<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/IMG-20250220-WA0075-4182576601.jpg" alt="Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya bersama Polsek jajaran berhasil mengungkap 70 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan 42 tersangka. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya bersama Polsek jajaran berhasil mengungkap 70 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan 42 tersangka. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polrestabes Surabaya mengungkapkan jalur pelarian para pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di Surabaya. Menurut polisi, Sepanjang 2025, lebih dari 80 persen sepeda motor yang dicuri di Surabaya dilarikan ke Pulau Madura. Hal itu diungkapkan oleh Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan dalam sebuah Forum Group Discussion (FGD) bersama Pemkot Surabaya baru-baru ini. "Jadi, dari hasil pelaku yang kita tangkap kita lakukan screening, tujuannya ke mana saja. Itu data yang kita dapat 80,4 persen dari awal 2025 sampai sekarang (dibawa ke Madura)," tutur Luthfie, Rabu (4/6). Selain Pulau Madura, daerah-daerah sekitar Kota Surabaya, seperti Kabupaten Gresik, Pasuruan, hingga kawasan Tapal Kuda juga menjadi tujuan pelaku untuk melarikan sepeda motor hasil curiannya. Namun, mayoritas tetap ke Madura. Luthfie menegaskan bahwa jajaran kepolisian tidak tinggal diam dan terus memburu pelaku curanmor. Ia lantas menyebut dalam sepekan, tim Reskrim Polrestabes Surabaya bisa menangkap rata-rata pelaku aksi curanmor. Tidak hanya memburu pelaku curanmor, Polrestabes Surabaya juga bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mencegah terjadinya curanmor, yang belakangan marah dan semakin meresahkan. &ldquo;Bahwa prinsipnya bagaimana menghilangkan kesempatan. Itu yang pertama dengan memasang portal (di setiap kampung), lalu peningkatan patroli dengan tiga pilar, itu yang kita giatkan," imbuhnya.&nbsp; Luthfie menegaskan bahwa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kota dari aksi curanmor, diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk tokoh agama, akademisi, hingga tokoh masyarakat. &ldquo;Tidak saja mengedukasi supaya tidak menjadi pencuri, tetapi juga mengedukasi bahwa memiliki kendaraan tanpa surat itu juga merupakan aib,&rdquo; seru mantan Dirreskrimsus Polda Jawa Timur itu. Di sisi lain, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan Pemkot berkomitmen menjaga keamanan kota. Salah satu fokusnya adalah mencegah aksi pencurian sepeda motor yang dikeluhkan banyak warga. Salah satu langkahnya, Pemkot bersama Polrestabes Surabaya akan menempatkan satu petugas polisi di setiap RW. Selain itu, personel Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran juga dikerahkan menjaga lingkungan. &ldquo;Jadi nanti polisi RW itu bertanggung jawab (menjaga keamanan di setiap RW) sehingga kalau personelnya terbatas, satu polisi memegang berapa RW, dibantu oleh Satpol PP dan PMK," tuturnya. Eri Cahyadi menyebut dalam waktu dekat, ia akan mengumpulkan Ketua RW untuk sosialisasi keamanan perkampungan. Setelah itu, program keamanan kampung diharapkan bisa berjalan paling cepat pada Juli atau Agustus 2025.&nbsp;

Sepanjang 2025, lebih dari 80 persen sepeda motor yang dicuri di Surabaya dilarikan ke Pulau Madura. Sebagian lagi ke wilayah lain.

Polrestabes Surabaya Ungkap Jalur Pelarian Curanmor di Surabaya, Ternyata 80 Persen Motor Curian Dibawa Kabur ke Madura!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/LWGCvxV9kFXOSUqcFAizUp0ouX1Y2XnjOPrMt8hM-2490135568.jpg" alt="Rapat evaluasi triwulan I di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Kementerian ATR)" width="100%">
<figcaption>Rapat evaluasi triwulan I di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Kementerian ATR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru saja melakukan evaluasi kinerja untuk periode triwulan I 2025. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menyoroti pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai indikator kinerja yang lebih optimal. Tanpa peningkatan nilai SAKIP, ASN tidak akan mendapatkan tukin lebih dari 80 persen. Suyus Windayana menuturkan bahwa untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80 persen, salah satu syaratnya adalah nilai SAKIP yang bagus. "Saat ini, kita masih berada dipredikat BB (Sangat Baik) dengan nilai yang naik dari tahun 2023 sebesar 69,17 ke 70,54 di tahun 2024 atau meningkat sekitar 1,37 poin," ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (23/4). Padahal diketahui bahwa untuk mendapatkan tukin, sebuah kementerian perlu mendapatkan nilai SAKIP minimal 75,01 pada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Selama 3 tahun terakhir, tren nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN terus mengalami peningkatan dengan rata-rata capaian 69,56. "Peningkatan nilai SAKIP menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menaikkan tukin, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi," paparnya. Pada 2024, Suyus Windayana menyebut terdapat beberapa indikator sasaran strategis yang telah mencapai angka 100 persen, bahkan lebih. Salah satunya adalah indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai 114%. "Ada pula indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah yang juga mencatatkan realisasi 100%," ujarnya. Meski demikian, diakui masih terdapat indikator yang belum mencapai target. Salah satunya, terkait ketimpangan penguasaan tanah. Kondisi demografis di wilayah Jawa dan Bali yang padat penduduk turut mempengaruhi capaian tersebut. "Hal ini tidak bisa kita lihat secara terpisah-pisah. Pertimbangan rasionalitas wilayah dan jenis data juga harus kita perhatikan dalam evaluasi kinerja ini," jelasnya Sejalan dengan hal itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya membangun kesadaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh jajaran. "Kita harus pahami bahwa Kementerian ATR/BPN adalah kantor besar dengan 566 satuan kerja yang perlu dievaluasi dan dimonitor secara terus-menerus. Sehingga kita dapat menjadi institusi yang lebih baik dan lebih dipercaya," tuturnya. Dia menilai bahwa evaluasi ini bisa menghasilkan perencanaan yang lebih strategis dan tepat sasaran. "Dengan evaluasi yang baik, kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan, serta dapat membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang," tegasnya. Evaluasi kinerja program dan anggaran triwulan I tahun 2025 akan berlangsung dari 21 hingga 25 April 2025. Evaluasi akan melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat dan daerah.&nbsp;

