<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/Screenshot_2024-09-27-22-14-00-140_comwhatsapp-edit-1859157028.jpg" alt="Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti hadir dalam pembukaan unit Mekaar Bunguran Timur, Pulau Natuna. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti hadir dalam pembukaan unit Mekaar Bunguran Timur, Pulau Natuna. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kabupaten Natuna merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang masuk dalam kategori wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia. Terdapat potensi ekonomi yang besar namun terhambat oleh kurangnya akses keuangan yang legal dan aman khususnya permodalan. Melihat kondisi tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar hadir di Pulau Natuna sebagai solusi keuangan perempuan prasejahtera. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015136465/pramono-anung-janji-jika-menang-pilkada-jakarta-akan-menaikkan-insentif-rt-rw-hingga-posyandu">Pramono Anung Janji jika Menang Pilkada Jakarta akan Menaikkan Insentif RT-RW hingga Posyandu</a> Pembukaan unit Mekaar Bunguran Timur di Pulau Natuna merupakan langkah PNM dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam kesempatan ini PNM turut menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat sekitar. Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti mengenalkan PNM kepada masyarakat tentang komitmen Perusahaan untuk membantu menumbuhkan ekonomi kerakyatan di wilayah 3T. Salah satunya melalui unit Mekaar Bunguran Timur. &ldquo;Kami berharap kehadiran PNM Mekaar Bunguran Timur dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan menjadi solusi keuangan yang aman bagi ibu-ibu agar tidak terjerat rentenir,&rdquo; jelas Prasetya pada Jumat (27/9). Dengan adanya unit PNM Mekaar ini, PNM berharap dapat memberdayakan perempuan dan masyarakat lokal melalui program pembiayaan yang terjangkau serta pendampingan usaha agar usaha nasabah bisa naik kelas. &ldquo;Perempuan yang semakin berdaya berpotensi meningkatkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja baru di Natuna,&rdquo; tambahnya. Pemberdayaan diberikan melalui pemberian tiga modal yaitu modal finansial, intelektual dan sosial. PNM percaya bahwa inklusi keuangan adalah kunci untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah dan kerjasama dari berbagai pihak, PNM berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah 3T. (*)

Kabupaten Natuna merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang masuk dalam kategori wilayah tertinggal, terdepan,

