<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jokowi-Dan-Prabowo-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapim dengan jajaran Kemenhan, Kamis (23/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapim dengan jajaran Kemenhan, Kamis (23/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil riset terkait dengan kinerja 1 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin dan Covid-19 di Indonesia. Survei nasional ini dilakukan pada 10 sampai 17 Oktober 2020 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang dari 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menuturkan, sebesar 64,6 persen responden puas dengan kerja Presiden Joko Widodo. Sementara itu sebanyak 33,1 persen responden tidak puas. Sedangkan, responden yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 2,3 persen. Sementara itu sebanyak 40,8 persen responden puas dengan kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan yang tidak puas 47,4 persen, dan yang tidak tahu atau tidak jawab 11,8 persen. Lima alasan publik puas dengan kinerja Jokowi adalah hasil kerjanya nyata, orangnya merakyat, banyak pembangunan infrastruktur, orangnya baik dan sederhana, dan memangun desa sampai wilayah tertinggal. "Lalu, lima alasan publik puas dengan kinerja Ma'ruf Amin adalah berperan dalam menjaga kerukunan umat beragama, hasil kerjanya nyata, orangnya baik dan sederhana, menjaga perdamaian dan bijaksana," terang Qodari dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Jumat (6/11). Sedangkan, lima alasan responden tidak puas dengan kinerja Jokowi itu adalah kebijakannya menguntungkan pihak tertentu, banyak pekerja asing, perekonomian Indonesia menurun, lapangan pekerjaan terbatas dan kesejahteraan masyarakat menurun. Kemudian, lima poin alasan responden tidak puas dengan kinerja Ma'ruf Amin adalah tidak tegas, kebijakan miliknya terbatas, perekonomian Indonesia menurun, dan banyak pekerja asing. Indo Barometer juga melempar pertanyaan kepada responden, yakni sebutkan nama menteri yang menurut responden kinerjanya bagus. Dari jawaban responden atas pertanyaan ini, terdapat lima menteri yang dinilai berkinerja baik. 1. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (29,3 persen) Responden menilai Prabowo sebagai menteri dengan kinerja bagus. Prabowo dinilai mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus (22,5 persen), keputusannya tegas dan lugas (19,1 persen), mampu menjaga keamanan (11 persen), kebijakannya berpihak ke rakyat kecil (8,7 persen), dan berwibawa dalam menyelesaikan masalah (8.1 persen). 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (16,3 persen) Nadiem menduduki peringkat kedua menteri berkinerja baik karena pintar atau intelektual (34,3 persen), banyak program terobosan (15,6 persen), mampu meningkatkan pelayanan pendidikan (10,4 persen), muda dan berbakat (10,4 persen) serta cara kerjanya yang bagus (5,2 persen). 3. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (15,2 persen) Sri Mulyani Indrawati yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun terpilih menjadi menteri dengan kinerja baik. Sri Mulyani dinilai pintar atau intelektual (33,3 persen), cocok menduduki posisi tersebut (8,9 persen), mempunyai hasil kerja nyata (8,9 persen), keputusannya tegas dan lugas (6,7 persen), serta mampu meningkatkan perekonomian (5,6 persen). 4. Menteri BUMN Erick Thohir (12,2 persen) Mantan Presiden Inter Milan ini juga dinilai memiliki kinerja baik. Alasan utama responden adalah pintar atau intelektual (22,1 persen), banyak program terobosan (15,3 persen), cara kerjanya bagus (8,3 persen), hasil kerjanya nyata (8,3 persen), serta keputusannya tegas dan lugas (8,3 persen). 5. Menko Polhukam Mahfud MD (8,8 persen) Posisi terakhir menteri dengan kinerja terbaik adalah Mahfud MD. Mahfud dinilai merupakan pribadi yang pintar atau intelektual (38,6 persen), memberikan solusi atas masalah (9,6 persen), kebijakannya berpihak ke rakyat kecil (9,6 persen), keputusannya tegas dan lugas (7,7 persen), serta mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus (7,7 persen). https://www.youtube.com/watch?v=6rJnJS_ocAE

5 Menteri dengan Kinerja Terbaik, Ranking Prabowo di Atas Sri Mulyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/jokowi-pidato-pbb-1.jpg" alt="YouTube Sekretariat Kepresidenan RI" width="100%">
<figcaption>YouTube Sekretariat Kepresidenan RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah memasuki periode satu tahun. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, misi penegakan hukum yang diusung oleh Joko Widodo dan Maaruf Amin saat mengikuti kontestasi politik tidak pernah terealisasi, khususnya keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi masih menjadi problematika tersendiri.  "Kebijakan yang diambil oleh Presiden selama kurun waktu satu tahun terakhir hanya berfokus pada investasi dan mengabaikan penegakan hukum," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.  Kurnia menyebut, salah satu indikator penting untuk menilai komitmen pemberantasan korupsi dari Jokowi adalah melihat kinerja struktur penegakan hukum. Menurutnya, mengacu pada Pasal 8 UU Kepolisian dan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan, maka presiden pada dasarnya merupakan atasan struktural, baik bagi Kapolri maupun Jaksa Agung.  