<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/Mukhtarudin-4-250459446.jpg" alt="Mukhtarudin kini diangkat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding. (partaigolkar.com)" width="100%">
<figcaption>Mukhtarudin kini diangkat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding. (partaigolkar.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Senin (8/9) di Istana Negara.&nbsp; Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut. Pelantikan ini menandai babak baru dalam perjalanan politik Mukhtarudin, sosok politisi senior Partai Golkar yang telah malang melintang di parlemen.&nbsp; Pria kelahiran Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, 6 September 1964 itu tercatat sudah tiga kali menjadi anggota DPR RI. Terakhir, ia menjabat sebagai anggota Komisi XII DPR periode 2024&ndash;2029 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Tengah sebelum dilantik menjadi Menteri P2MI. <h2>Rekam Jejak Panjang Mukhtarudin di DPR dan Partai Golkar</h2> Karir politik Mukhtarudin dibangun di bawah bendera Partai Golkar. Sejak awal 2000-an, ia sudah aktif di tingkat daerah sebagai Wakil Ketua DPD II Golkar Kotawaringin Barat (2003&ndash;2008).&nbsp; Perlahan, ia naik ke struktur pusat dan dipercaya mengemban berbagai posisi strategis. Mulai dari Wakil Koordinator Provinsi Kalteng Bappilu, Wakil Ketua Korbid Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan, hingga Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial di DPP Partai Golkar. Rekam jejaknya di Senayan juga tidak singkat. Mukhtarudin pertama kali duduk di DPR RI pada periode 2004&ndash;2009, lalu kembali terpilih untuk periode 2019&ndash;2024, dan kini kembali menjabat untuk periode 2024&ndash;2029 berdasarkan informasi yang dirangkum dari laman resmi DPR. Pengalaman panjang di legislatif membuatnya dinilai sebagai figur yang memahami dinamika kebijakan publik, termasuk sektor-sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. <h2>Latar Belakang Pendidikan dan Karir</h2> Mukhtarudin menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, dengan gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada 1988.&nbsp; Sebelum aktif di politik, ia berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (1990&ndash;2002). Selain itu, ia juga sempat menjadi staf pengajar di STIE Nusantara serta terjun di dunia usaha sebagai pengusaha swasta. Pengalaman lintas bidang ini memperkaya perspektifnya sebelum akhirnya fokus membangun karir di jalur politik nasional. Penunjukan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI sekaligus Kepala BP2MI menjadi ujian baru dalam karir politiknya. Lembaga ini memiliki mandat besar: melindungi pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara, memastikan hak-hak mereka terlindungi, sekaligus memperkuat peran negara dalam tata kelola penempatan tenaga kerja luar negeri. Dengan latar belakang panjang sebagai legislator dan politisi Golkar yang terbiasa mengelola isu-isu publik, Mukhtarudin dihadapkan pada tugas berat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran, sektor yang kerap menjadi sorotan publik.