PNM Mekaar Hadir di Pulau Natuna, Genjot Inklusi Keuangan di Wilayah 3 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Untitled222-4126464347.jpg" alt="Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia." width="100%">
<figcaption>Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh PT Pos Indonesia (Persero) mencakup daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Salah satunya di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan, Belitung, untuk bansos sembako dan PKH triwulan II 2024 sebanyak 5.724 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). &rdquo;Kami mendapat alokasi 5.724 KPM. Persentase penyaluran sudah mencapai 95,28 persen,&rdquo; kata Executive General Manager Kantor Pos KCU Tanjungpandan Rega Muhammad Muslim. Dijelaskan Rega, pada penyaluran bansos Pos Indonesia melakukan tiga metode. Yakni dibagikan di Kantor Pos, di komunitas supaya lebih mendekatkan kepada KPM, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door) apabila KPM berhalangan hadir (sakit, disabilitas, lansia). Mengingat Tanjungpandan merupakan wilayah kepulauan, petugas juru bayar terutama yang mengantarkan bantuan langsung ke rumah KPM kerap menghadapi tantangan geografis dan cuaca. &rdquo;Tantangan yang dihadapi berupa kondisi geografis karena Tanjungpandan ini wilayah kepulauan, dan cuaca yang kurang bersahabat. Kendala geografis karena penduduk di sini banyak yang tinggal di pulau terluar,&rdquo; ujar Rega. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Untitled22-3072170463.jpg" alt="Petugas PT Pos Indonesia (Persero) salurkan bansos sembako dan PKH." width="100%">
<figcaption>Petugas PT Pos Indonesia (Persero) salurkan bansos sembako dan PKH.</figcaption>
</figure> Guna memperlancar penyaluran bansos, petugas pos berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Yakni pemerintah daerah, dinas sosial, dan para pendamping sosial masyarakat maupun pendamping PKH. &rdquo;Koordinasi yang kami lakukan biasanya mengevaluasi secara berkala baik sebelum maupun sesudah penyaluran, sehingga kami bisa melakukan evaluasi untuk menentukan langkah terbaik ke depan guna memaksimalkan pembayaran,&rdquo; ucap Rega Muhammad Muslim. Selain itu petugas juga dibekali aplikasi Pos Giro Cash (PGC) untuk memudahkan pelaporan penyaluran. Melalui aplikasi tersebut capaian penyaluran dapat dipantau setiap waktu. Termasuk bukti penyaluran berupa foto KPM dan geo tagging lokasi penyaluran bantuan. &rdquo;Aplikasi PGC lumayan memudahkan untuk pembayaran karena secara real time bisa diakses berbagai pihak, sehingga realisasi pembayaran bisa terpantau. Kemudian sebagai evidence (bukti) juga dilampirkan foto KPM dan geo tagging yang bisa langsung diakses secara real time,&rdquo; kata Rega. Dengan segala sumber daya dan komitmen penuh dari Pos Indonesia pada setiap tugas penyaluran bantuan tersebut, Rega berharap Pos Indonesia akan selalu dipercaya kementerian/lembaga untuk menyalurkan bantuan. &rdquo;Kami berharap bantuan yang disalurkan Pos Indonesia khususnya di KCU Tanjungpandan bisa lebih banyak karena sesuai informasi yang kami terima sampai saat ini belum semua. Semoga semua bantuan bisa disalurkan melalui Pos Indonesia,&rdquo; tutur Rega Muhammad Muslim. Sementara itu, petugas juru bayar Pos Indonesia Sudarsono menjelaskan, mekanisme yang ditempuh saat penyaluran bantuan secara door to door. &rdquo;Kami yang ditugaskan dari satgas pembagian bantuan sembako dan PKH triwulan II ini kami membayarkan door to door kepada KPM yang berhalangan mengambil sendiri ke kantor pos. KPM tersebut sebelumnya sudah didata melalui PSM desa yang memberikan list untuk antaran kepada kami. Setelah itu petugas juru bayar door to door langsung menuju ke rumah para KPM,&rdquo; ujar Sudarsono. &rdquo;Petugas juru bayar wajib menerima list KPM dulu. Setelah itu mengecek posisi danom KPM. Kemudian meminta panjar untuk melakukan pembayaran. Setelah itu menuju lokasi pembayaran. Rata-rata saya mengantarkan bansos untuk 5-10 KPM per hari,&rdquo; jelas dia. Lantaran melakukan pengantaran bantuan di daerah 3T yang tidak selalu terdapat sinyal selular, Sudarsono biasanya memastikan dahulu apakah di titik lokasi pengantaran tersedia sinyal. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Untitled2-2331720781.jpg" alt="Petugas PT Pos Indonesia (Persero) salurkan bansos sembako dan PKH di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) secara door to door." width="100%">
<figcaption>Petugas PT Pos Indonesia (Persero) salurkan bansos sembako dan PKH di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) secara door to door.</figcaption>
