<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/JM4CG3vB96KBDyZg1QIm4nxpR6b8eg6XuhIj3obS-1-4016738249.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar (tengah). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar (tengah). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menelusuri layanan World yang mengharuskan anggotanya untuk memindai retina mata demi mendapatkan sejumlah uang. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan, Tools for Humanity (TFH) selaku pendiri layanan World telah beroperasi atau mengumpulkan data di Indonesia sejak 2021. &ldquo;Nah untuk saat ini kami sedang mendalami secara teknis apa yang sebenarnya mereka lakukan. Karena informasinya mereka sudah melakukan pengumpulan data itu sejak tahun 2021,&rdquo; kata Sabar di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (9/5). Meski begitu, TFH sendiri baru benar-benar terdaftar pada 2025. Meskipun telah melakukan pengumpulan data retina mata pengguna Indonesia sejak 2021. Hingga saat ini, Komdigi masih menelusuri perihal 500 ribu data retina mata yang telah dikumpulkan. &ldquo;Masih berproses. Kita sedang dalami ini, kita akan menunggu waktu dulu untuk memproses ini data-data dari IFH sendiri dan termasuk kepada partner lokal itunya,&rdquo; jelas dia. Seperti diketahui, Komdigi telah memanggil perwakilan Tools for Humanity pada Rabu (7/5) lalu. Dalam kesempatannya, Komdigi meminta penjelasan mendalam atas berbagai aspek operasional dan kepatuhan hukum terkait layanan World App, WorldCoin, dan World ID. Saat itu, terdapat sejumlah poin yang dibahas. Di antaranya pertemuan yang meliputi alur bisnis dan ekosistem produk dari TFH, penilaian atas kepatuhan TFH terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, serta praktik pemberian insentif finansial dalam pengumpulan data pribadi. Termasuk juga pembahasan tentang keamanan data biometrik pengguna, khususnya pengumpulan data retina dan retina pod, dan kepatuhan terhadap kewajiban registrasi sebagai PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik. &nbsp; &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital menelusuri layanan World yang memindai retina mata untuk pengumpulan data dengan imbalan.

Ternyata World Tools for Humanity Telah Kumpulkan Data Retina Mata Pengguna Indonesia sejak 2021, sudah Dapat 500 Ribu Retina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kinerja1-otomotif-diprediksi-pulih_Miftahul-HayatJawa-Pos_Jawa-Pos.jpg" alt="Penjualan mobil merosot selama 2025 berjalan. Gaikindo mempertimbangkan untuk merevisi target penjualan pada 2025. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penjualan mobil merosot selama 2025 berjalan. Gaikindo mempertimbangkan untuk merevisi target penjualan pada 2025. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan hasil penjualan mobil baru di Indonesia sepanjang tahun 2021 sebanyak 887.202 unit, naik 66,7 persen dari tahun 2020 yang sebanyak 532.027 unit secara whole sales (pabrik ke diler).  Penjualan retail (diler ke konsumen) sepanjang 2021 juga tidak jauh berbeda, di mana tercatat sebanyak 863.348 unit, naik 50,3 persen dari penjualan retail tahun 2020 sebanyak 578.321 unit.  Hasil penjualan sepanjang 2021 mendekati proyeksi penjualan Gaikindo, yakni sebanyak 900 ribu unit. Kendati demikian, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan bahwa target penjualan 2022 kemungkinan tetap di angka 900 ribu unit. "Proyeksi penjualan tahun 2022 adalah 900 ribu unit," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, Kamis.  Meski belum menyamai penjualan sebelum pandemi yang mencapai di atas 1 juta unit, namun kenaikan penjualan mobil baru sebesar 66 persen di tengah pandemi Covid-19 patut diapresiasi.  Kenaikan penjualan juga tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menyelamatkan industri otomotif melalui kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DPT).  Sebagai catatan, penjualan mobil baru di Indonesia pernah terpuruk selama pandemi Covid-19, yakni hanya 7.868 unit pada April 2020 dan semakin anjlok pada Mei menjadi 3.551 unit.  Setelah PPnBM diterapkan, penjualan mobil kembali merangkak naik dan menemukan titik stabil pada semester kedua 2021 yakni antara 70 ribu sampai 80 ribu unit per bulan, dan Desember menjadi puncaknya dengan penjualan 96 ribu unit mobil.  "Stimulus pembebasan PpnBM sangat membantu menaikkan angka penjualan dan produksi," ujar Jongkie.  Berdasarkan data penjualan, Toyota menempati urutan pertama dengan penjualan 296.740 unit mobil, diikuti Daihatsu 164.908 unit mobil, Mitsubishi 144.123 unit mobil, Honda 91.793 unit dan Suzuki 91.122 unit mobil. (*)

