<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/28/WhatsApp-Image-2025-01-28-at-104843-1018794122.jpeg" alt="Co-founder Bicara Udara, Novita Natalia saat audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono beberapa waktu lalu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Co-founder Bicara Udara, Novita Natalia saat audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono beberapa waktu lalu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Polusi udara di kawasan perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek, telah menjadi ancaman serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Menyadari urgensi ini, pemerintah baru-baru ini merilis Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>Aturan ini menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi administratif di bidang lingkungan hidup, termasuk denda administratif yang diatur dalam Pasal 82C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi administratif Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>Co-founder Bicara Udara, Novita Natalia, menyambut baik upaya yang dilakukan pemerintah melalui Permen tersebut. Dalam momen 100 hari pemerintahan Prabowo - Gibran, Novita mendorong pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk proaktif dalam implementasi penegakan hukum untuk untuk penanggulangan polusi udara di Jabodetabek.</p> <p>&ldquo;Langkah ini diharapkan menjadi alat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang lalai hingga menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti melampaui baku mutu udara ambien,&rdquo; ujar Novita, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, (27/1).</p> <p>Novita mengungkapkan, pihaknya selalu proaktif dalam advokasi kebijakan mengenai penanganan polusi udara. Sebelumnya, pada saat audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, pada akhir tahun lalu, pihaknya telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara.</p> <p>&ldquo;Hal-hal yang didorong Bicara Udara kepada pemerintah adalah transparansi data, integrasi data, inventarisasi polusi dengan metode source apportionment, peringatan dini kepada masyarakat, serta penegakan hukum,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sementara itu, Edward Nixon Pakpahan, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk bekerja proaktif dalam menangani masalah polusi udara.</p> <p>&ldquo;Kerja kita arahan Pak Menteri itu jelas: kerja kencang. Kita harus fokus memastikan tidak ada lagi pencemaran udara yang berdampak besar, baik secara ekonomi maupun sosial, seperti yang terjadi di Jabodetabek tahun lalu,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Nixon menjelaskan, langkah strategis yang dilakukan kementerian berupa kunjungan langsung dan pendampingan ke pemerintah daerah (Pemda) untuk mendorong implementasi peraturan daerah (Perda) terkait pengendalian pencemaran udara, termasuk pengawasan dan sanksi industri yang melanggar batas emisi. Saat ini, KLH memprioritaskan kerja intensif di wilayah Jabodetabek dan penyangga seperti Kabupaten Bogor, Karawang, hingga Serang.</p> <p>&ldquo;Kami sudah mengunjungi beberapa wilayah, dan ke depan akan menyelesaikan kunjungan ke 14 kabupaten/kota hingga pertengahan Februari. Harapannya, Pemda dapat melaporkan tindakan pencegahan dan penegakan aturan secara berkala kepada KLH,&rdquo;&nbsp;tutupnya.</p>

Polusi udara di kawasan perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek, telah menjadi ancaman serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.