Presiden Prabowo Subianto melantik Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, menekankan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Profil Mukhtarudin, Politikus Partai Golkar Anggota DPR 3 Periode yang Ditunjuk Jadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Xi-Jinping-1-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca kongres Partai Komunis Tiongkok, Presiden Xi Jinping bersiap mengamankan masa jabatan ketiga sebagai presiden. Xi mengatakan bahwa pembangunan dunia membutuhkan Tiongkok.  “Tiongkok tidak dapat berkembang secara terpisah dari dunia. Perkembangan dunia juga membutuhkan Tiongkok,” kata Xi Jinping.  Xi Jinping mengklaim ekonomi Tiongkok selama ini tangguh. Ia berjanji bakal memperdalam hubungan ekonomi dengan negara lain saat memulai masa jabatan ketiga sebagai Sekjen Partai Komunis yang berkuasa di negara itu. Xi mencoba meredakan kekhawatiran masalah ekonomi akibat kebijakan nol-Covid dengan merujuk pada prospek pertumbuhan jangka panjang. Ia membantah ekonomi Tiongkok rapuh.  “Saat ini ekonomi Tiongkok tangguh. Potensi ekonomi cukup besar. Ada ruang besar untuk bermanuver,” katanya.  “Fundamental ekonomi jangka panjang yang sehat tidak akan berubah," tambahnya.  Di kongres partai Komunis, Xi telah mendorong kebijakan untuk melindungi Tiongkok dari guncangan ekonomi dan sanksi AS. Selain itu, Tiongkok mempertahankan hubungan perdagangan dan investasi strategis dengan seluruh dunia. Xi menekankan hubungan ekonomi dengan negara di dunia akan lebih luas. Xi juga menjanjikan perubahan kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, tanpa memberikan rincian.  “Kami akan dengan tegas memperdalam reformasi dan keterbukaan, dengan tegas mendorong pembangunan berkualitas tinggi,” katanya.  Bloomberg Economics memperkirakan bahwa ekonomi Tiongkok dapat tumbuh sekitar 4,6 persen per tahun selama dekade berikutnya. Hasil kongres menyiratkan Xi harus tetap berada di posisi teratas hingga setidaknya 2027.  Dalam laporannya kepada kongres partai, Xi menekankan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama partai, tetapi menambahkan bahwa pembangunan perlu diimbangi dengan keamanan nasional. "Fokusnya selama lima tahun ke depan adalah mengembangkan teknologi strategis dan membatasi ketidaksetaraan," tutupnya.

Sinyal Presiden 3 Periode, Xi Jinping Klaim Ekonomi Tangguh di Kongres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/2021-10-06T001128Z_1958318654_RC204Q96TJKU_RTRMADP_3_USA-CHINA-TAIWAN_1.jpg" alt="Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang masa jabatan Xi Jinping sebagai presiden 3 periode, sejumlah tantangan dihadapinya. Salah satunya adalah perekonomian yang sedang lesu dan kondisi sulit.  Kontrol politik yang diperketat Xi Jinping di Tiongkok seperti kebijakan nol-Covid telah menimbulkan beberapa tantangan. Situasi ekonomi disebut memasuki masa gelap, sementara ketidaksetaraan ekonomi dan sosial terus meningkat. Sementara itu, Barat tetap menyebut adanya pelanggaran hak asasi manusia yang parah.  Krisis di Tiongkok karena penguncian yang ketat telah memicu keputusasaan di antara warga dan menambah tantangan politik bagi Xi Jinping menjelang Kongres Partai ke-20 yang akan berlangsung pada pertengahan Oktober.  Sejumlah warga berani berbicara lewat tulisan. Nathan Levine dan Johanna Costigan menulis untuk Nikkei Asia. Mereka mengatakan bahwa kontrol di Tiongkok sejak zaman Mao Zedong telah dipertahankan oleh apa yang dia sebut sebagai senjata (militer), pena (propaganda) dan pisau (aparat keamanan internal).  Jelang dua minggu sebelum Xi Jinping memulai masa jabatan ketiganya sebagai Presiden, persaingan politik di dalam Partai Komunis Tiongkok (PKT) sedang meningkat. Krisis yang sedang berlangsung membuat hasil kongres sarat ketidakpastian.  Xi harus memerangi munculnya saingan faksi dalam generasi kepemimpinan berikutnya. Misalnya, nasib Li Qiang, anak didik Xi yang dipandang sebagai pilihan utama untuk menggantikan Li Keqiang sebagai perdana menteri. Apalagi situasi sulit akibat penguncian Covid-19 di Shanghai juga menjadi tantangan.  Tiongkok adalah salah satu tempat terakhir di dunia yang masih menerapkan langkah-langkah ketat nol-Covid-19. Wilah di Shenzhen diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi, dan ditempatkan di bawah perintah penguncian yang ketat.  Pengangguran di Tiongkok juga jadi tantangan. Separo anak muda menganggur, terutama di industri jasa, karena penguncian berulang di berbagai wilayah. Kebijakan Nol Covid-19 telah berdampak negatif pada bisnis. Penguncian ketat diterapkan karena terus adanya laporan kasus Covid-19.

