleh beberapa BUMN memiliki kapasitas bisnis yang kecil dan tidak kompetitif. &ldquo;Jasa Raharja punya insurance (asuransi) juga, kemudian Pertamina punya Tugu Insurance, BRI punya insurance, BNI punya insurance. Tapi tidak cukup size-nya (cakupannya), tidak kompetitif,&rdquo; ujarnya. Dony menyatakan, sebagai tahap awal, Danantara Indonesia telah melakukan evaluasi fundamental bisnis (fundamental business review) terhadap perusahaan-perusahaan BUMN terkait. Sementara, pada tahap kedua, pihaknya akan melakukan konsolidasi bisnis (business consolidation) dengan merampingkan atau melakukan merger terhadap perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. "Sehingga, akan terjadi konsolidasi bisnis dari tadinya (total) 888 perusahaan BUMN (dari semua sektor), kami harapkan nanti menjadi tinggal di bawah 200 perusahaan yang memang kokoh dan kuat," ujar Dony. &nbsp; &nbsp;

Rencana Danantara Indonesia mengonsolidasikan bisnis BUMN sektor asuransi tidak terlalu berdampak terhadap pelaku asuransi swasta.

 AAJI Sebut Konsolidasi BUMN Asuransi Tak Berdampak Pada Bisnis Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/asuransi-jiwa-948836846.jpg" alt="ILUSTRASI. Asuransi jiwa. (Bankers Life)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Asuransi jiwa. (Bankers Life)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Porsi produk asuransi tradisional seperti dwiguna (endowment) terus meningkat dalam portofolio industri. Mengalahkan produk asuransi unit link yang sebelumnya mendominasi. Pergeseran ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan respons industri terhadap perubahan regulasi dan dinamika pasar. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan produk asuransi jiwa tradisional masih mendominasi pasar. Dengan proporsi 65,2 persen dari total premi sepanjang Januari hingga Maret 2025. Mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,6 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 30,95 triliun. Premi industri pada triwulan I 2025 mencapai Rp 47,45 triliun. Naik 3,2 persen dibanding tahun lalu dengan jumlah tertanggung individu bertambah 11,6 persen YoY menjadi 21,97 juta orang. Kanal bancassurance masih menjadi kontributor utama, menyumbang 39,2 persen dari total premi regular. Menjawab momentum tersebut, Great Eastern Life Indonesia menggandeng Bank CTBC Indonesia sebagai kanal penjualan produk asuransi jiwa dwiguna. Menggabungkan perlindungan optimal dan memberikan jaminan pendapatan tahunan. Sehingga membantu keluarga nasabah menjaga kestabilan keuangan ke depan. Direktur Bancassurance Great Eastern Life Indonesia Sisca Then menuturkan, kolaborasi ini untuk memperluas akses masyarakat terhadap solusi perlindungan keuangan. Di tengah situasi yang serba tidak pasti, banyak keluarga membutuhkan kepastian dan rasa tenang soal keuangan. "GREAT Income Assurance memiliki perlindungan jiwa sekaligus pendapatan tahunan yang terjamin. Melalui kolaborasi dengan Bank CTBC Indonesia, kami ingin lebih banyak keluarga semakin mudah mendapatkan akses perlindungan keuangan yang relevan dengan kebutuhan mereka," terang Sisca, Kamis (19/6). Sisca memastikan pendapatan tahunan terjamin. Nasabah akan menerima manfaat tunai sebesar 25 persen dari premi tahunan pada akhir tahun keenam hingga tahun kesembilan polis. Di akhir masa perlindungan atau tahun kesepuluh, nasabah akan menerima pengembalian premi 105 persen dari total premi yang telah dibayarkan. Dalam kondisi pasar dengan volatilitas tinggi saat ini, Chief of Retail Banking dari PT Bank CTBC Indonesia Bambang Simmon Simarno menyatakan, nasabah memiliki alternatif produk proteksi disertai pendapatan tahunan yang nilainya pasti. "Kami berharap bisa membantu melengkapi berbagai kebutuhan finansial nasabah," ujarnya. PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) juga menggenjot produk asuransi dwiguna. Selain memberikan perlindungan dari ketidakpastian, juga terdapat manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal dunia. Yang diharapkan mampu memberikan ketenangan pikiran bagi nasabah dan orang-orang terdekat. Presiden Direktur Chubb Life Indonesia Kumaran Chinan menjelaskan, kebutuhan nasabah terus berkembang. Tidak hanya mencari perlindungan jiwa, tetapi juga solusi keuangan jangka panjang. "Kami memahami kebutuhan nasabah yang selalu berubah dan menyadari keinginan nasabah akan solusi asuransi yang tidak hanya memberikan perlindungan," ungkapnya. Kumaran menilai, produk tradisional seperti endowment memang tengah diminati. Sehingga berpeluang untuk terus bertumbuh lebih tinggi tahun ini. Nasabah lebih mengutamakan perlindungan, termasuk asuransi penyakit kritis. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menyatakan, realisasi tersebut mencerminkan permintaan pasar atau nasabah. Terutama sejak terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unitlink pada 14 Maret 2022. Perusahaan asuransi jiwa harus bersiap-siap secara infrastruktur teknologi informasi (IT). "Sambil menunggu itu, proses bisnis harus terus berjalan. Tenaga pemasar harus tetap berjualan. Nah momentum ini membuat mereka untuk jualan produk tradisional," ungkapnya. Menurut Budi, tenaga pemasar asuransi jiwa saat ini sudah terbiasa dengan produk tradisional. "Kemudian permintaan pasar dalam kondisi ekonomi saat ini mungkin lebih prefer dengan sesuatu yang sifatnya tradisional dan guaranteed," imbuh Direktur Utama PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) tersebut.

