<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/LaNyalla-3.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan sangat berlebihan klaim yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait 110 juta pengguna media sosial yang mendukung penundaan Pemilu 2024.  “Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisis big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube, dan TikTok tidak sampai 1 juta orang," ujar La Nyalla kepada wartawan, Sabtu (12/3).  La Nyalla mengaku analisis data dari DPD RI, jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram, dan 454 ribu di TikTok.  "Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik," katanya.  Justru dari analisis big data yang digunakan oleh DPD RI, La Nyalla menyebut percakapan Pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir, dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya.  “Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrean ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” ungkapnya.  Dari data-data itu, La Nyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden sangatlah tidak kredibel.  La Nyalla juga membocorkan jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat.  “Hingga Jumat (11/3) sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen," pungkasnya.

Respons Ketua DPD soal Klaim Luhut Terkait Dukungan Penundaan Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/la-nyalla-FRIZAL.jpg" alt="Joko Driyono (kanan), Wakil Ketum PSSI dan La Nyalla Mattalitti, mantan ketum PSSI saat menghadiri acara diskusi sepak bola nasional #PSSIHarusBaik di Pena Room, Graha Pena, Surabaya, kemarin (17/12). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Joko Driyono (kanan), Wakil Ketum PSSI dan La Nyalla Mattalitti, mantan ketum PSSI saat menghadiri acara diskusi sepak bola nasional #PSSIHarusBaik di Pena Room, Graha Pena, Surabaya, kemarin (17/12). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang menggunakan merek internasional terkenal, atau branded, dikritik Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, perasaan rakyat akan terluka jika rencana itu direalisasikan.  Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) DPRD Kota Tangerang mengungkap ada empat brand premium yang akan menjadi bahan pakaian anggota dewan. Yaitu dua setel pakaian dinas harian (PDH) merek Louis Vuitton, kemudian merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).  "Saya sangat menyesalkan munculnya rencana pengadaan baju anggota dewan dari merek premium. Apalagi rencana itu muncul di saat masyarakat sedang menghadapi PPKM yang semakin menyulitkan secara ekonomi," ujar La Nyalla kepada wartawan, Selasa (10/8).  Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pejabat seharusnya menunjukkan sense of crisis di situasi pandemi Covid, termasuk anggota dewan. Ditambahkannya, pandemi telah meluluhlantakkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sehingga pengadaan barang mewah bagi pejabat sangat tidak pantas dilakukan.  "Kalau memang anggota dewan ingin membeli barang branded, gunakan saja uang pribadi. Jangan menggunakan anggaran negara yang didapat dari pajak rakyat. Wakil rakyat harus lebih berempati dengan keadaan masyarakat di masa PPKM," tegasnya.  La Nyalla mengatakan, rencana tersebut sangat ironis. Sebab, saat ini orang berlomba-lomba memberikan kebaikan untuk masyarakat yang terdampak PPKM.  "Wakil rakyat seharusnya bisa menjadi salah satu contoh untuk memberikan kebaikan kepada sesama, bukan justru sibuk mengurus pakaian branded," lanjut La Nyalla.  Apalagi, imbuhnya, ekonomi negara saat ini sedang kurang baik. Banyak terkuras untuk penanganan pandemi. Sehingga menurutnya, anggaran yang ada seharusnya digunakan secara bijaksana dan diutamakan untuk menyelamatkan kondisi masyarakat.  La Nyalla berharap pengadaan barang yang sudah masuk dalam proses lelang tersebut dievaluasi. Sebab hal ini menjadi polemik kepada masyarakat.  "Sebaiknya kebijakan tersebut dibatalkan, atau setidaknya ditunda. Manfaatkanlah merek dalam negeri. Jangan sampai seruan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri hanya jadi sebuah slogan saja," tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.  Langkah Pemkot dan DPRD Kota Tangerang dalam pengadaan lini busana luar negeri juga dinilai tidak menunjukkan empati terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang sangat terdampak pandemi. La Nyalla mengingatkan, banyak industri tekstil yang kini mati.  "Di tengah industri tekstil dalam negeri sedang sekarat karena kepayahan mempertahankan usahanya saat pandemi, ini kok pejabat malah melakukan pengadaan pakaian dari brand luar. Sangat ironi," urainya.  La Nyalla menyebut, permintaan produk tekstil di pasar domestik atau lokal mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut diperparah dengan kenaikan harga bahan baku dan kesulitan memasarkan produk karena terkendala pandemi, khususnya untuk pasar ekspor.  "Mereka kesulitan ekspor, sehingga dialihkan ke dalam negeri. Sementara di dalam negeri diperburuk dengan kemudahan masuknya barang-barang garmen impor China dan Thailand, yang secara kompetisi punya harga lebih murah," kata LaNyalla.  La Nyalla mengaku mendapat aduan dari Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia yang mengungkapkan saat ini industri tekstil banyak yang mati bukan hanya karena lesu akibat pandemi, tetapi juga akibat serbuan produk impor. Banyak pelaku usaha di sektor TPT menghentikan produksi karena utilisasinya pun turun dari yang seharusnya bisa 60 persen, jadi hanya di kisaran 30-40 persen.  "Seharusnya negara memberi dukungan kepada mereka. Pemerintah bisa menghidupkan sektor tekstil kembali dengan melakukan belanja produk IKM di sektor tekstil lokal, untuk seragam instansi atau baju dinas. Jadi, menurut saya belanja baju dinas dari brand luar dengan kondisi pabrikan lokal banyak bertumbangan seperti saat ini sangat tidak masuk akal," pungkasnya.

La Nyalla: Kalau Ingin Beli Barang Branded, Gunakan Uang Pribadi

AA La Nyalla Mahmud Mattalitti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AA La Nyalla Mahmud Mattalitti

Berita Terkini

Respons Ketua DPD soal Klaim Luhut Terkait Dukungan Penundaan Pemilu

La Nyalla: Kalau Ingin Beli Barang Branded, Gunakan Uang Pribadi

Download Aplikasi JawaPos.com