<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-polda-akan-naik-status-jadi-tipe-a_m_200178.jpeg" alt="Ilustrasi polisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menumpuknya jumlah Komisaris Besar (Kombes) membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengambil sejumlah langkah. Salah satunya dengan meningkatkan status sejumlah Kepolisian Daerah (Polda) dari tingkat B ke A. Diketahui, Polda tipe B dipimpin seorang Beigadir Jenderal (Brigjen). Sedangkan tipe A dikomandoi Inspektur Jenderal (Irjen). Adapun Polda yang akan dinaikkan tingkatnya yakni Polda Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jambi. "Sementara Polda lainnya masih dikaji perlu atau tidaknya," ujar Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Pol <a href="https://www.jawapos.com/tag/197553/414-kombes-polisi-nganggur" target="_blank">Arief Sulistyanto</a> di Kompleks Mabes Polri, Kamis (29/3). Dengan begitu kata dia, akan ada penambahan personel. Para Kombes yang saat ini menempati jabatan fungsional bisa masuk dalam struktural di Polda yang dinaikkan tingkatnya itu. "Tipe A itu otomatis kan jumlah personel nambah," imbuhnya. Wacana tersebut katanya sudah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Hal ini juga perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. "Untuk peningkatan ini bukan keputusan dari Pak Kapolri sendiri. Persetujuan dari Menpan, persetujuan dari Menteri Keuangan," sebut Arief. Namun sayangnya, untuk personel lainnya saat ini belum mencukupi. Anggarannya pun terbatas dan rekrutmen personel hanya untuk menggantikan yang pensiun, dipecat, meninggal, dan mengundurkan diri. "Jadi tidak ada penambahan yang signifikan," jelasnya. Untuk itu, tahun depan kata Arief, pihaknya akan menambah penerimaan bintara sebanyak 15 ribu untuk mengisi Polda yang baru dinaikkan tipenya atau Polda baru seperti di Kalimantan Utara. "Kita memperbanyak bintara," pungkasnya.&nbsp;

4 Polda Akan Naik Status Jadi Tipe A

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-jurus-anak-buah-tito-berdayakan-414-kombes-nganggur_m_200075.jpeg" alt="Kapoli Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapoli Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan banyaknya jumlah Komisaris Besar (Kombes) Polri yang tidak sebanding dengan porsi pejabat tinggi (Pati) bakal dituntaskan. Sejumlah cara tengah disiapkan Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Pol Arief Sulistyanto. Salah satu yang utama yakni dengan memperluas jabatan fungsional. Misalnya seperti memperbanyak penyidik, analis kebijakan atau dokter madya. "Kita harus mengambil kebijakan yang permanen makanya ditambah lagi, diusulkan lagi jabatan fungsional. Kita perbanyak jabatan fungsional," kata Arief di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/3). Mereka nantinya tidak perlu lagi menunggu jabatan tinggi seperti menjadi kepala bagian, Kapolda, atau Kapolres. Cukup dengan, semisal menjadi penyidik di Bareskrim Polri saja, Kombes tersebut tetap akan naik pangkat menjadi jenderal. Namun, harus didasari pada kompetensi dan pendidikannya. "Kalau dia bagus akan naik pangkat terus, enggak perlu lagi dia nunggu ada Kapolres pindah," jelasnya. Gaji dan tunjangan pun nantinya akan disetarakan dengan mereka yang menempati jabatan struktural. Usulan ini, kata Arief, sudah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Sekarang diproses di Kementerian Keuangan untuk hitung-hitungan tunjangan kinerja," jelas Arief. Selain itu, akan adanya peningkatan Polda dari tipe B ke tipe A. Adapun Polda tipe A dipimpin perwira tinggi Polri sepangkat Inspektur Jenderal (Irjen). Sementara tipe B dikomandoi Brigradir Jenderal (Brigjen). "Dengan adanya peningkatan tipe Polda dari tipe B ke tipe A otomatis kan memperlebar jabatan-jabatan atau formasi kedudukan di sana," tambahnya. Kemudian, dengan pembentukan satuan wilayah baru atau Polres dan Polda baru seperti di Kalimantan Utara, juga memberi peluang bagi para Kombes yang saat ini tengah menjadi pejabat struktural. Selain itu, para Kombes nganggur yang baru tuntaskan sekolahnya masih akan menunggu jabatan bintang. "Ini akan bisa digunakan untuk menyerap lulusan sama pengembalian dari instansi yang di luar Polri tadi," pungkas Arief.

