<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/PG8y1epq1AmKEIveHICAv7Q8APgkuarxX98eA4V7-3622212122.png" alt="Pramono Anung, Gubernur Jakarta. (Dok. Antara)" width="100%">
<figcaption>Pramono Anung, Gubernur Jakarta. (Dok. Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno telah menetapkan 40 Quick Wins program 100 hari kerja. Dari 40 program ini, sebanyak 90,3 persen diantaranya telah terlaksana.</p> <p>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam mengeksekusi program-program unggulan tersebut.</p> <p>&ldquo;Program 100 hari kerja ini adalah hal yang fundamental. Kita upayakan untuk menuntaskan sejumlah program yang belum sempurna. Tolong diselesaikan, karena kebermanfaatannya akan dirasakan langsung oleh seluruh warga Jakarta,&rdquo; ujar Gubernur Pramono saat Rapat Paripurna Gubernur di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/6).</p> <p>Dari 40 program Quick Wins, terdapat 567 rencana aksi yang mencakup berbagai sektor. Dengan rincian, 41 aksi di bidang pemerintahan, 74 di bidang ekonomi dan keuangan, 400 di sektor pembangunan dan lingkungan hidup, serta 52 di bidang kesejahteraan rakyat.</p> <p>Selama 100 hari kerja, Pramono - Rano telah meresmikan 33 program strategis. Diantaranya, meluncurkan Jakarta Path to Top 20 Global City, Job Fair untuk ribuan pencari kerja, Peresmian IPA Buaran III, Peluncuran Transjabodetabek dan Pembukaan Taman Anak Sejahtera.</p> <p>Kemudian, Transportasi Gratis bagi 15 Golongan Masyarakat, Peresmian Rusun Jagakarsa, Aktivasi 24 Jam Taman Kota dan Home Service Warga Jakarta (Pasukan Putih).</p> <p>Sedangkan 6 program yang belum tuntas ialah launching maket RSUD Cakung, peluncuran kapal wisata ke Kepulauan Seribu, pembangunan jalur sepeda di Rasuna Said, Jumat bersepeda bagi pegawai, groundbreaking tanggul mitigasi di Muara Angke dan sekitarnya dan Pengoperasian RDF Rorotan.</p> <p>Semua program yang tertunda akan dikebut dan diintegrasikan ke dalam Renja dan RPJMD hingga 2029.</p> <p>Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga memberikan sorotan khusus pada Kepulauan Seribu yang disebutnya punya potensi luar biasa.</p> <p>&ldquo;Transportasi laut ini menjadi fokus kita. Saya sudah berkunjung ke Pelabuhan Muara Angke, pelabuhannya bagus. Ke depan, kita harus memikirkan transportasi ke Kepulauan Seribu yang lebih memadai agar kesejahteraan masyarakat di sana juga meningkat,&rdquo; ucap Wagub Rano.</p>

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno menetapkan 40 Quick Wins program 100 hari kerja, 90% sudah terlaksana.