Perusahaan asuransi jiwa berlomba-lomba meningkatkan penjualan produk endowment di tengah tren pasar yang berubah.

Perusahaan Asuransi Jiwa Berlomba-lomba Genjot Penjualan Endowment

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/images-2024-08-12T222704245-912279366.jpeg" alt="Ilustrasi: Pentingnya memahami asuransi jiwa sebelum menggunakan. (Insurance Information Institute)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pentingnya memahami asuransi jiwa sebelum menggunakan. (Insurance Information Institute)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Medical Adivisory Board (MAB) berlaku untuk beberapa perusahaan dinilai lebih efisien bagi perusahaan asuransi. Peningkatan klaim dan inflasi medis membuat harga premi meningkat tahun ini. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim kesehatan naik 16,4 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 24,18 triliun.&nbsp;Sejalan dengan kenaikan inflasi medis sebesar 16 persen sepanjang tahun lalu. Industri asuransi jiwa juga telah membayar Rp 160,07 triliun kepada 9,08 juta penerima manfaat. Ketua Umum AAJI Budi Tampubolon menyebutkan dua hal yang membuat premi asuransi naik. Yakni, jumlah masyarakat yang sakit bertambah dan biaya perawatan penyakit yang meningkat. "Melihat statistik, jumlah orang yang sakit dibanding portofolio itu naik turun. Tapi melihat medical inflation itu naik. Nah ini yang berpengaruh pada angka (tarif) ini," bebernya,&nbsp;Senin&nbsp;(3/3). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal meluncurkan pembentukan MAB alias Dewan Penasihat Medis yang membantu perusahaan asuransi maupun asuransi syariah memberikan penilaian atas audit medis terhadap praktik yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Meski, setiap perusahaan asuransi tidak harus memiliki MAB. Lebih baik membentuk MAB yang berlaku untuk beberapa perusahaan sehingga efisien. "Tujuan Medical Advisory Board sebenarnya memberikan advice kepada perusahaan asuransi secara profesional dan terdiri dari beberapa ahli medis. Jadi, menurut kami, MAB sebaiknya memang tak harus setiap perusahaan itu satu MAB," ujar Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG AAJI Fauzi Arfan. AAJI tidak melarang jika satu perusahaan yang merasa ingin memiliki MAB sendiri. Karena saat ini tidak semua perusahaan asuransi jiwa yang menjual asuransi kesehatan punya MAB. "Dengan adanya aturan itu, membuat mereka mau gak mau harus membuat MAB. Ada juga perusahaan-perusahaan yang sangat concern terhadap asuransi kesehatan, tentunya ada yang sudah punya MAB," imbuhnya.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim kesehatan naik 16,4 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 24,18 triliun.

