<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/WhatsApp-Image-2024-10-22-at-200413-1071000530.jpg" alt="Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemberantasan korupsi harus dimulai dari kasus besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sehingga, bukan sekadar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kasus kecil. &rdquo;Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat,&rdquo; ujar Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho seperti dilansir dari Antara. Untuk itu, kata dia, pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin para debitur. Jika tidak, maka akan ada konspirasi yang terjadi di dalamnya. Dia menuturkan salah satu janji besar Presiden Prabowo Subianto yakni memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Dengan demikian, isu korupsi menjadi perhatian utama, terutama dalam kasus BLBI dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715 triliun. Holding ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di Singapura. Namun, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, potensi risiko yang bisa muncul, terutama jika melihat pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi 1998. Meskipun pembentukan Danantara membawa harapan baru bagi pengelolaan aset negara, pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama. &rdquo;Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario serupa terjadi,&rdquo; ujar Hardjuno, Kamis (20/2). Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp 144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis. Sayangnya, dana tersebut banyak yang tidak kembali ke negara akibat penyalahgunaan bankir dan konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik. Hardjuno menilai bahwa skenario serupa dapat terjadi pada Danantara jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan bahwa model Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan dan independen dapat mendorong ekonomi nasional. Namun, dia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan dalam tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. &rdquo;Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut,&rdquo; tambah Hardjuno. Untuk memastikan Danantara tidak mengalami nasib seperti BLBI atau 1MDB, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah penting. Seperti audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan yang terbuka untuk publik, serta pemilihan manajemen yang bebas dari kepentingan politik. &rdquo;Jika semua langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi,&rdquo; tandas Hardjuno.

Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715 triliun

Pengamat Ingatkan Danantara atas Skandal BLBI dan dan 1MDB Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/burhanudin-muhtadi-3853817414.jpg" alt="Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi. (YouTube SMBC Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi. (YouTube SMBC Indonesia)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi merespons soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang bakal diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, sebenarnya Danantara punya motif yang sangat positif karena memotong intervensi nonkorporasi terutama politik dalam beberapa hal. Menurutnya, jika Danantara diluncurkan maka banyak hal yang tidak harus didiskusikan via Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang membuat BUMN kita sering kali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR dan itu ada ongkos politiknya kan," kata Burhanudin dalam&nbsp; SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015662685/airlangga-ungkap-pegadaian-dan-bsi-bakal-ditunjuk-jadi-bank-emas-indonesia">Airlangga Ungkap Pegadaian dan BSI Bakal Ditunjuk Jadi Bank Emas Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015662684/istana-pastikan-presiden-prabowo-laporkan-mobil-togg-t10x-ke-kpk-pemberian-erdogan">Istana Pastikan Presiden Prabowo Laporkan Mobil Togg T10X ke KPK Pemberian Erdogan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada ongkos ada trade off-nya, seperti pengangkatan komisaris, direksi, itu perlu approval dari DPR. Danantara mencoba memotong itu," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati begitu, ia mewanti-wanti kepada pemerintah agar tak "kepleset" seperti 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang berkasus dan menyeret Perdana Menteri Najib Razak. Itu sebabnya, sudah benar jika memang Indonesia ingin meniru Temasek di Singapura.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau misalnya kita mengacu pada pengalaman Temasek, itu bagus sekali kalau menjadi role modelnya, tapi jangan lupa kalau kita "kepleset" kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita, dan pertaruhannya sangat mahal," ungkap Burhanudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia membeberkan, kasus di Malaysia tersebut terjadi lantaran PM Najib yang mendirikan 1MDB, justru melakukan penyelewengan terhadap puluhan triliun dana negara untuk digunakan sebagai modal pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Itu sebabnya, Burhanudin pun meminta pemerintah untuk mengelola Danantara secara profesional. Meskipun, idenya berawal dari Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus profesional mungkin. Meskipun memang agak problematik di kasus Temasek itu clear mereka dipacu untuk cari untung, sementara kasusnya di Indonesia khususnya BUMN, kan tidak semuanya disuruh cari untung," jelas Burhanudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan ada PSO (Public Service Obligation atau Kewajiban Pelayanan Publik) dan itu lagi-lagi tarik menarik, apakah untuk cari untung ataukah PSO itu punya implikasi atau cost yang tidak murah juga," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi merespons soal  BPI Danantara yang bakal diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Wanti-Wanti Danantara Jangan Sampai 'Kepleset' Seperti 1MDB di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah baru saja membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diharapkan akan membawa angin segara bagi iklim investasi dalam negeri. Namun, di sisi lain, ada pihak-pihak yang khawatir lembaga tersebut berpotensi menjadi ladang korupsi seperti yang terjadi pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB).  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang juga merupakan dewan pengawas ex-officio LPI menjamin lembaga yang mengelola SWF di Indonesia ini tidak akan bernasib seperti 1MDB. Ia menyebut, dirinya bersama Menteri BUMN Erick Thohir sangat selektif memilih dewan pengawas dan direksi di LPI.  Sri Mulyani memastikan, semua yang direkrut merupakan orang yang akan secara profesional menjaga SWF agar tidak mengalami tata kelola yang berisiko. "Titik terberatnya mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka untuk menjaga SWF ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan risiko," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/2).  Ani, sapaan Sri Mulyani memaparkan, pihaknya akan rutin melakukan evaluasi pada setiap langkah pengambilan keputusan, sehingga LPI tetap menjadi institusi dengan tata kelola yang baik. Sehingga dapat tercipta keseimbangan dalam pembuatan proses pengambilan keputusan baik dewan pengawas dan dewan direksi dengan upaya maksimal dan tujuan baik.  "Akan menjaga SWF menjadi institusi yang baik dan memiliki tata kelola yang kuat," ucapnya.  Sebelumnya, lembaga investasi dengan model serupa LPI di Malaysia yakni 1MDB menimbulkan kehebohan. Pasalnya lembaga tersebut ternyata dijadikan wadah korupsi.  Ternyata, korupsi itu dilakukan oleh mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak saat masih menjabat. Bahkan kasusnya itu menjadi kasus korupsi terbesar di negeri Jiran.  https://youtu.be/gXCWrAfwLu4