100 Hari Gubernur Jakarta Pramono–Rano: 90 Persen Program Tuntas, Ini Daftar Gebrakan Terbesarnya

<div id="m#msg-f:1825669878627916497" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/Screenshot_2025-03-04-23-43-57-237_comgoogleandroidgm-edit-2476968466.jpg" alt="Fraksi Demokrat DPRD Jatim siap mengawal dan memastikan implementasi program Quick Win Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Fraksi Demokrat DPRD Jatim siap mengawal dan memastikan implementasi program Quick Win Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825669878627916497-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok dan pembangunan berbasis desa harus menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, menegaskan pihaknya siap mengawal dan memastikan implementasi program Quick Win agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015721548/fokus-kebutuhan-wajib-pemkot-surabaya-pastikan-anggaran-pendidikan-tetap-aman">Fokus Kebutuhan Wajib, Pemkot Surabaya Pastikan Anggaran Pendidikan Tetap Aman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program ini harus berjalan efektif karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti stabilitas harga pangan, transportasi publik, kesehatan, hingga pemberdayaan desa. Kami di Fraksi Demokrat siap mendukung penuh dan mengawal agar program ini terlaksana dengan baik," ujar Agung, Selasa (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran, lonjakan harga bahan pokok menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, Demokrat Jatim menilai program stabilisasi harga pangan melalui Lumbung Pangan sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap tahun, kenaikan harga pangan selalu menjadi masalah. Program Lumbung Pangan ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut dan meringankan beban masyarakat," kata Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, program Mudik Gratis juga menjadi salah satu inisiatif yang mendapat apresiasi dari Demokrat Jatim. Menurut Agung, program ini dapat membantu masyarakat yang ingin pulang kampung tanpa terbebani biaya transportasi, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudik Gratis bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keselamatan. Program ini bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi dengan kondisi yang kurang aman," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Demokrat Jatim juga menaruh perhatian pada peningkatan layanan transportasi publik melalui pengembangan Trans Jatim. Peningkatan frekuensi operasional, kapasitas penumpang, serta perbaikan halte dan rute menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih nyaman dan efisien bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di bidang kesehatan, percepatan optimalisasi RS Paru serta pengembangan RS Moh. Noer dan RS Paru Jember pada 2025 mendapat dukungan penuh dari Demokrat Jatim. Agung menilai peningkatan layanan kesehatan, terutama dalam menangani penyakit paru-paru, sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan medis yang maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi Demokrat DPRD Jatim juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis desa sebagai fondasi utama perekonomian Jawa Timur. Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim, M. Arbayanto, menyatakan bahwa desa memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagian besar masyarakat Jawa Timur tinggal di desa, dan mayoritas sumber daya komoditas berasal dari desa. Jika desa maju, maka ekonomi kota juga akan tumbuh lebih baik," ungkap Arbayanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Indra Widya Agustina, mengapresiasi keselarasan program Quick Win Khofifah-Emil dengan visi Asta Cita yang dijalankan oleh pemerintah pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program ini jelas dan terukur, mulai dari peningkatan pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, hingga ketahanan pangan. Semua sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat," kata Indra. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok dan pembangunan berbasis desa harus menjadi prioritas

Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Nyatakan Stabilitas Harga dan Pembangunan Desa Harus Jadi Prioritas di 100 Hari Khofifah-Emil

<div class="aju">&nbsp;</div> <div class="gs"> <div class=""> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/29/prabowo-gibrn-ubah-skema-bbm-jadi-blt-3692538735.jpg" alt="Prabowo-Gibran. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Prabowo-Gibran. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id=":4xc" class="ii gt"> <div id=":4xd" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Proses demokrasi pada 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah berjalan sesuai koridor. Sebab, Pemerintah tidak mempermasalahkan meski belakangan ini dikritik publik dengan ramainya isu Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintahan ini solid, tidak seperti isu di media sosial sebelumnya. Ya meski isu tentang #KaburAjaDulu, atau #IndonesiaGelap, itu patut dihargai pula sebagai respon publik yang perlu diperhatikan oleh pemerintah," kata analis ekonomi politik, Mardiyanto di Jakarta, Kamis (27/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengharapkan, demokrasi di Indonesia harus tetap diperkuat oleh keterlibatan masyarakat sipil. Hal ini penting agar praktik demokrasi lebih berkualitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Soliditas dan koherensi pemerintahan ini menjadi modal penting dan tak kalah pentingnya, adalah partisipasi publik untuk terus mengawal dan mengawasi secara seksama. Agar kualitas demokrasi kita dapat bergerak lebih maju," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengingatkan, Kabinet Merah Putih harus mampu menangkap arahan-arahan strategis dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Hal itu semata untuk menjalankan capaian visi Asta Cita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015700401/berakhir-damai-polisi-yang-pukul-mahasiswa-di-demo-indonesia-gelap-surabaya-minta-maaf">Berakhir Damai, Polisi yang Pukul Mahasiswa di Demo Indonesia Gelap Surabaya Minta Maaf</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tinggal bagaimana elemen kerja di jajaran KMP itu menangkap aspirasi publik dan mengakselerasikannya dengan visi Astacita pemerintah," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pengamat politik pertahanan dan keamanan dari Universitas Pertahanan (Unhan) Kusnanto Anggoro meyakini, Prabowo-Gibran solid dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu terpotret sebagaimana hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menyebutkan bahwa sebanyak 38,15 persen persen mendukung dan 40.28 persen sangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meski kita memerlukan waktu yang lebih dari cukup untuk dapat memotret soliditas dan kinerja pemerintahan ini, saya rasa persepsi publik ini akan terus berubah sejalan dengan dinamika pemerintahan berikut seberapa besar pemerintah merealisasikan visi besarnya," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Lebih lanjut, Kusnanto menyatakan bahwa&nbsp; seluruh aspek dapat terkonsolidasi dengan baik dan berakselerasi, perlahan ekspektasi publik dapat direalisasikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Praktik berdemokrasi di Indonesia seharusnya sudah bisa melampaui negara tetangga. Syaratnya, soliditas dan konsolidasi antar kabinet kerja dalam mewujudkan visi Asta Cita dan mengartikulasikan ekspektasi publik ini dapat koheren berjalan," pungkasnya.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Proses demokrasi pada 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinilai telah berjalan sesuai prosedur.