Situasi Ekonomi yang Lesu Bisa jadi Ancaman Xi Jinping Maju 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Lu-Kang-Istimewa-750x422-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres Partai Komunis Tiongkok pada 16 Oktober nanti disebut-sebut menjadi titik kritis dalam perkembangan Tiongkok. Sejumlah pakar juga mengamati ajang itu akan diproyeksikan sebagai penetapan posisi Presiden Xi Jinping untuk periode ke-3.  Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang menegaskan hubungan Tiongkok-ASEAN telah membuat langkah besar. November lalu, Presiden Xi Jinping memimpin KTT Khusus Peringatan 30 Tahun Hubungan Dialog Tiongkok-ASEAN.  "Para pemimpin mengumumkan pembentukan Kemitraan Strategis Komprehensif Tiongkok-ASEAN. Tiongkok dan ASEAN bersama-sama menjunjung tinggi multilateralisme, bekerja sama untuk pemulihan pasca-Covid-19, dan memperdalam kerja sama praktis yang menyeluruh," katanya dalam keterangan virtual, Rabu (28/9).  Duta Besar Lu mengatakan bahwa Kongres Nasional Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok ke-20 akan diadakan pada 16 Oktober. Ia menyebut momen itu akan menjadi titik kritis.  "Ini adalah konferensi penting pada saat kritis dalam perkembangan Tiongkok," ujarnya.  Menurutnya, di bawah kepemimpinan Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, orang-orang Tionghoa dari semua kelompok etnis akan berusaha untuk membangun negara sosialis modern. Momen itu adalah babal baru bagi Tiongkok menjalin hubungan dengan ASEAN.  "Kami akan bersatu untuk pembaruan besar bangsa Tiongkok. Titik awal baru ada di depan kita. Hubungan Tiongkok-Indonesia dan Tiongkok-ASEAN akan memiliki prospek yang lebih menjanjikan. Bersama-sama, kami akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita, sebuah komunitas dengan masa depan bersama untuk Asia, dan keadilan dan kemakmuran bagi dunia," tuturnya.  Kongres partai dimulai pada 16 Oktober. Acara tersebut digelar di Aula Besar Rakyat Beijing, tertutup untuk umum. Itu merupakan tanggal terpenting dalam agenda lima tahun Partai Komunis Tiongkok. Xi Jinping dipastikan hadir dalam kongres tersebut.

Kongres Partai Komunis jadi Momen Penting Jelang Xi Jinping 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Xi-Jinping-PressWire18.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Xi Jinping bakal menghadiri pertemuan Partai Komunis Tiongkok dalam waktu dekat. Salah satu agendanya diprediksi memperkuat keinginan Xi Jinping tetap memegang otoritas tertinggi. Analis memprediksi pertemuan dengan partai kali ini adalah untuk memperkokoh posisi Xi Jinping.  Pertemuan dua kali Partai Komunis Tiongkok dalam satu dekade kan dimulai pada 16 Oktober dan kemungkinan akan berlangsung selama beberapa hari. Xi, yang dianggap sebagai pemimpin Tiongkok paling kuat sejak Mao Zedong, diperkirakan akan semakin menggalang kekuatan politiknya. Dia telah memegang kendali sejak mengambil alih partai pada akhir 2012.  Xi diperkirakan akan mempertahankan kekuasaan selama beberapa tahun mendatang setelah ia menghapuskan batasan presiden dua periode pada 2018. Pertemuan itu akan mempertemukan lebih dari 2 ribu anggota partai dalam proses pemilihan pejabat baru untuk komite pusat yang beranggotakan 200 orang. Beberapa akan dipromosikan menjadi 25 anggota politbiro, dan beberapa menjadi komite tetap yang beranggotakan 7 orang. Acara ini juga akan mengumumkan arah kebijakan di masa depan.  Seorang peneliti senior tentang Tiongkok di Chatham House, sebuah thinktank urusan internasional di London, Yu Jie mengatakan pengumuman itu akan memperkuat posisi Xi Jinping. "Tanda pasti kekuatan otoritas tertinggi Xi di dalam partai," katanya.  “Itu juga berarti jika ada ketidaksepakatan tentang perencanaan ekonomi domestik Tiongkok atau diplomasi, perbedaan itu telah didamaikan," katanya.  Pertemuan itu akan diawasi ketat oleh para analis politik Tiongkok di dalam dan luar negeri. Analis memperkirakan Xi akan mempertahankan dua dari tiga gelarnya pada pertemuan tersebut yakni sekretaris jenderal Partai Komunis dan ketua komisi militer pusat.  Xi mengklaim partainya telah memberantas kemiskinan ekstrem dalam tujuannya untuk kemakmuran bersama dan telah membuat komitmen besar terhadap krisis iklim. Sementara di forum internasional, Beijing semakin terisolasi dari barat di bawah, terutama hubungannya dengan AS.

