<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/Screenshot_2025-11-03-23-49-46-456_comandroidchrome-edit-447660940.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi memimpin rapat perdana Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi memimpin rapat perdana Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi memimpin rapat perdana Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang telah berlangsung pada Jumat, 31 Oktober 2025. Dalam pertemuan itu, KSSK memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada Kuartal III-2025 dan terus mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global.&nbsp; KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif. &nbsp; Dalam rapat yang digelar akhir bulan lalu, pihaknya menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain dalam upaya memastikan agar KSSK senantiasa terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. &nbsp; &ldquo;Stabilitas sistem keuangan Kuartal III tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi, dengan terus mewaspadai berbagai risiko global,&rdquo; kata Menkeu dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 di Jakarta, Senin (3/11).&nbsp; Bendahara ini juga menjelaskan aktivitas ekonomi Amerika Serikat yang masih lemah berdampak pada berlanjutnya pelemahan pasar tenaga kerja sehingga mendorong The Fed memangkas fed funds rate sebesar 25 basis poin pada Oktober 2025 menjadi kisaran 3,75 hingga 4 persen.&nbsp; Sementara itu, perekonomian Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India juga belum menguat, dipengaruhi antara lain oleh masih lemahnya konsumsi rumah tangga, meskipun berbagai stimulus telah diberikan. &nbsp; Lebih lanjut, Menkeu mengatakan IMF telah merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dari yang sebelumnya 3 persen menjadi 3,2 persen pada laporan outlook terbarunya. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 di level 3,3 persen didorong kondisi keuangan yang lebih longgar, kesepakatan dagang AS dengan negara mitra utama, ekspansi fiskal di sejumlah negara berkembang serta penurunan inflasi.&nbsp; Namun, Menkeu menyampaikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat dan diperkirakan mencapai target pemerintah pada tahun 2025. Pada Kuartal III-2025, konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga dengan dukungan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.&nbsp; Bahkan, belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung aktivitas konsumsi dan produksi diperkuat melalui percepatan implementasi program strategis serta pemberian stimulus dan dukungan insentif bagi sektor prioritas yang disinergikan dengan kerjaan moneter dan sektor keuangan.&nbsp; KSSK juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara full year akan mencapai 5,2 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi global masih menghadapi tantangan akibat dampak tarif impor Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi, ekspektasi perbaikan ekonomi mulai menguat.&nbsp; &ldquo;Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5 persen year-on-year pada triwulan keempat 2025. Secara full year, tahun 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2 persen,&rdquo; pungkasnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Dalam rapat perdana KSSK, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap stabilitas keuangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025.

Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi RI Tumbuh Lebih dari 5 Persen pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/1oczR5DVhoZfWuvIGTLQFX0bP9orKnU5tC0zhTsS-1-3382983311.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan membandingkan kinerja ekonomi nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Purbaya, meski SBY dinilai lebih santai dalam mengelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi justru lebih tinggi dibandingkan masa Jokowi yang gencar membangun infrastruktur. &ldquo;Zamannya Pak SBY, private sector yang hidup. Government santai-santai saja. Tapi Anda lihat, GDP-nya bisa tumbuh 6 persen,&rdquo; ujar Purbaya dalam acara bertajuk &lsquo;1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran&rsquo; di Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Ia mengaku sempat menyampaikan pandangan tersebut langsung kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, dengan komitmen Jokowi untuk membangun infrastruktur justru pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapa angka 5 persen. &ldquo;Saya kasih tahu ke Pak Jokowi waktu itu, &lsquo;Kenapa Pak SBY tidur saja pertumbuhannya 6? Tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana, pertumbuhannya cuma 5?&rsquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Purbaya blak-blakan menyebut bahwa pada masa pemerintahan Jokowi, sektor privat justru mengalami tekanan. Sementara yang dibiarkan terus berjalan adalah sektor pemerintahan, ia menilai disitulah titik dari pincangnya mesin pertumbuhan ekonomi itu. &nbsp;&ldquo;Zamannya Pak Jokowi, sektor privat hampir tidak tumbuh, dicekik, sementara government sector-nya berjalan. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Kalau dua-duanya tumbuh, 6 persen lebih itu gampang. Tapi saya dibilang sombong. Sistem ekonomi itu lambat berubah, bisa dua generasi,&rdquo; tambah Purbaya. Lebih lanjut, Purbaya menyinggung kondisi ekonomi terkini yang dinilainya kembali melambat akibat tekanan pada sektor riil. Adapun imbasnya, adalah gelombang unjuk rasa dengan tuntutan isu ekonomi yang tak bisa dibendung. Salah satu sebabnya, kata Purbaya, karena pada April sampai Agustus 2025, sektor riil berkinerja negatif. Bahkan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. &ldquo;Itu bukan protes karena politik kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau cepat diperbaiki, demo itu tidak akan berlarut,&rdquo; tutur Purbaya.

Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi, soroti sektor privat dan dampak unjuk rasa.

