<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/Screenshot-2026-02-27-061745-860944837.jpg" alt="Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad saat memberikan keterangan pers di depan RS Bhayangkara Polda Riau, Kamis (26/2/2026). (AFIAT ANANDA/RIAUPOS.CO)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad saat memberikan keterangan pers di depan RS Bhayangkara Polda Riau, Kamis (26/2/2026). (AFIAT ANANDA/RIAUPOS.CO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aparat kepolisian telah menetapkan Reyhan Mufazar sebagai tersangka penusukan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau. Akibat prbuatannya, ia kini terancam hukuman penjara selama 12 tahun. Sementara korban bernama Faradila Ayu Pramesti kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia menyampaikan bahwa pelaku diduga telah melanggar aturan yang tertuang dalam Pasal 469 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal itu mengatur penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. &rdquo;Benar, pelaku RM (Reyhan Mufazar) warga Bangkinang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Bina Widya, Polresta Pekanbaru,&rdquo; kata dia, dikutip Jumat (27/2). Kasus itu bermula dari peristiwa yang terjadi pada Kamis pagi (26/2). Pelaku menikam korban di lorong kampus. Video penikaman tersebut viral setelah beredar luas di media sosial. Belakangan polisi mengungkap motif di balik peristiwa tersebut. Berdasar keterangan pelaku, penikaman dilakukan oleh pelaku karena sakit hati. &rdquo;memang ada hubungan dekat di antara mereka, intinya seperti itu,&rdquo; kata Pandra. Sebelum penikaman terjadi, Reyhan membawa senjata tajam jenis parang. Dia langsung menghampiri korban dan langsung mengayunkan senjata tajam tersebut. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Beruntung, dosen dan mahasiswa lain segera melapor kepada polisi sehingga korban segera dievakuasi. &rdquo;Polisi bergerak cepat dan yang terpenting mengamankan atau menyelamatkan jiwa daripada korban tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara yang ada di Kota Pekanbaru,&rdquo; terang dia. Di rumah sakit, korban langsung mendapatkan penanganan dari tim medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pandra mengaku sudah datang dan melihat langsung kondisi korban. Dia juga sudah bertemu dengan pihak kampus serta perwakilan keluarga korban. &rdquo;Korban mengalami luka di bagian kepala, kemudian bagian punggung, dan lengan. Tapi, kondisi sudah sangat baik dan saya sudah ketemu langsung dengan korban,&rdquo; ujarnya. Berkaitan dengan motif perbuatan pelaku, perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan bahwa pelaku merasa sakit hati atas hubungan yang terjalin dengan korban. Sehingga dia nekat melakukan penusukan dengan menggunakan parang. &rdquo;Ada motif yang memang mereka itu sudah ada hubungan dekat di antara mereka, sepertinya itu. Ada perasaan sakit hati atau dendam, intinya ada sakit hati,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Polisi menetapkan Reyhan Mufazar tersangka penikaman mahasiswi UIN Suska. Pelaku terancam 12 tahun penjara karena penganiayaan berat.