Pertemuan Partai Komunis Perkuat Ambisi Xi Jinping untuk 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Xi-Jinping-PressWire18.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Tiongkok yang juga pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping, diproyeksikan memimpin partai tersebut selama 3 periode. Pejabat senior di Partai Komunis di seluruh negeri memuji Xi menjelang Kongres Partai ke-20.  Pengakuan itu datang beberapa bulan sebelum Kongres digelar. Xi diperkirakan akan kembali berkuasa pada masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin partai. Selain itu, susunan partai juga akan berubah.  Ketua partai Provinsi Henan, Lou Yangsheng nengatakan  teori politik Xi harus dijadikan sebagai pelajaran seumur hidup oleh pejabat lokal. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di halaman depan Study Times, sebuah publikasi dari Sekolah Partai Pusat, Lou juga menyerukan instruksi lingxiu atau istilah hormat untuk pemimpin yang umum selama era Mao Zedong dan penggantinya Hua Guofeng lebih dari tiga dekade lalu, tapi jarang digunakan sejak akhir 1970-an.  Dalam dua bulan terakhir, setidaknya sembilan ketua partai provinsi, termasuk Lou, telah menulis artikel panjang di publikasi partai yang memuji Xi dan berjanji setia kepadanya.  Lima tahun lalu, kekaguman serupa dari pejabat senior diberikan kepada Xi menjelang dan selama Kongres Partai ke-19, yang berlangsung pada Oktober 2017. Namun, pujian seperti itu tidak selalu menjamin kenaikan pangkat, atau bahkan perlindungan mutlak.  Di antara pujian itu, ketua Komisi Pengaturan Sekuritas Tiongkok, Liu Shiyu yang dikenal menyelamatkan partai, menyelamatkan militer, dan menyelamatkan negara, tetapi justru berujung pada penyelidikan korupsi pada 2019. Kemudian jabatannya diturunkan.  Masa Jabatan 3 Periode  Pada tahun ini, tanggal Kongres Partai ke-20 belum diumumkan. Namun, Xi kemungkinan akan mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya di pucuk pimpinan partai.  Sekretaris partai Provinsi Shandong, Li Ganjie,  menerbitkan artikel di halaman depan Study Times pada 30 Mei. Dia memuji Xi karena mengambil alih kendali. Sekretaris partai Xinjiang, Ma Xingrui, menyerukan implementasi strategi Xinjiang milik Xi yang diklaim lengkap dan akurat dalam artikel Study Times pada Mei.  Sebagai bagian dari persiapan Kongres Partai ke-20 di musim gugur, pertemuan kongres partai provinsi sedang berlangsung di seluruh negeri untuk mengonfirmasi delegasi mereka sendiri ke kongres partai. Proses provinsi akan berakhir pada akhir Juni, dengan beberapa kelompok konstituen, termasuk Shanghai, yang masih harus diselesaikan.

Xi Jinping Makin Kuat jadi Kandidat Pemimpin Partai Komunis 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/istri-prajurit.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cuitan 'potong bebek angsa' seorang istri <a href="https://www.jawapos.com/tag/prajurit-tni/">prajurit TNI</a> tengah ramai diperbincangkan dan dibagikan di berbagai media sosial. Isu yang dihembuskan adalah penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden Indonesia 3 periode.  Sebuah postingan istri prajurit TNI menyindir <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden/">Presiden</a> Joko Widodo (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jokowi/">Jokowi</a>) viral di media sosial. Istri Prajurit TNI tersebut terang-terangan memposting tulisan 'Potong bebek angsa angsa di kuali, gagal urus bangsa minta 3 kali'.  Selain itu ada pula logo bertuliskan 'lengserkan Jokowi bubarkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pdip/">PDIP</a>.' Merujuk pada aturan yang ada, istri prajurit TNI itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi &amp; Transaksi Elektronik.  Seperti diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.  "Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/4).  Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota.  "Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," tambah <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a>.  Jokowi menegaskan kesepakatan pemerintah bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024.  "Dijelaskan sekalian, tahapan pemilu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," papar Jokowi.  "Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan <a href="https://www.jawapos.com/tag/politik/">politik</a> yang tidak bermanfaat," tambahnya.  Presiden pun meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan. "Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," pungkas Jokowi.