Menkeu Purbaya: SBY Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Bangun Infrastruktur Tumbuhnya Cuma 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/JKT_IHSG-Amblek-Ke-Zona-Merah_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-1794160200.jpg" alt="Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bursa Efek Indonesia menyampaikan telah membekukan sementara perdagangan (Trading Halt) akibat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai lebih dari 5 persen. Mengutip RTI Bussiness, IHSG saat ini berada di level 6.076 atau ambruk sebesar 6,12 persen atau 395,8 poin. Sepanjang perdagangan tercatat hanya 67 saham menguat, 616 saham melemah, dan 116 saham tidak mengalami pergerakan alias stagnan. Merespons kondisi tersebut, Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus menyampaikan ambruknya IHSG disebabkan oleh sejumlah sentimen dalam dan luar negeri. Mulai dari tensi geopolitik yang meningkat karena Presiden Rusia Vladimir Putin yang menginginkan perang lebih lama. "Selain itu, terjadinya pembalasan tarif yang lebih besar dari Uni Eropa kepada Amerika Serikat (AS). Serta kekhawatiran akan resesi di Amerika yang terus mengalami kenaikkan," kaya Maximilianus Nicodemus dalam keterangannya, Selasa (18/3). Adapun dari sisi domestik, Maximilianus Nicodemus membeberkan IHSG yang ambruk hingga menyebabkan perdagangannya dihentikan sementara juga didukung oleh penerimaan Indonesia yang mengalami penurunan hingga 30 persen. Hal itu, lanjutnya, telah mengakibatkan defisit APBN melebar sehingga membutuhkan penerbitan utang yang lebih besar. Dan tentu saja, Rupiah kian melemah. Bahkan, hal itu berpotensi pula untuk membuat tingkat suku bunga Bank Indonesia lebih sulit untuk mengalami penurunan. Selain itu, penerimaan pajak&nbsp;juga mengalami penurunan hingga 30,19 persen secara tahunan (YoY), yakni hanya Rp 269 triliun hingga terjadi defisit APBN Rp 31,2 triliun per bulan Februari lalu. Di sisi lain, belanja pemerintah turun 7 persen dan utang naik 44,77 persen pada Januari 2025. Ia menilai, di tengah kondisi itu, semua pihak khawatir bahwa risiko fiskal kian meningkat di Indonesia. Sehingga membuat banyak pelaku pasar dan investor pada akhirnya memutuskan untuk beralih kepada investasi lain yang jauh lebih aman dan memberikan kepastian imbal hasil. "Saham menjadi tidak menarik, dan mungkin obligasi menjadi piihan setelah saham," tutup Maximilianus.

Ambruknya IHSG disebabkan oleh sejumlah sentimen dalam dan luar negeri. Salah satunya penerimaan Indonesia yang turun hingga 30 persen.

Tensi Geopolitik hingga Defisit APBN Jadi Biang Kerok IHSG Terjun Bebas Lebih Dari 5 Persen

<div id="m#msg-f:1821136164321700641" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/Airlangga-KEK-2710990129.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan peluang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). (Dinda Juqita/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan peluang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). (Dinda Juqita/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821136164321700641-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku optimistis bahwa Indonesia masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kepercayaan ini sebagaimana telah dibuktikan dengan capaian pertumbuhan yang mampu dijaga sebesar 5 persen pada tahun 2024. Padahal di saat itu Indonesia sedang menghadapi sejumlah tantangan ekonomi global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulai dari volatilitas harga komoditas, suku bunga tinggi di negara maju seperti Amerika Serikat, serta pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih di bawah ekspektasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang kita saksikan di banyak belahan dunia. Dengan ini, prospek ekonomi global diperkirakan masih di bawah level COVID, sekitar 3,2 persen. Tapi Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi,&rdquo; kata Airlangga dalam sambutannya di acara Business Competitiveness Outlook 2025, Senin (13/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, jika dibandingkan dengan negara tetangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tercatat baik. Pasalnya Thailand hanya tumbuh sekitar 3 persen dan Korea Selatan yang tumbuh 1,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015523428/menko-airlangga-klaim-zona-ekonomi-khusus-johor-singapura-tiru-kesuksesan-ri">Menko Airlangga Klaim Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura Tiru Kesuksesan RI</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini pun, percaya bahwa ekonomi 5 persen masih di jaga pada tahun ini seiring dengan PMI manufaktur atau Purchasing Managers Index (PMI) yang masih ekspansi. Hingga indeks konsumen dan indeks penjualan riil yang juga tumbuh positif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau kita lihat dari indikasi PMI di bulan Desember, kita dalam pertumbuhan di mana ekspansi 51,2 persen. Selain itu, indeks konsumen serta indeks penjualan riil juga tumbuh positif,&rdquo; jelas Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Airlangga meyakini bahwa akan ada tantangan pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun ke depan seiring dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan dapat mencapai 8 persen pada tahun 2028.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kata dia, dengan pencapaian selama ini, pemerintah yakin jika seluruh pemangku kepentingan bekerja sama untuk mewujudkan peluang tersebut. Terlebih Indonesia saat ini memiliki posisi yang cukup stabil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika melihat geopolitik, kawasan mana yang memberikan perdamaian dan stabilitas di luar ASEAN atau Indo Pasifik. Anda pasti tahu Eropa, mereka punya banyak masalah, masih punya banyak masalah dengan Ukraina. Dan tentu saja, di Timur Tengah, sejauh ini belum ada perdamaian. Dan dengan AS, saya pikir ketegangan di Kanada dan Meksiko akan meningkat,&rdquo; beber Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi menurut saya Indonesia menawarkan kawasan yang damai dalam 20 tahun terakhir, dan Indonesia menawarkan stabilitas politik dan merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di kawasan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Airlangga Hartarto mengaku optimistis bahwa Indonesia masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun 2025.

