<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/25/WhatsApp-Image-2024-12-19-at-153044-1886786219.jpg" alt="Ilustrasi PAM Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PAM Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai mengungkap skema Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya untuk melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2027 mendatang. Ia mengungkapkan, pelepasan saham akan dibatasi sebesar 30 persen. "Saya berpikir bahwa kalau PAM Jaya ke depannya lebih dikontrol publik atau sudah bisa IPO, dan maksimum IPO-nya adalah 30 persen, saya yakin ini akan membuat perusahaan ini semakin sehat," ujar Pramono Anung saat groundbreaking Gedung PAM Jaya, Kamis (8/1). Menurutnya, IPO dilakukan untuk memastikan perusahaan penyedia air bersih tersebut menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam melayani warga ibu kota. Menurut Pramono, keterlibatan publik dalam kepemilikan saham bukan sekadar untuk mencari pendanaan, melainkan menciptakan sistem kontrol yang lebih ketat terhadap manajemen internal. Pramono mengungkapkan, dorongan IPO ini juga didasari oleh evaluasi sejarah panjang pengelolaan air di Jakarta. Pramono menyoroti kegagalan masa lalu ketika layanan air bersih masih dilakukan oleh pihak swasta. "Karena dari sejarah, belajar dari PAM Jaya sendiri, dulu ketika dikelola oleh swasta, capaiannya nggak pernah terpenuhi, masyarakatnya seringkali komplain, dan nggak sehat," ungkapnya. Ia menambahkan, sejak transisi manajemen sepenuhnya ke tangan PAM Jaya pada 2023, perbaikan signifikan mulai dirasakan oleh warga, terutama di wilayah yang selama ini sulit akses air bersih. <h2>Target Cakupan Air Bersih 100 Persen di 2029</h2> Pramono mengaku telah meninjau langsung beberapa wilayah kritis seperti Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan sebagian Jakarta Barat. Ia menyebut keluhan warga kini secara bertahap mulai teratasi . "Terutama di wilayah-wilayah masyarakat yang agak fronting, seperti di Jakarta Utara, kemudian Jakarta Timur, dan beberapa di Jakarta Barat, yang dulu mengeluhkan layanan air bersih, sekarang mulai bisa teratasi," jelasnya. Dengan tren positif ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang target ambisius untuk ketersediaan air bersih bagi seluruh warga. Ditargetkan cakupan layanan PAM Jaya dapat mencapai 90 persen tahun depan. "Kalau bisa 90 persen di tahun 2026, saya yakin maka di tahun 2029, mudah-mudahan bisa 100 persen, dengan kualitas air yang cukup baik," imbuh Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana IPO PAM Jaya 30% di 2027, dengan target air bersih 100% pada 2029.

