<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/JKT_-Raker-Komisi-IV-dengan-Menteri-Pertanian-bahas-Isu-Beras_SALMAN-TOYIBI_-3JPG-2764550791-981659581.jpg" alt="Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman (tengah) di ruang rapat Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman (tengah) di ruang rapat Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara resmi telah merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Usai Sertijab, Amran langsung meyakinkan bahwa Indonesia akan swasembada pangan dalam 3 bulan ke depan. Hal ini sebagaimana telah dilakukannya serah terima jabatan (sertijab) yang digelar di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (13/10). Usai acara sertijab yang dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, Amran mengungkapkan bahwa tak lama lagi Indonesia akan mencapai swasembada pangan. Menurut Amran, swasembada pangan akan tercapai paling lambat dalam 3 bulan ke depan. Hal itu salah satunya mampu dicapai pemerintah atas kerja keras dari Kepala Bapanas sebelumnya, yakni Arief Prasetyo Adi. "Insya Allah mudah-mudahan tahun ini Indonesia swasembada pangan, bila tidak ada aral melintang 2-3 bulan ke depan. Dan itu adalah kerja keras kita semua termasuk Pak Arief. Itu buah tangan beliau juga. Sehingga kita bisa, pangan kita bisa Insya Allah swasembada ke depan," kata Amran. Terakhir, Amran menyampaikan rasa terima kasih kepada Arief Prasetyo Adi dan ia menilai bahwa sosok eks Kepala Bapanas itu merupakan putra terbaik bangsa. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arief dengan ibu. Beliau putra terbaik bangsa yang aku kenal sejak 10 tahun yang lalu," tukasnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia menggantikan Kepala BApanas sebelumnya, Arief Prasetyo Adi yang telah diberhentikan pada waktu yang sama. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional yang diteken Prabowo pada Kamis, 9 Oktober 2025. "Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," bunyi Keppres tersebut, dikutip Jumat (10/10). Pada kesempatan yang sama, Prabowo menunjuk Amran Sulaiman menjadi Kepala Bapanas. Kepadanya dipastikan memperoleh hak keuangan dan fasilitas lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. "Mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi ketetapan kedua dalam keppres tersebut. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Andi Amran Sulaiman resmi menjabat Kepala Badan Pangan Nasional, target swasembada pangan dalam 3 bulan ke depan.

Ditunjuk Jadi Kepala Bapanas, Amran Sulaiman: Indonesia Swasembada Pangan 3 Bulan ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/cicryWxsnhgUCz29xFIS26w4i7e5vOjZ5vmSwwnW-2365616974.jpg" alt="Ilustrasi: Rekening dormant. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Rekening dormant. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rekening tidak aktif atau biasa disebut Rekening Dormant mendadak jadi buah bibir di masyarakat. Hal ini karena munculnya kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan memblokir rekening dormant lebih dari 3 bulan. Lantas, apa saja kriteria rekening dormant yang berpotensi diblokir oleh PPATK? Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan bahwa kriteria rekening dormant yang akan diblokir tidak ditentukan oleh lembaganya. Melainkan, kata dia, langsung ditentukan oleh masing-masing perbankan. "Kriteria dormant kami dapat dari Bank, bukan ditentukan oleh kami," kata Ivan kepada JawaPos.com, Kamis (31/7). Kendati begitu, Ivan memastikan pemblokiran rekening dormant ini dilakukan PPATK untuk melindungi hak dan kepentingan pemilik rekening dari potensi pemanfaatan untuk kepentingan ilegal. Hal ini berkaitan dengan temuan PPATK karena maraknya rekening nasabah yang dijual belikan, diretas, dana diambil, dan hilang, serta penyalahgunaan rekening nasabah tanpa hak untuk kepentingan ilegal. Bahkan, ia memastikan uang tabungan di rekening masih utuh dan tetap menjadi hak nasabah. Ia juga menjamin uang tersebut masih bisa dipakai, karena tidak dirampas dan disita.&nbsp; "Tabungan haji dan lain lain sudah pasti aman. Penghentian transaksi kan sifatnya sementara, rekening masih utuh dan tetap menjadi hak nasabah 100 persen. Itu pasti sudah bisa dipakai. Saya jamin," jelas Ivan. <h2>Kriteria Rekening Dormant yang Bisa Diblokir Sementara oleh Bank</h2> Mengutip laman resmi BNI, rekening tabungan dinyatakan pasif atau dormant jika selama 180 hari berturut-turut pada rekening tersebut. Utamanya, rekening yang tidak digunakan untuk transaksi debet dan kredit selain pendebetan dan pengkreditan oleh sistem karena biaya administrasi, denda saldo minimum, pajak dan bunga, dan berlaku untuk nilai saldo berapapun yang ada di rekening. BNI juga menyebut, rekening dormant tetap bisa menerima transaksi transfer masuk selain melalui cabang/outlet BNI (transfer) dari bank lain/transfer dari transaksi e-channel) namun tidak merubah status rekening menjadi aktif. Namun, rekening tabungan dormant tidak dapat dilakukan transaksi pendebetan. Mulai dari penarikan tunai dan pemindahbukuan/transfer melalui e-channel dan pembelanjaan di merchant/melalui EDC.