Ini Jurus Anak Buah Tito Berdayakan 414 Kombes Nganggur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-buah-tito-soal-414-kombes-nganggur-mereka-kerja-setengah-mati_m_200073.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian lantik perwira menengah." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian lantik perwira menengah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontroversi soal banyaknya perwira menengah (Pamen) Polri yang nganggur dibantah langsung Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Pol Arief Sulistyanto. Menurutnya, ada salah persepsi mengenai hal tersebut. Dia menerangkan, pamen setingkat Kombes yang belakangan disebut nganggur sejatinya memiliki pekerjaan. Mereka mengisi jabatan fungsional seperti menjadi penyidik, analisis, atau dokter di institusi Polri. Ada pula yang bertugas di luar institusi seperti di kementerian/lembaga. Misalnya diperbantukan di Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendampingi para komisioner membuat analisis. "Kita tugaskan di sana sebagai staf ahli komisioner ini. Mereka kerja setengah mati, tidak nganggur juga," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/3). Untuk itu, menurutnya, tidak harus mereka yang masuk ke dalam struktural semisal menjadi kepala bagian atau kapolda yang dianggap memiliki pekerjaan. Arief mengakui, ada persoalan ketika para Pamen setingkat Komisaris Besar (Kombes) ingin naik kelas dengan berpangkat bintang di pundaknya. Tidak dipungkiri terjadi apa yang disebut 'bottleneck'. Alasannya, kata Arief, porsi jabatan bintang atau pejabat tinggi Polri (Pati), terbatas. Bintang empat atau jenderal hanya satu, yakni Kapolri. Bintang tiga disebut Komisaris Jenderal (Komjen) hanya delapan. Bintang dua, Inspektur Jenderal (Irjen) tercatat sekitar 40-an. Sementara saat ini, jumlah Kombes mencapai 1.300 lebih. Dibanding kursi yang tersedia bagi Pati yakni hanya sekitar 100. Artinya lanjut Arief perbandingannya 1:10. "Jadi pasti ada bottleneck," pungkasnya.

Anak Buah Tito Soal 414 Kombes Nganggur: Mereka Kerja Setengah Mati!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/414-kombes-polisi-nganggur-anak-buah-sby-itu-nambah-beban-negara_m_199657.jpeg" alt="Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menyebut banyaknya Kombes Polisi yang nganggur hanya akan menambah beban keuangan negara saja." width="100%">
<figcaption>Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menyebut banyaknya Kombes Polisi yang nganggur hanya akan menambah beban keuangan negara saja.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 414 perwira menengah (pamen) polisi berpangkat komisaris besar (Kombes) yang tidak memiliki jabatan alias nganggur, dianggap menjadi beban keuangan negara. Hal itu diutarakan oleh anggota DPR RI komisi III, Hinca Pandjaitan. Hinca yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat itu mengatakan, beban negara dalam memberikan gaji setiap bulannya kepada kombes nonjob itu, tidak sebanding dengan kinerja mereka di kepolisian. "Karena beban biayanya akan semakim besar, cost gajinya lebih tinggi tapi manfaat kerjanya tidak maksimal. Ya itu bisa menambah beban negara,&ldquo; ungkap Hinca kepada JawaPos.com di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/3). Namun Hinca mengaku tidak mengetahui pasti soal total potensi kerugian negara yang ditanggung akibat banyaknya kombes yang nganggur berjamaah itu. Tapi, lanjutnya, jika dilihat dari fungsi mereka sangat disesalkan jika pamen ini tidak mengisi jabatan. Menurut Hinca, jika dilihat dari segi usia, para pamen ini dianggap masih muda, sehingga masih memiliki tenaga ekstra serta pemikiran kreatif. Maka jika dapat dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat. "Saya memang waktu itu tidak tahu detail anggaran yang menjadi beban negara, tapi kita lihat dari tupoksinya, fungsinya itu kan disayangkan. Karena para kombes yang nganggur itu secara usia masih muda," lanjut Hinca. Lebih lanjut Hinca menegaskan, permasalahan ini telah menjadi fokus polri dan Komisi III DPR. Dalam rapat kerja beberapa waktu lalu Kapolri telah menyatakan akan segera menyelesaikan konflik ini. "Sepuluh hari yang lalu kita menyoal kombes-kombes yang istilahnya belum dapat jabatan itu, tapi kemudian Kapolri berjanji akan menuntaskan secepatnya," pungkas Hinca.

414 Kombes Polisi Nganggur, Anak Buah SBY: Itu Nambah Beban Negara