<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/hidayat-nur-wahid-capres-diusung-demokrat-tidak-akan-sama-dengan-pks_m_178683-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklarifikasi pernyataan Mardani Ali Sera yang menyebut bakal menutup buku gerakan yang telah digagasnya dalam beberapa tahun terakhir, yakni #2019GantiPresiden. Pernyataan itu sebelumnya diucapkan Mardani kepada awak media di Gedung DPR RI, Jumat (5/5).  Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan, pernyataan yang dilontarkan oleh Mardani dinilai telah dipelintir oleh beberapa media nasional. Dia memastikan kadernya tersebut masih belum menyerah memenangkan Prabowo-Sandi.  "Perlu diingat bahwa 2019 kita tidak lagi bicara #2019GantiPresiden, tapi 2019 Prabowo Presiden RI. Jadi, ungkapan itu tidak boleh dipelintir untuk menghadirkan bahwa Pak Mardani seolah-olah menyerah dan tidak lagi berjuang bersama 02 untuk mengawal penghitungan suara," kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/5).  HNW menegaskan, Mardani yang juga sebagai Wakil Ketua BPN itu masih terus turun aktif bertemu kader dan relawan Prabowo-Sandi di berbagai penjuru negeri. Itu dilakukan Mardani untuk menjaga suara penghitungan suara agar tidak ada kecurangan.  "Artinya beliau (Mardani) tetap dalam prinsip memenangkan Prabowo-Sandi. Bukan lagi sekadar #2019GantiPresiden, tapi 2019 Prabowo Presiden RI," pungkasnya.  Wakil Ketua MPR RI itu berharap semua pihak tidak menggoreng pernyataan Mardani. HNW menduga ada pihak-pihak yang mau mengadu domba antara internal BPN dengan pendukung Prabowo-Sandi.   Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang juga dikenal sebagai inisiator gerakan dari #2019GantiPresiden sudah mengharamkan gerakan tersebut untuk digunakan kembali. Artinya masyarakat jangan lagi berteriak-teriak ganti presiden.  “Per 17 April kemarin kita haramkan hastag 2019 ganti presiden. Sudah selesai juga kompetisinya. Kita sudah normal. Ganti presiden sudah tutup buku. Saya enggak mau nyanyiin lagi, enggak mau pakai hastag lagi,” tuturnya di Gedung DPR RI, Jumat (5/5).

Hidayat Sebut Pernyataan Mardani yang Haramkan #2019GantiPresiden Dipelintir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/oknum-dokter-asn-di-rsud-sintang-hati-saya-ingin-ada-perubahan_m_.jpg" alt="DIPERIKSA BAWASLU. Dokter PO diwawancara awak media usai memenuhi undangan Bawaslu Sintang, Rabu (30/1)." width="100%">
<figcaption>DIPERIKSA BAWASLU. Dokter PO diwawancara awak media usai memenuhi undangan Bawaslu Sintang, Rabu (30/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah seorang oknum dokter Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Ade M Djoen Sintang berinisal PO mengakui bahwa foto yang viral beredar di media sosial (medsos) menggunakan ikat kepala #2019GantiPresiden seraya mengacungkan simbol dua jari memang benar dirinya. Demikian pengakuannya saat ditanya awak media usai memenuhi undangan Bawaslu Sintang terkait kasus tersebut, Rabu (30/1) sekira pukul 09.00 WIB. "Saya dipanggil Bawaslu terkait foto yang viral itu.&nbsp;Kami sebagai warga negara yang baik, tentu patuh memenuhi undangan itu untuk memberikan keterangan," ujar PO dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Kamis (31/1). Dia mengatakan, sudah menyampaikan semua keterangan ke Bawaslu. Tanpa ragu kepada Bawaslu mengakui memang benar foto itu dirinya. "Saya kira memang tidak ada yang harus diklarifikasi, karena memang itu foto saya," katanya. Namun dirinya tidak mengetahui siapa orang yang menyebarkan foto-fotonya tersebut. Karena foto pribadinya saja dan sudah lama. Foto