<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/ari-baskoro-1579708372.png" alt="Ari Baskoro" width="100%">
<figcaption>Ari Baskoro</figcaption>
</figure> Harapan baru. Kata itulah yang tepat untuk menarasikan saat berkontemplasi menyambut tahun baru 2025. Harus realistis, tetapi tetap optimistis meski tidak mudah. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) telah menanti. Semula 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. Khusus untuk barang dan jasa mewah. Meski diimbangi kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 6,5 persen dari 2024, diprediksi iklim perekonomian tidak akan secerah harapan. Banyak pakar ekonomi yang memproyeksikan, kenaikan PPN bakal memantik kelesuan ekonomi. Walau bebas PPN, harga bahan pokok dikhawatirkan terkena imbasnya dan terkerek naik. Hal itu berpotensi menyulitkan rakyat kecil. Bagaimana dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)? Mereka harus berjuang lebih keras agar bisa tetap eksis dan tidak gulung tikar. Mengenai kenaikan UMK, para pengusaha pun mulai gelisah. Mereka harus lebih giat memeras otak supaya neraca keuangan perusahaan masih tetap aman. Kegagalan bisa memicu PHK massal. Semoga tidak terjadi. Itu mimpi buruk bagi para pekerja. Lantas, para ekonom berpesan, masyarakat harus cerdas merencanakan keuangannya. Agar tidak terpuruk! Nasihat itu tidak gampang diterjemahkan rakyat kecil. Selain mereka minim literasi, penghasilan harian pun belum tentu selalu ada. Mereka hanya bisa berharap korupsi tidak makin menggurita. Porsi yang dikeruk koruptor adalah hasil jerih payah pembayar pajak. Mestinya bisa dialokasikan bagi program makan bergizi gratis (MBG) yang bertujuan menekan prevalensi kurang gizi. Kebijakan yang dijadwalkan dimulai Januari 2025 tersebut merupakan &rdquo;hiburan&rdquo; dan harapan rakyat. Beban Ganda Kesehatan Kini makin sering dijumpai orang-orang dengan &rdquo;kelebihan gizi&rdquo;. Secara kasatmata, hal itu tampak dari ukuran lingkar perutnya yang menonjol. Namun, tidak jarang pula ditemui anak-anak yang kurus kering, terlihat loyo, dan tidak bergairah. Problem kegemukan (obesitas) dan stunting (tengkes) bagaikan dua sisi mata uang akibat malanutrisi. Akankah prevalensi beban ganda persoalan gizi tersebut tertanggulangi pada 2025? Prevalensi tengkes mencapai 21,6 persen. Target penurunan hingga 14 persen pada 2024 ternyata gagal. Tengkes berkaitan erat dengan status kekurangan gizi dalam dua tahun pertama kehidupan anak. Termasuk pula defisiensi nutrisi selama kehamilan dan buruknya sanitasi. Efek negatifnya bukan hanya berupa gangguan perkembangan dan pertumbuhan fisik semata, tetapi juga pada indikator kesehatan lain. Misalnya, menurunnya kualitas hidup individu, rentan penyakit kronis, rendahnya kecerdasan intelektual, serta kurang kompetitif dalam persaingan. Semua kondisi tersebut rawan menjadi hambatan tercapainya generasi emas dan bonus demografi 2045. Peningkatan konsumsi makanan bersumber hewani bisa menekan risiko tengkes secara signifikan. Susu sapi memiliki kualifikasi kandungan protein berkualitas tinggi. Artinya, asam amino esensial yang terkandung di dalamnya sulit tergantikan oleh bahan makanan lain. Selain protein, ada komponen lemak, karbohidrat, mineral, serta vitamin. Manfaatnya tidak diragukan lagi dalam meningkatkan pertumbuhan dan kecerdasan anak. Dalam banyak riset epidemiologi, terbukti didapatkan korelasi terbalik antara konsumsi susu dan tengkes. Di negara-negara dengan prevalensi tengkes yang tinggi, konsumsi susu terbilang rendah. Ironisnya, 80 persen kebutuhan susu dalam negeri masih harus diimpor. Obesitas Tantangan fundamental saat ini ditujukan terhadap pengelolaan lima penyakit tidak menular (PTM). Penyakit tersebut adalah jantung, kanker, stroke, gagal ginjal yang memerlukan hemodialisis reguler, serta tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Sejatinya, mayoritas PTM bisa dicegah sejak dini. Sasarannya pada pengendalian faktor risikonya yang, antara lain, berupa obesitas dan diabetes. Jumlah penyandang obesitas dan diabetes di negara kita berturut-turut mencapai 68 juta dan 19,5 juta jiwa. Kondisi itu diperparah oleh malasnya warga bergerak. Berdasar riset, rakyat Indonesia menduduki peringkat pertama pejalan kaki termalas di dunia. Tanpa upaya pencegahan maksimal, diprediksi prevalensi obesitas dan diabetes makin kencang melaju. Perubahan gaya hidup masyarakat menjadi salah satu pemicunya. Kini terjadi pergeseran pola makanan. Dari menu tradisional yang lebih sehat dengan harga terjangkau menuju santapan siap saji yang relatif lebih mahal. Meski praktis, makanan siap saji tinggi kalori dan minim kandungan gizinya. Komponen gula, garam, serta lemaknya rata-rata melebihi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Upaya edukasi untuk menguranginya belum mendapatkan respons optimal dari masyarakat. Di sisi lain, pemerintah masih &rdquo;gamang&rdquo; menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Diproyeksikan baru diberlakukan pada 2025. Apakah prediksi tantangan berat ekonomi 2025 mampu mengefisiensikan masyarakat untuk beralih kembali pada makanan tradisional? Akankah program MBG mampu meningkatkan status nutrisi anak Indonesia? Semoga. Kita tunggu saja.&nbsp;(*) <hr /> *) ARI BASKORO, Pengajar senior di Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD dr Soetomo