Isu Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu Dinilai Hanya Kedewasaan Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Screen-Shot-2024-10-31-at-113928-3393918522.jpg" alt="Tangkapan layar Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan, dirinya tidak mempunyai target 100 hari kerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengaku mempunyai program dalam keadaan darurat mengawal pemerintahan periode 2024-2029.</p> <p>"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).</p> <p>Mantan aktivis HAM itu menyebut, jika dirinya mempunyai target kerja 100 hari, khawatir nantinya tidak akan ada lagi yang membantunya.</p> <p>"Nanti kalau 100 hari, hari ke-101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja lagi," ujar Pigai.</p> <p>Lebih lanjut, Pigai menekankan pihaknya menempatkan sepenuhnya kepada rakyat dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>"Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap, harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya," pungkas Pigai.</p>

"Nanti kalau 100 hari, hari ke-101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja lagi," ujar Natalius Pigai.

Tak Punya Target Program 100 Hari Kerja, Menteri HAM Natalius Pigai: Kalau 100 Hari, Nanti Hari ke-101 Diam Semua, Nggak Ada yang Kerja Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Perang-Rusia-Ukraina-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Saat ini tepat 3 bulan atau 100 hari perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung. Selama itu pula Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut bahwa tak ada pemenang dalam perang tersebut. Justru rakyat sipil yang dirugikan dan menjadi korban.<br /> <br /> Koordinator krisis PBB untuk Ukraina telah memperingatkan perang yang terjadi tidak akan ada pemenangnya.<br /> PBB telah mengonfirmasi lebih dari 9 ribu warga sipil telah tewas di tengah konflik.<br /> <br /> "Angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi dengan permusuhan yang sedang berlangsung, membuat upaya untuk menghitung korban menjadi sulit," kata PBB.<br /> <br /> <strong>Ukraina Bersumpah Menang</strong><br /> <br /> Sementara itu, pada hari ke-100 perang, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk menang. Dia mengatakan negaranya akan memenangkan pertempuran dengan Rusia.<br /> <br /> “Angkatan Bersenjata Ukraina ada di sini. Yang paling penting, orang-orang di negara kita ada di sini. Membela Ukraina selama 100 hari,” kata Zelensky dalam pidato yang disampaikan dari depan kantor kepresidenan Ukraina, di pusat ibu kota, Kiev.<br /> <br /> “Kemenangan akan menjadi milik kita,” tambahnya.<br /> <br /> Penasihat Zelensky mengatakan Ukraina tidak berencana menggunakan sistem roket canggih yang dipasok oleh Amerika Serikat untuk menyerang sasaran di Rusia. Sementara, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia menguasai lebih dari 90 persen wilayah timur Ukraina di Luhansk dan kemungkinan akan mengambil kendali penuh situasi dalam dua minggu ke depan.

