<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/MJbdUGakIIPCYkZqctzbnQnxBbbcYnfsIc54i6DG-1-2789518836.jpg" alt="Sejumlah aktivis 1998 lintas organisasi menyikapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis 1998 lintas organisasi menyikapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Sejumlah aktivis 1998 lintas organisasi, menyesalkan pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang mengaburkan fakta peristiwa rudapaksa massal yang diduga terjadi pada Mei 1998.</p> <p>Para aktivis yang tergabung dalam Pena 98, Barikade 98, Gerak 98, dan KA KBUI 98 meminta Fadli Zon untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.</p> <p>Aktivis 98, Mustar Bonaventura, menyatakan bahwa pernyataan Fadli Zon sangat ahistoris. Serta, melukai para korban rudapaksa massal yang turut menimpa etnis Tionghoa tersebut.</p> <p>"Kami mengecam ya, ini tidak main-main, lewat pernyataan hari ini, ini tidak berhenti hanya di sini ini akan menular kepada seluruh teman-teman daerah, seluruh teman-teman aktivis tahun 1998 yang terlibat pada tahun 1998 saat ini sudah marah dan sangat kecewa,&rdquo; kata Mustar Bonaventura dalam konferensi pers di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6).</p> <p>Mustar menegaskan, peristiwa rudapaksa massal pada Mei 1998 bukan rumor semata. Ia menyebut, peristiwa itu benar-benar terjadi sebagaimana diungkap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).</p> <p>"Harusnya kalau kemudian negara tidak mampu menangkap atau kemudian menjelaskan siapa pelaku, siapa orangnya yang melakukan pemerkosaan pada peristiwa tahun 1998 ya janganlah kemudian membuat rasa luka yang menurut kami, adalah menyakitkan," ucapnya.</p> <p>Ia menekankan, negara yang tidak mampu memberikan rasa keadilan, justru malah kembali melukai hati para korban. "Ini sama halnya negara tidak mampu memberikan rasa keadilan malah justru membuat rasa luka itu jauh lebih pedih,&rdquo; sesalnya.</p> <p>Ia menjelaskan, terdapat tiga indikator bahwa tragedi rudapaksa massal 1998 itu benar-benar terjadi. Pertama, pidato Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang mengutuk keras peristiwa rudapaksa massal 1998.</p> <p>&ldquo;Kedua, seingat kita pada tahun 1998 itu lahir ada satu Komnas Perempuan. Inisiasi lahirnya Komnas Perempuan itu dasarnya adanya pemerkosaan massal ini, kekerasan seksual pada perempuan pada saat itu, maka lahirlah ide dan gagasan melahirkan Komnas Perempuan,&rdquo; paparnya.</p> <p>Ketiga, adanya hasil investigasi TGPF terkait peristiwa pemerkosaan massal 1998. Karena itu, Fadli Zon harus bertanggungjawab atas ucapannya karena membuat luka yang semakin dalam bagi para korban peristiwa yang tidak manusiawi itu.</p> <p>&ldquo;Ini jelas semua sejarah detail,&rdquo; cetusnya.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Senada, Aktivis 98 Jimmy Fajar alias Jimbong mengultimatum Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>&ldquo;Apabila Fadli Zon tidak meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan geruduk, kami akan kepung Kementerian Kebudayaan sebagai tanda bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap perjanjiannya dia,&rdquo; tegas Jimbong.</p> <p>Lebih lanjut, para aktivis 1998 memberikan waktu selama 30 hari ke depan kepada Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka.</p> <p>&ldquo;Bukan klarifikasi. Karena selama ini kan dia (Fadli Zon) hanya mengklarifikasi. Dia selalu membangun narasi-narasi kebohongan terus. Kita bukan minta klarifikasi, tapi kita minta permintaan maaf,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sementara, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon memberikan penjalan terkait pernyataan soal rudapaksa massal pada Mei 1998.</p> <p>Menurut dia, peristiwa huru-hara yang terjadi pada 13-14 Mei 1998 menimbulkan silang pendapat, termasuk ada atau tidaknya rudapaksa massal pada saat itu.</p> <p>Bahkan, liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tidak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal dugaan rudapaksa massal pada Mei 1998.</p> <p>"Laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri," ujar Fadli Zon dalam akun media sosial X, Senin (17/6).</p> <p>Mantan aktivis 98 itu menyatakan, dirinya hanya tidak ingin istilah rudapaksa massal itu berdampak serius terhadap karakter bangsa. Sebab, setiap peristiwa yang terjadi harus berdasarkan fakta-fakta yang kuat.</p> <p>"Pernyataan saya dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah &ldquo;perkosaan massal,&rdquo; yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat," pungkasnya.</p>

