<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/1000684339-2049225903.jpg" alt="Nenek dari Alvaro Kiano Nugroho yang bernama Sayem memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. (Luthfia Miranda Putri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Nenek dari Alvaro Kiano Nugroho yang bernama Sayem memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. (Luthfia Miranda Putri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sejak pertama kali hilang pada 6 Maret 2025, Alvaro Kiano Nugroho tidak diketahui rimbanya. Pencarian oleh polisi selama lebih kurang 8 bulan tidak membuahkan hasil. Baru beberapa hari belakangan diketahui bahwa Alvaro menjadi korban pembunuhan. Polisi pun mengungkap penyebab bocah berusia 6 tahun itu sulit ditemukan.&nbsp; Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Nicolas Ary Lilipaly, petugas Polsek Pesanggrahan sudah bekerja sejak laporan hilangnya Alvaro dibuat pada 7 Maret 2025. Pencarian Alvaro bahkan dilakukan hingga keluar Jakarta dan luar Jawa. Beberapa lokasi yang dicurigai oleh polisi sudah didatangi, namun selalu nihil hasil.&nbsp; Belakangan diketahui bahwa Alvaro diculik dan dibunuh oleh ayah tirinya bernama Alex Iskandar. Dia adalah pelaku penculikan yang mengambil Alvaro tanpa sepengetahuan keluarga dari musala di sekitar tempat tinggalnya. Pada hari yang sama, pelaku dengan tega membunuh korban hanya karena Alvaro merengek dan menangis meminta pulang.&nbsp; &rdquo;Karena AKN (Alvaro) rewel dan menangis ingin pulang dan mainan yang dijanjikan (oleh pelaku) tidak kunjung ada atau belum dibeli, akhirnya dari situlah menurut keterangan ayah tirinya AKN dibekap menggunakan handuk, dicekik, serta ditindih,&rdquo; ungkap Nicolas.&nbsp; Akibat perbuatan itu, Alvaro tewas. Bocah malang tersebut kehilangan nyawa setelah Alex melakukan tindak kekerasan selama lebih kurang 2-3 menit. Dia baru berhenti membekap, mencekik, dan menindih Alvaro setelah korban kehilangan tidak bergerak sama sekali. Karena panik, Alex lantas berusaha menghilangkan jejak Alvaro.&nbsp; &rdquo;Kok bisa terungkapnya setelah 8 bulan? Jadi, selama 8 bulan itu Polsek Pesanggrahan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga Polda Metro Jaya berkolaborasi. Karena awalnya kami dilaporkan terjadi penculikan anak, kami tidak punya pemikiran dan sebagainya, kecurigaan-kecurigaan kepada orang-orang dekat (korban),&rdquo; terang Nicolas.&nbsp; Menurut orang nomor satu di Polres Metro Jaksel itu, Alex bahkan ikut mencari korban. Dia diminta membantu mencari Alvaro oleh kakek korban. Kepada penyidik, Alex juga sempat mengaku hendak menjemput Alvaro. Mulai saat itu, Alex yang ternyata pelaku penculikan dan pembunuhan Alvaro terlibat dalam pencarian korban.&nbsp; &rdquo;Jadi, sama-sama juga datang ke Polsek Pesanggrahan itu pada tanggal 7 Maret untuk membuat laporan polisi kehilangan atau terjadi kehilangan dan penculikan anak,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016876952/ketua-dpr-puan-maharani-serukan-darurat-kekerasan-anak-usai-kasus-tewasnya-alvaro">Ketua DPR Puan Maharani Serukan Darurat Kekerasan Anak usai Kasus Tewasnya Alvaro</a>&nbsp; Setelah itu, polisi melakukan pencarian di sekitar lokasi Alvaro pertama kali dilaporkan hilang. Kemudian pencarian meluas sampai ke daerah Sukabumi, Cianjur, Bandung, bahkan hingga ke Batam. Namun Alvaro tidak ditemukan. Baru belakangan ini, polisi mendapat keterangan dari salah seorang saksi bahwa yang menjemput Alvaro adalah Alex.&nbsp; (*) &nbsp; &nbsp;

Alvaro Kiano Nugroho hilang selama 8 bulan, sebelum ditemukan tewas. Polisi ungkap penyebab dan pelaku penculikan.