Harapan baru. Kata itulah yang tepat untuk menarasikan saat berkontemplasi menyambut tahun baru 2025. Harus realistis, tetapi tetap optimis.

Catatan Tahun Baru 2025: Relasi Ekonomi dan Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/03/8bf6661f-8147-4a3a-b21c-4bc2b44627f4-1452459562.jpeg" alt="Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar di Prominent Leader Academy." width="100%">
<figcaption>Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar di Prominent Leader Academy.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Generasi Muda menjadi&nbsp;pendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045. Karena itu, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar Prominent Leader Academy (PLA) yang diikuti oleh para generasi muda dari berbagai wilayah Indonesia, seperti Pekanbaru, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Ketua Umum (Ketum) MIPI yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, MIPI hendak menyiapkan pemimpin milenial dari kalangan muda untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia 20 tahun ke depan atau Indonesia Emas. Dia mendorong agar narasi Indonesia Emas ini harus dirapikan, dipertajam lebih dalam, dan dieksplor lebih terbuka, dengan melihat kemampuan planet bumi dan daya dukung alam. &ldquo;Kita harus berpikir lebih sistemik dan lebih konkret, untuk mewujudkan Indonesia Emas, dan menyiapkan generasi kita ini. Baik yang sedang sekolah, dan mungkin juga ada program khusus masyarakat kita yang sedang tidak sekolah, anak-anak muda kita. Bagaimana yang sudah terlanjut tidak sekolah? Sudah terlanjut cuma SD, SMP, SMA, tapi dia kita ubah menjadi manusia produktif,&rdquo; kata Bahtiar pada acara Prominent Leaders Academy: Konvensi Nasional dan Closing Program di Hotel Bidakara, Minggu (3/3). Selaku Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar menghubungkan implementasi Indonesia Emas dengan Sulsel. Dia menanyakan, bisakah Sulsel menjadi bagian dari Indonesia Emas? Menjawab pertanyaan tersebut, dia memaparkan pertumbuhan ekonomi di Sulsel baru 4,05 persen. Sementara di dalam ilmu ekonomi, untuk menuju Indonesia Emas, minimal pertumbuhan rata-ratanya 7 hingga 8 persen. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulsel membangun ekonomi kerakyatan dengan mencetak petani-petani, peternak-peternak, dan petambak-petambak milenial. &ldquo;Sulsel, kami bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan menggunakan, menyambungkan kehidupan UMKM, pertanian, perikanan, kelautan, dan peternakan. Ini dengan perbankan, dengan menggunakan fasilitas KUR, Kredit Usaha Rakyat,&rdquo; terangnya. Bahtiar menambahkan, di dunia ini tidak banyak negara yang mampu melompat dari negara ekonomi sedang menuju ekonomi maju, hampir sebagian besar gagal, termasuk negara Filipina. Pada tahun 2045 nanti akan menjadi titik menentukan apakah Indonesia melompat menjadi negara maju, ataukah tetap terjebak pada middle income trap atau terjebak dalam pendapatan menengah. Menurutnya ini bukan pekerjaan mudah, salah satu yang perlu mendapat pembenahan adalah terkait pendidikan. Dalam amatannya, kampus/sekolah tidak bisa menjadi jembatan antara manusia yang bisa mengelola alamnya dengan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan di sekolah atau di kampus. Di dalam PLA, dia berharap, materi yang diberikan bersifat tematik dan konkret, seperti membahas terkait sektor spesifik, pertanian/perkebunan, peternakan, dan perikanan/kelautan. &ldquo;Maka gagasan saya adalah, tahun depan jika ini dilanjutkan, Ford Foundation atau siapa pun direkturnya saya sarankan tematik. Biar lebih spesifik. Kalau menyiapkan petani milenial, petani milenial. Kalau petambak milenial, sudah itu saja,&rdquo; ujarnya. Dalam amatannya, ketika pihaknya berkeliling kampus di Sulsel, provinsi ini memiliki luas wilayah laut empat kali lipat, tetapi kampus pendidikan di Sulsel belum mengajari bagaimana mengolahnya. Termasuk yang pengetahuan dan keterampilan spesifik terkait pertambangan nikel atau dengan kata lain, sumber daya yang tersedia belum dikelola secara maksimum. &ldquo;Ada sesuatu yang bisa kita ubah serius, langkah extra ordinary bahasa saya, mengenai metode, pendidikan, cara, dan berbagai instrumen pendidikan. Benar-benar tidak nyambung antara alam dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini kan jembatan antara manusia yang hidup di atasnya dan alamnya,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