Pentingnya MAB untuk Kendalikan Klaim Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/WhatsApp-Image-2025-03-01-at-124425-3662877349.jpg" alt="Laporan kinerja industri asuransi jiwa 2024 di Rumah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jumat (28/2). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Laporan kinerja industri asuransi jiwa 2024 di Rumah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jumat (28/2). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinamika perekonomian dunia maupun dalam negeri berdampak terhadap kinerja industri asuransi jiwa sepanjang 2024. Sejumlah indikator masih menunjukkan performa positif. Hanya saja, tidak dimungkiri tekanan terhadap daya beli masyarakat membuat jumlah polis asuransi jiwa berkurang. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan total pendapatan senilai Rp 218,73 triliun sepanjang 2024. Menurun dibandingkan perolehan tahun lalu senilai Rp 220,38 triliun. Meski begitu, pendapatan premi masih tumbuh 4,3 persen secara tahunan senilai Rp 185,39 triliun. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menyampaikan, industri asuransi jiwa tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi global. Sepanjang 2024, pertumbuhan pendapatan premi didorong premi bisnis baru Rp 108,32 triliun dan premi lanjutan Rp 77,07 triliun. &rdquo;Yang masing-masing naik 4,3 persen (year-on-year),&rdquo; kata Budi dalam laporan kinerja industri asuransi jiwa di Rumah AAJI, Jumat (28/2). Dari sisi jenis produk, asuransi tradisional menjadi produk terlaris. Menggeser dominasi unit link. Tercermin dari premi asuransi tradisional tumbuh double digit 18,7 persen YoY menjadi Rp 110,36 triliun. Dengan kontribusi 59,5 persen dari total premi. Sementara 40,5 persen berasal dari unit link. Dari sisi cakupan perlindungan, jumlah tertanggung industri asuransi jiwa melonjak 30,1 persen menjadi 154,64 juta orang. Didorong pertumbuhan segmen tertanggung kumpulan sebanyak 107,7 persen menjadi 133,05 juta orang. Meski demikian, total polis asuransi jiwa turun 1,3 persen YoY menjadi 21.382.908 orang. &rdquo;Kebutuhan asuransi jiwa belum menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pelemahan daya beli, membuat masyarakat mengurangi kebutuhan di luar pokok,&rdquo; terang Budi. Meski, semakin besar cakupan masyarakat yang berhasil memiliki proteksi asuransi dengan bantuan fasilitas dari perusahaan atau organisasi. Ini mencerminkan peran industri dalam memberikan solusi perlindungan finansial yang lebih luas bagi masyarakat. Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG AAJI Fauzi Arfan menyatakan, industri asuransi jiwa telah membayarkan Rp 160,07 triliun kepada 9,08 juta penerima manfaat. Lebih rinci, klaim meninggal dunia mencapai Rp 11,29 triliun, klaim akhir kontrak meningkat 13,9 persen YoY menjadi Rp 18,30 triliun, klaim surrender turun 13,3 persen YoY sebesar Rp 77,15 triliun, dan partial withdrawal naik 17 persen senilai Rp 19,87 triliun. Sementara klaim kesehatan naik 16,4 persen YoY menjadi Rp 24,18 triliun.&nbsp; &rdquo;Kami optimistis bahwa dengan aturan baru OJK yang akan diterbitkan pada tahun ini, termasuk pengaturan lebih lanjut mengenai Coordination of Benefit (CoB), pengelolaan klaim kesehatan dapat lebih efisien. Hal ini akan memberikan kepastian bagi industri asuransi kesehatan swasta sekaligus memastikan manfaat perlindungan tetap optimal bagi masyarakat,&rdquo; beber Fauzi. Dalam kesempatan itu, Kepala Departemen Agency AAJI Wianto Chen menyoroti peningkatan total aset dan investasi dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Total aset industri asuransi jiwa naik tipis 0,7 persen secara tahunan menjadi Rp 616,75 triliun. Salah satu pertumbuhan investasi terbesar berasal dari surat berharga begara (SBN). Tumbuh 11,9 persen dengan total Rp 205,03 triliun. Berkontribusi sebesar 37,9 persen dari total investasi. Sementara itu, investasi di saham dan reksa dana masing-masing berkontribusi sebesar 24,7 persen dan 12,9 persen dari total portofolio investasi. &rdquo;Industri asuransi jiwa terus memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, salah satunya melalui peningkatan investasi di SBN, yang tidak hanya mendukung stabilitas industri tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional,&rdquo; jelas Wianto.