Evaluasi kinerja ASN Kementerian ATR/BPN untuk triwulan I 2025, menyoroti pentingnya peningkatan SAKIP dan tantangan yang dihadapi.

Kinerja Dinilai Belum Optimal, ASN di Jajaran Kementerian ATR/BPN se-Indonesia Berpotensi Tak Dapat Tukin di Atas 80 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/JKT_Raker-Kemhan-dan-Panglima-TNI-dengan-Komisi-I-DPR_Salman-Toyibi2-1865625830.jpg" alt="Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajukan agar tunjangan kinerja (tukin) untuk TNI naik dari 70 persen menjadi 80 persen. Meski naik, Jenderal Agus mengakui bahwa gaji plus tukin untuk prajurit dengan level tamtama tetap masih pas-pasan. Sebab, gaji pokok mereka kini berada pada rentang Rp 3 juta&ndash;Rp 4 juta per bulan. Dengan tukin 80 persen, take home pay mereka berada pada angka Rp 6,1 juta&ndash;Rp 7,1 juta per bulan.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Agus usai hadir dalam rapat bersama Komisi I DPR pada hari ini, Selasa (3/9). &rdquo;Sekarang tukin untuk TNI masih 70 persen. Kalau 70 persen, kita lihat gaji tamtama itu Rp 3 juta&ndash;Rp 4 juta. Kemudian tukinnya kalau 70 persen Rp 2,6 juta. Sehingga kurang lebih berarti take home pay-nya Rp6,7 juta,&rdquo; beber dia. Bila tukin TNI naik menjadi 80 persen, maka masing-masing tamtama TNI akan mendapat tambahan sekitar Rp 500 ribu. Agus mengakui, dia sempat ditanya oleh Komisi I. &rdquo;Cukup nggak? Pas-pasan,&rdquo; jelasnya. Dia memberi contoh untuk kebutuhan makan. Menurut dia, rata-rata per orang butuh makan senilai Rp 3 juta per bulan. Jika dikalikan dua untuk satu keluarga muda, butuh Rp 6 juta per bulan. &rdquo;Sehingga memang kami berupaya untuk menaikkan tukin untuk kesejahteraan prajurit,&rdquo; ungkap orang nomor satu di tubuh TNI itu.&nbsp; Selain memperjuangkan kenaikan tukin untuk para prajurit TNI, Agus turut menyinggung soal perumahan. Menurut dia, itu menjadi salah satu faktor penting dalam urusan meningkatkan kesejahteraan prajurit. &rdquo;Perumahan ada sumbernya. Dana perumahan itu pertama (dari) anggaran, kemudian juga dari SBSN, kemudian juga kita mengajukan ke Kementerian PUPR, kemudian juga ada CSR perusahaan-perusahaan dan dari pemda,&rdquo; urai Agus.&nbsp; Terakhir, Agus menyampaikan bahwa sampai saat ini TNI belum memiliki dana kontijensi. Padahal dana kontijensi dibutuhkan jika terjadi bencana alam dan kegiatan kenegaraan. &rdquo;Kalau ada kontijensi, kita bisa memberikan uang makan kepada prajurit atau uang operasional,&rdquo; imbuhnya. Dana kontijensi juga menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana dan TNI selalu hadir membantu korban bencana.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajukan agar tunjangan kinerja (tukin) untuk TNI naik dari 70 persen menjadi 80 persen.

Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, Panglima TNI Usul Tukin Tentara Naik dari 70 Persen Jadi 80 Persen ke Komisi I DPR

80 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#80 Persen

Berita Terkini

Polrestabes Surabaya Ungkap Jalur Pelarian Curanmor di Surabaya, Ternyata 80 Persen Motor Curian Dibawa Kabur ke Madura!

Kinerja Dinilai Belum Optimal, ASN di Jajaran Kementerian ATR/BPN se-Indonesia Berpotensi Tak Dapat Tukin di Atas 80 Persen

Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, Panglima TNI Usul Tukin Tentara Naik dari 70 Persen Jadi 80 Persen ke Komisi I DPR

Download Aplikasi JawaPos.com