Pelaku Penikaman Mahasiswi di UIN Suska Jadi Tersangka, Terancam Pidana 12 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/D6297DCE-BDDA-44D2-AAC3-B651BBBEB28A-1076026649.jpeg" alt="dr. Richard Lee. (Instagram Richard Lee)" width="100%">
<figcaption>dr. Richard Lee. (Instagram Richard Lee)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ancaman hukuman terhadap Dokter Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran pasal 435 juncto pasal 138 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencapai 12 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Reonald Simanjuntak pada Kamis (8/1), usai Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai dengan laporan yang diterima oleh Polda Metro Jaya, Richard Lee diduga melanggar aturan bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Karena itu, Richard dijerat menggunakan pasal berlapis. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kemarin (7/1), Richard diperiksa selama lebih kurang 11 jam. Mulai siang sampai tengah malam. &rdquo;Yang mana (ancaman hukumannya) dipidana dengan pidana penjara 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 5 miliar,&rdquo; ucap Reonald kepada awak media di Jakarta. Selain UU Kesehatan, Polda Metro Jaya menjerat Richard dengan pasal 62 ayat (1) juncto pasal 8 ayat (1) dan atau pasal 9 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukuman untuk Richard berdasar pasal tersebut adalah penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar. Kasus yang menjerat Richard dilaporkan oleh Dokter Detektif (Doktif) Samira Farahnaz. Polda Metro Jaya menetapkan Richard Lee sebagai tersangka pada 15 Desember 2025. Dia menjadi tersangka setelah dilaporkan dalam laporan polisi bernomor register dengan nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 2 Desember 2024. &rdquo;Penetapan tersangka itu dilakukan penetapan pada 15 Desember 2025 pada saudara RL (Dokter Richard Lee),&rdquo; kata Reonald. Konflik antara Doktif Samira dengan Richard Lee sudah berlangsung cukup lama. Keduanya terlibat saling tuding berkaitan dengan obat dan treatment kecantikan. Konflik tersebut berbuntut panjang hingga berujung saling lapor ke aparat penegak hukum. Oleh polisi, Doktif Samira ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu oleh Polres Metro Jaksel. Dalam pemeriksaan kemarin, Reonald menyampaikan bahwa Richard sudah menjawab 73 dari total 85 pertanyaan yang disiapkan. Polda Metro Jaya memastikan, nantinya Richard akan kembali diperiksa sebagai tersangka karena masih ada beberapa pertanyaan tersisa yang harus dijawab. &rdquo;Akan dijadwalkan minggu depan (untuk pemeriksaan lanjutan) atau nanti akan dijadwalkan di kemudian hari,&rdquo; ujarnya. Berkaitan dengan penahanan, Reonald menyebut, penyidik menilai Richard bersikap kooperatif. Sehingga penyidik tidak menahan yang bersangkutan meski sudah berstatus tersangka dan telah menjalani pemeriksaan secara maraton. Menurut dia, penyidik tidak menemukan alasan subjektif untuk menahan Richard. &rdquo;Saat ini masih kooperatif dan masih kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik, yang bersangkutan bersedia untuk hadir,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Dokter Richard Lee jadi tersangka di Polda Metro Jaya dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini terkait pelanggaran UU Kesehatan.

Dokter Richard Lee Terancam 12 Tahun Penjara usai Jadi Tersangka di Polda Metro Jaya  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/Screenshot_2025-05-05-20-19-38-899_comandroidchrome-edit-1601244561.jpg" alt="Jonathan Frizzy menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus cartridge pod berisi liquid yang mengandung obat keras Etomidate yang biasa digunakan untuk anestesi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jonathan Frizzy menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus cartridge pod berisi liquid yang mengandung obat keras Etomidate yang biasa digunakan untuk anestesi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Aktor Jonathan Frizzy kini menghadapi masalah hukum yang cukup serius atas keterlibatannya dalam kasus vape mengandung obat keras atau zat etomidate. Proses hukum atas kasus tersebut kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang.&nbsp; Jonathan Frizzy yang kerap disapa Ijonk terancam hukuman maksimal 12 tahun. Hal itu membuat kekasih Ririn Dwi Ariyanti sangat syok dan terpukul. "Dia tahu kasus ini ancamannya 12 tahun. Saya bilang ke dia, 12 tahun itu ancaman paling beratnya. Secara psikis, Ijonk sangat terpukul dan dia terlihat tidak segar. Ijonk yang sekarang beda sama yang dulu," kata Lamgok Heryanto Silalahi selaku kuasa hukum Ijonk di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (27/8). Menurut sang pengacara, Ijonk sempat berkali-kali mengungkapkan kondisinya yang sangat sedih dan tertekan atas kasus menimpanya. Lamgok Heryanto hanya berusaha menguatkan Jonathan Frizzy agar yang bersangkutan lebih tabah dan tidak terlalu dilanda kesedihan. Lamgok mengungkapkan, Ijonk sepertinya tidak terlalu siap untuk menghadapi situasi ini karena prosesnya terbilang cepat. Dari mulai diperiksa sebagai saksi, ditetapkan sebagai tersangka, hingga kemudian dikenakan penahanan.&nbsp; Selama mendekam di dalam tahanan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, dia menjalankan aktivitas sebagaimana para tahanan lainnya. Ijonk juga melakukan olahraga untuk menjaga kondisi kesehatannya supaya tidak semakin terpuruk.&nbsp; "Dia kayaknya lumayan sering olah raga di sana," kata Lamgok Heryanto Silalahi.&nbsp; Diketahui, aktor Jonathan Frizzy atau Ijonk terjerat kasus vape mengandung obat keras bersama beberapa orang lainnya.&nbsp; Akibat perbuatannya tersebut, Ijonk dinilai melanggar pasal 435 subsider pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Jo Pasal 55 KUH Pidana. Dia pun terancam hukuman maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar. &nbsp; &nbsp;