</figure> &rdquo;Karena untuk pembayaran bansos sembako dan PKH ini kami tidak diizinkan untuk mode offline. Kendala lain paling hanya cuaca tidak terduga. Kadang panas, kadang hujan. Kalau kendala teknis tidak ada,&rdquo; terang Sudarsono. Sudarsono berharap pemerintah akan selalu menjadikan Pos Indonesia sebagai mitra pengantaran beragam bantuan. &rdquo;Harapannya, program bansos ini terus berlanjut dan kalau bisa PT Pos dilibatkan dalam penyalurannya,&rdquo; papar Sudarsono. &rdquo;Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, para penerima itu memang layak mendapatkan bantuan karena mereka betul-betul tidak mampu, jompo, dan sebagian penyandang disabilitas,&rdquo; ujar dia. Pendamping PKH Apresiasi Kinerja Penyaluran Pos Indonesia Kinerja penyaluran Pos Indonesia dinilai memuaskan oleh pendamping PKH Kecamatan Tanjungpandan Dahliyana Siregar. Petugas kantor pos selalu memberikan data KPM dan jadwal penyaluran secara rinci. Demikian juga metode penyaluran bansos oleh Pos Indonesia, cukup efektif dan memudahkan. &rdquo;Alhamdulillah, sejauh ini berjalan baik dan lancar karena petugas kantor pos cukup jelas memberi tahu jadwal pembayaran, cukup rapi, sehingga kami datang tidak sekaligus semuanya. Jadi proses pencairan lancar,&rdquo; tutur Dahliyana Siregar. &rdquo;Layanan door to door dari Pos Indonesia juga sangat baik, terutama bagi KPM lansia dan disabilitas sangat membantu. Dengan keterbatasan mereka tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus datang ke kantor pos,&rdquo; tambah dia. Menurut Dahliyana pencairan lewat Pos Indonesia jauh lebih mudah dan minim hal yang tidak diinginkan. Misalnya, tidak tersalurkan. &rdquo;Pakai kartu ATM kadang bermasalah lupa PIN, kartu tertelan. Sedangkan kalau lewat Pos pada hari itu pencairan, hari itu juga langsung selesai. Sejauh ini kami merasa terbantu sekali dengan penyaluran bansos melalui pos,&rdquo; kata Dahliyana Siregar. Karena itu Dahliyana berharap seterusnya Pos Indonesia akan menjadi penyalur bansos. &rdquo;Semua lancar. Kalau kami para pendamping, sejujurnya lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat kalau penyaluran melalui Pos. Kalau bisa melalui Pos seterusnya,&rdquo; ujar Dahliyana Siregar. Sebagai pendamping PKH, Dahliyana bertugas mendampingi 172 KPM. &rdquo;Tugas saya memberikan edukasi mengenai bansos PKH, terutama nominal dan bulan pencairan. Kami juga memberitahukan KPM agar segera mengambil bantuan. Persiapan yang saya lakukan biasanya saat data bayar turun, saya bikin grup WhatsApp untuk menginfokan waktu pencairan dan jadwal pembayaran. Kalau di kantor pos biasanya sudah terjadwal tanggal sekian, untuk di kelurahan ini. Setelah itu saya dampingi KPM mengambil bansos di kantor pos,&rdquo; jelas dia. Edukasi yang dilakukan Dahliyana tersebut mencakup imbauan agar setiap KPM tidak saling cemburu melihat nominal bantuan tidak selalu sama antar KPM. &rdquo;Biasanya setiap bulan kami ada pertemuan kelompok. Di situ kami menyosialisasikan kebijakan dari pusat. Salah satunya soal nominal. Karena nominalnya beda-beda, jadi setiap orang saya sebutkan satu-satu. Di surat undangan yang diterima KPM sudah tercantum detail nominal bantuan yang akan didapat,&rdquo; kata Dahliyana Siregar. Dahliyana menilai bantuan dari pemerintah yang disalurkan oleh Pos Indonesia ini sangat membantu perekonomian para KPM. Terlebih para KPM memang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, dia mengimbau KPM untuk tidak selamanya menggantungkan hidup pada bantuan. &rdquo;Bantuan ini sangat efektif bagi masyarakat yang sangat membutuhkan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka,&rdquo; ucap Dahliyana Siregar. Untuk Pos Indonesia, Dahliyana berharap koordinasi yang telah terjalin baik selama ini akan semakin baik lagi. &rdquo;Harapan saya ke depannya kinerja PT Pos semakin baik, koordinasi dengan pihak terkait juga semakin baik, sehingga kita bisa terus bersinergi untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan,&rdquo; kata Dahliyana Siregar. Sementara itu, salah satu KPM yang menerima bantuan secara door to door Mohamad M. Said mengaku sangat gembira atas bantuan yang diterima. Apalagi, saat ini telah memasuki masa pensiun tanpa dana pensiun. &rdquo;Saya senang sekali bisa mendapatkan bantuan yang diantarkan Pos Indonesia karena saya tidak ada jatah pensiun, jadi bantuan ini bisa disebut sebagai pensiun saya,&rdquo; kata Said. Said menjelaskan dana bantuan yang telah diterimanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. &rdquo;Saya dapat bantuan beras dan PKH berupa uang Rp 1,2 juta per tiga bulan. Uangnya dipakai untuk biaya hidup sehari-hari. Saya lebih senang terima bantuan uang, bisa dibelanjakan apa saja sesuai keperluan,&rdquo; tutur Said. Terkait pelayanan Pos Indonesia dalam proses pencairan bantuan, Said menilai sejauh ini sudah cukup baik. &rdquo;Petugasnya baik, ramah, tidak membentak-bentak. Petugas sangat membantu,&rdquo; ucap Said. Said yang kini tak lagi memiliki pemasukan berharap akan terus menerima bantuan dari pemerintah. Bisa dibilang keberlangsungan hidupnya bergantung pada bansos. &rdquo;Harapan saya, bantuan ini terus berlanjut karena saya sudah tidak bekerja. Hanya bantuan ini yang bisa membantu untuk kelangsungan hidup saya. Alhamdulillah, bantuan dari pemerintah, dari Pos ini sangat menolong. Terima kasih,&rdquo; kata Said.