Sri Mulyani Bakal Awasi LPI Agar Tak jadi Ladang Korupsi Seperti 1MDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nazib-Rajak-The-Straits-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Najib Razak adalah dalang utama penjarahan anggaran 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Jutaan dolar uang negara mengalir ke rekening pribadi mantan perdana menteri (PM) Malaysia itu. Paparan jaksa tersebut menjadi pembuka sidang korupsi terbesar di negeri jiran itu Rabu (28/8). Sidang itu tertunda beberapa kali karena persidangan pertama yang melibatkan korupsi Najib di SRC belum selesai.  Kepala Jaksa Penuntut Gopal Sri Ram menjelaskan, Najib telah menggunakan jabatannya untuk memengaruhi dewan 1MDB guna melakukan transaksi tak normal yang tidak semestinya. Saat kejahatan terjadi, Najib adalah ketua Dewan Penasihat 1MDB, PM, dan menteri keuangan. Suami Rosma Mansor itu bekerja sama dengan Low Taek Jho alias Jho Low untuk merancang kebohongan.  "Tujuannya adalah memperkaya diri sendiri," papar Gopal seperti dikutip Agence France-Presse.  Sidang berlangsung di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Najib hadir dalam sesi dengar pendapat tersebut. Memakai setelan biru, mantan petinggi UMNO itu tampak percaya diri meski kemarin dijerat dengan 25 dakwaan. Politikus 66 tahun itu kukuh merasa tak bersalah.  Gopal mengungkapkan, pada Agustus 2013 ada aliran dana lebih dari MYR 2 miliar ke rekening pribadi Najib. Uang itu tak mengendap lama karena ditransfer ke luar lagi. Ketika berita tentang korupsi 1MDB mencuat, dia membuat dokumen palsu yang mengklaim bahwa uang tersebut merupakan donasi dari pangeran Arab.  "Terdakwa mengambil langkah aktif untuk menghindari keadilan," tegas Gopal.  Muhammad Shafee Abdullah, pengacara Najib, berusaha meletakkan semua kesalahan ke Jho Low. Dia memaparkan bahwa kliennya diperdaya. Jho Low telah menipu banyak orang. Hingga saat ini, dia masih menjadi buron.  Ada empat saksi yang dihadirkan dalam persidangan kemarin. Tiga di antaranya pejabat pemerintah dan satu lagi CEO perusahaan layanan digital Orb Solutions Sdn Bhd Noorhaina Hirawani Mohd Noor. Najib membayar Noorhaina MYR 24 ribu (Rp 81,2 juta) per bulan untuk mengurus komunikasi digitalnya di kantor PM.  Orb Solutions Sdn Bhd yang didirikan pada 2010 tidak punya klien selain Najib. Kepada jaksa, Noorhaina mengaku bahwa perusahaannya mendapat cek MYR 2 juta dari Najib. Uang itu digunakan untuk operasi sehari-hari, gaji, biaya sewa, dan berbagai keperluan lainnya. Dia mengaku tak memiliki detail tentang pengeluaran tersebut.  Noorhaina diperbantukan mulai Agustus 2013-Oktober 2014. Noorhaina mengaku bahwa kantor PM membutuhkan layanannya karena berkurangnya suara koalisi Barisan Nasional pada Pemilu 2008. Dia mengatur akun media sosial, website, dan berbagai aktivitas online Najib. Sebelum Orb Solutions Sdn Bhd berdiri, kata Noorhaina, Najib sudah memiliki website, akun YouTube, dan Flickr.  JERAT HUKUM UNTUK SANG MANTAN - Najib dijerat dengan 42 dakwaan korupsi dan pencucian uang terkait 1MDB serta beberapa perusahaan milik negara lainnya.  - Ada lima persidangan yang harus dijalani Najib. Ini adalah yang kedua dan terbesar.  - Dalam persidangan ini, Najib didakwa melakukan 4 kejahatan penggunaan jabatan untuk mendapat gratifikasi dan 21 dakwaan pencucian uang dengan total nilai mencapai USD 550 juta atau setara dengan Rp 7,84 triliun.  - Tindak kriminal Najib dilakukan antara 2011-2014 di AmIslamic Bank Bhd No 55, Jalan Raja Chulan, Bukit Ceylon, Malaysia.  - Jika bersalah, dia terancam hukuman masing-masing 20 tahun penjara untuk penyalahgunaan kekuasaan dan 5 tahun penjara untuk dakwaan pencucian uang serta denda hingga lima kali jumlah gratifikasi atau MYR 10 ribu (Rp 33,8 juta). Denda diambil nominal yang terbesar.  Sumber: Malay Mail, The Star