Generasi Muda menjadi pendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045. Karena itu, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar PLA.

MIPI: Generasi Muda yang Produktif Wujudkan Indonesia Emas 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/irwan-1092214909.jpg" alt="ALEXANDER IRWAN" width="100%">
<figcaption>ALEXANDER IRWAN</figcaption>
</figure> SEKARANG&nbsp;ini di ranah publik berkembang sebuah narasi Indonesia Emas yang dikaitkan dengan ulang tahun keseratus kemerdekaan Indonesia pada 2045. Antusiasme tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari kelompok swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Narasi itu juga digunakan oleh capres dan cawapres 2024 pada masa kampanye ini. Mereka sudah mengusung gagasan masing-masing untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengedepankan ketahanan energi dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggarisbawahi pentingnya menggapai swasembada energi dan menjadikannya prioritas kolektif melalui swasembada pangan dan air. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengutamakan aspek transisi energi sebagai instrumen utama menuju ekonomi hijau. Narasi Indonesia Emas berakselerasi karena berhasil menggugah rasa kebanggaan kolektif yang bercampur dengan rasa patriotisme bahwa pada 2045 Indonesia akan berhasil menjadi negara maju. Harkat dan martabat bangsa akan melambung tinggi di kancah internasional. Penulis mencatat elemen patriotisme di atas berbahaya. Sebab, mereka yang kritis pada keyakinan terkait Indonesia Emas bisa dicap sebagai penentang pembangunan Indonesia untuk mencapai kebanggaan bersama menjadi negara maju. Mereka berpotensi diperlakukan sebagai musuh publik meskipun argumen mereka berbasis data, bukti ilmiah, dan kajian tren perkembangan ekonomi masa lalu. Permasalahannya, ada persyaratan tertentu bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Salah satunya, perekonomian Indonesia harus bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Seperti yang dikemukakan dalam RPJPN 2025&ndash;2045, perekonomian Indonesia harus mampu tumbuh sekitar 7 persen (%) per tahun selama 20 tahun ke depan. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) juga memproyeksikan hal senada. Tidak semua pihak sepakat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 7% per tahun. Apalagi jika harus konsisten 20 tahun. Saat ini perekonomian Indonesia begitu terlilit dengan perkembangan geopolitik dan perekonomian global. Dan kita tidak bisa menyimpulkan perekonomian dunia akan baik-baik saja selama 20 tahun ke depan. Selain itu, laporan &rdquo;Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024&ndash;2029&rdquo; keluaran LPEM FEB UI pada 2023 mencatat, dalam dua dekade terakhir perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5%. Dari segi struktur perekonomian, posisi Indonesia di berbagai global commodity chains, produktivitas angkatan kerja dan tidak stabilnya politik global, tampaknya akan membuat Indonesia sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% per tahun selama 20 tahun ke depan. Kepentingan politik dan ekonomi sering kali membuat pengambil kebijakan kurang bisa mempertimbangkan biaya dan risiko jangka panjang. Dan keputusan politik pun diambil dengan mencanangkannya menjadi sebuah program prioritas nasional yang kemudian didukung oleh perundang-undangan dan regulasi pelaksanaannya. Bisa diramalkan akan terjadi perdebatan yang tajam dan seru tentang apakah pertumbuhan ekonomi bisa dipacu sampai pada kisaran 7% atau tidak. Jika pertumbuhan ekonomi 7% tetap menjadi prioritas nasional, perlu ditelaah biaya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Salah satu sektor perekonomian yang akan menjadi target penggenjotan pertumbuhan ekonomi adalah kehutanan dan pertambangan. Infrastruktur perundang-undangannya sudah disiapkan dengan UU Cipta Kerja dan revisi UU Mineral yang telah mereduksi standar dan safeguard terhadap lingkungan hidup, meningkatkan luasan lahan serta periode konsesi lahan, serta membuat hubungan tenaga kerja menjadi lebih fleksibel, yang tentu saja memperlemah kekuatan buruh. Upaya mewujudkan Indonesia Emas bisa jadi akan dipakai sebagai legitimasi untuk meningkatkan laju deforestasi untuk perluasan perkebunan, food estate yang bersifat monokultur, dan pertambangan (terutama bahan-bahan mineral untuk menopang industri baterai kendaraan listrik). Bahkan penebangan hutan untuk membuka lahan bagi produksi renewable energies seperti tenaga matahari yang memerlukan lahan yang luas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/013792283/kemenangan-lai-ching-te-dan-kegelisahan-tiongkok">Kemenangan Lai Ching-te dan Kegelisahan Tiongkok</a> Masih banyak kajian yang harus dilakukan untuk melihat kemungkinan pencapaian Indonesia Emas. Tapi, karena potensi ancaman peningkatan deforestasi di masa yang akan datang, sementara Indonesia sendiri menggalakkan mitigasi perubahan iklim, penting bagi kita saat ini melakukan tindakan preventif pada tataran narasi, yaitu bahwa Indonesia Emas harus hijau. Sebetulnya narasi hijau saja tidak cukup. Narasi hijau harus disertai dengan narasi adil, yaitu pertumbuhan ekonomi hijau juga harus mempunyai nuansa keadilan buat komunitas. Yaitu melindungi hak-hak mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan tingkat ketimpangan. Sebab, UUD 45 menyatakan bahwa &rdquo;Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat&rdquo;. Narasi Indonesia Emas yang hijau dan adil akan mendorong kita untuk melakukan kajian-kajian dan pembelajaran-pembelajaran tentang potensi sumbangan kegiatan usaha yang hijau dan adil terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 20 tahun ke depan. Perlu diperhatikan, semakin banyak perusahaan dan pemerintah dari negara-negara maju yang hanya mau membeli barang-barang yang produksinya dilakukan dengan memenuhi standar dan kriteria environment, social and governance (ESG). Semakin hijau sebuah produk, semakin mudah untuk menemukan pasar di negara-negara maju. Narasi Indonesia Emas yang hijau dan adil ini diharapkan juga akan mendorong kita untuk melakukan kajian-kajian tentang potensi-potensi lainnya yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Misalnya pemberantasan korupsi. Siapa tahu nanti akan ada kajian yang menunjukkan bahwa tanpa korupsi, perekonomian Indonesia akan bisa tumbuh lebih dari kisaran 5% per tahun. Narasi yang perlu didorong adalah Indonesia Emas yang hijau, adil, dan bersih, bukan narasi Indonesia Emas yang semu.&nbsp;(*) <hr /> *) ALEXANDER IRWAN,&nbsp;Sosiolog dan Direktur Regional Ford Foundation di Indonesia **) Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi di mana penulis bekerja