PPATK akan memblokir rekening dormant lebih dari 3 bulan, simak kriteria dan penjelasan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Simak Kriteria Rekening Dormant yang Berpotensi Diblokir PPATK bila Tidak Aktif Lebih dari 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/TTJYvKr1M1V8LJqPsqgN2hpbvKabFNc7CiS9ISAJ-1-3253672590.jpg" alt="Ekor Pesawat Air India berada di atas bangunan usai jatuh sesaat setelah lepas landas di Ahmedabad India, Kamis (12/6). (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Ekor Pesawat Air India berada di atas bangunan usai jatuh sesaat setelah lepas landas di Ahmedabad India, Kamis (12/6). (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah India resmi membentuk komite tingkat tinggi untuk menyelidiki kecelakaan tragis pesawat Air India. Sabtu (14/6) waktu setempat, Menteri Penerbangan Sipil India Ram Mohan Naidu mengumumkan akan menyelidiki kecelakaan itu dengan komite nasional dan diberi deadline hingga tiga bulan. &ldquo;Kami memberikan batas waktu tiga bulan bagi mereka untuk melakukan investigasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan berdiskusi dengan pakar-pakar penting yang relevan dengan penyelidikan ini,&rdquo; ujar Naidu seperti dilansir dari Times of India. Kotak hitam (black box) pesawat telah berhasil ditemukan di lokasi kecelakaan. Menurut Naidu, Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara (AAIB) meyakini bahwa proses penguraian data dari kotak hitam akan menjadi kunci dalam mengungkap penyebab insiden. &ldquo;Penguraian kode dari kotak hitam akan memberikan informasi mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, baik saat proses kecelakaan berlangsung maupun beberapa saat sebelumnya,&rdquo; katanya. Kotak hitam terdiri dari perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit. Alat ini dirancang untuk tahan terhadap benturan hebat dan suhu ekstrem. Perangkat ini menjadi alat utama penyelidik dalam mengungkap kronologi dan faktor teknis yang menyebabkan kecelakaan. Sementara itu, Air India juga melakukan pemeriksaan internal. Total ada 33 pesawat Boeing Dreamliner 787 yang tersisa di maskapai tersebut. Dalam akun X-nya, maskapai itu menyatakan sedang dalam proses menyelesaikan pemeriksaan keselamatan satu kali yang diarahkan oleh regulator penerbangan India (DGCA). &ldquo;Pemeriksaan ini dilakukan pada armada Boeing 787 saat kembali ke India, sebelum diizinkan untuk operasi berikutnya. Air India telah menyelesaikan pemeriksaan tersebut pada sembilan pesawat Boeing 787 dan siap menyelesaikan proses ini untuk 24 pesawat lainnya dalam jangka waktu yang diberikan oleh regulator," kata Air India melalui akun X-nya. Sekretaris Kementerian Penerbangan Sipil Samir Kumar Sinha mengatakan pada 12 Juni sekitar pukul 14.00 waktu setempat, pihaknya menerima informasi bahwa pesawat yang terbang dari Ahmedabad menuju Gatwick London telah jatuh.&nbsp; ATC Ahmedabad menyatakan pesawat ini lepas landas pada pukul 13.39 dan dalam beberapa detik, setelah mencapai ketinggian sekitar 650 kaki, tapi tak kunjung bisa melangit karena malah kehilangan ketinggian. "Pukul 1.39 siang, pilot memberi tahu ATC Ahmedabad bahwa saat itu adalah Mayday, yaitu keadaan darurat penuh. Menurut ATC, saat mencoba menghubungi pesawat, tidak ada respons. Tepat setelah 1 menit, pesawat ini jatuh di Medhaninagar, yang berjarak sekitar 2 km dari bandara,&rdquo; kata Sinha. Dia menegaskan, pesawat 171 ini sebelumnya menyelesaikan penerbangan dengan rute Paris-Delhi-Ahmedabad. Sinha menyatakan dalam penerbangan ini tidak ada kendala.

Pemerintah India membentuk komite untuk menyelidiki kecelakaan Air India A1-171 yang terjadi baru-baru ini.