Najib Razak Yakin Tak Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Najib-Razak-ditangkap-KPK-AFP-Mohd-Rasfan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Miliaran dolar hilang dari kas negara. Ratusan juta barang mewah disita dari rumah mantan perdana menteri. Penyelidikan korupsi dan pencucian uang mencakup enam negara akibat kasus .  Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diadili kemarin (3/4) atas dugaan perannya dalam penjarahan multi-miliar dolar dana investasi negara atau yang dikenal sebagai skandal 1MDB. Dilansir dari ABC News pada Rabu (3/4), Departemen Kehakiman AS menuduh hampir USD 6,3 miliar uang disalahgunakan dari program 1MDB.  Pihak berwenang menuduh Najib dengan berbagai tuduhan pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran kepercayaan. Secara total, ia menghadapi 42 dakwaan. Jika terbukti bersalah dalam semua hal, ia dapat dihukum lebih dari 100 tahun penjara.  Pada hari-hari sebelum penangkapan Najib pihak berwenang menyita uang tunai, perhiasan, tas tangan desainer ternama, dan jam tangan senilai lebih dari USD 370 juta dari rumahnya. Penyitaan harta Najib itu membutuhkan 22 petugas, tiga hari, dan enam mesin hitung.  Najib juga secara konsisten membantah melakukan kesalahan. Ia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan menggambarkan dirinya sebagai korban pemerintahan baru yang penuh dendam.  Dia mengklaim, uang dalam rekeningnya disumbangkan oleh Arab Saudi dan dia telah mengembalikan sebagian besar uang itu.  Menjelang persidangan, ia berusaha memperbaiki citranya. Membentuk kembali citra dirinya sebagai kelas pekerja, mencari suara terutama dari mereka yang mayoritas etnis Melayu dengan mengunjungi pasar lokal, makan di warung jajanan pinggir jalan dan berpose untuk selfie dengan penduduk setempat.