100 Hari Perang Rusia-Ukraina, PBB Sebut Tak Akan Ada Pemenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/reuters_ismail_sabri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Penduduk Malaysia marah. Pemerintah dituding menerapkan standar ganda dalam penegakan aturan Covid-19. Penyebabnya, perayaan pencapaian seratus hari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Ismail Sabri Yaakob digelar besar-besaran tanpa memperhatikan protokol kesehatan (prokes). Acara itu dihelat selama empat hari di Kuala Lumpur Convention Centre sejak Kamis (9/12).<br /> <br /> Berdasar keterangan Kepala Sekretaris Pemerintahan Malaysia Zuki Ali, lebih dari 100 ribu orang datang ke acara tersebut. Meski begitu, denda yang dijatuhkan kepada penyelenggara untuk pelanggaran prokes hanya MYR 1.000 atau setara Rp 3,4 juta.<br /> <br /> Itu jauh berbeda dengan denda sebesar MYR 20 ribu atau Rp 67,8 juta yang dikenakan selama pemilihan di Negara Bagian Malaka bulan lalu. Saat itu kampanye fisik dilarang. Denda jutaan ringgit juga dikenakan kepada pihak-pihak yang merayakan pesta secara ilegal di Kuala Lumpur.<br /> <br /> ”Apakah mendorong (kenaikan, Red) jumlah kasus Covid-19 juga merupakan bagian dari KPI (indeks kinerja utama) untuk seratus hari ke depan?” sindir Presiden Asosiasi Medis Malaysia Koh Kar Chai seperti dikutip The Straits Times.<br /> <br /> Hal senada dilontarkan tokoh oposisi Lim Kit Siang. Menurut dia, denda di acara tersebut hanya kian menggarisbawahi bahwa pemerintah kurang serius dalam memerangi pandemi. Saat ini tingkat penularan rata-rata di atas 4 ribu kasus per hari selama tujuh bulan terakhir. Pada Minggu (12/12) untuk kali pertama sejak Mei turun di angka 3.490.<br /> <br /> ”Meski begitu, PM Ismail memberikan skor 90 persen untuk kinerja seratus hari Kabinet. Itu menjadikan Malaysia target baru lelucon dan penghinaan dunia,” tegas anggota parlemen untuk wilayah pemilihan Iskandar Puteri tersebut.<br /> <br /> Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin mengakui kesalahan. Departemen yang mengorganisasi acara bertajuk Program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia itu gagal menerapkan standard operating procedure (SOP) untuk situasi pandemi. Meski begitu, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi lebih dari MYR 1.000. Sebab, sehari sebelum acara, aturan status darurat telah dicabut.<br /> <br /> Tapi, pernyataan Khairy tidak beralasan. Sebab, pada Kamis malamnya, polisi menggerebek kelab malam di Kuala lumpur dan mengeluarkan denda MYR 245 ribu (Rp 830,7 juta). Itu sudah termasuk MYR 25 ribu (Rp 84,7 juta) denda kepada pengelola lokasi. Acara pemerintah dan penggerebekan tersebut terjadi di hari yang sama.<br /> <br /> ”Kredibilitas kami (pemerintah, Red) telah terkikis. Saya sadar publik marah. Kami mohon maaf atas apa yang terjadi dan akan belajar. Jangan sampai kesalahan kami membuat Anda berhenti menjalankan SOP,” ujar Khairy. Ismail di pihak lain belum memberikan komentar apa pun.