Di ranah publik berkembang sebuah narasi Indonesia Emas yang dikaitkan dengan ulang tahun keseratus kemerdekaan Indonesia pada 2045.

Indonesia Emas yang Hijau dan Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/bambang-kuswandi-3732770445.jpg" alt="Bambang Kuswandi" width="100%">
<figcaption>Bambang Kuswandi</figcaption>
</figure> SEBAGAI&nbsp;ajang pesta demokrasi lima tahunan, maka debat capres dan cawapres 2024 merupakan bagian penting dalam perhelatan tersebut. Sayangnya, hingga debat capres dan cawapres putaran ketiga belum muncul secara gamblang wacana Visi Indonesia Emas 2045. Mengingat visi ini telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Bapenas yang menargetkan akan menjadi negara maju di usianya yang ke-100 tahun pada 2045 mendatang. Pada tahun tersebut Indonesia akan menikmati masa emasnya dan bersaing dalam berbagai sektor dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Dilihat dari waktunya, Indonesia Emas 2045 praktis tinggal 20 tahun lagi, artinya dalam 4 periode kepresidenan akan tercapai, dan bila presiden terpilih nantinya menjabat dua periode sesuai undang-undang yang berlaku, maka kita hanya memerlukan 2 presiden untuk mewujudkan visi tersebut. Karena itu visi ini menjadi urgent dalam debat capres dan cawapres mengingat presiden dan wakil presiden yang akan memimpin mewujudkan visi tersebut. Sehingga sangat ironis bila wacana Indonesia Emas 2045 tidak mengemuka dalam debat capres dan cawapres 2024. Di sisi lain debat capres dan cawapres yang sudah berlangsung selama ini masih terkesan hanya sebagai panggung politik untuk menarik simpati pemilih semata. Dan sebatas merayakan pesta demokrasi layaknya industri hiburan di TV. Karena, belum menyentuh Visi Indonesia Emas 2045 dan tema-tema besar dan strategis kebangsaan lainnya. Bahkan terkesan pada politik saling menjatuhkan dan masih jauh dari gagasan explorative tentang bagaimana mewujudkan Indonesia Emas itu. Empat pilar visi Indonesa Emas 2045 Visi Indonesia Emas merupakan tujuan kolektif bagi bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh Pemerintah melalui Bapenas. Sebagai sebuah visi maka Indonesia Emas 2024 memiliki 4 pilar utama yang harus lebih diperkaya dan dipertajam dalam debat capres dan cawapres, meski rumusan telah berhasil ditulis (Bappenas, 2019) yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan IPTEK. Pilar pertama ini dapat dicapai dengan melakukan berbagai upaya meliputi: percepatan pendidikan secara merata, peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, peningkatan sumbangan IPTEK, peningkatan derajat dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Sebenarnya tema-tema besar bisa lebih diperkaya dan dipertajam lagi melalui debat capres dan cawapres, sehingga menjadi memunculkan program-program yang implementatif. Kedua, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Pilar kedua ini mencakup beberapa program yaitu: peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup. Tentu tema-tema ini adalah tema strategis dan potensi yang sangat besar dan peluang pasar yang terus berkembang secara global, maka Indonesia harus dapat memanfaatkannya secara optimal, terutama dari sisi suplai (ekspor). Instrumen ekonomi syariah, baik industri halal dan industri keuangan syariah merupakan isu-isu strategis dan penting untuk diperdebatkan dan tidak sebatas issue SGIE yang hanya permukaan semata. Ketiga, Pemerataan Pembangunan. Pilar ketiga adalah percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, pemerataan pembangunan wilayah, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Dalam hal ini di samping pendekatan konvensional yang telah dilakukan selama ini, maka pendekatan baru seperti pemanfaatan dana sosial keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial perlu terus juga diskusikan dalam debat capres cawapres, mengingat potensi dana sosial keagamaan sangat besar. Dana ini merupakan bentuk kongkrit solidaritas sosial masyarakat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, dan menjadi modal sosial yang perlu dioptimalkan dalam Pembangunan Nasional. Hal ini mengingat masih tingginya kesenjangan antara potensi dana sosial keagamaan, terutama ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), yang belum diprioritaskan dalam kebijakan sosial ekonomi negara. Keempat, Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Pilar keempat meliputi beberapa program yaitu demokrasi substantif, reformasi kelembagaan dan birokrasi, penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi, politik luar negeri bebas aktif, serta penguatan ketahanan dan keamanan. Tentu akan menarik bila program-program yang ditawarkan para capres dan cawapre bidang ini inline dengn pilar keempat menuju Indonesia Emas 2045. Harapan Kita semua berharap bahwa Visi Indonesia Emas 2024 akan muncul di ajang debat capres dan cawapres yang masih tersisa dua putaran lagi. Tentu kita juga sangat berharap siapa pun Presiden dan Wapres terpilih Visi Indonesia Emas 2024 bisa diwujudkan. Tetapi tentu harapan itu tidak datang begitu saja, karena ditentukan pula oleh Presiden sebagai Pimpinan tertinggi negara dan pemerintahan dalam mewujudakannya. Karenanya rakyat juga turut menentukan siapa Presiden dan Wapres terpilih nantinya. Dalam kontestasi saat ini kita sudah mempunyai tiga pasangan calon yang memperebutkan pucuk pimpinan nasional tersebut. Tentu pilihan cerdas dan rasionallah akan menentukan Presiden dan Wapres terpilih yang mampu mewujudkan Indonesia Emas 2024. Di era keterbukaan informasi saat ini, tentu dengan mudah kita mengulik informasi terkait visi, misi dan program para paslon, juga profil, tract record dan aktivitas keseharian mereka, tidak hanya di laman-laman resmi tetapi juga di beragam platform media sosial. Dari sini para pemilih yang belum menjatukan pilihannya bisa membaca dan menganalisis manakah paslon yang akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2024. Selamat menyongsong Pemilu 2024, semoga jurdil dan damai.&nbsp;(*) <hr /> *) B. KUSWANDI,&nbsp;Guru Besar Universitas Jember dan Ketua ICMI Orda Jember

Sebagai ajang pesta demokrasi lima tahunan, maka debat capres dan cawapres 2024 merupakan bagian penting dalam perhelatan tersebut.