tersebut tidak untuk diumbar-umbar. "Sebenarnya itu foto pribadi, saya juga tidak tahu kenapa bisa beredar di media sosial," jelasnya. Sebenarnya foto tersebut merupakan aspirasi dirinya. Karena dirinya ingin ada perubahan. Terutama bagi tenaga kesehatan seperti dirinya. "Sebagai warga negara, tentunya dari hati saya ingin ada perubahan," terangnya. Menurut PO, selama ini tidak ada solusi yang baik untuk ke depannya oleh pihak-pihak terkait. Terutama masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Kalau dari kesehatan sendiri, sudah banyaklah carut-marutnya. Termasuk kami di RSUD ini," tuturnya. PO tak menampik, sebagai seorang ASN memang dilarang terlibat pemilu. Oleh karena itu, dirinya siap dengan konsekuensi yang akan diterimanya nanti terkait foto itu. Apakah sudah ada pemanggilan dari Pemkab Sintang atau Direktur RSUD Ade M Djoen terkait masalah ini? PO mengakui, sejauh ini belum ada. "Belum ada panggilan lain selain dari Bawaslu," ucap PO. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sintang, Fransiskus Ancis mengatakan, pihaknya telah melontarkan beberapa pertanyaan kepada yang bersangkutan. Seperti kapan foto diambil, dimana lokasinya dan siapa yang menyebarkannya. "Yang bersangkutan dengan jelas mengakui bahwa memang di dalam foto itu adalah dirinya," terangnya. Ia juga mengatakan, kemarin baru satu orang yang diundang untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, Kamis (31/1) dan Jumat (1/2) akan diundang lagi masing-masing satu orang. Bawaslu juga berencana akan mengundang pemilik akun yang mengunggah foto tersebut di Medsos. "Karena pengakuan dari yang bersangkutan, bukan dia yang melakukannya (menyebarkan)," katanya.

Oknum Dokter ASN di RSUD Sintang: Hati Saya Ingin Ada Perubahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nah-acungkan-pose-2-jari-3-pegawai-rsud-sintang-digarap-bawaslu_m_.jpg" alt="POSTINGAN. Akun Facebook Tony Hardiyan yang mengunggah foto tiga pegawai RSUD Ade M Djoen Sintang mengenakan ikat kepala #2019GantiPresiden seraya mengacungkan simbol dua jari." width="100%">
<figcaption>POSTINGAN. Akun Facebook Tony Hardiyan yang mengunggah foto tiga pegawai RSUD Ade M Djoen Sintang mengenakan ikat kepala #2019GantiPresiden seraya mengacungkan simbol dua jari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Sebuah posting-an&nbsp;di media sosial diduga tiga orang pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade M Djoen Sintang melakukan pelanggaran pemilu. Mengenakan seragam rumah sakit, ketiganya pakai ikat kepala #2019GantiPresiden seraya mengacungkan simbol dua jari. Foto-foto tersebut diketahui dari posting-an akun Facebook Tony Hardiyan. Unggahannya disisipi caption agar ketiganya diberi sanksi. Sontak posting-annya tersebut viral. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sintang, Ahmad Shabirin saat dikonfirmasi Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group) mengatakan, telah mengetahui foto-foto tersebut pada Senin (28/1) malam. Setelah mendapatkan laporan itu, pihaknya langsung melakukan investigasi. "Tentunya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada diregulasi," ujarnya,&nbsp;dikutip dari&nbsp;Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (30/1). Pihaknya telah menyurati salah satu oknum yang berada di dalam foto tersebut untuk dimintai keterangan lebih jauh, Rabu (30/1). Keterangan bersangkutan diperlukan sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dari pernyataan oknum tersebut nantilah bisa dikembangkan lagi. "Untuk sekarang satu oknum dulu yang kami panggil," jelasnya. Apakah tiga orang tersebut