Menko Airlangga Pede Pertumbuhan RI Masih Bisa Dijaga 5 Persen di Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-8-1.jpg" alt="Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April" width="100%">
<figcaption>Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menargetkan kenaikan inflasi pada 2022 di angka 3 plus minus 1 persen atau 2 hingga 4 persen. Adapun, untuk tingkat inflasi per tahun kalender (Januari-Maret) 2022 sebesar 1,2 persen.  Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohamad Faisal menyampaikan simulasi pergerakan inflasi tahun ini. Simulasi pertama adalah apabila tidak ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.  "Kalau kemarin tanpa ada kenaikan PPN 11 persen dan Pertamax pada bulan April, potensi inflasi kita perkirakan itu 2,5 persen," ungkap dia secara daring, Selasa (19/4).  "Jadi, artinya tanpa ada tambahan kebijakan tadi sebetulnya sudah lebih tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun kemarin yang 1,87 persen tahun 2021," tutur dia.  Kemudian, dengan adanya kenaikan biaya PPN sebesar 1 persen, dari 10 menjadi 11 persen. Diperkirakan akan terjadi inflasi sebesar 3,5 persen pada tahun 2022.  "Nambah 1 persen," ucapnya.  Apabila pemerintah kemudian mewujudkan rencana kenaikan berbagai komponen kebutuhan yang vital, seperti harga Pertalite, LPG 3 kg dan listrik, kemungkinan besar inflasi mencapai angka tertinggi di 5,5 persen.  "Nah, ini potensinya kenaikannya bisa di atas 5 persen (Pertalite), bahkan bisa 5,5 (Pertalite, LPG, listrik) persen kalau semua dilakukan," terang Faisal.  Dia mengatakan, akan ada lonjakan inflasi yang jauh sekali jika dibandingkan dengan pra pandemi, yakni 3 persen. "Ini bisa terasa dampaknya bagi masyarakat untuk peningkatan harga ini," tutupnya.

Core Ramalkan Inflasi 2022 Bisa 5,5 Persen, PPN 11 Persen jadi Pemicu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisruh-ini-penjelasan-lengkap-soal-rumah-dp-nol-rupiah_m_195923.jpeg" alt="Rumah DP Rp 0" width="100%">
<figcaption>Rumah DP Rp 0</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata belum tuntas dalam merencanakan program DP 0 Rupiah. Hal itu terbukti dari ketidaktahuan Pemprov terkait pemberian subsidi untuk menanggung skema bunga 5 persen yang diterapkan. Dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bunga KPR yang dibebankan kepada pembeli rumah hanya 5 persen. Skema tersebut lah yang digunakan dalam program rumah DP 0 rupiah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan tidak bisa menjelaskan ketika ditanya siapa yang akan menanggung jika bunga yang diberi bank lebih dari 5 persen. Dia belum tahu apakah dibebankan Pemprov DKI atau pemerintah pusat. "Kalau siapa yang menanggung itu (subsidi) ya, kalau selama ini kita belum masuk kesitu, ini masih digodok kebijakannya itu," ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Rabu (14/3). Dia hanya menjelaskan, program gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017 itu tetap menggunakan FLPP sebesar 5 persen. "Pedomannya FLPP saja, yaitu 5 persen. Kalau (bunga) lewat 5 persen, saya enggak bilang akan subsidi, ya. Saya belum berani statement ada subsidi atau tidak kalau lebih dari 5 persen," tegas Agustino. Sementara itu, ketika ditanya terkait dukungan uang muka atau DP, dirinya juga tak dapat menjelaskannya. Dana tersebut belum jelas diambil dari Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR atau Pemprov DKI. "(DP) bisa dari PPDPP pemerintah pusat bisa juga dari pemerintah DKI. Tapi kalau untuk pemerintah DKI saya belum buat, saya belum menyatakan sekarang ini. Nanti lah kita lagi godok," pungkasnya.

Kisruh, Ini Penjelasan Lengkap Soal Rumah DP Nol Rupiah

5 persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#5 persen