Sejumlah indikator masih menunjukkan performa positif, tekanan terhadap daya beli masyarakat membuat jumlah polis asuransi jiwa berkurang

Daya Beli Masyarakat Turun, Asuransi Jiwa Mampu Tumbuh Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/AAJI-28-1043880669.jpg" alt="Jumpar pers kinerja Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Jumat (28/2/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jumpar pers kinerja Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Jumat (28/2/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri asuransi jiwa tetap mencatatkan pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global. Capaian positif yang dibukukan asosiasi yang beranggotakan 56 perusahaan asuransi jiwa ini bukan hanya diperoleh dari peningkatan pendapatan premi, tetapi juga dari capaian peningkatan jumlah tertanggung. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon melaporkan sepanjang tahun 2024, industri mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp185,39 triliun, meningkat 4,3% dibanding tahun sebelumnya. "Pertumbuhan ini didorong oleh premi bisnis baru sebesar Rp108,32 triliun dan premi lanjutan Rp77,07 triliun, yang masing-masing naik 4,3%," jelas Budi. Dari sisi jenis produk, premi asuransi tradisional tumbuh signifikan sebesar 18,7% menjadi Rp110,36 triliun, dengan kontribusi 59,5% dari total premi, sementara 40,5% berasal dari unit link. Produk asuransi syariah juga mengalami pertumbuhan 10,4% menjadi Rp22,61 triliun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah. Dari sisi cakupan perlindungan, jumlah tertanggung industri asuransi jiwa mengalami lonjakan 80,1% menjadi 154,64 juta orang, yang didorong oleh pertumbuhan pesat segmen tertanggung kumpulan (107,7%) menjadi 133,05 juta orang. "Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin besar cakupan masyarakat yang berhasil memiliki proteksi asuransi dengan bantuan fasilitas dari perusahaan atau organisasi. Hal ini mencerminkan peran industri dalam memberikan solusi perlindungan finansial yang lebih luas bagi masyarakat," tambah Budi. Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG AAJI, Fauzi Arfan, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, industri asuransi jiwa telah membayarkan Rp160,07 triliun kepada 9,08 juta penerima manfaat, mencerminkan komitmen industri dalam melindungi masyarakat Indonesia. "Angka ini menunjukkan bahwa asuransi jiwa tetap menjadi pilar utama dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga Indonesia. Baik melalui santunan jiwa, manfaat akhir kontrak, maupun fleksibilitas akses dana, industri terus memastikan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan finansial yang optimal," ujar Fauzi. Kepala Departemen Agency AAJI, Wianto Chen, menyoroti peningkatan total aset dan investasi sebagai bentuk tanggung jawab industri dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. "Total aset industri asuransi jiwa meningkat 0,7% menjadi Rp616,75 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya 0,3%. Sementara itu, total investasi industri mencapai Rp541,40 triliun, naik 0,2%," ungkap Wianto. Salah satu pertumbuhan investasi terbesar berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), yang meningkat 11,9% dengan total kontribusi Rp205,03 triliun (37,9% dari total investasi). Sementara itu, investasi di saham dan reksa dana masing-masing berkontribusi sebesar 24,7% dan 12,9% dari total portofolio investasi. &nbsp; &nbsp;

Capaian positif AAJI bukan hanya diperoleh dari peningkatan pendapatan premi, tetapi juga dari capaian peningkatan jumlah tertanggung.