Penyaluran bansos sembako dan PKH oleh PT Pos Indonesia (Persero) mencakup daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal)

Pendamping PKH di Belitung Puji Kelancaran Penyaluran Bansos oleh Pos Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/IMG-20240429-WA0012-1341858855.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Jerry M. Swandy menanggapi kehadiran Starlink di Indonesia saat ditemui di sela acara Halalbihalal bersama Apjatel, Senin (29/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Jerry M. Swandy menanggapi kehadiran Starlink di Indonesia saat ditemui di sela acara Halalbihalal bersama Apjatel, Senin (29/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Layanan internet berbasis satelit low orbit milik Elon Musk, Starlink dipastikan segera beroperasi di Indonesia. Hal ini setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bahwa Starlink telah lolos Uji Laik Operasi (ULO). Demikian artinya, Starlink kini sudah bisa melayani pelanggan ritel Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Jerry M. Swandy mengatakan pihaknya masih membahas lebih lanjut dengan Kemenkominfo terkait dengan masuknya Starlink di Tanah Air. &ldquo;Pandangan Apjatel kita sepertinya masih harus membahas dengan rekan-rekan Kemenkominfo terhadap penggelaran Starlink ini. Cakupannya sampai seluas mana?&rdquo; ujar Jerry saat ditemui JawaPos.com di acara Halal Bihalal Apjatel di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (29/4) malam. Jerry melanjutkan, Apjatel sendiri berharap operasional Starlink hanya bisa digunakan khusus di daerah-daerah urban atau daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). Pasalnya, Apjatel sendiri merupakan asosiasi yang menaungi anggota perusahaan internet berbasis kabel. Perusahaan internet berbasis kabel ini telah melakukan investasi cukup mahal demi menggelar konektivitas. Terutama yang saat ini sudah banyak digelar di Kota-kota di Indonesia. &ldquo;Karena kalau Starlink masuk di wilayah retail atau kota, nanti bisa mengganggu ekosistem dari sisi harga dan dari sisi bagaimana penyerapan layanan itu sendiri kepada masyarakat atau user,&rdquo; imbuh Jerry. Seperti sudah diberitakan sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Aju Widya Sari mengungkapkan bahwa saat ini Uji Laik Operasi (ULO) yang dilakukan Starlink sudah selesai. "Starlink sudah punya izin penyelenggara telekomunikasi itu sudah selesai semua. (ULO) sudah beres semua, Hasilnya, (Starlink) sudah lulus uji laik operasi. Jadi, mereka sudah mendapatkan izin (dari Kominfo untuk jualan layanan internet ke pelanggan ritel)," kata Aju.

Layanan internet berbasis satelit low orbit milik Elon Musk, Starlink dipastikan segera beroperasi di Indonesia.

Bukan di Perkotaan, Apjatel Sarankan Starlink Milik Elon Musk Beri Akses Internet di Wilayah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BTS-Ajibata-Toba-2.jpg" alt="Ilustrasi: Menara telekomunikasi di daerah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menara telekomunikasi di daerah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo mengklaim terus berkomitmen mewujudkan pemerataan akses informasi publik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan fungsi Penyuluh Informasi Publik (PIP). PIP sendiri diyakini sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) dan wilayah lainnya yang masih memerlukan pendekatan komunikasi melalui penyuluhan tatap muka. Hingga tahun 2023, Kemenkominfo menyebut telah memiliki 517 orang PIP yang aktif bertugas mendiseminasikan berbagai program dan kebijakan strategis pemerintah di 728 kecamatan dari Sabang hingga Merauke. &ldquo;Program PIP merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui pemberdayaan Penyuluh Agama. Program PIP ini telah berjalan sejak tahun 2017 hingga sekarang,&rdquo; ujar Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Sosial, Kementerian Kominfo, Angki K. Dewi di Medan, Selasa (28/11). Angki melanjutkan, sebagai Key Opinian Leader atau KOL di lingkungannya, PIP dipercaya dapat menyampaikan informasi ke masyarakat melalui pendekatan yang berbeda. Berangkat dari kedekatan yang telah terbangun antara penyuluh dengan komunitasnya masing-masing, informasi yang disampaikan harapannya dapat lebih diterima di hati masyarakat. "Informasi yang selama ini sulit sampai dan diterima baik oleh masyarakat dengan kondisi dan karakter tertentu, dapat terpecahkan melalui peran besar PIP," imbuh Angki. Berbagai program dan kebijakan yang menyasar langsung ke masyarakat perlu sampai dan dipahami dengan baik agar tepat guna dan memberikan manfaat. Sejak tahun 2017, PIP telah menyampaikan berbagai isu mulai dari Pecegahan Stunting, Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat, Strategi Menangkal Informasi Hoaks, Darurat Narkoba, Moderasi Beragama dan sebagainya. Materi penyuluhan juga dikatakan secara rutin diperbaharui oleh Kominfo sesuai dengan program strategis pemerintah pada tahun berjalan. Pada kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan di Emerald Garden International Hotel, Kota Medan, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo merekrut 35 PIP yang berasal dari provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. PIP rekrutan tahun 2024 tersebut mendapatkan materi penyuluhan terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenegakerjaan dan Bahaya Investasi dan Pinjaman Online Ilegal dari Otoritas Jasa Keuangan. Hadir mewakili BPJS Ketenagakerjaan sebagai narasumber, Penata Muda Hubungan Antar Lembaga, Trianda Firlana memaparkan materi terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. &ldquo;Penting bagi masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena dengan iuran minimal Rp 16.800 per bulan akan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja pada saat mereka kehilangan sebagain atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko kerja,&rdquo; ujar Trianda. Pada sesi berikutnya, Horas Tarihoran selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan mengenai pentingnya masyarakat untuk mengenali dan memahami ciri-ciri investasi dan pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat. &ldquo;Tingkat melek keuangan kita itu rendah, indeks literasi keuangan kita itu baru mencapai 49 persen. Di sisi lain masyarakat kita yang punya produk keuangan mencapai 85 persen. Sehingga mereka menjadi korban penipuan atau kejahatan,&rdquo; terang Horas. Terakhir, Angki berharap, informasi yang disampaikan oleh narsum pada kegiatan ini selanjutnya dapat diteruskan kembali kepada masyarakat sesuai lokasi penugasan sehingga peran besar PIP dapat menciptakan perubahan perilaku masyarakat dan lebih jauh lagi dapat berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia, khususnya di wilayah 3T.