Hilangnya Visi Indonesia Emas di Debat Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/20/36_agar_1-236579545.png" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Dalam pidato kenegaraan HUT Ke-78 RI, Presiden Jokowi menggarisbawahi persiapan sumber daya manusia sebagai strategi pertama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Setelah gaung revolusi mental tak lagi terdengar, apakah pidato ini akan juga berakhir jadi basi? POSISI kunci sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan tidak perlu lagi dipertanyakan, dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah pertama dalam mencapai apa yang disebut sebagai visi Indonesia Emas 2045 sudah tepat. Tetapi, sebelum melangkah lebih jauh, harus diperjelas dulu apa sih visi Indonesia Emas 2045 itu? Visi ini sebenarnya adalah target-target yang dirumuskan oleh pemerintahan Jokowi yang akan dicapai Indonesia dalam 20 tahun ke depan dengan memanfaatkan bonus demografi atau kondisi di mana penduduk usia produktif (usia 15&ndash;64 tahun) lebih besar daripada penduduk tidak produktif (usia 0&ndash;14 dan usia di atas 64 tahun). Target-target ini antara lain mencapai pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia menjadi 30.300 dolar AS, atau setara pendapatan penduduk negara-negara maju pada tahun 2045, dari yang sekarang hanya 4.350 dolar AS. Target lainnya adalah mencapai tingkat kemiskinan di bawah 1 persen dari sekitar 9,5 persen (26&ndash;27 juta orang) sekarang ini serta ketimpangan antara kelompok miskin dan kaya yang semakin berkurang. Target-target ini sangat ambisius dan bisa dikatakan sangat sulit dicapai dengan melihat bahwa selama sembilan tahun di bawah Jokowi Indonesia hanya jalan di tempat. Memang pendapatan per kapita naik dari sekitar 3.500 dolar AS di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sekitar 4.350 dolar, atau tumbuh sekitar 37 persen. Tetapi, ini adalah peningkatan yang tidak luar biasa dan bisa dikatakan wajar dengan melihat sumber daya alam yang dikuras. Kemudian yang lebih mustahil lagi adalah target turunnya angka kemiskinan di bawah 1 persen (0,5&ndash;0,8 persen) dari kurang lebih 9 persen sekarang ini meskipun pemerintahan Jokowi sendiri selama sembilan tahun terakhir tidak mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan, atau hanya menurun sekitar 1 persen. Dan bagaimana dengan ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia? Indonesia masih saja termasuk negara dengan kesenjangan tertinggi di dunia. Jadi, apakah visi Indonesia Emas 2045 ini cuma basa-basi Jokowi untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin besar yang punya visi ke depan dan punya warisan besar? Atau, apakah ini juga akan bernasib seperti konsep revolusi mental yang diusungnya, tetapi sudah terlupakan sebelum dilaksanakan? Butuh Strategi Kelemahan revolusi mental adalah ketidakjelasan konsepnya dan strategi apa untuk mencapainya. Visi Indonesia Emas 2045 lebih jelas rancangannya. Pidato Jokowi yang mengatakan bahwa peningkatan SDM sebagai strategi pertama untuk mencapainya perlu dihargai dan didukung. Inti dari peningkatan SDM adalah pendidikan dan pelatihan. Tetapi, pendidikan dan pelatihan macam apa yang akan mendukung lompatan raksasa mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang sangat ambisius tersebut? Jepang, Korea, dan