Gelar Perayaan 100 Hari Ismail Sabri Menjabat, Penduduk Malaysia Marah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/2/2020). Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo  rangkaian kunjungan silaturahmi usai dilantik menjadi Kapolri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/2/2020). Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo  rangkaian kunjungan silaturahmi usai dilantik menjadi Kapolri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai tidak hanya berteori tentang penanganan dan penindakan hukum yang humanis, namun sudah melakukan langkah-langkah terukur agar kepolisian dapat dipandang sebagai lembaga yang benar benar mengayomi.<br /> <br /> "Pak Jendral Sigit sudah mengedepankan <em>restorative justice</em> bagi pelanggaran-pelanggaran minor, menerbitkan pedoman tentang mekanisme penanganan kasus yang berkaitan dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), bahkan sudah mengoptimalkan potensi teknologi untuk kepentingan pelayanan masyarakat," ungkap Anggota Komisi III DPR Eva Yuliana dalam keterangannya, Senin (10/5).<br /> <br /> Ditegaskan legislator Partai Nasdem itu, pada saat fit and proper <em>test,</em> Sigit berani membuat komitmen agar hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tetapi memastikan bahwa penindakan hukum memiliki spirit transparansi berkeadilan. Hal ini, tambah Eva, sudah dilakukan dan direalisasikan Kapolri dalam waktu hanya 100 hari.<br /> <br /> "Dalam hal pemaksimalan teknologi untuk pelayanan masyarakat, ada tiga agenda yang menurut saya sangat baik. Pertama, adanya aplikasi E-dumas (Elektonik Pengaduan Masyarakat) yang membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota polri," ujarnya.<br /> <br /> Eva melanjutkan adanya aplikasi untuk memperpanjang SIM, ini sangat membantu dan sangat adaptif terhadap situasi sekarang yang masih dalam suasana pandemi Covid-19.<br /> <br /> "Dan yang ketiga, sudah berlakunya E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di beberapa provinsi, untuk meminimalisir pungli di jalan, dan menerapkan tilang secara online supaya transparan dan akuntabel. Penguasaan teknologi menjadi poin plus di mata saya untuk Jendral Sigit," ungkap Eva.<br /> <br /> Eva juga memberi apresiasi kepada Kapolri karena telah mengedepankan fungsi Polsek sebagai pemelihara kamtibmas. "Jadi Polsek tidak lagi sebagai polisi yang melakukan penindakan hukum. Hal ini dilakukan karena Polsek adalah ujung tombak kepolisian dalam hal pelayanan dan memberikan rasa aman kepada warga," ungkapnya.<br /> <br /> Begitupun menyangkut virtual police sebagai langkah preemtif (konsultasi) dan preventif timbulnya kasus ujaran kebencian di media sosial, ini juga langkah berani dan prediktif sesuai  jargon Kapolri ketika awal menjabat yakni Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan).<br /> <br /> "Jadi menurut hemat saya, Kapolri dalam 100 hari kerja sudah banyak melaksanakan janjinya ketika fit and proper test. Walaupun masih ada yang berproses dan belum tuntas, itu wajar karena baru 100 hari. Namun kita bisa melihat perubahan nyata yang disajikan Kapolri Jenderal L. Sigit Prabowo," tegasnya. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

Legislator Nasdem Apresiasi Capaian Kerja 100 Hari Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/100-hari-lebih-di-arab-saudi-begini-perkembangan-kasus-habib-rizieq_m_149596.jpeg" alt="Habib Rizieq" width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Habib Rizieq Shihab telah ditetapkan sebagai buron oleh Polda Metro Jaya. Pasalnya, semenjak ditetapkan sebagai tersangka, hingga hari ini dia tak kunjung kembali ke Indonesia dari Arab Saudi.</p><br /> <p>Rizieq diperkirakan meninggalkan Indonesia sejak 22 April 2017. Bila dihitung hingga hari ini (8/8), sudah lebih 100 hari dia berada di Timur Tengah. Mulai dari umrah hingga ibadah haji.</p><br /> <p>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, sampai sekarang mereka tetap melanjutkan kasus itu. Mereka tetap setia menunggu kedatangan Rzieq ke Indonesia.</p><br /> <p>&ldquo;Sampai sekarang masih lanjut. Kami masih menunggu kedatangan beliau untuk dimintai keterangan,&rdquo; kata dia ketika dikonfirmasi, Selasa (8/8).</p><br /> <p>Polda Metro sendiri sempat beberapa kali hendak berusaha memulangkan Rizieq, mulai dari penerbitan red notice yang tidak jadi dan kerjasama police to police yang tak kunjung ada kejelasan. Sehingga kini polisi hanya bisa menunggu Rizieq pulang dengan sendiri.</p><br /> <p>Sementara kasus penistaan Pancasila di Polda Jawa Barat juga masih dalam pemberkasan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus menerangkan, mereka juga masih menunggu Rizieq. &ldquo;Kami tunggu seraya pemberkasan,&rdquo; ucapnya.</p><br /> <p>Pihak pemerintah Saudi Arabia sendiri telah memberikan visa khusus sehingga Rizieq bebas berada di sana sampai kapan dia mau.</p><br /> <p>Diketahui, dalam kasus ini Rizieq telah menjadi tersangka bersama Firza Husein. Dia menjadi tersangka karenca sreenshot percakapannya tersebar di situs baladacintarizieq.com </p>