PIP sendiri diyakini sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).

Perkuat Arus Informasi Sampai ke Daerah, Kominfo Maksimalkan Fungsi PIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Telkomsel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Telkomsel menyambut baik keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dengan Surat Penetapan Nomor 827/KOMINFO/BAKTI.31/KS.1/10/2021 terkait penetapan Telkomsel yang terpilih sebagai Mitra Kerja Sama Operasional (KSO) dalam Program Penyediaan Layanan Seluler 4G/LTE di Wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) pada Area Paket Kerja Sama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.  Melalui amanat ini, Telkomsel menyebut siap berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Bakti Kominfo untuk menggelar infrastruktur BTS Universal Service Obligation (USO) 4G/LTE di 7.772 titik Desa di wilayah 3T, yang belum mendapatkan akses jaringan telekomunikasi broadband.  Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Kemkominfo yang telah memberikan kepercayaan kepada Telkomsel untuk melanjutkan pemerataan akses broadband di wilayah 3T.  "Komitmen ini akan diwujudkan melalui langkah konkret Telkomsel dalam menjalankan perannya sebagai connectivity enabler yang secara aktif terus menghadirkan pemerataan akses jaringan broadband di Indonesia guna memastikan setiap masyarakat, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga wilayah 3T, yang dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk terus terhubung dan memaksimalkan berbagai aktivitas digital yang dibutuhkan," ujarnya melalui keterangan resminya.  Sebagai informasi, hingga semester dua 2021 lalu, Telkomsel bersama BAKTI telah menggelar 1.158 BTS USO yang seluruhnya telah terhubung teknologi jaringan broadband terdepan 4G/LTE. Pengembangan BTS USO tersebut dikatakan menjadi bagian dari komitmen Telkomsel untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan yang berada di wilayah 3T dan daerah perbatasan Indonesia.  Kedepannya, Bakti dan Telkomsel menargetkan dapat membangun 7.772 BTS USO 4G/LTE dengan detil alokasi wilayah Area 2 (Nusa Tenggara), Area 3 (Kalimantan), Area 4 (Sulawesi), Area 5 (Maluku) Area 6 (Papua Barat), Area 7 Papua Tengah Barat), Area 8 (Papua Tengah Utara), dan Area 9 (Papua Timur Selatan), yang kemudian akan dirampungkan seluruhnya pada Desember 2022.  “Kami meyakini bahwa dengan semakin banyaknya pembangunan BTS USO 4G/LTE di wilayah 3T, dapat membuka jalan bagi Telkomsel sebagai pintu gerbang solusi digital dan penyedia konektivitas berkualitas yang merata dan setara, untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah sekaligus mendukung upaya penyediaan jaringan 4G/LTE di seluruh desa," sambung Hendri.  Telkomsel juga berharap dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya seperti penyedia perangkat mobile dan aplikasi berbasis digital untuk bersama membangun ekosistem gaya hidup digital yang inklusif di seluruh wilayah 3T yang menjadi target pembangunan BTS USO yang baru nantinya.  Selain itu, hadirnya akses broadband di daerah 3T ini juga diharapkan bisa mengoptimalkan beragam potensi seluruh daerah dalam rangka menumbuhkan ekonomi digital melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