Istri Prajurit TNI Cuit Potong Bebek Angsa, Sindir Jokowi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hnw-tantang-charta-politika-buka-bukaan-sumber-dana-surveinya_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap lembaga survei mau jujur dan tidak memperdaya nalar rakyat." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap lembaga survei mau jujur dan tidak memperdaya nalar rakyat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Wakil Ketua MPR Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengungkapkan bahwa sampai detik ini tidak ada agenda di MPR untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, apalagi terkait perpanjangan masa jabatan Presiden RI.  Hal tersebut tegas disampaikannya, menjawab wacana lama yang diangkat kembali oleh segelintir pihak, di antaranya mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono pada tanggal 13 Maret 2021, yakni perlunya memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, agar SBY dan Jokowi bisa maju lagi pada Pilpres 2024.  “Wacana ini perlu dikritisi dan ditolak karena tidak sesuai dengan Konstitusi dan amanat reformasi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang biasa disapa HNW ini, melalui siaran persnya, di Jakarta, Senin (15/3/2021).  Sikap sejumlah tokoh, lanjutnya, di antaranya mantan Ketua MPR RI Amien Rais juga sangat menolak isu itu dengan telah memberi peringatan keras agar wacana tersebut tidak menjadi kenyataan.  HNW mengingatkan, ketika wacana itu pertama kali dimunculkan pada November 2019, Presiden Jokowi sendiri pada tanggal 02 Desember 2019 menolak kemudian menyebut bahwa usulan itu muncul dari pihak yang hanya 'cari muka' dan tindakan yang menampar wajahnya serta bisa menjerumuskan dirinya untuk tidak mentaati UUD NRI Tahun 1945 dan amanat reformasi.  "Jubir Presiden Jokowi pada tanggal 15 Maret 2021 juga menambahkan bahwa sikap Presiden Jokowi tetap tegak lurus mengikuti ketentuan UUD bahwa masa jabatan Presiden adalah 2 periode.  Lebih jauh, HNW menjelaskan, untuk bisa mewujudkan isu yang dimunculkan tersebut sampai bisa terealisasi tidaklah mudah. Sebab, hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 atas usulan sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, kemudian diajukan secara formal dan tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.  “Jadi, tidak bisa hanya dari usulan satu orang, atau hanya dengan wacana di publik. Presiden pun tidak mempunyai hak dan kewenangan konstitusional untuk meminta MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 guna memperpanjang masa jabatan presiden,” tambahnya.  HNW menuturkan bahwa sampai hari ini belum ada satu pun usulan legal atau formal baik dari Istana, individu, dan juga secara resmi oleh satu pun anggota MPR ke pimpinan MPR untuk amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait masa jabatan presiden menjadi 3 periode tersebut. “Yang terjadi, pada tanggal 13/14 Maret 2021 justru sebagian besar Pimpinan MPR dari PKS, PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, PD, dan PPP sudah secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada agenda amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden,” ungkapnya.  Menurutnya, Ini merupakan komitmen Pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi dengan melaksanakan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa masa jabatan Presiden dan Wapres selama lima tahun dan sesudahnya dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. “Itu merupakan sikap kolektif Pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi, agar tidak terulang kondisi politik yang KKN dan tidak demokratis seperti pada masa Orba, karena berkepanjangannya masa jabatan Presiden,” pungkasnya.

Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, HNW: Tidak Ada Agenda MPR Bahas Itu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#3 Periode

Berita Terkini