Jonathan Frizzy terancam penjara 12 tahun akibat kasus vape, kondisi psikisnya menurun, dan kuasa hukum berusaha menguatkannya.

Jonathan Frizzy Terancam 12 Tahun Penjara Imbas penyelundupan Vape Isi Obat Keras, Pengacara Sebut Kondisinya Terpukul 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/ijBupPjQuwk4GTRCT1S9P8UYEVu4GWprAOAIyk3w-1-1622664146.jpg" alt="Empat tersangka penyebar video dan gambar asusila sesama jenis melalui grup WhatsApp terancan hukuman 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Empat tersangka penyebar video dan gambar asusila sesama jenis melalui grup WhatsApp terancan hukuman 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Empat pria yang terlibat dalam penyebaran video dan gambar asusila sesama jenis melalui grup WhatsApp kini menghadapi ancaman hukuman berat. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dari tiga undang-undang berbeda.&nbsp; &ldquo;Ancaman pidana maksimalnya bisa sampai 12 tahun penjara dan denda hingga Rp 6 miliar. Ini bukan pelanggaran ringan,&rdquo; tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Jules Abraham Abast, Jumat (13/6).&nbsp; Keempat pelaku, yakni MI, NZ, FS, dan S, diduga melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, serta Pasal 82 jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Perbuatan mereka dianggap memenuhi unsur distribusi konten asusila secara elektronik.&nbsp; Kasubdit II Ditipidsiber Kompol Nandu Dyanata mengatakan bahwa meski konten disebar di grup tertutup, tetap tergolong pelanggaran karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin. &ldquo;UU ITE menjerat penyebaran konten melanggar kesusilaan melalui sarana elektronik, termasuk WhatsApp,&rdquo; katanya.&nbsp; Selain itu, UU Pornografi memperberat sanksi karena materi yang disebar mengandung unsur asusila eksplisit. Jika terbukti menyasar anak-anak atau kelompok rentan, sanksinya bisa lebih berat berdasarkan UU Perlindungan Anak.&nbsp; Kanit II Subdit II Ditipidsiber Polda Jatim, Kompol Noviar Anindhita menambahkan bahwa timnya masih menelusuri kemungkinan pelanggaran tambahan oleh pelaku. &ldquo;Kami cek apakah konten menyebar lebih luas atau melibatkan pihak lain,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Barang bukti berupa ponsel dan tangkapan layar isi grup telah diamankan. Polda Jatim menegaskan akan menindak setiap bentuk pelanggaran asusila berbasis daring sebagai bagian dari upaya menjaga ruang digital yang sehat.

Empat pria di Surabaya terancam hukuman 12 tahun penjara akibat penyebaran konten asusila melalui WhatsApp, Polda Jatim bertindak tegas.