Akses Broadband Wilayah 3T, Telkomsel Bakal Manfaatkan 7.000 BTS USO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/mobilitas.jpg" alt="HASIL KOLABORASI: Gubernur Khofifah Indar Parawansa meninjau vaksinasi di Stadion Gajayana, Malang, bersama Pangkoarmada II Laksa TNI Iwan Isnurwanto, Kapolda Irjen Pol Nico Afinta, Wali Kota Malang Sutiaji, dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjunta" width="100%">
<figcaption>HASIL KOLABORASI: Gubernur Khofifah Indar Parawansa meninjau vaksinasi di Stadion Gajayana, Malang, bersama Pangkoarmada II Laksa TNI Iwan Isnurwanto, Kapolda Irjen Pol Nico Afinta, Wali Kota Malang Sutiaji, dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjunta</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden Joko Widodo maupun Menko Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pilar penting dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah 3T (tracing, testing, treatment), vaksinasi, dan protokol kesehatan. Sejauh ini, memang tiga pilar itu kuncinya.  Sejak pandemi, semua kabupaten/kota terus getol melakukan dan mengampanyekan tiga pilar tersebut. Dengan beragam inovasi berbasis daerah masing-masing. Termasuk di Jawa Timur. Makin TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) tentu makin baik. Peluang keluar dari belenggu zona merah pun makin besar.  Berdasarkan data mingguan satgas penanganan Covid-19 Pemprov Jatim, per 13 Agustus 2021, daerah di Jatim yang tertinggi melakukan pelacakan kontak erat (tracing) adalah Kabupaten Gresik. Dengan nilai rasio 10,2. Kemudian disusul berturut-turut Banyuwangi (7,9), Sumenep (5,6), dan Surabaya (4,5). Di wilayah Surabaya Raya, Sidoarjo jauh tertinggal. Hanya 0,5.  Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Gresik drg Saifudin Ghozali ketika dikonfirmasi membetulkan data tersebut. Dia menjelaskan, rasio tracing 10,2 itu artinya setiap 1 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, petugasnya sudah melakukan tracing dan menemukan kontak eratnya sebanyak 10 orang.  ‘’Nah, dari tracing itu selanjutnya mereka kita tes PCR atau antigen. Kalau hasil tes positif, kita lakukan treatment sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Apakah tanpa gejala, atau bergejala ringan, sedang atau berat,’’ papar Ghozali.  Keunggulan Gresik dapat melakukan 3T dengan rasio tertinggi tersebut karena didukung SDM yang mencukupi. Menurut Ghozali, hal itu tidak lepas dari keputusan Bupati Fandi Akhmad Yani yang cepat merekrut banyak relawan tenaga kesehatan (nakes). ‘’Selanjutnya, para relawan nakes itu bekerja sama dengan petugas TNI-Polri, intensif melakukan 3T di wilayah perkotaan sampai ke desa-desa,’’ ucap dia.  Sebetulnya, target dari Kementerian Kesehatan, sesuai standar organisasi kesehatan dunia (WHO) tracing itu minimal rata-rata 15 orang kontak erat. Artinya, setiap ada 1 kasus positif Covid-19, dilakukan pelacakan kontak erat paling sedikit 15 orang.  ‘’Ke depan akan terus kami masifkan 3T itu. Karena dengan itu, maka kita berbasis data untuk dapat menekan potensi persebaran Covid-19,’’ jelasnya.  Apakah tidak lantas semakin banyak tracing, maka makin banyak pula peluang temuan kasus positif? ‘’Belum tentu. Yang pasti, dengan 3T itu maka akan ada kecepatan penanganan. Setiap kali ditemukan kasus potisif, mereka tidak akan menjadi carrier Covid-19. Kalau tidak diketahui, maka peluang si carrier tersebut menularkan virusnya kan besar. Jadi, bisa kemana-mana karena tidak terlacak,’’ ungkapnya.  Nah, 3T tersebut mesti juga dibarengi dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang mencukupi dan memadai.  Belajar dari lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir, kabupaten/kota terus meningkatkan kualitas dan kuantitas fasyankes. Termasuk Gresik.  ‘’Alhamdulillah, total BOR (bed occupancy rate) Gresik saat ini ada sekitar 1.500. Ini juga terbanyak dibanding daerah lain. Artinya, kalau ada pelonjakan lagi, insya Allah kita sudah siap. Tidak seperti sebelumnya. Tapi, semoga saja tidak,’’ kata Ghozali.  Yang jelas, lanjut dia, tingkat kesembuhan (recovery rate) di Gresik belakangan juga terus meningkat. Berdarkan data terbaru, recovery rate sudah 87 persen. Artinya, mayoritas kasus positif sembuh atau dapat disembuhkan. Bahkan, pasien yang dirawat di RS Lapangan Gejos sejauh ini 100 persen sembuh.  ‘’Karena itu, seperti disampaikan Pak Bupati, masyarakat tidak perlu takut dan khawatir kalau dilakukan 3T. Itu semata-mata untuk memutus mata rantai persebaran,’’ tegasnya.  Di lain pihak, serbuan vaksinasi juga terus dilakukan. Hanya, untuk dapat menggenjot minimal 70 persen penduduk agar tercipta herd immunity (kekebalan komunal), sejauh ini terkendala dengan droping atau ketersediaan vaksin. Sebetulnya, semua sudah sangat siap untuk menuntaskan vaksinasi, kalau memang vaksinnya ada. ‘’Tapi, kabarnya akhir bulan ini hingga September, akan ada droping vaksin dalam jumlah besar,’’ ujar alumnus Universitas Jember itu.  Data terbaru per 14 Agustus 2021, jumlah kasus harian di wilayah Surabaya Raya memang masih terus bertambah. Namun, belakangan cenderung lebih landai. Untuk Kota Surabaya, misalnya, kasus aktif atau pasien yang menjalani perawatan ada sebanyak 4.373 atau berkurang 270 orang dibandingkan sebelumnya. Demikian juga kasus kematian. Sejak pekan lalu, Kota Surabaya sudah mentas dari zona merah atau risiko tinggi.  Lalu di Gresik, kasus aktif masih ada 882 orang. Sejauh ini, Gresik masih berada di zona merah. Namun, dengan skor 1,8, sebetulnya tinggal selangkah lagi bisa mentas dari zona merah. Untuk dapat masuk ke zona dengan risiko sedang sesuai ketentuan WHO, skornya minimal 1,81. Jadi, tinggal 0,01 saja. Adapun Sidoarjo, masih menyisakan kasus aktif 1.732 orang. Kota Delta juga masih di zona merah dengan skor 1,57.  Sementara itu, untuk cakupan vaksinasi, Kota Surabaya paling tinggi capaiannya. Data dari Kementerian Kesehatan per 14 Agustus 2021, suntikan dosis I sudah menjangkau 1.652.415 orang atau 74,50 persen. Sidoarjo 535.015 orang (33,14 persen) dan Gresik 282,983 orang (27,97 persen). Untuk vaksinasi dosis II, Surabaya sudah mencapai 1.130.287 orang (50,96 persen), Sidoarjo 281.536 orang (17,44 persen), Gresik 97.021 orang (9,59 persen).  Untuk mempercepat vaksinasi tersebut, wilayah aglomerasi Surabaya Raya, yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, sudah berencana melakukan kolaborasi. Yakni, dengan saling membantu. ‘’Nanti para tenaga kesehatan dari Surabaya akan siap membantu pelaksanaan vaksinasi di Sidoarjo dan Gresik,’’ kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Begitu pula sebaliknya.