100 Hari Lebih di Arab Saudi, Begini Perkembangan Kasus Habib Rizieq

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/100-hari-penyiraman-novel-dpr-jangan-terkesan-ada-yang-disembunyikan_m_145526.jpeg" alt="Kondisi terkini Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>Kondisi terkini Novel Baswedan.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Polri diminta menemukan pelaku penyiraman Novel Baswedan. Apalagi diketahui, peristiwa penyiraman tesebut sudah seratus hari berlalu.<br /><br />Dalam rapat dengan Polri beberapa hari lalu, komisi III telah menyampaikan agar kasus itu segera terungkap dengan menangkap pelakunya.<br /><br />"Jangan sampai kesan bahwa Polri berlarut-larut karena ada sesuatu yang disembunyikan, malah tambah berkembang di masyarakat. Malah tambah tidak bagus buat Polri. Pak Kapolri segera dituntaskan," pinta Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).<br /><br />Sementara itu dia mengatakan, sejumlah elemen masyarakat termasuk DPR dan KPK sendiri sudah menyampaikan agar Polri memberi atensi khusus kepada kasus Novel. Hal itu pun sudah direspon Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan mempersilakan KPK membentuk tim bayangan.<br /><br />"Jadi, dengan keterbukaan seperti itu kita beri waktu lagi Polrinya. Dengan Kapolri sudah terbuka, KPK membentuk tim,&nbsp; mereka bisa melakukan penyelidikan informal," pungkas Arsul.</p>

100 Hari Penyiraman Novel, DPR: Jangan Terkesan Ada yang Disembunyikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/100-hari-penyerangan-novel-baswedan-ini-sindiran-eks-pimpinan-kpk_m_145442.jpeg" alt="Mantan Pimpinan KPK Bambang Wijojanto" width="100%">
<figcaption>Mantan Pimpinan KPK Bambang Wijojanto</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto turut buka suara soal kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik senior Novel Baswedan. Tepat 100 hari pasca penyerangan Novel pada April lalu, Bambang mencoba mengingatkan kembali agar kasus tersebut bisa diusut tuntas.</p><br /> <p>Bambang mengatakan, Novel diserang secara brutal untuk "dilumpuhkan" agar tidak dapat lagi bertugas maksimal di KPK.</p><br /> <p>"Tahukah kita, serangan memakai air keras ke wajah Novel bukan kali yang pertama ketika Novel jadi salah satu penyidik utama yang bongkar kasus E-KTP yang ternyata, diduga keras libatkan Ketua DPR dan sebagian Anggota Pansus Angket KPK," kata Bambang lewat keterangan tertulis, Kamis (20/7).</p><br /> <p>Menurutnya, progres untuk memastikan keberhasilan dalam membongkar kasus brutalitas penyerangan atas Novel, tidak menunjukan hasil yang signifikan apalagi memuaskan.</p><br /> <p>"Tahukah kita, banyak kalangan sudah menyimpulkan dengan pertanyaan, apakah kita masih percaya kasus ini dapat dibongkar? Ada banyak janji untuk segera mengungkap tapi tidak dipenuhi dan bersifat spekulatif," papar pria yang akrab disapa BW ini.</p><br /> <p>BW pun mempertanyakan pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang tak kunjung disetujui sebagai Alternatif Solusi dan terkesan malah "digembosi".</p><br /> <p>"Yang juga sangat penting ditanyakan, di 100 hari brutalitas penyerangan Novel, pantaskah kita bicara soal ide Densus Tipikor kendati tidak sanggup mengungkap penyerangan sistematik yang begitu terencana atas Novel?" pungkasnya.&nbsp;</p>

100 Hari Penyerangan Novel Baswedan, Ini Sindiran Eks Pimpinan KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#100 hari

Berita Terkini