Sebar Video Asusila Sesama Jenis di WhatsApp, 4 Tersangka Terancam 12 Tahun Penjara dan Denda Miliaran Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/Sandra-Dewi-Dan-Harvey-Moeis-Dery-Ridwansah-2JPG-3117626390.jpg" alt="Artis Sandra Dewi memeluk suaminya yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 Harvey Moeis usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). (Dery R" width="100%">
<figcaption>Artis Sandra Dewi memeluk suaminya yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 Harvey Moeis usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). (Dery R</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015&ndash;2022, Harvey Moeis dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan. Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung meyakini, Harvey Moeis melakukan tindak pidana korupsi di PT Timah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan," kata jaksa, membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/12). Suami dari artis Sandra Dewi itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015329501/ahli-sebut-kasus-dugaan-korupsi-timah-yang-paling-bertanggung-jawab-perusahaan-pemilik-iup">Ahli Sebut Kasus Dugaan Korupsi Timah yang Paling Bertanggung Jawab Perusahaan Pemilik IUP</a> Namun, jika dalam waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang. "Jika harta benda yang ada tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama enam tahun," ucap Jaksa. Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Harvey tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, perbuatan Harvey Moeis juga dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, sejumlah Rp 300 triliun. Bahkan, dugaan korupsi itu diduga menguntungkan diri Harvey sebesar Rp 210 miliar, serta Harvey berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. "Namun terdapat pula hal meringankan yang dipertimbangkan, yakni terdakwa Harvey belum pernah dihukum sebelumnya," ujar Jaksa. Karena itu, Jaksa meyakini, Harvey Moeis bersama sejumlah pihak lain merugikan keuangan negara sejumlah Rp 300 triliun terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Laporan itu berjudul Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 Tertanggal 28 Mei 2024. Harvey Moeis terjerat kasus korupsi PT Timah, terkait posisinya sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey Moeis disebut mendapat keuntungan bersama Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim. Harvey Moeis sebagai perwakilan PT RBT berperan mengkoordinir pengumpulan uang pengamanan dari para perusahan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter itu yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Perbuatan Harvey Moeis itu sepengetahuan petinggi PT RBT, yakni Suparta selaku direktur utama dan Reza Andiransyah selaku direktur pengembangan usaha. Masing-masing perusahaan itu menyetor besaran uang pengamanan yang berbeda, dari USD 500 sampai dengan USD 750 untuk setiap ton bijih timah. Uang itu dikumpulkan dalam bentuk seolah-olah corporate social responsibility (CSR) PT RBT. Harvey Moeis dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan korupsi. Selain itu, Harvey Moeis juga dituntut melanggar pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yakni pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Harvey Moeis dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan dalam kasus dugaan korupsi di PT Timah.