sekarang Tiongkok sudah membuktikan dan dapat menjadi contoh bahwa pendidikan adalah kunci lompatan peradaban. Pidato Jokowi mengingatkan kita kepada Kaisar Meiji dari Jepang. Ketika kaisar ini mulai memodernisasi Jepang pada 1868, hal pertama yang ia lakukan adalah usaha meningkatkan SDM dan pendidikan Jepang. Ia memusatkan anak muda Jepang untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan mengirim ribuan pelajar Jepang ke berbagai negara Barat. Hasilnya? Hanya perlu kurang lebih 30 tahun Jepang menjadi negara industri dan kekuatan militer Asia, bahkan mengalahkan Rusia dalam perang 1905 yang menjadi penanda kali pertama bangsa Asia dapat mengalahkan bangsa Eropa. Lebih dari 60 tahun yang lalu Soedjatmoko, salah satu pemikir terbesar Indonesia, sudah mengingatkan perlunya ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru serta penumbuhan daya cipta atau kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dalam usaha-usaha pembangunan dan pendidikan. Bagaimana kondisi sekarang? Pelajar Indonesia termasuk yang terendah di Asia Tenggara dalam hal kemampuan berpikir, matematika, membaca, dan sains. Dari waktu ke waktu Indonesia selalu yang terbawah dalam tes PISA yang mengevaluasi anak sekolah berumur 15 tahun (SMP) dalam mata pelajaran tersebut. Bahkan, survei Bank Dunia 2018 menemukan bahwa saking rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, 55 persen lulusan sekolahnya buta huruf fungsional (functional illiterate) yang berarti tidak mampu mengerti teks atau tulisan yang agak panjang dan kompleks. Jadi, pendidikan macam apa? Mengikuti Kaisar Meiji dan Soedjatmoko, pendidikan yang meleburkan kebebasan berpikir dan kemampuan berpikir kritis dalam setiap mata pelajaran. Mata pelajaran macam apa? Mata pelajaran yang fokus pada ilmu-ilmu dasar seperti matematika, bahasa, sains, ilmu-ilmu humaniora, dan pengembangan teknologi terbaru. Semua ini akan percuma jika guru, tulang punggung pendidikan Indonesia, tidak diperhatikan. Kemampuan guru di Indonesia sangat memprihatinkan dan jika mengacu pada kondisi ini mereka tidak mungkin diharapkan dapat menjadi fasilitator alih-alih menjadi inspirasi bagi anak didik. Bagaimana bisa mengajarkan kreativitas dan berpikir kritis jika mereka sendiri tidak mampu berbuat demikian? Dalam hal guru, Vietnam bisa menjadi contoh. Majalah terpandang The Economist menurunkan laporan memuji mutu pendidikan Vietnam sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kuncinya? Penggajian yang adil dan memadai (misalnya, guru yang mengajar di pelosok justru mendapat gaji tertinggi) serta training yang berkelanjutan untuk guru. Jika dikelola dengan jujur, bersih, dan bertanggung jawab, dana 20 persen APBN untuk pendidikan yang tahun ini berarti sebesar 612 triliun rupiah akan lebih dari cukup untuk memperbaiki pendidikan kita, melakukan training terhadap guru dan menggaji mereka secara layak, dan dengan demikian bisa mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Masalahnya adalah jujur, bersih, dan bertanggung jawab justru hal yang juga langka di Indonesia. Hal-hal ini &ndash;yang seharusnya bisa diperbaiki dengan revolusi mental yang sudah terlupakan itu&ndash; bahkan bisa lebih langka daripada pendidikan yang baik itu sendiri. (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan novelis &nbsp;