Lacak Kontak Erat? Bukan Kota Surabaya Juaranya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/masker-Sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selama ini upaya pelacakan dan pemeriksaan warga di sekitar kasus positif sering terkendala. Karena itulah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo akan melibatkan TNI maupun Polri. Tujuannya, membantu perangkat desa dan nakes dalam program 3T (testing, tracing, and treatment).  ”Targetnya, jika satu warga dinyatakan positif Covid-19, ada delapan kontak erat yang di-tracing. Mereka bakal diperiksa dan menjalani rapid test antigen,” jelas Kepala Dinkes Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros.  Setelah menerima laporan warga yang positif, RT akan menghubungi puskesmas setempat. Nanti nakes menggandeng babinsa dan bhabinkamtibmas untuk mendatangi lokasi yang dimaksud. Delapan orang yang kontak erat dengan pasien bakal langsung menjalani rapid test antigen. Mereka yang positif akan diminta untuk isolasi mandiri.  Jika tidak ada laporan, tetapi ada kematian yang tidak wajar, tim bakal melakukan pelacakan. Kalau meninggal akibat Covid-19, prosedur delapan orang tadi akan dijalankan.  Selain itu, untuk mempercepat pelacakan, bagi keluarga dengan satu orang positif Covid-19, anggota keluarga lain dianggap terpapar virus. Jadi, mereka semua diminta menjalani isolasi bersama. Bagi yang ingin isolasi terpisah dari keluarga, pemerintah juga memfasilitasi selter. Semua anggota keluarga diperkenankan jika ingin menjalani isolasi di selter. Bila ada keluarga yang terpapar Covid-19 dan tidak mungkin isolasi mandiri di rumah, mereka diminta untuk isolasi di selter. Misalnya, warga yang tinggal di rumah petak atau kos-kosan.  Pihak yang ingin dijemput untuk masuk selter isolasi bisa mengubungi satgas Covid-19. ”Termasuk pengawasan terhadap warga yang isoman di rumah,” kata Syaf. Karena itu, satgas Covid-19 di lingkungan RT maupun RW harus berperan aktif.  Syaf mengakui, melakukan 3T kepada warga tidak gampang. Ada yang terang-terangan menolak saat nakes datang. Beberapa warga bahkan enggan ditemui karena khawatir dinyatakan positif Covid-19 meski termasuk orang yang kontak erat.  Kendala itu juga ditemui saat warga diedukasi untuk isolasi di selter. Banyak yang enggan dan memilih isolasi di rumah. ”Sampai saat ini, belum banyak yang mengisi selter. Paling banyak di MPP dan Puskesmas Sedati,” ungkap Sekretaris Dinkes Sidoarjo dr Zuhaida.  Di selter isolasi MPP, masih ada 19 pasien yang menjalani isolasi. Padahal, kapasitasnya mencapai 124 orang. Puskesmas Sedati dihuni 9 pasien di antara 68 kapasitas yang disediakan.