Penjualan Mobil di Indonesia Melesat hingga 66 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/JOKOWI-SAHAM.jpg" alt="Tangkap layar Presiden Jokowi menyampaikan sambutan dalam peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022 di gedung BEI, Jakarta, Senin (3/1/2022). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Tangkap layar Presiden Jokowi menyampaikan sambutan dalam peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022 di gedung BEI, Jakarta, Senin (3/1/2022). (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingat, pada 2021 Indonesia pernah menghadapi situasi sulit. Misalnya saja pada Juli 2021 kasus harian Covid-19 melonjak sangat tinggi.  Sehingga bagi kepala negara, situasi di dalam negeri kala itu penuh dengan kengerian. Pasalnya saat itu kasus harian Covid-19 mencapai 56 ribu orang yang tertular virus korona. "Tahun 2021 merupakan tahun yang kalau kita ingat betul-betul tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah, tidak gampang, karena di pertengahan juli 2021, pada saat kasus harian kita mencapai 56 ribu itulah saat yang betul-betul saya ingat kengerian yang ada adalah kengerian," ujar Jokowi di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/1).  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingat betul, kala Indonesia dirundung situasi sulit dengan angka Covid-19 mencapai 56 ribu, sehingga setiap rumah sakit menjadi penuh. Bahkan ada yang sampai menjalani perawatan di lorong-lorong dan halaman rumah sakit. "Karena di lorong-lorong RS, di halaman RS semua penuh pasien Covid-19," katanya.  Namun demikian, Presiden Jokowi bersyukur karena saat ini angka penularan Covid-19 di dalam negeri sudah mengalami penurunan. Pasalnya per 2 Januari 2022 angka penularan hanya 174 kasus per hari.  Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk menjaga momentum penurunan kasus Covid-19 di dalam negeri ini dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. "Dari 56 ribu turun menjadi 174 per hari, inilah yang harus kita syukuri dan kita jaga agar tidak terjadi kasus seperti kasus 2021 di pertengahan Juli tadi," ungkapnya.  Pria asal Surakarta, Jawa Tengah juga patut bersyukur dengan target vaksinasi di 2021 ini. Pasalnya lebih dari 281 juta dosis vaksin telah disuntikan ke masyarakat. Padahal dirinya sebelumnya sempat khawatir target akhir tahun tidak tercapai.  "Pagi saya sudah cek sudah berada di angka 281.299.690 dosis, hati-hati 280 juta dosis yang disuntikkan itu juga bukan barang yang mudah. Menyuntik 280 juta kali dalam waktu 1 tahun bukan barang yang mudah, karena geografi kita yang harus vaksinasi dengan naik perahu, vaksinasi dengan sepeda motor, jalan kaki ke atas gunung bukan sesuatu yang mudah," tuturnya.  Sementara, mengenai vaksinasi anak di Indonesia juga sudah mencapai 3,8 juta dan hari ini dosis pertama sudah 79,6 persen dan dosis kedua 54 persen. Kemudian sebanyak 27 provinsi telah mencapai target vaksinasi di atas 70 persen.  "Ini kerja keras kita semua pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, seluruh perusahaan-perusahaan swasta besar menengah kecil, ormas bergerak. Modal kita di situ, kebersamaan, gotong royong itu modal kita," tegasnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Jokowi Beberkan, 2021 adalah Tahun Penuh Kengerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/aZwyN4Io37.jpeg" alt="Wilayah terdampak banjir dan longsor akibat hujan lebat yang menyebabkan Sungai Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara meluap pada Sabtu, (18/12). BNPB" width="100%">