Dalam pidato kenegaraan HUT Ke-78 RI, Presiden Jokowi menggarisbawahi persiapan sumber daya manusia sebagai strategi pertama mewujudkan visi

Agar Visi 2045 Tak Jadi Basi

<div class="box-header bg-blue-active"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Normalisasi-Bantaran-Sungai-Ciliwung-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Suasana rumah padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Sabtu (12/11/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer pada 2023. Data dari Dinas SDA DKI Jakarta, normalisasi Ciliwung ha" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Sabtu (12/11/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer pada 2023. Data dari Dinas SDA DKI Jakarta, normalisasi Ciliwung ha</figcaption>
</figure> </div> <div class="box-header bg-blue-active">&nbsp;</div> <div class="box-header bg-blue-active">JawaPos.com &ndash; Indonesia saat ini menduduki urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun, pada 2045 Indonesia bakal terpental dari lima besar. Posisinya disalip Nigeria dan Pakistan. Data tersebut muncul dalam paparan Bappenas di forum Musrenbangnas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020&ndash;2050 di Jakarta kemarin (16/5). Pada paparan tersebut dijelaskan, India mulai tahun ini menjadi negara berpenduduk terbanyak mengalahkan Tiongkok. Posisi Tiongkok disalip karena pertumbuhan penduduknya negatif sejak 2021. Sementara itu, Afrika dan Asia Selatan masih mengalami pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Karena itu, Nigeria dan Pakistan bisa menyalip Indonesia dan masuk daftar lima negara dengan populasi terbanyak pada 2045 nanti. &rdquo;Di 2045 posisi Indonesia menurun ke urutan keenam karena pertumbuhan penduduk Indonesia melambat sejak (tahun) 2030-an,&rdquo; kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Proporsi penduduk Indonesia berdasar usia juga bakal mengalami perubahan. Pada kelompok 0&ndash;14 tahun di 2020 mencapai 24,56 persen akan turun menjadi 19,61 persen di 2045. Kemudian, kelompok usia 65 tahun ke atas naik dari 6,16 persen pada 2020 menjadi 14,61 persen pada 2045. Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin yang menghadiri paparan Bappenas tersebut menyampaikan, angka yang perlu dicermati adalah jumlah penduduk usia muda bakal mengecil. Sebaliknya, yang tua-tua semakin banyak. Dia menganjurkan supaya dibuat program untuk menjaga keseimbangan proporsi penduduk berdasar usia. &rdquo;Jadi, jangan menunda nikahnya gitu,&rdquo; katanya. Menurut dia, keseimbangan itu penting. Ma&rsquo;ruf juga menyinggung program keluarga berencana. (wan/c19/fal) <h3>&nbsp;</h3> </div> <div class="box-body">&nbsp;</div>

Indonesia saat ini menduduki urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun, pada 2045 Indonesia bakal terpental.