Suami Artis Sandra Dewi, Harvey Moeis Dituntut Pidana 12 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 210 Miliar di Kasus PT Timah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/Screenshot_20240910_112026_Zoom-1036143932.jpg" alt="Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKi Jakarta memutus banding kasus korupsi mantan Menteri pertanian Syahrul yasin Limpo, Selasa (10/9). (tangkapan layar sidang)" width="100%">
<figcaption>Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKi Jakarta memutus banding kasus korupsi mantan Menteri pertanian Syahrul yasin Limpo, Selasa (10/9). (tangkapan layar sidang)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Majelis Hakim PT DKI Jakarta mengabulkan upaya hukum banding yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp; "Menerima permintaan banding jaksa penuntut umum. Menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia membacakan amar putusan banding di PT DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 500 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan 4 bulan," sambungnya. Selain itu, PT DKI Jakarta juga memperbesar nominal uang pengganti terhadap SYL. PT DKI Jakarta memerintahkan agar SYL membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu.&nbsp; "Jika tak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan 5 tahun," ucap Hakim Ketua Theresia. Putusan hukuman banding itu lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya PN Jaksel memvonis SYL 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Sementara, hukuman uang pengganti terhadap SYL&nbsp;senilai Rp 14,1 miliar dan USD 30 ribu. Apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman 2 tahun penjara. SYL terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya. Yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.&nbsp; SYL bersama dua anak buahnya diterbukti melanggar pasal 12 huruf e Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kabulkan Banding JPU, Perberat Hukuman Eks Mentan SYL jadi 12 Tahun Penjara   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/InShot_20230613_161707289-2136958167.jpg" alt="Kuasa hukum Mario Dandy Satriyo, Andreas Nahot Silitonga, memberikan keterangan kepada wartawan, Jakarta, Selasa (13/6). Dia menyebut kliennya sudah menawarkan bantuan pengobatan kepada David." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Mario Dandy Satriyo, Andreas Nahot Silitonga, memberikan keterangan kepada wartawan, Jakarta, Selasa (13/6). Dia menyebut kliennya sudah menawarkan bantuan pengobatan kepada David.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terdakwa Mario Dandy Satriyo telah dijatuhi vonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Dandy pun memutuskan tetap menghormati putusan tersebut. "Kami sangat menghargai apa yang sudah diputuskan majelis hakim. Kaitannya memang ada perbedaan pendapat dari kami khususnya terkait masalah perencanaan," kata pengacara Dandy, Andreas Nahot Silitonga kepada wartawan, Jumat (8/9). Nahot menilai vonis berat dijatuhkan oleh hakim karena penilaian atas unsur perencanaan. "Majelis memiliki pandangan yang lain yang memang kami tetap menghargai kami akan pikir-pikir untuk itu," imbuhnya. Sementara terkait restitusi, Nahot terlebih dahulu menunggu salinan resmi dari pengadilan. Sebab, jumlahnya jauh berbeda dengan yang diajukan LPSK. "Restitusi yang sangat besar yang diberikan LPSK kami sangat senang sekali kalau majelis memiliki pandangan yang sama bahwa sebelumnya angka yang diajukan LPSK angka yang fantastis di luar juga dengan kebiasaan hukum yang berlaku," pungkasnya. Sebelumnya, Mario Dandy Satriyo dijatuhi vonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia dianggap bersalah melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada Cristalino David Ozora. "Menyatakan terdakwa Mario Dandy tebrukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, oleh karena itu, menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun," kata Hakim Ketua Alimin Ribut Sudjono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/9). Dandy dianggap terbukti melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada David. Perbuatan Dandy dikenakan Pasal 355 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Majelis Hakim pun menetapkan restitusi untuk David Ozora yang harus dibayarkan oleh Mario Dandy senilai Rp 25,1 miliar. Nilai tersebut jauh di bawah yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) senilai Rp 120,3 miliar. "Jumlah restitusi semuanya Rp 25.140.161.900," kata Hakim Alimin. Selain itu, Hakim menolak menjatuhkan pidana pengganti bila restitusi tidak dibayarkan. Oleh karena itu, sampai kapanpun Mario Dandy diwajibkan membayar restitusi tersebut. Pihak David pun diizinkan melakukan gugatan perdata bila tidak kunjung membayar. "Digantinya restitusi dengan penjara menutup hak korban anak mendapat ganti kerugian," jelas Alimin.

Terdakwa Mario Dandy Satriyo telah dijatuhi vonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mario Danddy Divonis Maksimal 12 Tahun Penjara, Pengacara Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/mario-dandy.png" alt="Mario Dandy Satrio alias MDS. (Sabik Ajji Taufan/JawaPosc.com)" width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satrio alias MDS. (Sabik Ajji Taufan/JawaPosc.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya memutuskan menambah jeratan pasal kepada pelaku penganiayaan Cristalino David Ozora, Mario Dandy Satriyo. Pada awalnya, Dandy hanya dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, juncto Pasal 351 KUHP.  Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pl Hengki Haryadi mengatakan, kini penyidik menambah Pasal 354 KUHP kepada Dandy. Pasal tersebut mengatur penganiayaan berat yang direncanakan.  "Kami perlu menjelaskan bahwa pendidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan," ujar Hengki di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/3).  Kini Dandy dijerat Pasal 354 ayat (1) KUHP, subsider subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP, subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.  "Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara itu MDS," imbuh Hengki.  Terhadap tersangka Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan juga diubah penerapan pasalnya. Menjadi Pasal 355 ayat (1) juncto Pasal 56 KUHP, subsider Pasal 354 ayat (1) juncto Pasal 56 KUHP, subsider Pasal 353 ayat (2) juncto Pasal 56 KUHP, subsider Pasal 351 ayat (2) junto 56 KUHP.  Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang penganiayaan dan penculikan terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Pelristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi dan menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.  David kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan pelat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku hingga terjadi cekcok. Di situ korban dianiaya oleh MDS hingga mengalami koma.  Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polsek Pesanggrahan.

Pengenaan Pasal Ditambah, Mario Dandy Kini Terancam 12 Tahun Penjara

12 tahun penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#12 tahun penjara

Berita Terkini