berstatus ASN atau honorer? Shabirin belum bisa memberitahukannya. Karena pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data dan fakta. "Kami&nbsp;belum bisa memutuskan apa-apa, sekarang masih tahapan data dan fakta," ujarnya. Jika terbukti bersalah, apa sanksi yang akan dijatuhkan? Dia mengatakan, sesuai di persidangan nanti, bisa sanksi dari Komisi ASN atau mengarah lainnya. "Itupun kalau nanti sampai ke persidangan," ucap Shabirin. Sementata Bupati Sintang, Jarot Winarno saat dikonfirmasi melalaui pesan singkat WhatsApp, hanya memberikan jawaban singkat dan mengirimkan foto surat panggilan terhadap oknum bersangkutan oleh Bawaslu. "Kita&nbsp;tunggu teman-teman Bawaslu bekerja ya," singkat Jarot. Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group) juga berupaya melakukan konfirmasi ke Direktur RSUD Ade M Djoen Sintang, Rosa Trivina. Namun, ketika dilayangkan pesan singkat WhatsApp maupun panggilan langsung, tak mendapat tanggapan. "Saya lagi di perjalanan ke Pontianak," jawab Rosa. Anggota DPRD Sintang, Tuah Mangasi mengatakan, jika benar apa yang dilakukan ketiga oknum pegawai rumah sakit itu, sungguh sangat disayangkan. Karena jelas-jelas telah melanggar sumpah jabatan dan kode etik sebagai petugas kesehatan. Mereka tampak sengaja mempertontonkannya dengan kesadaran penuh. Itu bisa dilihat dari raut wajah mereka yang ceria. Padahal mereka tahu kalau tindakan tersebut melanggar aturan. "Mereka memang punya hak pilih dan itu sah. Tapi, sebagai pejabat pemerintah tentu juga terikat dengan aturan yang ada di republik ini," tuturnya. Menurut dia, sebaiknya ketiga oknum tersebut segera diproses pihak-pihak terkait. Agar diberi tindakan tegas sesuai dengan aturan berlaku, mengingat Pilpres dan Pileg tidak lama lagi.

Nah! Acungkan Pose 2 Jari, 3 Pegawai RSUD Sintang 'Digarap' Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/foto-khabib-nurmagomedov-diedit-pegang-kaus-2019gantipresident_m_.jpg" alt="Hoax. Foto Khabib Nurmagomedov pegang kaus dengan tulisan #2019GantiPresident merupakan hasil editan" width="100%">
<figcaption>Hoax. Foto Khabib Nurmagomedov pegang kaus dengan tulisan #2019GantiPresident merupakan hasil editan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegulat UFC asal Rusia, Khabib Nurmagomedov, tengah naik daun. Apalagi setelah dia berhasil mengalahkan pegulat asal Irlandia, Conor McGregor, Sabtu (6/10) lalu waktu Amerika Serikat. Khabib pun mempertahankan sabuk juara kelas ringan UFC. Nama Khabib langsung viral, terutama di dunia maya. Di tengah ramainya pembicaraan soal Khabib, mendadak viral sebuah foto Khabib bersama dua pria di dunia maya. Foto itu pun ramai di Indonesia yang tengah menghadapi tahun politik. Maklum saja, dalam foto itu Khabib memegang kaus hitam dengan tulisan "#2019GantiPresident". Tak hanya itu, satu pria di sebelah kanannya mengenakan kaus hitam dengan tulisan "Al-Fatihah Not Alfateka". Foto tersebut diunggah di akun Facebook Masa Era Baru pada 11 Oktober 2018. Tentu saja foto tersebut langsung viral mengingat Indonesia dalam masa persiapan jelang Pilpres 2019 mendatang. Setelah ditelusuri, foto Khabib yang tengah memegang kaus dengan tulisan "#2019GantiPresident" dan pria di sebelah kanan memakai kaus hitam dengan tulisan "Al-Fatihah Not Alfateka" dan diunggah di akun Facebook Masa Era Baru ternyata sudah diedit. Artinya, foto tersebut merupakan hasil editan. Foto yang asli terdapat di akun Instagram resmi milik Khabib, khabib_nurmagomedov. Dalam foto itu, Khabib memang memegang kaus hitam. Namun, tulisan sebenarnya adalah "Trust Me, I'm a Chicken Whisperer" dan