2045, Indonesia Keluar dari 5 Besar Negara Berpenduduk Terbanyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20210527_165848_1_2.jpg" alt="Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Antara)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Antara).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meyakini Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mampu melahirkan cendekiawan yang menjadi cahaya penerang bagi bangsa dan negara. Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam kegiatan National Leadership Camp ICMI Angkatan I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).  “Cahaya yang selalu menjadi berkah dan penerang menuju jalan kehidupan yanh baik’ itulah tugas ICMI,” ucap Zulhas.  Zulhas berharap, ICMI sebagai organisasi cendekiawan muslim mampu berperan dalam mendorong lahirnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. Hal ini semata untuk mendorong Indonesia emas pada 2045.  “ICMI juga harus mampu menjadi jembatan dan mitra untuk mendorong pembangunan SDM yang bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk terwujudnya Indonesia sebagai negara maju 2045,” ucap Zulhas.  Zulhas juga mengungkapkan, Indonesia sebagai salah satu negara besar dan penting di kawasan Asia, harus mengambil peran agar dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan kemajuan Asia.  “Pembangunan SDM yang memiliki wawasan luas serta berorientasi pada masa depan diperlukan untuk melengkapi kapabilitas pemimpin yang berpegang pada nilai-nilai luhur budaya bangsa,” tegas Zulhas.  Meski demikian, Zulhas menekankan di tengah arus globalisasi pembangunan SDM, tidak boleh melupakan jati diri dan budaya bangsa Indonesia.  “Hal inilah yang juga harus menjadi bagian dari strategi dan taktik pengembangan ICMI hari ini dan di masa mendatang,” pungkas Zulhas. (*)

Zulhas Yakin ICMI Mampu Lahirkan Cendekiawan untuk Indonesia Emas 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/indonesia-lumbung-pangan-dunia-2045-data-statistik-dikebut_m_147074.jpeg" alt="Suasana diskusi di Kadin Kamis (27/7)" width="100%">
<figcaption>Suasana diskusi di Kadin Kamis (27/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia diproyeksikan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Karena itu, berbagai kebijakan swasembada pangan terus dikejar. Begitu pula dari akurasi data statistik pangan nasional. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani menjelaskan sesuai dengan prediksi Indonesia akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke 6-7 di tahun 2030. Karena itu sebagai negara besar, maka data statistik adalah kunci. Sehingga data tersebut dapat disampaikan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat. Tahun 2050 diprediksi jumlah penduduk dunia mencapai 9 miliar jiwa sehingga jumlah konsumsi begitu besar. Jika Indonesia tak ada penambahan produktivitas maka tak bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. "Di Indonesia potensinya sangat besar, tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Ini menjadi akan bisa terlaksana dengan baik apabila kepentingan pemerintah dan dunia usaha jalan bersama," jelasnya dalam diskusi Round Table di Menara Kadin, Kamis (27/7). Rosan menambahkan untuk mencapai target tersebut diperluka suatu persamaan dan kesamaan data yang sama. Sayangnya seringkali data setiap kementerian dan Badan Pusat Statistik masih berbeda. Sebab data sangat penting untuk bisa memberi arahan bagi dunia usaha baik lokal maupun luar negeri dalam mengejar cita-cita tersebut. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian Suwandi menjelaskan kebijakan pemerintah selalu satu data pangan dan satu pintu dengan BPS. Sedangkan untuk peta lahan dikoordinasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). "Dalam rangka tingkatkan kualitas data, BPS telah susun roadmap perbaikan kualitas. Masing-masing kementerian supporting. Inputnya adalah BPS dan BIG semuanya juga sudah e-web transparan sesuai arahan KPK terkait data pangan strategis," katanya. Dengan memanfaatkan teknologi satelit berbagai data bisa diperoleh. Dari mulai padi, jagung, kedelai, sapi induk wajib bunting, dan bawang. "Berapa jumlah sawah sekarang lalu mana yanh siap panen. Kemudian berapa tambahan cetak sawah dan lainnya dengan menggunakan satelit dari Lapan. Kemudian juga menghitung ubinan untuk menghitung produktivitas. Sehingga dapat mengejar jumlah produksi pangan," tegas Suwandi.

Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045, Data Statistik Dikebut

2045

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#2045

Berita Terkini