Najib Razak Bisa Dikenai 100 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/malaysia-tuntut-bank-goldman-terkait-korupsi-1mdb_m_.jpg" alt="Malaysia mengajukan tuntutan pidana terhadap Bank Goldman Sachs dan dua mantan karyawannya sehubungan dengan penyelidikan korupsi dan pencucian uang dana 1Malaysia Development Bhd (1MDB)" width="100%">
<figcaption>Malaysia mengajukan tuntutan pidana terhadap Bank Goldman Sachs dan dua mantan karyawannya sehubungan dengan penyelidikan korupsi dan pencucian uang dana 1Malaysia Development Bhd (1MDB)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Malaysia mengajukan tuntutan pidana terhadap Bank Goldman Sachs dan dua mantan karyawannya sehubungan dengan penyelidikan korupsi dan pencucian uang dana 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Bank AS tersebut di bawah pengawasan karena perannya dalam membantu mengumpulkan dana untuk 1MDB. Kasus ini sedang diselidiki di setidaknya enam negara. Namun, Goldman Sachs menyebut tuduhan itu salah arah dan mengatakan akan membela mati-matian. "Perusahaan terus bekerja sama dengan semua otoritas yang menyelidiki masalah ini," kata pernyataan bank tersebut dilansir dari BBC pada Senin (17/12). Malaysia mengajukan dakwaan terhadap Goldman Sachs dan mantan bankirnya Tim Leissner dan Roger Ng. Leissner menjabat sebagai ketua Goldman Asia Tenggara, dan meninggalkan bank pada 2016. Ng adalah managing director di Goldman sampai kepergiannya pada Mei 2014. Malaysia juga mengajukan tuntutan terhadap mantan karyawan 1MDB, Jasmine Loo dan pemodal Jho Low. "Tuduhan ini timbul dari hasil tiga obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaan 1MDB, yang diatur dan ditanggung oleh Goldman Sachs," kata Jakda Agung Malaysia Tommy Thomas.

Malaysia Tuntut Bank Goldman Terkait Korupsi 1MDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/skandal-1mdb-akan-masuk-dalam-pelajaran-sejarah-malaysia_m_.jpg" alt="kandal 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB akan dimasukkan dalam silabus sejarah Malaysia. Ini menurut Menteri Pendidikan Maszlee Malik" width="100%">
<figcaption>kandal 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB akan dimasukkan dalam silabus sejarah Malaysia. Ini menurut Menteri Pendidikan Maszlee Malik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skandal 1 Malaysia Development Berhad&nbsp; atau 1MDB akan dimasukkan dalam silabus sejarah&nbsp;Malaysia. Ini menurut Keterangan Menteri Pendidikan Maszlee Malik. Dilansir dari The Straits Times pada Senin (3/11), langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi generasi mendatang supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama dengan pemimpin mereka saat ini. Perlu ada pelajaran yang diambil. "Saya akan memastikan&nbsp;skandal 1MDB dan sejumlah pemimpin merampok negara. Hal ini perlu dimasukkan ke dalam&nbsp;buku-buku sejarah sehingga generasi mendatang tidak akan membuat kesalahan yang sama," kata Maszlee menjawab pertanyaan anggota Parlemen Malaysia, Ahmad. Ahmad juga bertanya apakah sejarah lokal diajarkan di sekolah swasta seperti 60 sekolah independen Tionghoa. Ahmad juga ingin tahu berapa tahun suatu kejadian harus berlalu sebelum suatu peristiwa dianggap sebagai bagian dari sejarah. Sebelumnya, Maszlee memberitahu anggota parlemen bahwa Kementerian Pendidikan sedang menyiapkan komite untuk meninjau dan memperbaiki buku-buku teks sejarah dan metode pengajaran pelajaran. Dia mengatakan, siswa menengah saat ini sedang diajarkan kurikulum sejarah yang diperkenalkan pada tahun 2017.&nbsp; &nbsp;

