<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/POLPEM-Distribusi-pengiriman-barang-dari-Pelabuhan-diharapkan-berdampak-pada-PAD-diptawahyu9JPG-2977517621.jpg" alt="PENGIRIMAN HINGGA LUAR NEGERI: Sejumlah petugas melakukan pengaturan distribusi barang yang akan dikirim menggunakan kapal cargo menuju daerah tujuan saat di Terminal Jamrud Nilam Mirah area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemarin, Selasa (21/5/2024)." width="100%">
<figcaption>PENGIRIMAN HINGGA LUAR NEGERI: Sejumlah petugas melakukan pengaturan distribusi barang yang akan dikirim menggunakan kapal cargo menuju daerah tujuan saat di Terminal Jamrud Nilam Mirah area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemarin, Selasa (21/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang dari sisi ekonomi, struktur ekspor Indonesia sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengalami perubahan. Struktur ekspor masih didominasi oleh komoditas sumber daya alam yang sifatnya ekstraktif. Justru, Bhima menyebut kontribusi industri manufaktur pada struktur ekspor RI makin menyusut. "Bahkan untuk kendaraan bermotor dan spare part-nya juga porsinya kecil sekali. Mobil itu hanya 1,3 persen, sisanya sebagian besar adalah komoditas dan olahan primer," ujar Bhima dalam sebuah diskusi. Dari kondisi itu, tercermin bahwa belum ada kenaikan yang berarti dalam hal kinerja ekspor. Padahal, ekspor yang terus mengandalkan komoditas tak terlalu menguntungkan di tengah harga komoditas yang masih terbilang swing. "Dari sisi batu bara, kemudian gas, itu tidak bisa terlalu diandalkan sebagai dorongan untuk ekspor. Makanya defisit migas kita cukup besar," imbuhnya. Kondisi itu makin diperparah dengan daya saing industri dalam negeri yang masih kalah kompetitif jika dibandingkan negara tetangga. Bhima mencontohkan, Vietnam justru membukukan porsi produk-produk industri yang memiliki nilai tambah. Hal itu juga sejalan dengan proyeksi Bank Dunia yang memprediksi Vietnam akan menunjukkan pertumbuhan terkuat di antara negara-negara ekonomi berkembang di Asia Tenggara. Itu disebabkan karena pemulihan ekspor manufaktur, pariwisata, dan investasi. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 6,1 persen pada akhir 2024 dan 6,5 persen pada 2025. "Mereka (Vietnam) tidak lagi berbasis pada sumber daya alam, tapi sudah masuk ke industri dan high-tech industry. Bahkan mereka sudah punya banyak sekali kayak elektronik integrated circuit, kemudian juga masuk ke electric transformers, dan juga banyak sekali produk-produk yang nilai tambahnya tinggi sekali," tutur Bhima. Dia melanjutkan, meski neraca perdagangan RI terus mencetak surplus selama 53 bulan, namun surplus yang terjadi adalah surplus yang kurang berkualitas. Itu disebabkan karena berkurangnya impor bahan baku karena tekanan ekonomi 10 tahun terakhir. Kondisi itu mengindikasikan ada permasalahan dari sisi permintaan. Kondisi itu juga tercermin dari PMI manufaktur Indonesia yang angkanya masih di bawah angka ekspansi. "Jadi surplus perdagangan yang tidak ditopang oleh surplus perdagangan yang sehat. Yang sehat itu bagaimana? Surplusnya karena ekspor industrinya meningkat, meskipun ada kenaikan dari sisi impor bahan baku. Atau kalau lebih bagus lagi, impor bahan baku industrinya itu bisa ditekan dan ekspor industrinya yang meningkat karena memakai bahan baku domestik. Nah itu tidak terjadi di Indonesia dalam 10 tahun," jelas Bhima.

Struktur ekspor Indonesia sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi tidak mengalami perubahan.