terdapat gambar kartun seekor ayam. Sementara, kaus yang dikenakan pria di sebelah kanannya bukan bertuliskan "Al-Fatihah Not Alfateka" melainkan polos alias tanpa adanya tulisan. Hanya logo di dada sebelah kiri berwarna putih dan berbentuk lingkaran. Pria itu adalah Javier Mendez yang merupakan mantan juara dunia kick boxing. Dalam foto asli Khabib yang diunggahnya di Instagram resminya, Khabib menyertakan teks "Saturday night...". Foto tersebut dia unggah pada 2 Oktober 2018. FAKTA Foto Khabib yang memegang kaus bertuliskan "#2019GantiPresident" serta pria di sebelahnya mengenakan kaus bertuliskan "Al-Fatihah Not Alfateka" dan diunggah di Facebook Masa Era Baru adalah hasil editan. Foto asli diunggah di akun Instagram khabib_nurmagomedov pada 2 Oktober 2018. Khabib memegang kaus dengan tulisan "Trust Me, I'm a Chicken Whisperer". Sedangkan pria di sebelah kanannya, kaus yang dikenakan tak ada tulisan sama sekali alias polos dan hanya ada logo di bagian dada kiri.

Foto Khabib Nurmagomedov Diedit Pegang Kaus #2019GantiPresident

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mardani-dipanggil-karena-ratna-istri-dasar-polisi-kerja-sama-rezim_m_.jpg" alt="Ratna Sarumpaet saat dibawa keluar dari Bandara Soekarno Hatta menuju Polda Metro Jaya. (" width="100%">
<figcaption>Ratna Sarumpaet saat dibawa keluar dari Bandara Soekarno Hatta menuju Polda Metro Jaya. (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dikabarkan mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya terkait kasus kebohongan (hoax) yang dilakukan oleh aktivis HAM Ratna Sarumpaet. Informasi itu tersebar dari broadcast pesan di WhatsApp istri Mardani, Siti Oniah. Dalam pesan yang tersebar di kalangan media, Siti menyebutkan, suaminya, Mardani didatangi oleh dua orang anak muda, yang belakangan diketahui dari pihak kepolisian. Saat dikonfirmasi mengenai kabar ini, Mardani membenarkan bahwa pesan yang beredar ditulis oleh istrinya, Siti. "Saya tidak melakukan broadcast. Kalau istri, mungkin. Lihat (dari) gaya tulisannya, memang gaya istri,"&nbsp;kata Mardani saat dikonfirmasi, Senin (8/10). Namun soal isi surat adalah panggilan untuk kasus Ratna Sarumpaet, inisiator gerakan #2019GantiPresiden itu mengklarifikasi. Menurutnya, surat dari kepolisian itu hanyalah tembusan bahwa penyidikan kasus Ratna Sarumpaet sudah berjalan. "Surat yang dikirim tadi isinya sederhana. Tembusan bahwa sudah berjalan penyidikan untuk tersangka Mbak&nbsp;Ratna," ucapnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka&nbsp;kasus penyebaran hoax&nbsp;atau berita bohong. Ratna pun sudah ditahan untuk 20 hari ke depan oleh Polda Metro Jaya. Ratna Sarumpaet dijerat dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Ratna bakal dikenai dengan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan acaman 10 tahun penjara. Berikut ini isi pesan yang disampaikan oleh istri Mardani Ali Sera, Siti Oniah yang diterima awak media. "Bismillah. Perkenalkan saya Siti Oniah, istri dari Bapak Mardani Ali Sera. Pagi ini jam 11 lebih 15 menit lebih kurang. Rumah kami didatangi dua anak&nbsp;muda,&nbsp;laki-laki. Suamiku beserta aspri (asisten pribadi) setianya sudah di teras rumah. Beliau hendak menuju mobil dan akan pergi menunaikan urusan. Kepergian suamiku tertahan dengan hadirnya dua pemuda tadi. Kulihat dari ruang tamu, beliau menandatangi surat-surat. Setelah tanda tangani surat senyum dan untai kata manis diucap: "Semoga sukses selalu Dik..." Aku penasaran lantas ke luar rumah, dan bertanya pada aspri suami: " Siapa itu Wan...?" "Polisi Bu... Kasih surat pemanggilan atas kebohongan Ratna