PAM Jaya Bakal IPO di 2027, Gubernur Pramono Anung Batasi Penjualan Saham Maksimal 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/IMG-20241125-WA0024-2424700946.jpg" alt="Calon penumpang KA jarak jauh mengatre di counter check in Stasiun Gubeng Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang KA jarak jauh mengatre di counter check in Stasiun Gubeng Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <h2 class="titletext">&nbsp;</h2> JawaPos.com-PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menyediakan promo akhir tahun bertajuk "YES DEALS" (Years End Sale Deals) dengan potongan harga hingga 30 persen untuk perjalanan empat kereta api (KA) jarak jauh di wilayahnya bagi para pelanggannya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan promo potongan harga tiket keempat kereta jarak jauh tersebut berlaku untuk perjalanan pada 29 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. "Promo YES DEALS akan dijual secara bertahap mulai 27 Desember 2024," kata Luqman di Surabaya, Sabtu. Adapun empat kereta api jarak jauh yang termasuk dalam promo tersebut, kata Luqman, yakni KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi-Gambir PP (kelas eksekutif) dan KA Sancaka relasi Surabaya Gubeng-Yogyakarta PP (kelas ekonomi dan eksekutif). Selanjutnya, KA Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasarturi-Gambir PP (kelas ekonomi dan eksekutif) serta KA Mutiara Timur relasi Surabaya Gubeng-Ketapang PP (kelas ekonomi dan eksekutif). "Promo ini dapat dipesan melalui seluruh kanal penjualan tiket KAI," ucapnya. Luqman menjelaskan adapun tarif promo tiket KA tersebut hanya berlaku untuk kereta api tertentu, tidak berlaku untuk Suite Class dan sejenisnya, serta tidak dapat digabungkan dengan diskon lain. "Tiket promo ini memberikan kesempatan masyarakat menikmati perjalanan nyaman, aman, dan terjangkau selama liburan akhir tahun," ujar Luqman. Sementara itu, untuk pelanggan KA di Daop 8 Surabaya hingga Sabtu (28/12/2024) pukul 09.00 WIB, tercatat sebanyak 19.661 orang yang berangkat dari stasiun di wilayah tersebut. "Untuk kedatangan, tercatat sebanyak 18.123 pelanggan tiba di wilayah Daop 8 Surabaya," katanya. Luqman menambahkan&nbsp;untuk destinasi favorit pelanggan KA jarak jauh dari wilayah kerjanya adalah Jakarta, Yogyakarta, Ketapang dan Bandung. "Kereta api yang paling diminati meliputi KA Airlangga, KA Ambarawa Ekspres, KA Probowangi, KA Tawangalun, KA Jayabaya, KA Harina, KA Malabar dan KA Sancaka," tuturnya. Lebih lanjut, kata Luqman, sejak dimulainya libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada 19 Desember hingga 28 Desember 2024, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani 226.388 pelanggan. "Untuk memenuhi kebutuhan, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 54 kereta api, terdiri atas 46 KA reguler, 6 KA tambahan, dan 2 KA lokal komersial tambahan, dengan total kapasitas 30.582 tempat duduk per hari," ujar Luqman. KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan agar segera memesan tiket untuk mendapatkan jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan. (*)

PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menyediakan promo akhir tahun bertajuk "YES DEALS" (Years End Sale Deals) dengan potongan harga hing

KAI Daop 8 Surabaya Sediakan Promo Tiket Akhir Tahun, Diskon hingga 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/Screenshot_2024-11-28-19-14-36-88_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-54784161.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto. (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto. (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi e-Katalog versi 6.0 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Peluncuran e-Katalog ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12). &ldquo;Katalog versi 6.0 ini diharapkan dapat mengurangi 20 persen hingga 30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40&ndash;50 persen,&rdquo; tutur Prabowo. Prabowo turut menyampaikan bahwa penggunanaan e-Katalog versi 6.0 ini akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang. &ldquo;Marilah kita wujudkan pemerintahan yang bersih melalui semua upaya leadership yang baik dan penggunaan teknologi tentunya. Di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,&rdquo; ujar Prabowo. Hal senada disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menjelaskan, pengembangan e-Katalog versi 6.0 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah. Di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform. "Selain itu, pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa," ucap Luhut. Luhut membeberkan, setidaknya ada lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20&ndash;30 persen pengadaan. Kedua, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. &ldquo;Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online penyediaan barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks,&rdquo; jelas Luhut. Luhut mencontohkan, implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13 ribu penyedia. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. &ldquo;Kelima, optimalisasi anggaran dengan melibatkan analisa data dalam sistem digital pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis. Sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi e-Katalog versi 6.0 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi.

Cegah Celah Korupsi, Presiden Prabowo Luncurkan e-Katalog 6.0, Diklaim Mampu Hemat Biaya Pengadaan Hingga 30 Persen

30 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#30 Persen

Berita Terkini

PAM Jaya Bakal IPO di 2027, Gubernur Pramono Anung Batasi Penjualan Saham Maksimal 30 Persen

KAI Daop 8 Surabaya Sediakan Promo Tiket Akhir Tahun, Diskon hingga 30 Persen

Cegah Celah Korupsi, Presiden Prabowo Luncurkan e-Katalog 6.0, Diklaim Mampu Hemat Biaya Pengadaan Hingga 30 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com