<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/e7i7d2eEk1jUH2iLEhn29aHmjn5AfdkMm65UAhhr-1-3987286243.jpg" alt="Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan. menkeu Purbaya Yudhi sadewa memastikan iuran BPJS kesehatan tidak akan naik sampai ekonomi tumbuh di atas 6%. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan. menkeu Purbaya Yudhi sadewa memastikan iuran BPJS kesehatan tidak akan naik sampai ekonomi tumbuh di atas 6%. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik pada tahun ini. Bahkan, ia memastikan kenaikan masih belum akan dilakukan hingga kondisi perekonomian RI pulih. Menurut dia, saat ini ekonomi Indonesia baru akan menuju pulih. Itu sebabnya, segala hal yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat jangan dulu diotak-atik, termasuk iuran BPJS Kesehatan. "Iuran BPJS, saya bilang gini. Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan otak-atik dulu sampai ekonominya pulih," kata Purbaya kepada wartawan di Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa kondisi ideal untuk mengotak-atik kebijakan bagi masyarakat adalah ketika ekonomi Indonesia telah mencapai di atas 6 persen. "Dalam pengertian, ekonomi tumbuhnya di atas 6 persen lebih dan masyarakat sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat," bebernya. Selanjutnya, bendahara negara ini juga memastikan pemerintah hingga saat ini masih memantau kondisi perekonomian masyarakat. Ia meyakini bahwa ketika ekonomi berada di atas 6 persen itu artinya tanda bahwa masyarakat bisa sama-sama menanggung yang selama ini dibebankan pada negara, menjadi beban bersama. "Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana? Artinya masyarakat cukup kuat untuk menanggung bersama dengan pemerintah,&rdquo; tutup Purbaya. Untuk diketahui, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi, investasi, dan ekspor, dengan peningkatan tertinggi pada komponen ekspor barang dan jasa (10,67 persen) serta investasi (6,99 persen).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik hingga ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 6%.

Menkeu Purbaya Jamin Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik Tahun Ini, Kecuali Pertumbuhan Ekonomi Tembus 6 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/1oczR5DVhoZfWuvIGTLQFX0bP9orKnU5tC0zhTsS-1-3382983311.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan membandingkan kinerja ekonomi nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Purbaya, meski SBY dinilai lebih santai dalam mengelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi justru lebih tinggi dibandingkan masa Jokowi yang gencar membangun infrastruktur. &ldquo;Zamannya Pak SBY, private sector yang hidup. Government santai-santai saja. Tapi Anda lihat, GDP-nya bisa tumbuh 6 persen,&rdquo; ujar Purbaya dalam acara bertajuk &lsquo;1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran&rsquo; di Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Ia mengaku sempat menyampaikan pandangan tersebut langsung kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, dengan komitmen Jokowi untuk membangun infrastruktur justru pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapa angka 5 persen. &ldquo;Saya kasih tahu ke Pak Jokowi waktu itu, &lsquo;Kenapa Pak SBY tidur saja pertumbuhannya 6? Tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana, pertumbuhannya cuma 5?&rsquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Purbaya blak-blakan menyebut bahwa pada masa pemerintahan Jokowi, sektor privat justru mengalami tekanan. Sementara yang dibiarkan terus berjalan adalah sektor pemerintahan, ia menilai disitulah titik dari pincangnya mesin pertumbuhan ekonomi itu. &nbsp;&ldquo;Zamannya Pak Jokowi, sektor privat hampir tidak tumbuh, dicekik, sementara government sector-nya berjalan. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Kalau dua-duanya tumbuh, 6 persen lebih itu gampang. Tapi saya dibilang sombong. Sistem ekonomi itu lambat berubah, bisa dua generasi,&rdquo; tambah Purbaya. Lebih lanjut, Purbaya menyinggung kondisi ekonomi terkini yang dinilainya kembali melambat akibat tekanan pada sektor riil. Adapun imbasnya, adalah gelombang unjuk rasa dengan tuntutan isu ekonomi yang tak bisa dibendung. Salah satu sebabnya, kata Purbaya, karena pada April sampai Agustus 2025, sektor riil berkinerja negatif. Bahkan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. &ldquo;Itu bukan protes karena politik kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau cepat diperbaiki, demo itu tidak akan berlarut,&rdquo; tutur Purbaya.

Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi, soroti sektor privat dan dampak unjuk rasa.

Menkeu Purbaya: SBY Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Bangun Infrastruktur Tumbuhnya Cuma 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/WhatsApp-Image-2025-08-04-at-113024-4088494449.jpg" alt="Suasana ramai di PaDi UMKM Hybrid Expo 2025 di Pakuwon Mall Surabaya, tempat ratusan produk UMKM unjuk gigi dan terhubung langsung dengan BUMN dan calon pembeli. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana ramai di PaDi UMKM Hybrid Expo 2025 di Pakuwon Mall Surabaya, tempat ratusan produk UMKM unjuk gigi dan terhubung langsung dengan BUMN dan calon pembeli. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggaran belanja perusahaan-perusahaan pelat merah alias BUMN Indonesia mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp 1.000 triliun. Namun, dari jumlah sebesar itu, hanya sekitar Rp 60 triliun yang mengalir ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Angka ini setara dengan 5,2% hingga 6% dari total belanja BUMN. Fakta tersebut disoroti langsung oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma&rsquo;ruf. Dalam pembukaan acara PaDi UMKM Hybrid Expo &amp; Conference 2025 di Pakuwon Mall Surabaya, Sabtu (2/8), Aminuddin menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pola belanja BUMN. Ia mendorong agar UMKM tak hanya dipandang sebagai pelengkap, tapi dijadikan mitra strategis dalam ekosistem bisnis BUMN. &ldquo;BUMN kita punya belanja ribuan triliun, tapi yang terserap ke UMKM masih kecil. Padahal, kalau UMKM kita diberi akses lebih luas, mereka bisa menjadi motor pemerataan ekonomi nasional,&rdquo; ujar Aminuddin. Ia mencontohkan, banyak pengadaan barang dan jasa di BUMN yang sebetulnya bisa diserap dari UMKM lokal. Mulai dari air mineral, furnitur, hingga jasa konstruksi skala kecil. Sayangnya, pola belanja masih cenderung terpusat ke vendor besar atau perusahaan besar. Menurut Aminuddin, ini bukan hanya soal keberpihakan, tapi soal efisiensi dan pembangunan ekonomi yang inklusif. &ldquo;Banyak produk UMKM yang kualitasnya bagus, tapi belum masuk rantai pasok BUMN karena terbatasnya akses. Lewat platform seperti PaDi UMKM, kita ingin membuka akses itu seluas-luasnya,&rdquo; jelasnya. Acara PaDi UMKM Hybrid Expo 2025 sendiri menjadi momentum untuk mempertemukan ribuan pelaku UMKM dengan perusahaan BUMN, mitra pengadaan, dan calon investor. Selain pameran offline yang berlangsung hingga 3 Agustus di Pakuwon Mall, kegiatan juga dilanjutkan secara online hingga 31 Agustus melalui platform digital PaDi UMKM. Melalui program ini, Kementerian BUMN berharap rasio belanja terhadap UMKM bisa terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Targetnya bukan hanya sekadar menaikkan angka, tapi mendorong lahirnya lebih banyak UMKM yang naik kelas dan siap bersaing di pasar nasional maupun global. &ldquo;Kalau BUMN bisa menyerap lebih banyak produk dari UMKM lokal, maka kita akan melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, adil, dan berkelanjutan,&rdquo; tutur Aminuddin.

Dari jumlah belanja Rp 1.000 triliun, hanya sekitar Rp 60 triliun yang mengalir ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anggaran Belanja BUMN Capai Rp 1.000 Triliun, Tapi UMKM Baru Kebagian 6 Persen

6 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#6 Persen

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Jamin Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik Tahun Ini, Kecuali Pertumbuhan Ekonomi Tembus 6 Persen

Menkeu Purbaya: SBY Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Bangun Infrastruktur Tumbuhnya Cuma 5 Persen

Anggaran Belanja BUMN Capai Rp 1.000 Triliun, Tapi UMKM Baru Kebagian 6 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com