100 Hari Prabowo-Gibran, Pemerintah Didorong Penegakan Hukum Atasi Polusi Jabodetabek

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/usman-hamid.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) pada 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung mengkhawatirkan. Sebab, tidak mengalami kemajuan berarti dan melanjutkan kemunduran sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menjelaskan,</div> <div dir="auto">salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dominan terlihat pada pemerintahan baru adalah kekerasan dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat. Menurutnya, tren ini merupakan kelanjutan dari kasus-kasus yang terjadi pada 2024, saat kekerasan aparat dan impunitasnya mencapai level endemik di institusi seperti Polri dan TNI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, dari 21 Oktober hingga 30 Desember 2024, terdapat setidaknya 17 kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat Polri maupun TNI dengan jumlah korban 17 orang warga sipil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Munculnya kasus-kasus pembunuhan di luar hukum menunjukkan pemerintahan baru tidak memiliki niat yang serius untuk memutus rantai kekerasan aparat dan enggan untuk memutus mata rantai impunitas di tubuh kepolisian dan TNI,&rdquo; kata Usman dalam keterangannya, Jumat (24/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usman menyebut, data ini termasuk sekelompok personel TNI AD yang menyerang warga pada sebuah desa di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai beberapa orang lainnya pada November lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di bulan yang sama, di Kota Semarang, Jawa Tengah, lanjut Usman, seorang polisi menembak pelajar hingga tewas dan dua temannya luka-luka. Kepolisian di Semarang pun sempat membuat narasi palsu bahwa korban adalah anggota geng tawuran.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembunuhan di luar hukum oleh aparat terus terjadi pada 2025. Bahkan, pada awal Januari lalu, seorang pengusaha rental mobil di Tol Tangerang-Merak ditembak mati oleh anggota TNI. Sebanyak tiga anggota TNI diduga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut.&nbsp; &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tahun 2025 diawali kombinasi mematikan kelalaian polisi melindungi warga dari aksi penyalahgunaan senjata api oleh aparat TNI yang berujung pembunuhan di luar hukum. Itu hanya satu dari rangkaian pembunuhan di luar hukum yang terjadi tiap tahun. Ini menegaskan awal buruk penegakan HAM bagi pemerintahan baru,&rdquo; ungkap Usman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Insiden-insiden ini menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam di kalangan warga. Apalagi tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai dari mekanisme hukum.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pelaku harus diadili melalui proses hukum yang obyektif dan memenuhi rasa keadilan lewat mekanisme peradilan umum,&rdquo; cetus Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usman juga menyesalkan, institusi Polri dan TNI selalu memakai istilah oknum jika anggotanya terlibat kasus-kasus pidana atau pelanggaran HAM. Ia menyebut, istilah oknum cenderung dipakai untuk menghindari tanggung jawab institusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seharusnya, institusi memiliki tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh anggotanya di lapangan, terlebih jika mereka menggunakan senjata api untuk melakukan tindak pidana pembunuhan atau pelanggaran HAM lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Parahnya, dalam kasus penembakan bos rental, TNI terkesan membela anggotanya yang jelas melanggar HAM dengan mengatakan anggotanya terpaksa membela diri dengan menembak karena dikeroyok tanpa didukung bukti. Rekonstruksi perkara oleh kepolisian tidak menemukan ada pengeroyokan sebelum penembakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jelas penembakan tersebut di luar tugas kedinasan anggota TNI AL. Upaya membela anggota yang terlibat adalah pelanggengan impunitas yang mengakar di institusi TNI. Pimpinan TNI juga menolak seruan agar anggotanya diadili di peradilan umum meski terlibat tindak pidana umum. Ini memperkuat budaya impunitas di TNI,&rdquo; urai Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, kata Usman, Pemerintah Prabowo-Gibran juga masih melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Mirip periode pemerintahan Jokowi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipakai untuk kriminalisasi suara kritis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Usman juga menyinggung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah, justru diatasi dengan mengekang kebebasan berekspresi untuk memastikan orang-orang yang mengkritisi program tersebut mendapatkan efek jera.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, petugas di Lombok Timur merampas kamera milik jurnalis TV yang hendak meliput di Unit Dapur MBG Desa Rumbuk pada 15 Januari 2025 dan menghapus video liputan. Peristiwa serupa juga terjadi terhadap jurnalis media daring dilarang meliput kegiatan MBG di Sekolah Menengah Pertama di Kota Ternate, Maluku Utara, 7 Januari lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015566992/terkait-penutupan-plengkung-gading-sri-sultan-ini-penataan-bukan-penggusuran">Terkait Penutupan Plengkung Gading, Sri Sultan : Ini Penataan Bukan Penggusuran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, seorang pelajar di Kota Bogor juga dipanggil sekolah dan terpaksa membuat video permintaan maaf, karena merekam porsi MBG milik temannya yang baginya tidak layak dan telah viral di media sosial.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih parahnya lagi, pelanggaran-pelanggaran ini senada dengan komentar-komentar pejabat pemerintah maupun pendengung yang menghardik suara kritis yang menyoroti masalah yang ada di program MBG. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, melabeli pihak-pihak yang mengkritik MBG 'sok tahu' dan berkata bahwa ketika menjadi pejabat mereka berpotensi 'menjadi maling juga'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usman menyesalkan pendengung pro pemerintah yang berkomentar sinis menanggapi keluhan murid sekolah lewat video bahwa menu ayam MBG yang dia terima kurang enak, dengan melontarkan kekerasan verbal kepada siswa yang kritis, yang berpotensi menimbulkan kekerasan psikis terhadap anak. Hal ini jelas melanggar UU Perlindungan Anak Tahun 2014 yang menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Komentar-komentar pejabat publik semacam inilah yang membuat petugas-petugas di lapangan merasa mendapatkan angin segar untuk membungkam kebebasan berekspresi karena menganggap perilaku mereka diwajarkan, bahkan oleh pejabat tinggi,&rdquo; pungkas Usman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Usman Hamid menjelaskan,
salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dominan terlihat pada pemerintahan baru adalah kekerasan dan pembunuhan