10 Tahun Jokowi, Struktur Ekspor Tak Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/WhatsApp-Image-2024-10-05-at-085421-1641485513.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginspeksi pasukan dalam upacara HUT ke-79 TNI di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Sabtu (5/10). (YouTube Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginspeksi pasukan dalam upacara HUT ke-79 TNI di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Sabtu (5/10). (YouTube Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengakhiri masa kepemimpinannya selama sepuluh tahun pada 20 Oktober 2024. Khusus di bidang pertahanan, pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mencatat delapan capaian yang signifikan.&nbsp; Namun, dia juga menggarisbawahi tantangan keterlambatan modernisasi, transparansi, dan penguatan industri dalam negeri sebagai persoalan yang perlu diatasi. Menurut Khairul, itu penting untuk mencapai kekuatan militer yang lebih mandiri dan efektif. Berikut delapan catatan tersebut:&nbsp; <ol> <li dir="ltr"> Peningkatan Anggaran Pertahanan&nbsp; </li> </ol> Presiden Jokowi secara konsisten meningkatkan anggaran pertahanan. Pada tahun 2020, anggaran pertahanan mencapai lebih dari Rp 131 triliun, lonjakan angka yang sangat signifikan dalam sejarah Indonesia. Peningkatan ini difokuskan pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesejahteraan personel militer. Sebelumnya pada lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, komitmen peningkatan anggaran terutama dalam rangka modernisasi alutsista karena adanya sejumlah tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan fiskal sehingga berdampak pada kelambatan pengadaan dan implementasi program Minimum Essential Force atau MEF. <ol start="2"> <li dir="ltr"> Modernisasi Alutsista dan Isu Transparansi </li> </ol> Alutsista dan isu transparansi. Jokowi berupaya memperbarui alutsista TNI dengan pembelian pesawat tempur, kapal perang, dan kendaraan lapis baja. Namun, proses modernisasi ini menghadapi hambatan besar di lima tahun pertama, termasuk kebuntuan dalam negosiasi pengadaan jet tempur Sukhoi SU-35 dan keberlanjutan proyek KFX/IFX. Saat itu, sejumlah pengadaan alutsista juga dikritik karena kurangnya transparansi, seperti dalam pembelian helikopter AgustaWestland AW101. Itu menunjukkan bahwa meskipun anggaran bertambah, masalah manajemen dan akuntabilitas masih menjadi tantangan. <ol start="3"> <li dir="ltr"> Fokus Pada Pertahanan Maritim </li> </ol> Visi Poros Maritim Dunia yang diusung Jokowi menempatkan pertahanan maritim sebagai prioritas, terutama dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara di tengah ketegangan Laut China Selatan. Namun dalam lima tahun pertama, upaya penguatan TNI Angkatan Laut belum optimal, mengingat besarnya perhatian yang masih condong ke peningkatan kekuatan TNI Angkatan Darat, yang mendominasi alokasi anggaran dan prioritas. Sehingga, penguatan maritim yang diharapkan, justru belum sesuai dengan visi Poros Maritim Dunia. Upaya yang lebih serius dan optimal baru kita lihat di periode kedua. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015188371/4-zodiak-paling-beruntung-besok-13-oktober-2024-arus-keuangan-mengalir-deras">4 Zodiak Paling Beruntung Besok 13 Oktober 2024, Arus Keuangan Mengalir Deras</a> <ol start="4"> <li dir="ltr"> Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) </li> </ol> Pada akhir periode pertama, Jokowi meresmikan terbentuknya Kogabwilhan yang bertujuan untuk memperkuat komando dan kendali pertahanan di wilayah strategis Indonesia. Itu merupakan langkah penting untuk meningkatkan respons militer dalam menghadapi ancaman nasional, terutama di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik. Selanjutnya di periode kedua, kita menyaksikan upaya yang lebih serius untuk memastikan interoperabilitas antarmatra dalam konteks Kogabwilhan. &nbsp; &nbsp; <ol start="5"> <li dir="ltr"> Cyber Defense dan Peningkatan Kapasitas Pertahanan Siber </li> </ol> Menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, Jokowi memperkuat organisasi siber TNI, yang menjadi komponen penting dalam menghadapi ancaman digital. Ini menunjukkan adaptasi terhadap ancaman modern, yang kemudian dilanjutkan dengan rencana pembangunan serta peningkatan kapabilitas satuan siber TNI menjadi setingkat matra. <ol start="6"> <li dir="ltr"> Kemandirian Industri Pertahanan </li> </ol> Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya telah berupaya mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor, meskipun pada&nbsp; lima tahun pertama kita lihat capaiannya memang masih terbatas. Namun di periode kedua, Jokowi telah berupaya meningkatkan daya saing, baik kualitas produk dan kapasitas produksi, dan membangun ekosistem, dengan membentuk defendID sebagai holding yang memayungi PT, LEN, PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan BUMN pertahanan lainnya. Target kemandirian industri pertahanan memang belum tercapai secara optimal, namun upaya mengatasi ketergantungan pada impor terus menguat. <ol start="7"> <li dir="ltr"> Diplomasi Pertahanan </li> </ol> Pemerintahan Jokowi juga memanfaatkan diplomasi pertahanan untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, khususnya dalam konteks ASEAN dan Indo-Pasifik. Meski dalam lima tahun pertama efek dari diplomasi ini masih terbatas pada komitmen jangka panjang tanpa dampak nyata yang besar, namun di periode kedua kita lihat bahwa pendekatan ini sangat membantu dalam mengelola ketegangan di Laut China Selatan dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan.&nbsp; <ol start="8"> <li dir="ltr"> Keamanan Perbatasan dan Operasi di Papua </li> </ol> Pemerintahan Jokowi menaruh perhatian besar pada keamanan perbatasan, khususnya di Laut Natuna Utara dan perbatasan darat dengan Malaysia serta Papua Nugini. Di Papua, pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi menghadapi kritik atas pendekatan militeristik dalam menghadapi gerakan separatis, yang dianggap kurang memperhitungkan dimensi sosial-politik di wilayah tersebut. Meski masih menunjukkan ketergantungan besar pada operasi keamanan, di periode kedua kita melihat upaya serius untuk lebih menyeimbangkan pendekatan keras dengan pembangunan sosial.

Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mencatat delapan capaian yang signifikan.

Delapan Catatan Bidang Pertahanan di Akhir Sepuluh Tahun Pemerintah Presiden Jokowi

10 tahun jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#10 tahun jokowi

Berita Terkini

10 Tahun Jokowi, Struktur Ekspor Tak Berubah

Delapan Catatan Bidang Pertahanan di Akhir Sepuluh Tahun Pemerintah Presiden Jokowi

Download Aplikasi JawaPos.com