Skandal 1MDB akan Masuk dalam Pelajaran Sejarah Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/najib-razak-kembali-diperiksa-kpk-malaysia-karena-proyek-energi_m_.jpg" alt="Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali dipanggil oleh KPK Malaysia pada Senin, (19/11)" width="100%">
<figcaption>Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali dipanggil oleh KPK Malaysia pada Senin, (19/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali dipanggil oleh KPK Malaysia&nbsp;pada Senin, (19/11). Pemanggilan ini dilakukan untuk membantu penyelidikan proyek panel surya untuk energi matahari&nbsp; di sekolah-sekolah di Sarawak. Najib tiba di markas Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) atau KPK Malaysia pada 09.23 pagi. Dia tiba dengan mobil, yang diikuti beberapa polisi. Pekan lalu, istrinya, Rosmah Mansor, didakwa dengan dua tuduhan korupsi yang melibatkan USD 360.000 atau Rp 5 Miliar. Uang ini digunakan untuk proyek untuk memasok energi matahari ke 369 sekolah pedesaan di Sarawak dua tahun lalu. Mantan ajudannya, Rizal Mansor, juga dituntut atas empat tuduhan dan menerima suap untuk Rosmah dan dirinya sendiri, sebesar RM 5,5 juta sehubungan dengan proyek yang sama. Kunjungan terakhir Najib ke&nbsp;KPK Malaysia dilakukan pada 8 November untuk membantu penyelidikan beberapa kasus termasuk proyek panel surya. Najib sudah menghadapi 38 dakwaan untuk pencucian uang dan korupsi. Pihak berwenang Amerika Serikat menuduh sekitar USD 4,5 miliar disedot dari dana negara Malaysia, yaitu 1Malaysia Development Berhad (MDB), yang didirikan Najib pada 2009. Dia dan istrinya membantah semua kesalahan yang dituduhkan.