Sarumpaet". "Dug...". Hatiku geram dan emosi. Siapa yg berbohong, siapa yang dilaporkan. Ini polisi kok "Jaka sembung naik ojek" Alias gak nyambung Jek. Aku geram juga sama suamiku yang sempet-sempetnya pakai senyum-senyum ketika dikasih surat panggilan dari Polda. Mau aku robek-robek saja tuh surat. Dengan napas terengah menahan amarah aku semprot juga tuh aspri suami: "Kamu kok enggak bilang-bilang sih kalau&nbsp;itu polisi yang kasih surat panggilan gara-gara RS&nbsp;(Ratna Sarumpaet)." Ucapku bersungut. "Mau ibu damprat tuh polisi," aku merutuk lagi. "Masih ada tuh bu kayaknya polisinya di depan rumah," ucap aspriku. Akhirnya dengan semangat 45,&nbsp;ku turun dari rumahku yang memiliki banyak tangga. Alhamdulillah tidak jatuh walau turunnya tergesa. Ku kejar dua polisi muda itu. Setelah sampai di hadapannya. Aku langsung damprat: "Hai...&nbsp;kamu kasih surat pelaporan gara-gara RA&nbsp;ya?" "Iya bu..," jawab ke duanya kompak. "Heh...&nbsp;kamu ngerti enggak sih? Siapa yang berbohong. Siapa yang mau ditangkap? Dasar polisi ini kerja sama dengan rezim," Ucapku dengan njemblak. "Nanti aja bu bicaranya di Polda jangan di sini," ucap polisi muda itu mencoba sabar menghadapiku. Tentu dia wajib sabar ya. Kalau tuh polisi melawan dengan omelan juga pasti sapu lidi dan sapu lantai yang ada di halamanku sudah aku pentungkan. Belum puas aku menumpahkan kekesalan, omelanku berlanjut: "Hai polisi...&nbsp;kamu tahu enggak? Rumah aku tuh dibom. Tapi sampai sekarang enggak diusut. Enggak&nbsp;diapa-apain. Padahal nyawa taruhannya.&nbsp;Dasar polisi enggak adil. Aku enggak suka!!!"&nbsp;ucapku sambil menunjuk police line yang masih membentang di kebun samping rumahku. Dua polisi muda itu tak meladeni omelanku. Mereka pun masuk mobil kemudian terdengar derumannya meninggalkan komplek Iqro Pondok Gede. Entah apa yg tersirat di hati mereka. Aku juga enggak mau mikirin.. Mari semangat semua. Keadilan di negeri ini hanya dongengan belaka. "Abi..&nbsp;tenang ya, kalau engkau dipanggil ke Polda. Aku akan ikut...&nbsp;Aku akan menemani perjuanganmu.&nbsp;Semoga aku enggak perlu gebrak-gebrak meja ya," janji hatiku. Dengan laporan urusan RS&nbsp;ini Kekasihku sedang menyapa kembali. Agar aku selalu kerap mendesahkan rintih rindu pada-Nya.&nbsp;Agar aku senantiasa merindui dan melekati kalam-Nya dengan kelekatan yang pekat. Rabbi...&nbsp;Segala sesuatu takdir-Mu adalah yang terindah. Ajari aku&nbsp;untuk selalu menemukan keindahan-keindahan dalam takdirmu. &nbsp; Pondok Gede 8 Oktober 2019. &nbsp; PKS Solid 2019 Pilih PKS #2019 Ganti Presiden"

Mardani Dipanggil Karena Ratna, Istri: Dasar Polisi Kerja Sama Rezim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kuasa-hukum-bantah-ahmad-dhani-ke-surabaya-urus-kasus-di-polda-jatim_m_.jpg" alt="Tim kuasa hukum Ahmad Dhani membantah kliennya ke Surabaya untuk urus kasus hukum di Polda Jatim." width="100%">
<figcaption>Tim kuasa hukum Ahmad Dhani membantah kliennya ke Surabaya untuk urus kasus hukum di Polda Jatim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang lanjutan kasus ujaran kebencian yang membelit politisi Gerindra, Ahmad Dhani terpaksa ditunda. Sidang yang sedianya digelar, Senin (1/10) ini terpaksa ditunda lantaran Dhani sedang berada di Surabaya untuk alasan pekerjaan yang tak dapat ditinggalkan. "Ahmad Dhani sedang ada pekerjaan di Surabaya yang tidak bisa dipindahkan," kata tim kuasa hukum Ahmad Dhani, Anggie Tanjung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (1/10). Namun, Anggie menegaskan kealpaan Dhani di sidang hari ini bukan karena memenuhi panggilan Polda Jawa Timur (Jatim). Meskipun, perihal kasus hukum di Polda Jatim, dikatakan sudah ditangani oleh tim pengacara yang lain. "Nggak, karena pekerjaan saja. Itu (Polda Jatim) beda kuasa hukumnya. Bisa ditanyakan ke pengacaranya yang itu," lanjutnya. Menurut Anggie, Dhani telah berada di kota Pahlawan itu sejak Minggu, 30 Oktober. Hal itu pun telah dikomunikasikan Dhani pada kuasa hukumnya. "Sebenarnya sudah tahu dari awal tapi mungkin agak mendadak. Kami kuasa hukum sudah buat surat untuk penundaan sidang kali ini," paparnya. Oleh karena ketidakhadiran Dhani dan saksi, sidang pun ditunda pekan depan, 8 Oktober 2018. "Dilanjut 8 oktober. A de charge (saksi yang meringankan). Ini saksi terakhir," pungkas Anggie. Diketahui, <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/01/10/2018/tak-hadir-sidang-ujaran-kebencian-ahmad-dhani-urus-kasus-di-jatim" target="_blank">Ahmad Dhani</a> memang seharusnya menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan ujaran tidak menyenangkan yang dilaporkan Koalisi Elemen Bela (KEB) NKRI, pada Jumat (28/9) lalu. Tetapi, Dhani mangkir dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan ujaran tidak menyenangkan dalam video vlog yang dibuat Ahmad Dhani bersama relawan deklarasi #2019gantipresiden tersebut.

Kuasa Hukum Bantah Ahmad Dhani ke Surabaya Urus Kasus di Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-hadir-sidang-ujaran-kebencian-ahmad-dhani-urus-kasus-di-jatim_m_.jpg" alt="Ahmad Dhani absen sidang kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (1/10). Lataran, disebut tengah berada di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani absen sidang kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (1/10). Lataran, disebut tengah berada di Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musisi yang juga politikus Partai Gerindra, Ahmad Dhani sedang berada di Surabaya sejak Minggu (30/9). Oleh karena itu, Dhani absen dalam sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (10/1). Namun, belum diketahui kepentingan Dhani berada di Surabaya. Hanya saja, diketahui Dhani memang seharusnya menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan ujaran tidak menyenangkan yang dilaporkan Koalisi Elemen Bela (KEB) NKRI, pada Jumat (28/9) lalu. Tetapi, Dhani mangkir dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan ujaran tidak menyenangkan dalam video vlog yang dibuat Ahmad Dhani bersama relawan deklarasi #2019gantipresiden tersebut. "Ada kerjaan sih katanya, nggak tahu kalau sekalian," kata Hendarsam saat dihubungi JawaPos.com, Senin (1/10). Meski tak dihadiri Dhani, sidang di PN Jakarta Selatan akan tetap dilangsungkan untuk ditunda. Nantinya, tim kuasa hukum Dhani akan hadir sebagai perwakilan sidang. "Dhani masih ada di Surabaya sih katanya. Nanti, ada tim pengacara yang ke sana (PN Jaksel). Sidangnya jadi (lanjut), ditunda tapi pemeriksaan saksinya," lanjut Hendarsam. Diketahui, Dhani dilaporkan ke Polda Jatim terkait dua kasus. Pertama, kasus dugaan ujaran kebencian (hate speech) yang dilaporkan oleh Koalisi Elemen Bela NKRI. Kedua, utang sebesar 200 juta di kediaman Wali Kota Batu Edi Rumpoko yang dilaporkan Zaeni Ilyas. Dhani dilaporkan oleh Koalisi Elemen Bela NKRI ke Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim terkait ujaran kebencian terhadap Banser di Hotel Majapahit, Kota Surabaya beberapa waktu lalu. Ahmad Dhani disebut sempat melontarkan hinaan dengan melontarkan kata "idiot" di Hotel Majapahit beberapa waktu lalu. Ujaran tersebut diduga ditujukan kepada para pendemo yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan, Surabaya.