Aktivis 98 menyesalkan pernyataan Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal 1998, meminta maaf terbuka untuk para korban.

Aktivis 98 Kecam Pernyataan Fadli Zon soal Rudapaksa Massal 1998, Tuntut Sampaikan Permintaan Maaf Secara Terbuka

<div id="m#msg-f:1813497180621099668" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/828DE4D9-C977-4D91-8E1B-137AD365475C-347815994.jpeg" alt="Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (Instagram Yusril Ihza Mahendra)" width="100%">
<figcaption>Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (Instagram Yusril Ihza Mahendra)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Yusril Ihza Mahendra telah resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Yusril akan menahkodai beberapa kementerian teknis, seperti Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015220319/4-zodiak-paling-hoki-besok-22-oktober-2024-kerja-keras-bawa-rezeki-tak-terduga">4 Zodiak Paling Hoki Besok 22 Oktober 2024, Kerja Keras Bawa Rezeki Tak Terduga</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bersamaan dengan itu, Yusril menegaskan, kasus 1998 bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, beberapa tahun belakangan ini tidak pernah terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk kasus 1998.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak (kasus 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat)," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril mengaku, dulu saat mendukung Menteri Hakim dan HAM, dirinya mengikuti sidang di PBB soal kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, tetapi tidak terkait kasus dugaan pelanggaran HAM Berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi menteri hakim dan HAM, saya tiga tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," ucap Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Yusril menegaskan tidak semua kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genoside, ethnic cleansing tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan kita (tahun) 1960-an," pungkas Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Yusril menegaskan, kasus 1998 bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, beberapa tahun belakangan ini tidak pernah

Resmi jadi Menko Hukum dan HAM, Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/prabowo-di-GBLA-1680644499.jpg" alt="Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendatangi salah satu anak saat kampanye akbar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis (8/2/2024)" width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendatangi salah satu anak saat kampanye akbar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis (8/2/2024)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menilai tindakan pemasangan kliping di halte bus berisi pemberitaan Prabowo menculik aktivis 1998 sebagai kampanye hitam atau black campaign. TKN menekankan Prabowo tidak pernah terbuki melakukan pelanggaran hukum tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu namanya kampanye hitam. Kalau memang pak Prabowo dinyatakan itu, kenapa tidak dihukum? Buktinya pengadilan tidak pernah memproses," kata Nusron kepada wartawan, Jumat (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, PDIP juga pernah mengusung Prabowo sebagai cawapres. Dan PKS yang kini berada di paslon 01 juga mendukung Prabowo sebagai capres pada 2014 dan 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014140949/pernyataan-jokowi-berubah-ubah-ganjar-rakyat-akan-sulit-mempercayai">Pernyataan Jokowi Berubah-ubah, Ganjar: Rakyat Akan Sulit Mempercayai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Teman-teman PDIP waktu 2009 menjadikan Prabowo Wapres betulkan, kemudian teman-teman PKS, teman-teman yang lain menjadikan calon presiden 2014 dan 2019 jadi menurutnya isu lama di daur ulang, kaset rusak yang diputar lagi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biarkan rakyat yang menilai, itu tandanya orang panik, sehingga mencari-cari, mengada-ada sesuatu yang tidak ada;" pungkas Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto kembali mendapat serangan. Kali ini beredar cetakan koran lama tentang kasus dugaan pelanggaran HAM pada era reformasi yang diduga melibatkan Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, beberapa lembar artikel koran pada periode 1998 ditempel oleh pihak yang belum diketahui di halte bus wilayah Jakarta, seperti di Halte Cipta. Artikel yang dipampang berisi berita-berita tentang Prabowo yang diduga menculik 9 aktivis pada 1998, hingga Prabowo diberhentikan dari TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artikel ini merupakan karya media cetak nasional. Karya jurnalistik tempo dulu ini dicetak ulang dengan ukuran besar dan ditempel di dinding halte.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komandan TKN Golf Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menilai tindakan seperti ini bertujuan untuk mendeskreditkan Prabowo. Cara-cara semacam ini sudah berulang kali dipakai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa itu cara lama yang dipakai untuk menjatuhkan apa yang menjadi harapan masyarakat secara nyata," kata Budi di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Kamis (8/2).</div>

TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menilai tindakan pemasangan kliping berisi pemberitaan Prabowo soal 1998 sebagai kampanye hitam.

Beredar Kliping Kasus Prabowo pada 1998, TKN: Tandanya Orang Panik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/Prabowo-Dery-Ridwansah-3JPG-1870283709.jpg" alt="Ketua Umum Parta Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan jajaran petinggi Gerindra lainnya menyampaikan keterangan kepada wartawan usai perayaan HUT ke-16 partai mereka di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (6/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Parta Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan jajaran petinggi Gerindra lainnya menyampaikan keterangan kepada wartawan usai perayaan HUT ke-16 partai mereka di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (6/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto kembali mendapat serangan. Kali ini beredar cetakan koran lama tentang kasus dugaan pelanggaran HAM pada era reformasi yang diduga melibatkan Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa lembar artikel koran pada periode 1998 ditempel oleh pihak yang belum diketahui di halte bus wilayah Jakarta, seperti di Halte Cipta. Artikel yang dipampang berisi berita-berita tentang Prabowo yang diduga menculik 9 aktivis pada 1998, hingga Prabowo diberhentikan dari TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artikel ini merupakan karya media cetak nasional. Karya jurnalistik tempo dulu ini dicetak ulang dengan ukuran besar dan ditempel di dinding halte.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014138377/119-rumah-warga-di-jember-kebanjiran">119 Rumah Warga di Jember Kebanjiran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Komandan TKN Golf Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menilai tindakan seperti ini bertujuan untuk mendeskreditkan Prabowo. Cara-cara semacam ini sudah berulang kali dipakai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa itu cara lama yang dipakai untuk menjatuhkan apa yang menjadi harapan masyarakat secara nyata," kata Budi di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Kamis (8/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keponakan Prabowo ini menyampaikan, animo masyarakat terhadap Prabowo saat ini begitu besar. Dukungan dari masyarakat pun terus mengalir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita melihat di mana-mana Prabowo kampanye, kita tidak perlu mengeluarkan undangan tapi masyarakat secara tulus menunggu kedatangan Prabowo sampai ke titik dia kampanye," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menduga kondisi tersebut membuat kelompok tertentu tidak suka. Sehingga menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasti ada pihak-pihak terancam, terganggu dukungan rakyat yang cukup besar, sekali lagi ini tinggal 6 hari lagi, kami mengedepankan kampanye yang sejuk, penuh kedamaian kita mau memberikan solusi gagasan program secara nyata dengan cara nyata dengan cara baik untuk kedewasaan demokrasi Indonesia," pungkasnya.</div> </div>

Beredar cetakan koran lama tentang kasus dugaan pelanggaran HAM pada era reformasi yang diduga melibatkan Prabowo.

Beredar Koran Lama Berisi Kasus Prabowo saat 1998, TKN: Cara Lama untuk Menjatuhkan

1998

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#1998

Berita Terkini

Aktivis 98 Kecam Pernyataan Fadli Zon soal Rudapaksa Massal 1998, Tuntut Sampaikan Permintaan Maaf Secara Terbuka

Resmi jadi Menko Hukum dan HAM, Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Beredar Kliping Kasus Prabowo pada 1998, TKN: Tandanya Orang Panik

Beredar Koran Lama Berisi Kasus Prabowo saat 1998, TKN: Cara Lama untuk Menjatuhkan

Download Aplikasi JawaPos.com