Najib Razak Kembali Diperiksa KPK Malaysia karena Proyek Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/najib-razak-hadapi-21-tuduhan-pencucian-uang_m_.jpg" alt="Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dihadapkan pada 21 tuduhan pencucian uang atas uang yang mengalir ke rekeningnya sebanyak USD 681 juta" width="100%">
<figcaption>Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dihadapkan pada 21 tuduhan pencucian uang atas uang yang mengalir ke rekeningnya sebanyak USD 681 juta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dihadapkan pada 21 tuduhan pencucian uang atas dugaan uang ke rekeningnya sebanyak USD 681 juta. Polisi mengatakan, uang tersebut diduga berasal dari dana skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). "Tuduhan pencucian uang tersebut termasuk sembilan tuduhan menerima hasil dana secara ilegal, lima dakwaan menggunakan dana secara ilegal dan tujuh dakwaan mentransfer hasil dana kepada entitas lain," kata Wakil Inspektur Jenderal Polisi Noor Rashid Ibrahim dalam sebuah pernyataan. Najib mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan menyangkal melakukan kesalahan. Ia akan dituntut di pengadilan pada Kamis (20/9) malam atas transfer dana ke rekening bank pribadinya. Kasus ini terkait dengan hilangnya miliaran dolar dari dana negara 1MDB. Najib mendirikan 1MDB pada 2009, ia telah menghadapi pengawasan ketat karena secara tak terduga kalah pada pemilihan umum pada bulan Mei untuk Mahathir Mohamad, yang membuka kembali penyelidikan atas tuduhan bahwa miliaran dolar dicuri dari dana tersebut. Najib akan menghadapi denda tambahan untuk pelanggaran yang melibatkan penggunaan kantor atau posisi seseorang untuk kepuasan, ini dikatakan oleh para pejabat sebelumnya. Seperti dilansir Reuters, selain dana 1MDB, Najib dituduh melakukan pencucian uang, pelanggaran kriminal kepercayaan dan penyalahgunaan kekuasaan pada Juli dan Agustus berkaitan dengan dana sekitar USD 10,14 juta yang diduga mengalir dari SRC International, mantan unit 1MDB, ke rekening bank pribadinya. 1MDB sedang diselidiki oleh setidaknya enam negara, termasuk Singapura, Swiss, dan Amerika Serikat, atas dugaan pencucian uang dan korupsi. SRC telah menjadi fokus awal penyelidik Malaysia karena semua transaksi mencurigakan yang melibatkannya melalui entitas Malaysia. Menurut seorang pejabat, Najib nanti&nbsp;harus membayar denda tambahan atas pelanggaran yang melibatkan penggunaan kantor atau posisi seseorang untuk kepuasan pribadi. Tuduhan yang dilayangkan pada Kamis (20/9), akan menjadi langkah kedua yang ditujukan kepada mantan perdana menteri tersebut karena dugaan kejahatan yang terkait dengan 1MDB.

Najib Razak Hadapi 21 Tuduhan Pencucian Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengacara-najib-razak-ditangkap-kpk-malaysia_m_.jpg" alt="Pengacara Mantan Perdana Menteri Najib Razak, Muhammad Shafee Abdullah tersandung kasus pencucian uang. Oleh karena itu, pada Kamis (12/09), Tim KPK Malaysia berharap pengacara tersebut dijerat dengan 4 pasal pencucian uang" width="100%">
<figcaption>Pengacara Mantan Perdana Menteri Najib Razak, Muhammad Shafee Abdullah tersandung kasus pencucian uang. Oleh karena itu, pada Kamis (12/09), Tim KPK Malaysia berharap pengacara tersebut dijerat dengan 4 pasal pencucian uang</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pengacara mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Muhammad Shafee Abdullah, tersandung kasus pencucian uang. Oleh karena itu, pada Kamis (12/9), Tim&nbsp;KPK Malaysia berharap pengacara tersebut dijerat dengan 4 pasal pencucian uang. Kasus pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan yang dituduhkan kepada Najib Razak rupanya juga turut menyeret nama pengacara Najib Razak yang merupakan ketua tim perlindungan Najib. Dilansir dari Reuters, KPK Malaysia mengungkapkan, Shafee ditangkap lebih awal pada Kamis (12/9) pagi. Dilaporkan bahwa Shafee akan dijerat dengan beberapa pasal, yaitu bagian antikorupsi, antiterorisme, dan kegiatan melanggar hukum. Pada Kamis pagi ini, Shafee telah dibawa ke Kompleks Pengadilan Jalan Duta. Namun, hingga saat ini belum ada informasi lanjutan mengenai Shafee. Dilaporkan bahwa Shafee turut menerima uang untuk memimpin kasus Anwar Ibrahim. Namun, ia membantah tuduhan tersebut dengan dalih uang itu ia berikan ke layanan hukum yang diberikan Barisan Nasional. Hingga saat ini kasus yang menjerat Najib Razak dalam korupsi proyek 1MDB terus bergulir. Akan tetapi memang membutuhkan waktu yang cukup panjang mengingat tidak semudah itu mengambil aset-aset yang dikorupsi Najib.

Pengacara Najib Razak Ditangkap KPK Malaysia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#1mdb

Berita Terkini