<figcaption>Wilayah terdampak banjir dan longsor akibat hujan lebat yang menyebabkan Sungai Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara meluap pada Sabtu, (18/12). BNPB</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat tiga ribu bencana alam terjadi sepanjang tahun 2021. Rangkaian bencana tersebut didominasi kejadian hidrometeorologi basah, seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor, yang diperparah oleh adanya fenomena La Nina.  "3.092 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana yang paling sering terjadi yaitu banjir dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 45, gempa bumi 32, kekeringan 15 dan erupsi gunung api 1," kata Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan dalam keterangannya, Jumat (31/12).  Lilik mengutarakan, dari sejumlah bencana tersebut, tercatat warga menderita dan mengungsi 8.426.609 jiwa, luka-luka 14.116, meninggal dunia 665 dan hilang 95. Sedangkan dampak kerusakan tercatat rumah sebanyak 142.179 unit, fasilitas umum 3.704, kantor 509 dan jembatan 438. "Rincian kerusakan rumah yaitu rumah rusak berat 19.163 unit, rusak sedang 25.369 dan rusak ringan 97.647," papar Lilik.  Melihat perbandingan jumlah bencana, lanjut Lilik, bencana pada tahun 2021 ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Pada tahun lalu bencana berjumlah 4.649 kejadian, sedangkan pada tahun ini 3.092 atau turun 33,5 persen.  Namun menjadi perhatian, jumlah populasi yang meninggal dunia lebih tinggi. BNPB mencatat korban meninggal pada tahun ini sebanyak 665 jiwa, atau naik 76,9 persen. Kenaikan tidak hanya pada jumlah korban jiwa tetapi juga korban luka-luka, warga terdampak dan mengungsi serta rumah rusak. "Untuk itulah, pembelajaran dari rangkaian kejadian bencana diatas penting untuk dijadikan acuan bagi rencana kesiapsiagaan yang lebih baik di tahun-tahun ke depan," ungkap dia. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Sebanyak 3.092 Bencana Alam Terjadi Sepanjang 2021, Didominasi Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/JKT7_1KINERJA-OTOMOTIF-DIPREDIKSI-PULIH_MIFTAHULHAYAT-21.jpg" alt="Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs" width="100%">
<figcaption>Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekonomian di tahun 2021 yang terus berangsur membaik membuat para produsen otomotif berbondong-bondong meluncurkan produk terbarunya hingga akhir tahun 2021.  Selain itu, adanya kebijakan PPnBM membuat penjualan kendaraan di Indonesia mulai pulih setelah terdampak pandemi Covid-19 yang sempat membuat penjualan kendaraan jatuh pada 2020 lalu. Berikut sejumlah model facelift yang bakal hadir ke pasar hingga akhir tahun ini: <ol> 	<li> Toyota Avanza dan Daihatus Xenia</li> </ol> Kemunculan pembaruan dua kendaraan ini di Indonesia banyak dinanti masyarakat lantaran memang selama ini populasinya sangat banyak di sini. Kendaraan yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia ini diperkirakan akan memiliki banyak perubahan baik dari sisi interior maupun eksterior.  Banyak yang berasumsi bahwa model terbaru ini menggunakan roda penggerak depan bahkan akan diasupi turbo di dalamnya. Kendati demikian, waktu peluncurannya juga masih dirahasiakan rapat-rapat oleh dua perusahaan besar asal Jepang tersebut.  &nbsp; <ol start="2"> 	<li> Honda Civic</li> </ol> ​​​Selain Honda BR-V yang baru saja diperkenalkan beberapa waktu yang lalu, Honda Prospect Motor (HPM) juga dikabarkan akan segera meluncurkan kendaraan sport Honda Civic. Sebelumnya Honda telah meluncurkan Civic dalam varian hatcback yang sangat membangun antusias para penggemar Honda di tanah air. Namun, HPM juga masih menutup rapat rahasia tentang kendaraan ini.  &nbsp; <ol start="3"> 	<li> Mitsubishi Xpander</li> </ol> ​​​​Mitsubishi juga dikabarkan tengah mempersiapkan kendaraan terbaru mereka yang sempat menjadi kendaraan idola masyarakat Indonesia, yakni Xpander yang memiliki bodi besar mirip SUV. Kendaraan yang pertama kali meluncur pada 2017 ini sempat mendapat perubahan di tahun lalu. Kehadiran Xpander juga akan dinanti oleh banyak masyarakat dan akan bersaing dengan Toyota Avanza.  &nbsp; <ol start="4"> 	<li> Isuzu MU-X</li> </ol> PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) dikabarkan telah mempersiapkan senjata untuk kendaraan SUV mereka, yakni MU-X yang akan mendapat penyegaran seperti yang sudah meluncur di Thailand dan juga Filipina. Mobil ini juga kabarnya akan dilengkapi dengan kamera pintar dan juga radar yang memungkinkan fitur keselamatan akan semakin canggih.  &nbsp; <ol start="5"> 	<li> Hyundai Stargazer </li> </ol> ​​​​Produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai, nampaknya sangat agresif merespons pasar Indonesia dan dikabarkan merek ini tengah mempersiapkan sebuah kendaraan baru yang mereka sebut Stargazer. Hal itu juga sempat bocor di media sosial, banyak yang berasumsi bahwa Stargazer sedang dalam tahap uji jalan di wilayah Bandung, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.  &nbsp; <ol start="6"> 	<li> Suzuki S-Presso dan Vitara Brezza</li> </ol> ​​​​​Nampaknya ajang Gaikindo Indoensia Internnational Auto Show (GIIAS) akan menjadi saksi banyaknya peluncuran kendaraan baru menjelang akhir tahun. Suzuki kemungkinan akan membuka selubung hitam S-Presso di ajang tersebut.  Sebagaimana diketahui bersama, Suzuki hingga saat ini sudah jarang memberikan suguhan kendaraan terbaru untuk pasar Indonesia jika dibandingkan kiprah mereka di negara lain, di mana mereka telah merilis antara lain Swift, Vitara Brezza, Jimny dan telah menghadirkan S-Presso di India sejak 2019.  Tidak hanya S-Presso, Suzuki nampaknya juga akan memperkenalkan Suzuki Vitara Brezza di Indonesia. Bermain di Small SUV, Vitara Brezza akan bersaing dengan Daihatsu Rocky, Toyota Raize, dan Kia Sonet. Mobil ini juga dikabarkan akan menggunakan mesin bensin 1,5 liter seperti yang sudah digunakan di Suzuki Ertiga. (*)

Intip Mobil-Mobil Baru yang akan Muncul di Akhir 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200303_115949_909-1.jpg" alt="Ilustrasi ASN mengikuti pelantikan di Pemerintah Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN mengikuti pelantikan di Pemerintah Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 707.622 formasi.  "Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK Guru sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non-guru 20.960 dan CPNS sebanyak 80.961," jelas dia dalam keterangannya, Selasa (16/5).  Di tahun 2021, pengadaan PNS dan PPPK Jabatan Fungsional (JF) bisa diikuti oleh instansi pusat dan daerah. Sementara pengadaan PPPK JF Guru diperuntukkan khusus bagi instansi daerah. “Khusus untuk PermenPAN-RB No. 28 sifatnya adalah berlaku tahun ini, tahun 2021. Sementara PermenPAN-RB No. 27 dan 29 diharapkan bisa multiyear,” jelas dia.  Katmoko menjelaskan, di tahun 2021 pemerintah kembali menetapkan kebutuhan PNS menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus dialokasikan bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude, Penyandang Disabilitas, Diaspora, serta Putra/Putri Papua dan Papua Barat.  Seleksi CPNS dipersyaratkan bagi WNI dengan batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. Namun, ada beberapa Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran, seperti Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).  Dikatakan, ditahun ini karena rekrutmen CPNS, PPPK JF, dan PPPK Guru dilaksanakan bersamaan, sehingga jumlah potensi pendaftarnya cukup besar. Oleh karena itu, calon pelamar diwajibkan hanya bisa mendaftar pada 1 instansi, 1 jenis kebutuhan, dan 1 jabatan pada tahun anggaran yang sama.  ’’Jadi para peserta harus mempertimbangkan baik-baik sejak awal apa yang ingin dia lamar, karena pada prinsipnya tidak bisa lagi menggantinya ketika sudah menetapkan pelamaran pada suatu tempat,” tegasnya.  Untuk pelamar formasi Cumlaude, wajib memiliki jenjang pendidikan minimal Sarjana, tidak termasuk Diploma IV. Menurut Katmoko, hal ini perlu diperhatian mengingat ditahun lalu masih banyak kesalahan yang mengalokasikan untuk D-IV.  Pada formasi khusus Penyandang Disabilitas, Katmoko menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas bisa melamar di formasi umum atau formasi khusus lainnya selain Formasi Penyandang Disabilitas. ’’Diberikan kesempatan seluas-luasnya apabila memang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sesuai dengan persyaratan jabatan,” papar Katmoko. (*)