Catatkan Pertumbuhan di Tengah Dinamika Ekonomi Global, AAJI Bukukan Aset Rp 616,75 Triliun Hingga Akhir 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/IMG_4873-45509794.jpg" alt="Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Industri asuransi jiwa sedang dalam periode transisi. Menyesuaikan dengan berbagai aturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memastikan perusahaan-perusahaan asuransi memiliki fondasi yang kuat dalam pengelolaan risiko dan kapasitas finansial. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyatakan, roadmap yang diterapkan asosiasi tidak jauh berbeda dengan OJK. Terutama terkait ekuitas minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi. Terbaru, regulator memperkuat regulasi dengan menerbitkan lima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru untuk mendorong transformasi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP). Salah satunya, POJK 38/2024 yang mengatur aspek kelembagaan, efektivitas pelaksanaan pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan perasuransian. Sejalan dengan praktik pelaksanaan likuidasi saat ini yang dinilai berjalan kurang efektif untuk menyelesaikan masalah. Bagi perusahaan yang belum mencapai target ekuitas, OJK menyediakan alternatif solusi, termasuk pembentukan Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA). Menurut Togar, kebijakan tersebut dianggap baik. Memberikan alternatif bagi perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi kriteria permodalan tanpa harus menutup perusahaan. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang polis yang akan dirugikan jika perusahaan asuransi langsung ditutup. &rdquo;Kebijakan OJK terkait ini sebetulnya juga baik. Karena tidak mungkin perusahaan asuransi itu langsung ditutup. Bagaimana nanti pemegang polisnya? Ributlah (kalau ditutup),&rdquo; ungkap Togar Pasaribu saat ditemui Jawa Pos usai PPDP Regulatory Dissemination Day 2025 di Grand Ballroom Kempinski, Senin (3/2). Memasuki 2025, tercatat 103 korporasi dari 146 perusahaan asuransi telah sesuai POJK 23/2023. Pada tahap pertama, setiap perusahaan perasuransian masing-masing wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar, Rp 100 miliar, Rp 500 miliar, dan Rp 200 miliar. Tahap kedua, perusahaan asuransi dan reasuransi konvensional maupun syariah akan dibagi dalam dua kelompok perusahaan perasuransian berdasarkan ekuitas (KPPE) 1 dan 2. Dia menjelaskan, saat ini industri asuransi jiwa sedang dalam periode transisi. Termasuk penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 117 yang mengatur pencatatan dan pelaporan kontrak asuransi. Khususnya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias unit link. Melakukan sosialisasi aturan baru itu tidak mudah. Butuh waktu. Setahun saja kayaknya tidak cukup. &rdquo;Sehingga kalau sekarang pertumbuhan asuransi jiwa hanya 2 sampai 4 persen bisa dibilang hal yang biasa. Karena ini proses transisi,&rdquo; ucap Togar. Perubahan aturan akan mempengaruhi agen dan pemasaran. Dia juga melihat perusahaan anggota AAJI sudah mulai banyak menjual unit link. &rdquo;Kami berharap, meskipun masa transisi ini, di 2025 dengan penerapan PSAK 117, dari sisi revenue menurut saya sih akan ada peningkatan,&rdquo; imbuh Togar Pasaribu. Dalam urusan bisnis, lanjut dia, AAJI tidak ikut campur dalam setiap perusahaan anggotanya. Dengan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pemegang polis, industri asuransi jiwa diharapkan bisa kembali pulih. &rdquo;Biarkan setiap perusahaan berkreasi,&rdquo; celetuknya ucap Togar Pasaribu. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menegaskan, Indonesia memiliki standar yang kuat dalam industri perasuransian yang sesuai dengan standar internasional. Mencakup berbagai aspek penting, seperti tata kelola, kompetensi, manajemen risiko, dan permodalan. Sehingga dapat memastika perusahaan-perusahaan asuransi memiliki pondasi yang kokoh dalam pengelolaan risiko dan penguatan kapasitas finansial. &rdquo;Jadi kita harus menyeimbangkan antara keperluan strategi jangka panjang dengan jangka pendek.&nbsp;Tentunya kita harus melakukan upaya-upaya perbaikan di jangka pendeknya, termasuk juga terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM),&rdquo; terang Ogi Prastomiyono. Dalam POJK terbaru perusahaan perasuransian diwajibkan untuk mengalokasikan 3,5 persen dari biaya operasional tahun sebelumnya untuk pengembangan kompetensi SDM. Ketentuan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah disosialisasikan kepada industri. &rdquo;Ketentuan ini tidak baru. Sebelumnya, bahkan ada ketentuan sebesar 5 persen saat masa Covid-19, tapi pada saat itu kurang ada penegakan yang jelas mengenai kompetensi apa yang perlu dikuasai. Dengan POJK ini lebih jelas mana sertifikasi yang dibutuhkan untuk industri perasuransian,&nbsp;mana kompetensi yang akan mendorong perenguatan industri perasuransian,&rdquo; jelas Ogi. Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan ekuitas bagi perusahaan perasuransian. Kapasitas coverage maupun buffer risiko pertanggungan dengan modal yang terbatas dapat membahayakan kesehatan industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, OJK telah menetapkan regulasi untuk meningkatkan ekuitas perusahaan asuransi secara bertahap. Dengan target ekuitas yang harus dipenuhi pada 2026 dan 2028. Bagi perusahaan yang belum mencapai target ekuitas, OJK telah menyediakan alternatif solusi. Salah satunya pembentukan KUPA dengan skema berafiliasi dengan perusahaan asuransi dengan modal yang sudah memenuhi syarat. &rdquo;Jadi tidak serta-merta itu harus ditutup atau sebagainya, tapi diberi kesempatan untuk alternatif-alternatif yang kami sediakan,&rdquo; tandas Ogi.