Pemerintah India Bentuk Komite Tingkat Tinggi, Penyelidikan Tragedi Jatuhnya Pesawat Air India A1-171 di-Deadline 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/Sidak-Bapokting-Pemkot-Surabaya-di-Pasar-Soponyono-8-2498819277.jpg" alt="Petugas gabungan melakukan sidak bahan pokok penting di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya, Rabu (12/3). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan melakukan sidak bahan pokok penting di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya, Rabu (12/3). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H (2025), ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) menjadi perhatian serius&nbsp;Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Berbagai upaya dilakukan untuk&nbsp;memastikan ketersedian serta mengantisipasi lonjakan harga bapokting.&nbsp;Salah satunya dengan rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional maupun retail. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Surabaya Agung Supriyo Wibowo menuturkan, sidak kali ini dilakukan di beberapa lokasi di Rungkut, Surabaya Timur. "Kami tim gabungan Pemkot Surabaya melakukan sidak Bapokting di Pasar Soponyono dan pasar modern Indogrosir untuk memastikan keamanan pangan hingga kestabilan harga," terang Agung, Rabu (12/3). Sidak dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga. Sebab, lonjakan harga bahan pokok kerap terjadi menjelang hari-hari besar, seperti Idul Fitri 2025. Dari hasil inspeksi, Agung menuturkan ada komoditas pangan yang mengalami kenaikan dan penurunan harga. Komoditas yang naik adalah bawang, dari Rp 45 Ribu per kilogram menjadi Rp 50 Ribu per kilogram. "Lalu cabai mulai mengalami penurunan, dari Rp 100 ribu menjadi Rp 80 ribu per kilogram. Untuk komoditas yang mengalami kenaikan kami pantau terus agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan," jelasnya. Meski begitu, Agung mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir berlebih. Sebab, Indeks Kecukupan Pangan (IKP) Kota Surabaya di angka 3,8 persen. Artinya, ketersediaan bapok masih sangat cukup untuk 3 bulan ke depan. "Insya Allah bahan pangan di Kota Pahlawan masih cukup untuk tiga bulan ke depan. Kami imbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying dan berbelanja sesuai kebutuhan," tandas Agung.&nbsp;

Indeks Kecukupan Pangan (IKP) Kota Surabaya di angka 3,8 persen. Artinya, ketersediaan bapok masih sangat cukup untuk 3 bulan ke depan.

Warga Surabaya Bisa Lebaran dengan Tenang, Rek! Stok Pangan di Surabaya Aman hingga 3 Bulan ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lepaskan-elang-jawa-jokowi-akan-pantau-rehabilitasi-citarum_m_190822.jpeg" alt="Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri LHK RI, Gubernur Jawa Barat, Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar di Situ Cisanti, Citarum, Kertasari Kabupaten Bandung, Kamis (22/2)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri LHK RI, Gubernur Jawa Barat, Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar di Situ Cisanti, Citarum, Kertasari Kabupaten Bandung, Kamis (22/2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan memantau langsung proses rehabilitasi Citarum secara rutin sedikitnya 3 bulan sekali. Rencana tersebut untuk memastikan program betul-betul berjalan. "Akan saya lihat secara rutin mungkin bisa per tiga bulan atau per enam bulan," kata Jokowi di Citarum, Kertasari Kabupaten Bandung, Kamis (22/2). Rehablilitasi sendiri dilakukan secara gotong royong melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. "Semuanya akan dikerjakan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, semua Kementerian yang terlibat, Provinsi, kota Kabupaten dan yang paling penting wilayah Kodam III Siliwangi dan Polda Jabar, semua dikerjakan secara bergotong royong untuk rehabilitasi DAS Citarum ini," ujarnya. PTPN dan Perhutani menyediakan lahan untuk ditanami pohon kembali. Adapun PTPN memberikan lahannya seluas 980 hektar untuk persemaian, untuk ditanami dan untuk relokasi. Sedangkan Perhutani juga memberikan lahannya dan diharapkan segera bisa kita hijaukan kembali. Usai penanaman pohon, Presiden Jokowi beserta rombongan memantau kondisi situ Cisanti alias titik nol kilometer sungai Citarum. Dilanjut Presiden Jokowi melakukan pelepasliaran 2 ekor burung elang jawa secara simbolis. Acara dibarengi dengan dialog bersama warga yang sudah hadir di Citarum. Adapun warga merupakan penduduk yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Presiden Jokowi menyebut Citarum sudah lama tidak diurus namun Februari 2018 merupakan bulan untuk mengawali program besar tersebut. "Memang sudah lama sungai Citarum ini kurang kita urus tapi dengan mengucap Bismillah bulan Februari ini kita jadikan momentum untuk memulai kerja besar ini," ucapnya. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pencanangan rehabilitasi itu sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekitar DAS Citarum. "Maka kegiatan ini memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah," ucapnya. Menurut pemimpin yang kerap disapa Aher itu, menyatakan Citarum memiliki peran yang sangat strategi. "Selain untuk irigasi pertanian seluas 420 ribu hektar juga menjadi urat nadi 28 juta masyarakat," pungkasnya.

Lepaskan Elang Jawa, Jokowi Akan Pantau Rehabilitasi Citarum

3 bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#3 bulan

Berita Terkini

Ditunjuk Jadi Kepala Bapanas, Amran Sulaiman: Indonesia Swasembada Pangan 3 Bulan ke Depan

Simak Kriteria Rekening Dormant yang Berpotensi Diblokir PPATK bila Tidak Aktif Lebih dari 3 Bulan

Pemerintah India Bentuk Komite Tingkat Tinggi, Penyelidikan Tragedi Jatuhnya Pesawat Air India A1-171 di-Deadline 3 Bulan

Warga Surabaya Bisa Lebaran dengan Tenang, Rek! Stok Pangan di Surabaya Aman hingga 3 Bulan ke Depan

Lepaskan Elang Jawa, Jokowi Akan Pantau Rehabilitasi Citarum

Download Aplikasi JawaPos.com