Pemerintah Sediakan 707.622 Formasi CASN 2021, Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/menag-gus-yaqut-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama menegaskan keputusan tidak memberangkatkan haji 1442 Hijriah/2021 Masehi telah melalui kajian mendalam dan bukan berdasarkan keputusan sepihak serta terburu-buru.  "Keputusan itu tentu berdasarkan kajian mendalam. Pemerintah bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR," ujar Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (4/6), seperti dikutip dari Antara.  Sejumlah aspek diperhatikan dan telah dilakukan pembahasan sebelum memutuskan tak memberangkatkan haji, seperti di sisi kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga waktu persiapan.  Pemerintah, katanya, bahkan telah melakukan serangkaian persiapan sejak Desember 2020. Beragam skenario sudah disusun, mulai dari kuota normal hingga pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25 persen sampai 5 persen.  Skema kuota itu dipersiapkan mengingat pandemi COVID-19 di seluruh dunia masih berlangsung dan dengan asumsi Pemerintah Arab Saudi membuka akses dengan sejumlah syarat, salah satunya kuota. "Dengan kuota lima persen dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari," kata dia.  Tak hanya itu, menurut dia, persiapan penyelenggaraan dilakukan, baik di dalam dan luar negeri, seperti kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas dan pelaksanaan bimbingan manasik.  Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji dan lainnya. Namun, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.  Menag Yaqut Cholil Qoumas sempat berkoordinasi secara virtual dengan Menteri Haji Arab Saudi saat itu, Saleh Benten, pada Januari 2021. Sebelumnya, Menag juga bertemu Duta Besar (Dubes) Arab Saudi Esam Abid Althagafi dan mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji.  Namun pada akhirnya, Arab Saudi belum juga memberikan kepastian apakah akan menggelar haji atau tidak dan pemerintah akhirnya memutuskan untuk tak memberangkatkan.  "Semua upaya kita lakukan, meski faktanya, sampai 23 Syawwal 1442 H, Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M," katanya.  Ia pun menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada negara pengirim haji yang mendapatkan akses pelaksanaan ibadah haji dari Arab Saudi. "Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan nota kesepahaman memang belum dilakukan," kata dia. (*)

Kemenag: Keputusan Tak Berangkatkan Haji Telah melalui Kajian Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/com_Selatan-jamaah-haji-gagal-berangkat-di-Juanda-Diptawahyu14.jpg" alt="Sejumlah jamaah umroh di antara ratusan jamaah umroh di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Surabaya menunggu kepastian keberangkatan ke tanah suci Makkah, Kamis (27/2/2020). Pemerintah Arab Saudi secara mendadak mengumumkan pemberhentian sementara wa" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jamaah umroh di antara ratusan jamaah umroh di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Surabaya menunggu kepastian keberangkatan ke tanah suci Makkah, Kamis (27/2/2020). Pemerintah Arab Saudi secara mendadak mengumumkan pemberhentian sementara wa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan untuk membuka kuota jamaah haji 2021 kepada 60 ribu orang. Adapun, 45 ribu orang berasal dari luar negeri dan 15 ribu adalah warga lokal.  Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menuturkan, dari kuota tersebut, ia memperkirakan bahwa Indonesia hanya bisa memberangkatkan 700 sampai 800 jamaah haji khusus. Sebab, tidak hanya Indonesia saja yang menyelenggarakan ibadah haji, tapi seluruh dunia.  "Seandainya Indonesia dari total 45 ribu dapat sekian persen, lalu dibagi (kuota reguler dan khusus), untuk haji khusus itu hanya dapat 700 sampai 800 jamaah," terangnya kepada JawaPos.com, Senin (31/5).  Sementara untuk kuota jamaah haji yang disediakan sebelum pandemi adaah 221 ribu. Angka ini sangat jauh dari kuota saat ini, di mana tentunya akan ada penambahan biaya yang tidak sedikit.  "Itu kalau dibagi dengan nomor urut (yang bisa berangkat) daftar kuota masing-masing travel atau PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) itu tidak ada yang lebih dari 25 orang 1 travel, maksimum 20. Artinya itu biaya yang sangat tinggi sekali," tutur dia.  Dia mengatakan, sebaiknya harapan untuk terselenggaranya ibadah haji tahun ini dipupuskan karena biaya yang akan bertambah dan waktu persiapan yang terlalu sempit. "Indonesia ternyata diumumkan secara diplomatis bahwa belum termasuk dibuka suspendnya, otomatis jangan berharap akan dibuka atau akan ada haji dari Indonesia," tegasnya. (*)