Tak Hadir Sidang Ujaran Kebencian, Ahmad Dhani Urus Kasus di Jatim?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fadli-zon-optimistis-prabowo-sandi-menang-di-atas-80-persen-di-sumbar_m_.jpg" alt="Fadli Zon saat diwawancarai awak media usai deklarasi #2019 Ganti Presiden di hotel Imelda Padang, Sabtu (29/9)." width="100%">
<figcaption>Fadli Zon saat diwawancarai awak media usai deklarasi #2019 Ganti Presiden di hotel Imelda Padang, Sabtu (29/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lancarnya deklarasi #2019 Ganti Presiden yang dhadiri Neno Warisman di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (29/9) dianggap langkah awal yang baik untuk kemenangan Prabowo-Sandiago Uno di Ranah Minang. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon optimistis kemenangan Paslon nomor urut 2 di Pilpres 2019 mendatang di atas angka 80 persen. Hal ini juga berkaca pada hasil Pemilu 2014. Dimana, Prabowo mengungguli Jokowi dengan perolehan suara mencapai 76,92 persen. "Masyarakat sudah tahu mana yang baik dan mana pencitraan. Apalagi warga Sumbar sangat rasional dalam memilih pemimpin. Target kita untuk suara di Sumbar di atas 80 persen," kata Fadli Zon kepada awak media usai deklarasi #2019 Ganti Presiden di hotel Imelda Padang, Sabtu (29/9). Fadli Zon juga menyinggung soal dukungan terang-terangan sejumlah kepala daerah dan Wali Nagari (desa) di Sumbar kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurutnya, dukungan itu tidak akan mempengaruhi suara Prabowo-Sandi menuju 2019. "Kita sudah berikan waktu 4 tahun bagi pemerintah untuk menjalankan janjinya. Tapi sampai saat ini, banyak janji itu yang belum terlaksana dan masyarakat sudah mengetahuinya," ujarnya. Secara nasional, Fadli menargetkan kemenangan Prabowo-Sandi di atas angka 60 persen. Pihaknya mengaku akan terus berjuang bersama relawan dan tim partai koalisi. "Mudah-mudahan dalam waktu 6 bulan ke depan target perolehan suara Prabowo-Sandi&nbsp; bisa melampaui 60 persen," katanya.