Amnesty Internastional Kritik 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran Kondisi HAM Masih Memprihatinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Kapuspenkum-Kejagung-Harli-Siregar-Dery-RidwansahJPG-885104704.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan menandai seratus hari kerja sebagai presiden dan wakil presiden pada 28 Januari mendatang.</p> <p dir="ltr">Sejak orang nomor satu dan orang nomor dua di Indonesia itu bertugas pada 20 Oktober lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatatkan penyelamatan keuangan negara Rp 2,4 triliun.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Angka itu diperoleh hanya dari satu bidang. Yakni Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar melalui keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Kamis (23/1). Dia menyampaikan bahwa uang sebanyak itu diselamatkan sejak Oktober 2024 sampai Januari 2025.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Pemulihan keuangan negara pada bidang Datun seluruh Indonesia periode 20 Oktober 2024&ndash;20 Januari 2025 sebesar Rp2.444.479.670.858,13,&rdquo; ungkap dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Atas capaian tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK) Ubaidillah Karim menyampaikan apresiasi. Menurut dia, catatan tersebut menunjukkan kinerja Kejagung yang terus bekerja baik.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Torehan prestasi jadi kado pemerintahan Prabowo-Gibran di seratus hari kerja di bidang hukum,&rdquo; kata dia.</p> <p dir="ltr">Ubaidillah menyampaikan bahwa capaian tersebut sekaligus menegaskan kerja-kerja baik Kejagung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Prestasi Kejaksaan ini jadi asa dalam penegakan hukum berkeadilan, dalam menghilangkan budaya koruptif dari negeri ini. Harapan besar publik Kejaksaan tidak kendor memberantas korupsi, sikat habis koruptor,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;&nbsp;</p>

Sejak Prabowo-Gibran memimpin pada 20 Oktober lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatatkan penyelamatan keuangan negara Rp 2,4 triliun.

Jelang Seratus Hari Kerja Prabowo-Gibran, Kejaksaan Catat Penyelamatan Keuangan Negara Rp 2,4 Triliun