Jika Boleh Ikut Haji 2021, Hanya 800 Jamaah Berpotensi Berangkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/menag-gus-yaqut-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan hingga saat ini belum ada kepupusan dari pemerintah Arab Saudi mengenai ada atau tidaknya penyelenggaran haji pada 2021.  Hal itu ditegaskan Yaqut menanggapi informasi yuang menyebutkan Indonesia tidak mendapatkan kuota haji pada 2021."Pemerintah Kerajaan Arab Aaudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian. Sekali lagi belum memberikan kepastian. Apakah penyelenggarana ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 lalu, yaitu hanya bagi jemaah dalam negerinya atau akan pula mengundang jemaah haji dari luar Arab Saudi," ujar Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (31/5).  Namun demikian, Yaqut mengatakan sudah ada persiapan dan skema pemberangkatan ibadah haji yang tersisa hanya 1,5 bulan saja. "Hitungan kami waktu yang tersisa sampai dengan closing date bandara Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 4 Zulhijah 1442 Hijriah atau 14 Juli 2021 tinggal sekitar 1,5 bulan," ujar Yaqut.  Sementara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendapatkan informasi Indonesia tidak mendapatkan jatah kuota ibadah haji pada 2021 ini. "Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita enggak dapat kuota haji," katanya.  Namun demikian, Dasco meminta Komisi VIII DPR untuk mengkonfirmasi atau menlanjutkan informasi lebih rinci mengenai Indonesia mendapatkan jatah kuota haji atau tidak. "Saya belum tahu, saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII yang akan menjelaskan," ungkapnya. (*)

Tentang Kuota Haji untuk Indonesia, Menag: Belum Ada Keputusan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ibadah-haji.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara di kawasan ASEAN mulai memutuskan tidak memberangkatkan haji tahun ini. Diawali dengan pemerintah Singapura yang menetapkan kembali tidak memberangkatkan haji di tengah pandemi Covid-19. Keputusan Singapura ini kemungkinan besar diikuti negara-negara ASEAN lainnya.  Keputusan tersebut disampaikan Dewan Urusan Islam Singapura (MUIS) pada Kamis (27/5) waktu setempat. Pertimbangan mereka karena situasi pandemi Covid-19 di seluruh dunia masih dinamis. Selain itu juga terkait penyebaran virus Covid-19 varian baru dalam beberapa bulan belakangan. Sejumlah negara melaporkan mengalami gelombang baru infeksi Covid-19.  MUIS berharap bisa kembali memberangkatkan haji tahun depan. Tetapi tetap mengacu pada kondisi pandemi Covid-19 nantinya. Selain itu pemerintah Singapura juga mempertimbangkan sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Pihak Singapura berharap pemerintah Arab Saudi dapat memahami keputusan yang sudah mereka ambil.  Tahun lalu pengumuman tidak memberangkatkan jamaah haji oleh negara-negara di kawasan ASEAN hampir bersamaan. Yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, lalu Brunei Darussalam. Negara di kawasan lainnya seperti Afrika Selatan, Mesir, dan India juga mengambil keputusan serupa.  Lantas bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia menyambut musim haji 2021? Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Khoirizi H. Dasir mengatakan belum ada keputusan resmi dari pemerintah Indonesia. ’’Sampai saat ini kita terus mengikuti perkembangan,’’ katanya kemarin (28/5).  Dia menegaskan Kemenag sudah menyiapkan skenario pemberangkatan haji. Dengan jumlah kuota yang sudah dibuat sedemikian rupa. Mulai dari skenario kuota normal sampai kuota tinggal lima persen. Kemenag sampai sekarang masih menunggu sikap pemerintah Arab Saudi.  Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan sampai kemarin baru Singapura yang sudah memutuskan tidak memberangkatkan haji 2021. Negara-negara pengirim haji lainnya, termasuk Indonesia, masih menunggu keputusan dari Arab Saudi.  Endang mengatakan kuota haji Singapura berjumlah 680 orang. Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan kuota haji Indonesia yang mencapai 221 ribu jamaah. Endang membenarkan bahwa keputusan pemerintah Singapura tidak memberangkatkan haji karena kondisi pandemi Covid-19. (*)  &nbsp;

Singapura Tak Berangkatkan Haji Tahun ini, Indonesia Pantau Situasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#2021

Berita Terkini