Fadli Zon Optimistis Prabowo-Sandi Menang di Atas 80 Persen di Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/duo-pencetus-2019gantipresiden-jadi-pentolan-timses-prabowo-sandi_m_.jpg" alt="Ketua DPP PKS sekaligus pencetus gerakan #2019GantiPresiden didaulat menjadi wakil ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PKS sekaligus pencetus gerakan #2019GantiPresiden didaulat menjadi wakil ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dipastikan telah menyelesaikan struktur tim pemenangannya untuk Pilpres 2019. Sejumlah nama-nama populer akan mengisi daftar tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno menjelaskan, untuk posisi wakil ketua tim pemenangan akan diisi oleh duo pencetus gerakan #2019GantiPresiden, yaitu Neno Warisman dan Mardani Ali Sera. Selain itu para Sekjen partai koalisi pun akan menempati jabatan serupa. "Wakil ketua ada beberapa, di antaranya para Sekjen. Ada juga Mbak Neno, Mardani Ali Sera wakil ketua, ibu Rachmawati Soekarnoputri wakil ketua juga," ujar Eddy di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/9). Kubu yang menamakan Koalisi Adil Makmur itu pun direncanakan akan mendaftarkan bagan tim kampanyenya esok hari. Namun ia tidak menjelaskan pasti waktu detail menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Besok akan kita daftarkan (ke KPU)," jelas Eddy. Sementara itu terkait lamanya penyusunan tim kampanye kubu Prabowo-Sandi, anak buah Zulkifli Hasan (Zulhas) itu berdalih bahwa koalisi ingin betul-betul memastikan aspirasi setiap kelompok masyarakat tertampung dengan baik. Sehingga tidak ada yang merasa diabaikan. "Memang butuh waktu panjang karena kita ingin memastikan ini semua yang ada di sana (struktur tim) namanya sudah terkomunikasikan, mereka tahu peran dan fungsinya di tim pemenangan," pungkasnya.

Duo Pencetus #2019GantiPresiden Jadi Pentolan Timses Prabowo-Sandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratna-sarumpaet-dinilai-akan-pecah-belah-bumi-kepri_m_.jpg" alt="Massa dari ormas Melayu Raya saat berada di pintu keluar Bandara Hang Nadim." width="100%">
<figcaption>Massa dari ormas Melayu Raya saat berada di pintu keluar Bandara Hang Nadim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Massa yang menolak kedatangan Ratna Sarumpaet terus bertahan. Mereka memastikan, tidak ada aksi Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) di Batam. Nyanyian penolakan terus disuarakan, mulai dari ormas, mahasiswa, bahkan ibu-ibu yang ikut berdemo di pintu keluar Bandara Hang Nadim Batam, Minggu (16/9). Panglima Pasukan Adat Ormas Gagak Hitam, di bawah naungan Lembaga Adat Melayu (LAM), Udin Pelor menyampaikan bahwa, kedatangan Ratna Sarumpaet bersama misi #2019GantiPresiden akan memecah belah masyarakat Melayu. Ia mengungkapkan, gerakan politik itu, bisa memicu konflik di Kepri yang saat ini sudah damai. "Aksinya dengan gerakan #2019Ganti Presiden adalah bentuk provokasi untuk memecah belah masyarakat di bumi Melayu. Kita tidak ingin itu terjadi," kata Udin di depan pintu keluar Bandara Internasional Hanh Nadim Batam, Minggu (16/9). Udin melanjutkan, ormas lain seperti Melayu Raya, Forum Kepemimpinan Mahasiswa Kepri (FKMK) dan ormas lain tidak mempermasalahkan jika kedatangan Ratna Sarumpaet dalam kapasitasnya mendukung salah satu padangan calon presiden. Namun, dukungan tersebut tidak boleh beriringan dengan aksi menjelekan pasangan calon lain. Daus, salah satu massa dari ormas Melayu Raya mengatakan, mereka akan terus bertahan sampai nantinya Ratna Sarumpaet meninggalkan Batam. Ratna Sarumpaet yang saat ini telah berada di Bandara Hang Nadim, diminta untuk segera meninggalkan Batam. "Kami ingin daerah kami aman, jangan memprovokasi masyarakat," kata Daus. Sementara itu, pihak kepolisian juga nampak bersiaga berdiri mengawal massa yang terus bertahan. Wakasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Kartijo nampak terus berada di tengah massa memastikan kelancaran lalu lintas yang sempat tersendat. Demikian juga dengan Kabag OPS, Arwin A Wientama yang juga hadir mengankan massa.

Ratna Sarumpaet Dinilai akan Pecah Belah Bumi Kepri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

##2019gantipresiden

Berita Terkini