<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/anak-riza-chalid-124979704.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang juga anak pengusaha minyak Riza Chalid, sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakpus." width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang juga anak pengusaha minyak Riza Chalid, sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakpus.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak pengusaha minyak Riza Chalid, dituntut 18 tahun penjara. Tuntutan itu terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina (Persero). Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menyatakan Kerry bersama delapan terdakwa lain terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Hal ini dibacakan dalam persidangan. &ldquo;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dengan pidana penjara selama 18 tahun,&rdquo; kata Jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (13/2). Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Kerry membayar denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti Rp 13.405.420.003.854 atau Rp 13,4 triliun. Rinciannya, Rp 2,9 triliun merupakan kerugian keuangan negara. Sementara Rp 10,5 triliun terkait kerugian perekonomian negara dalam kasus ini. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Kerry tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Hal ini termasuk kolusi dan nepotisme. Perbuatannya juga menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam jumlah besar. Selain itu, terdakwa disebut tidak merasa bersalah atas perbuatannya. "Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," tegasnya. Jaksa menyatakan Kerry melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Tindak pidana ini juga mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dua terdakwa lain dari klaster swasta, yakni Dimas Werhaspati dan Gading Ramadhan Joedo, masih dalam proses pembacaan tuntutan. Keduanya menjabat komisaris dan direktur di beberapa perusahaan. Enam terdakwa lain dari pihak Pertamina dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Tuntutan itu sudah disampaikan sebelumnya. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti Rp 5 miliar. Jika tidak dibayar satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda akan disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi, uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. Status dan nama terdakwa diumumkan dalam persidangan. Para terdakwa tersebut antara lain, Riva Siahaan, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Sani Dinar Saifuddin, mantan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Maya Kusmaya, mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, juga turut didakwa. Berikutnya, Edward Corne, mantan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono, mantan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, juga terdakwa dalam kasus ini. Dalam surat dakwaan, jaksa juga menyebut korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang 2018-2023 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Kerugian ini terkait impor produk kilang dan penjualan solar non-subsidi. Kerugian akibat ekspor minyak mentah diperkirakan USD 1.819.086.068,47. Sedangkan kerugian impor minyak mentah sekitar USD 570.267.741,36. Selain itu, terdap at kerugian perekonomian sebesar Rp 171.997.835.294.293 akibat tingginya harga pengadaan BBM. Hal ini menimbulkan beban ekonomi tambahan cukup besar.Jaksa juga mengungkap keuntungan ilegal sebesar USD 2.617.683,34 juta. Keuntungan itu berasal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dan pembelian BBM dalam negeri. (*) &nbsp;

Jaksa tuntut anak Riza Chalid 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp 13 triliun terkait kasus korupsi kilang Pertamina.

Jaksa Tuntut Anak Riza Chalid 18 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 13 Triliun dalam Kasus Dugaan Korupsi Kilang Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG-20191218-WA0052.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah memutus kasus narkoba yang menjerat Zul Zivilia. Suami Retno Paradina itu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Pembacaan putusan kasus Zul dilangsungkan pada Rabu (18/12).  Vonis hakim tersebut tentu lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup. Dalam amar putusannya, hakim menganggap Zul Zivilia secara sah dan meyakinkan terlibat dalam peredaran narkoba dengan barang bukti berupa sabu di atas 5 Kg dan puluhan ribu butir pil ekstasi.  "Menjatuhkan pidana terdadap Zulkifli dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar," kata majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ketika membacakan amar putusan, Rabu (18/12).  Sebelum membacakan vonis, majelis hakim lebih dahulu membeberkan pertimbangan yang memberatkan sekaligus meringankan. Menurut hakim, hal memberatkan bagi Zul Zivilia, dia tidak mematuhi program pemerintah dan tindakannya dapat merusak anak bangsa dalam skala besar. Sementara yang meringankan, Zul Zivilia masih muda dan belum pernah terjerat masalah hukum sebelumnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG-20191218-WA0053.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Zul Zivilia berkonsultasi dengan tim pengacaranya usai putusan hakim yang memvonis dirinya hukuman penjara 18 tahun (Abdul Rahman/JawaPos.com)  Hakim dalam putusannya menyatakan jika denda Rp 1 miliar tidak dibayarkan oleh Zul Zivilia, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun. Zul Zivilia pun terlihat kaget begitu mendengar putusan yang masih sangat memberatkannya tersebut.  Sama seperti sidang-sidang sebelumnya, sang istri Retno Paradina juga turut hadir dalam sidang putusan ini. Seperti halnya Zul Zivilia, dia terlihat kaget begitu mendengar putusan hakim yang menjatuhkan hukuman berat yaitu 18 tahun penjara pada suaminya. Ibu 4 anak ini pun langsung menangis kejer. Air matanya mengalir deras namun berusaha ditutupinya dengan tangan. Tak lama kemudian Retno Paradina keluar dari ruang sidang.  Ditemui usai persidangan, Zul Zivilia mengatakan bahwa dirinya dirinya sangat keberatan atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Dia dan pengacaranya tanpa ragu mengatakan akan menempuh jalur hukum ke tingkat banding.  "Enggak puas. Ada keterangan hakim yang tidak sesuai dengan BAP. Saya akan banding,” ungkap Zul zivilia. Terlepas dari apapun hasil putusan, dia memasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mengaku sudah berusaha melakukan pembuktian di persidangan bahwa dirinya hanya pemakai dan bukan pengedar narkoba.  Sementara itu, Andi Bachtiar selaku kuasa hukum Zul Zivilia mengatakan pihaknya akan melakukan banding atas putusan hakim tersebut. Upaya hukum ini rencananya akan didaftarkannya pada Kamis (19/12). "Dia (Zul Zivilia) sudah menyatakan banding. Kemungkinan besok kami akan daftarkan bandingnya," tutur Andi Bachtiar yang juga mertua dari Zul Zivilia.

Zul Zivilia Divonis 18 Tahun Penjara, Retno Paradina Menangis Kejer

18 tahun penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#18 tahun penjara

Berita Terkini

Jaksa Tuntut Anak Riza Chalid 18 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 13 Triliun dalam Kasus Dugaan Korupsi Kilang Pertamina

Zul Zivilia Divonis 18 Tahun Penjara, Retno Paradina Menangis Kejer

Download Aplikasi JawaPos.com