Pemkab Sidoarjo Libatkan TNI-Polri untuk Tracing dan Testing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-23-at-13.11.28.jpeg" alt="Badan Intelijen Negara menyelenggarakan test usap massal kepada warga di Kantor Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Selasa (23/2).(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Badan Intelijen Negara menyelenggarakan test usap massal kepada warga di Kantor Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Selasa (23/2).(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengakui masalah 3 T yakni testing, tracing dan treatment masih menjadi hambatan pemerintah selama 1 tahun Covid-19 masuk ke tanah air. Sebab selama ini jumlah tes dirasa fluktuasi. Sehingga belum bisa mencapai target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan angka positivity rate di bawah 5 persen.  Dalam dialog di Rakornas Penanggulangan Bencana, Selasa (9/3), menurut Dante peningkatan kasus selama satu tahun Covid-19, adalah ketika sudah masuk pada satu liburan tertentu yang agak panjang. Dari peningkatan pergerakan masyarakat akibat liburan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap penularan, dan hal ini yang menjadi masalah.  Ada dua hal masalah dan hambatan. Pertama adalah protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun masih abai. Sehingga kita lihat bahwa masih banyak masyarakat tidak menggunakan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua adalah hambatan di tingkat pemerintah yakni 3T.  "Maka pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk 3T. Sekarang tercatat sudah kira-kira 637 laboratorium di seluruh Indonesia yang dapat melakukan konfirmasi positif kasus dengan PCR lab," jelas Dante.  Setelah itu prosesnya adalah proses tracing. Proses tracing ini, kata Dante, masih menjadi PR besar sebab belum mendapatkan rasio yang direkomendasikan oleh WHO yaitu sekitar 1 sampai 30 tracing.  "Tentu dengan tracing yang lebih baik yang sedang kita lakukan penguatannya. Positivity rate kasusnya pasti akan meningkat. Karena kita mencari kasus yang sebelumnya tidak mempunyai gejala, yang sebelumnya tidak datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi dengan melakukan ekspansi dengan menggunakan proses tracing tersebut kita akan harapkan fatality rate-nya (angka kematian) turun," kata Dante.  "Kenapa fatality rate-nya (angka kematian) turun, karena pasien diketahui dalam stadium yang lebih dini. Kenapa stadium yang lebih dini lebih bagus, karena pasien akan datang ke rumah sakit dalam stadium yang dapat diobati dan mencegah terjadinya kematian," tambahnya.  Dante membenarkan bahwa tes masif maka akan bersiap membuat angka kasus akan meningkat. Tes masif juga akan membuat angka kematian menurun karena pasien terdeteksi dini. "Betul (dengan tes kasus meningkat) tapi fatality rate-nya (kematian) akan menurun," katanya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/mT9K4NO7XUM

Tes Covid-19 Masif, Ampuh Turunkan Angka Kematian dan Positivity Rate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/67f55ed5-cd90-4715-8032-1cc4be59c06d.jpg" alt="Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 yang baru, Profesor Wiku Adisasmito." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 yang baru, Profesor Wiku Adisasmito.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan upaya 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) terhadap pasien Covid-19. Saat ini pemerintah juga berupaya mencukupi logistik dan SDM dalam memenuhi kebutuhan upaya testing dan tracing. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan 724 ribu kit stock siap kirim dan terdapat 1 juta kit yang merupakan donasi dari World Health Organization (WHO). ’’Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan upaya testing Covid-19,’’ tutur dia dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (25/2). Lalu untuk memenuhi kebutuhan tracing, optimalisasi dilakukan dengan bentuk penyiapan SDM sebanyak 10.166 orang  petugas surveilans puskesmas dan 5.877 orang petugas tracer. Kedepannya, jumlah ini akan terus ditambah. ’’Pemerintah juga telah membuat indikator kinerja petugas tracer, agar proses penelusuran berjalan optimal,’’ tutur dia. Wiku juga menekankan bahwa kedua sumber daya tersebut akan didistribusikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dengan harapan identifikasi pasien Covid-19 dapat terdeteksi lebih masif. ’’Hal ini bertujuan agar dapat mencapai testing, dengan target dan penelusurannya yang lebih luas,’’ tegasnya. (*) &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/dVYcOvbFQcQ

Upaya Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Covid Tengah Dilakukan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/presiden-jokowi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan lima gubernur, dalam rangka memutus rantai penularan virus korona atau Covid-19. Pertemuan ini tidak lain agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berjalan hingga 8 Februari 2021 mendatang berjalan efektif.  "Kemarin saya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jogjakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali dalam rangka kita mengefektifkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat," kata Jokowi, Kamis (4/2).  Kepala negara ini menegaskan, pentingnya menekan angka penularan pada level mikro, yakni tingkat desa, RT/RW. Dia pun menekankan, agar Pemerintah Daerah (Pemda) secara masif melakukan 3T yakni antara lain, testing, tracing dan treatment.  "Artinya kalau tes covid sudah dilakukan dan ketahuan segera dilacak, paling tidak 30 orang yang kontak dengan orang ini (yang terkonfirmasi positif Vovid-19), harus dilacak dan kalau sudah ketemu segera lakukan isolasi, itu saya tekankan lagi," pinta Jokowi.  "Jadi tadi lapangan diperkuat, kemudian kemudian juga 3T diperkuat lagi," sambungnya.  Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer. Upaya ini tidak lain untuk memutus rantai penularan Covid-19.  "Jangan lupa mengingatkan 3M kepada masyarakat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak saya kira itu poinnya pertemuan dengan lima gubernur kemarin," tandas Jokowi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YZOTp_QvUz0

Bertemu 5 Gubernur, Jokowi Tugaskan Perkuat 3T

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#3t

Berita Terkini