<div id=":o6" class="ii gt"> <div id=":o5" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/pbnu-100-4244021188.jpg" alt="Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj (kiri) di Jakarta (7/1). (Dokumentasi LPOI)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj (kiri) di Jakarta (7/1). (Dokumentasi LPOI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tidak lama lagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming genap berusia 100 hari. Tepatnya pada tanggal 21 Januari nanti. Sampai saat ini, pemerintah terus membangun pondasi untuk menjalankan program kerjanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menyongsong 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, masyarakat diajak untuk mendukung upaya konsolidasi nasional. Seruan tersebut disampaikan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) sekaligus mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita bangsa Indonesia dan khususnya kaum muslimin Indonesia wajib mendukung Presiden Prabowo dalam upaya Konsolidasi Nasional dan mengkonsolidasikan dunia Islam," katanya di sela pertemuan dengan Dubes Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong di Jakarta pada Selasa (7/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kiai Said mengatakan Indonesia harus menjadi leader bagi tumbuh berkembangnya peradaban muslim di dunia. Mengingat keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk muslim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya konsolidasi nasional dan konsolidasi dunia Islam, Indonesia bisa mempunyai peran penting dalam percaturan global.&nbsp;Dalam kesempatan itu, Kiai Said juga menyampaikan isi pertemuannya dengan Dubes Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan berupaya merajut kolaborasi Indonesia dengan Tiongkok. Ketika kekuatan ekonomi dan teknologi Tiongkok dipadukan dengan keislaman Indonesia, kedua negara bisa menguasai pasar muslim dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kiai Said menyampaikan LPOI siap membersamai pemerintah Indonesia dan Tiongkok untuk mensukseskan komitmen strategis yang telah disepakati. Khususnya dalam menggalang dan mewarnai Global Muslim Market dan Digital Muslim Ecosystem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan, kolaborasi kekuatan ekonomi, industri, dan teknologi yang dimiliki Tiongkok bersama kekuatan legitimasi ke-Islaman Indonesia merupakan potensi besar. Yang bisa di padukan untuk merajut masa depan pasar muslim dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, kemitraan Indonesia dan Tiongkok yang kokoh akan melahirkan warna peradaban baru bagi dunia. Kehadiran Tiongkok dalam segmen pasar muslim global, akan memberi nafas segar bagi berkembangnya industri halal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LPOI bersama pemerintah Tiongkok, Lembaga Lembaga Bisnis di Tiongkok, Perguruan Tinggi di Tiongkok, segera menyiapkan langkah langkah&nbsp;konkret dilapangan untuk mewujudkan Ekosistem Industri Halal dan Halal Center yang berstandar Global. Kiai Said juga menyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok sangat terbuka dan progresif dalam memperkuat hubungan diplomatik Indonesia Tiongkok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dubes Wang Lutong sangat mengapresiasi dan kagum terhadap kebudayaan Indonesia," katanya. Serta menuturkan bahwa Indonesia memiliki relasi strategis dengan Tiongkok baik secara historis, psikologis kultural, maupun spiritual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Sekretaris Jenderal LPOI Imam Pituduh, menyampaikan banyak terobosan yang akan dilakukan LPOI bersama Kedutaan dan Mitra Mitra di Tiongkok. Terutama dalam mewujudkan Interkoneksi Islam Indonesia dan Tiongkok dalam gagasan Islamic Silk Road yang secara bertahap akan diimplementasikan bersama sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LPOI siap menjadi garda depan penghubung Kemajuan Kemitraan Indonesia-Tiongkok. Mereka siap membersamai program program strategis yang memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia Tiongkok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Khususnya terkait dengan kemajuan dunia Islam yang ramah damai dan toleran," pungkasnya.</div> </div> </div> </div>

Menyongsong 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, masyarakat diajak untuk mendukung upaya konsolidasi nasional.

Jelang 100 Hari Pemerintah Prabowo-Gibran, Mantan Ketum PBNU Ajak Umat Islam Dukung Konsolidasi Nasional

100 hari Prabowo Gibran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#100 hari Prabowo Gibran

Berita Terkini

100 Hari Prabowo-Gibran, Pemerintah Didorong Penegakan Hukum Atasi Polusi Jabodetabek

Amnesty Internastional Kritik 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran Kondisi HAM Masih Memprihatinkan

Jelang Seratus Hari Kerja Prabowo-Gibran, Kejaksaan Catat Penyelamatan Keuangan Negara Rp 2,4 Triliun

Jelang 100 Hari Pemerintah Prabowo-Gibran, Mantan Ketum PBNU Ajak Umat Islam Dukung Konsolidasi Nasional

Download Aplikasi JawaPos.com