Polisi Ungkap Penyebab Alvaro Tak Ditemukan hingga 8 Bulan: Pelaku Pura-Pura Tak Tahu Bahkan Ikut Bantu Pencarian sampai Buat Laporan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/zqF1Wsge4rwI2bWem3fbbvNgl5XGO3IDxOqfA8r8-2-3944189439.jpg" alt="Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel Tri Purwanto. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel Tri Purwanto. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dilaporkan mencapai angka 261 kasus. Data ini diungkapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel. Dari total kasus tersebut, korban terbanyak adalah anak perempuan sebanyak 112 orang, disusul 91 perempuan dewasa, dan 58 anak laki-laki. "Paling banyak kasus terjadi dalam rumah tangga, yakni 130 kasus, lalu di ruang publik 99 kasus, di sekolah 18 kasus, berbasis online 11 kasus, dan di tempat kerja 3 kasus," ungkap Kepala UPTD PPA, Tri Purwanto kepada Jawa Pos, Senin (8/9). Jenis kekerasan yang dominan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dewasa sebanyak 46 kasus, diikuti oleh tindak asusila terhadap anak perempuan 39 kasus dan persetubuhan dengan anak perempuan 28 kasus. Selain itu, tercatat juga kekerasan fisik pada anak perempuan dan laki-laki masing-masing 18 kasus, kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa 15 kasus, serta kekerasan psikis pada anak dan perempuan dewasa sebanyak 38 kasus. Kasus kekerasan tersebar merata di seluruh kecamatan di Tangsel. Kecamatan Pamulang menempati posisi tertinggi dengan 40 kasus, disusul Ciputat (37), Pondok Aren (36), Serpong (31), Setu (18), Serpong Utara (17), dan Ciputat Timur (11). Kemudian, luar Tangsel ada 71 kasus. "Artinya, kejadiannya berlangsung di Tangsel. Tapi korban atau pelaku bukan warga Tangsel," jelas Tri. Jika dilihat dari sebaran bulanan, lonjakan kasus tertinggi terjadi pada Juni (47 kasus) dan Juli (46 kasus). Sementara itu, angka kasus terendah tercatat pada Maret (18 kasus) dan Agustus (20 kasus). Dari 261 kasus tersebut, sebanyak 57 kasus sudah selesai ditangani atau diterminasi, sementara 1 kasus masih dalam proses pengadilan.&nbsp;Sebagian besar kasus yang diterminasi adalah kekerasan seksual terhadap anak. "57 kasus yang terminasi itu yang kasus kasus viral kemaren, yang pelakunya ada guru ngaji, guru rebana, ayah tiri, penculikan anak SD. Rata-rata hukumannya 10-15 tahun ada yang 20 tahun," pungkasnya. ,

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Tangerang Selatan meningkat signifikan pada tahun 2025.

8 Bulan, Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Tangsel Tembus 261 Kasus, Mayoritas Korban Anak Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/Pemudik-Nataru-Padati-Stasiun-Pasar-Senen-Fedrik-Tarigan-7-2251695864.jpg" alt="Ilustrasi penumpang KA di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. /Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penumpang KA di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. /Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Netizen di media sosial tengah ramai membahas respons Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait gaya hidup mewah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono. Salah satunya, terkait pennggunaan pesawat jet pribadi atau private jet. Budi berdalih bahwa Kaesang memilih menggunakan fasilitas itu karena Erina sedang hamil 8 bulan. Bahkan, ia menyebut ibu hamil tak diperbolehkan naik angkutan umum, seperti pesawat umum alias komersial. "Pokoknya udahlah. Satu, istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan nggak boleh naik angkutan umum, pesawat umum, mana boleh?" kata Budi Arie di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Selain pesawat, salah satu moda angkutan umum yang sering digunakan masyarakat adalah kereta api (KA) jarak jauh. Lantas, apakah benar ibu hamil tidak boleh menjadi penumpang KA Jarak Jauh? Berikut ini syarat dan ketentuannya: Mengutip laman resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero), ternyata PT KAI memperbolehkan ibu hamil menggunakan KA jarak jauh untuk menjadi moda transportasi pilihannya. Namun, untuk melakukan perjalanan jarak jauh, KAI mengharuskan ibu hamil sudah memasuki usia kandungan 14&ndash;28 minggu atau trimester kedua. Selain itu, KAI juga meminta penumpang untuk memastikan bahwa ibu hamil yang naik KA jarak jauh dalam kondisi sehat dan tidak ada kelainan saat melakukan perjalanan. Khusus ibu hamil dengan usia kehamilan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 28 minggu, wajib untuk melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan kehamilan dalam kondisi sehat. Selanjutnya, ibu hamil yang akan menggunakan KA jarak jauh juga wajib didampingi oleh minimal 1 penumpang dewasa.

Apakah benar ibu hamil tidak boleh menjadi penumpang KA Jarak Jauh? Berikut ini syarat dan ketentuannya.

Benarkah Ibu yang Hamil 8 Bulan Tak Boleh Naik Angkutan Umum? Begini Ketentuannya untuk Naik Kereta Api Jarak Jauh   

8 Bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#8 Bulan

Berita Terkini

Polisi Ungkap Penyebab Alvaro Tak Ditemukan hingga 8 Bulan: Pelaku Pura-Pura Tak Tahu Bahkan Ikut Bantu Pencarian sampai Buat Laporan

8 Bulan, Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Tangsel Tembus 261 Kasus, Mayoritas Korban Anak Perempuan

Benarkah Ibu yang Hamil 8 Bulan Tak Boleh Naik Angkutan Umum? Begini Ketentuannya untuk Naik Kereta Api Jarak Jauh

Download Aplikasi JawaPos.com