Industri asuransi jiwa sedang dalam periode transisi. Menyesuaikan dengan berbagai aturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Aturan Baru OJK, Perusahaan Asuransi dengan Ekuitas Kecil Bisa Masuk KUPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/ojk-1591930886.jpg" alt="Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias unitlink masih jadi salah satu produk unggulan asuransi jiwa. Meski, sudah bukan lagi penyumbang premi terbesar secara industri. Kini, masyarakat justru cenderung memilih produk endowment. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan, sampai akhir 2024, premi unitlink masih menjadi salah satu penyumbang terbesar dari total premi asuransi jiwa. Walaupun memang bukan lagi sebagai yang terbesar. "Pendapatan premi dari produk unitlink menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2024 ini," ucap Ogi lewat jawaban tertulis kemarin (28/1). Untuk tahun ini, lanjut dia, produk unitlink masih akan menjadi salah satu produk unggulan asuransi jiwa. Meskipun, sebenarnya porsi unitlink telah berada pada ekuilibrium yang baru. Sekitar 25-28 persen dari total premi asuransi jiwa. Ogi membenarkan bahwa permintaan terhadap produk endowment meningkat sejak adanya rekonstruksi pada unitlink. Yang saat ini memiliki porsi sebesar 31 persen dari total premi asuransi jiwa. "Kedua produk ini, baik unitlink maupun endowment, dinilai akan menjadi tulang punggung sumber premi bagi industri asuransi jiwa di masa yang akan datang," ungkapnya.&nbsp; Direktur AXA Mandiri Rudi Nugraha mengakui, bahwa produk endowment yang semakin diminati. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan produk asuransi menawarkan manfaat pasti. Serta memberi perlindungan jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi.&nbsp; "Itu yang membuat produk endowment semakin diminati, karena mereka tidak ingin terpengaruh oleh fluktuasi pasar," jelas Rudi. &nbsp; Wajar jika produk endowment kini mulai mendominasi pasar. Bukan karena masalah penjualan. Tapi karena permintaan pasar yang semakin tinggi. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai, produk endowment masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Terutama yang mengutamakan proteksi keuangan tanpa elemen investasi. Berbagai upaya dan inovasi akan terus dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam mengembangkan produk endowment.&nbsp; "Dengan menambahkan berbagai manfaat tambahan serta fitur digital hal itu akan makin memperkuat penetrasi produk asuransi jiwa tradisional, termasuk endowment, di masyarakat," jelas Togar. Perkembangan fitur produk unitlink juga akan makin mewarnai industri asuransi jiwa. Diharapkan akan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat. Serta menyesuaikan produk asuransi jiwa dengan kebutuhan proteksi dan keuangan. &nbsp; Kinerja Industri Asuransi per Desember 2024 &nbsp; Aset Industri Asuransi -Total: Rp1.133,87 Triliun -Pertumbuhan: 2,03 persen YoY &nbsp; Pendapatan Premi Asuransi Komersil -Akumulasi: Rp 336,65 Triliun -Pertumbuhan: 4,91 persen YoY &nbsp; Risk Based Capital (RBC) -Asuransi Jiwa: 420,67 persen -Asuransi Umum dan Reasuransi: 325,93 persen &nbsp; Kondisi Permodalan: RBC di atas ambang batas minimal 120 persen, menunjukkan permodalan yang kuat dan stabil. &nbsp; Sumber: OJK &nbsp;

Ogi membenarkan bahwa permintaan terhadap produk endowment meningkat sejak adanya rekonstruksi pada unitlink.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aaji

Berita Terkini

AAJI Catatkan Pertanggungan 151,56 Juta Nasabah Hingga September 2025, Bukukan Pendapatan Rp 174,21 Triliun