Begitu pula pada KPK, pasca berlakunya UU 19/2019, lembaga anti rasuah itu telah dikooptasi sehingga masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.  Maka dari itu, penilaian atas komitmen eksekutif menjadi relevan saat mengukur keberpihakan penegakan hukum khususnya terhadap pemberantasan korupsi. Dia menilai, sepanjang satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf, praktis struktur penegakan hukum pemberantasan korupsi mengalami kemunduran serta diikuti dengan degradasi kepercayaan publik.  "Misalnya saja pada KPK, sejak tahun 2019 yang lalu publik sudah menyuarakan penolakan atas calon Pimpinan bermasalah. Namun, Presiden Joko Widodo tetap saja bersikukuh memilih lima orang Pimpinan periode 2019-2023, salah satunya Firli Bahuri," sesal Kurnia.  Kurnia menyebut, prediksi publik selama ini pun terbukti, Firli dijatuhi sanksi etik karena menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter. Menurut Kurnia, setidaknya ada tiga problematika di kelembagaan KPK saat ini, mulai dari pengelolaan internal kelembagaan, penindakan, maupun pencegahan.  "Bahkan sampai pertengahan tahun setidaknya terdapat empat lembaga survei yang menyebutkan bahwa KPK kini tidak lagi menjadi lembaga kepercayaan publik," cetus Kurnia.  Pada penegak hukum lain, sambung Kurnia, kondisinya pun tidak jauh berbeda. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat performa buruk Kejaksaan Agung dan Kepolisian adalah kasus narapidana sekaligus buronan Hak Tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Kasus ini menyeruak ke tengah publik pada pertengahan tahun, yang mana ditemukan adanya dugaan persekongkolan para penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan Agung.  Sampai saat ini, setidaknya dua perwira tinggi Polri dan satu orang Jaksa diduga melakukan permufakatan jahat untuk dapat membebaskan dan membantu pelarian dari Djoko Tjandra. Menurutnya, penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Kejaksaan Agung pun menuai ragam kritik dari masyarakat.  "Diduga keras ada upaya perlindungan dari Kejaksaan Agung terhadap Pinangki," beber Kurnia.  Hal itu bermula saat Kejaksaan Agung mengeluarkan Pedoman Pemeriksaan Jaksa, dilanjutkan pemberian bantuan hukum, mengabaikan pengawasan Komisi Kejaksaan, sampai pada tidak adanya koordinasi dengan KPK sebelum pelimpahan perkara ke Pengadilan. Dengan berlandaskan itu, semestinya Presiden tidak lagi ragu untuk memberhentikan Jaksa Agung.  "Akan tetapi Presiden seakan bergeming melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut. Kinerja penindakan kasus korupsi oleh insititusi penegak hukum pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun sangat buruk," urai Kurnia.  Kurnia membeberkan, alokasi anggaran yang diberikan ke institusi penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) sebesar Rp 381,6 miliar. Namun, besarnya anggaran untuk penyidikan tidak menjadikan institusi penegak hukum bertindak secara optimal.  "Sepanjang semester I 2020 institusi penegak hukum hanya mampu menangani 169 kasus dari target kasus sebanyak total 2.225 kasus," pungkasnya.  Sementara itu tenaga ahli utama komunikasi Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian belum juga menanggapi konfirmasi terkait pernyataan ICW terkait kinerja 1 tahun Jokowi-Maruf khususnya dalam isu penegakan hukum.

1 Tahun Periode Kedua Jokowi Dinilai Sukses Mengebiri KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KONFERENSI-PERS-JOKOWI-MARUF-AMIN-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat menyoroti setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ada berbagai catatan yang dituangkan.  Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan tahun pertama Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan ujian yang berat. Karena mendapat cobaan adanya pandemi virus Korona atau Covid-19.  "Bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi Covid-19," ujar Hinca kepada wartawan, Rabu (21/10).  Di sisi lain adanya ancaman resesi di negeri Indonesia. Sehingga hal ini perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah di saat pandemi Covid-19 di tanah air.  "Di lain sisi juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi. Diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini," katanya.  Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. Misalnya bisa lihat pada masa awal pandemi, terdapat beberapa perbedaan pendapat, serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah.  "Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan. Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/10/2020/1-tahun-pemerintahan-jokowi-maruf-amin-buka-sumbat-komunikasi-publik/">1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin: Buka Sumbat Komunikasi Publik</a>  Hinca menuturkan, pemerintah pernah menaikan BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada akhir Februari lalu. Akan tetapi dua bulan kemudian iuran BPJS kembali naik melalui Perpres Nomor 64 tahun 2020.  "Ini menunjukan tendensi yang sangat tidak baik dilakukan oleh kepala negara, seakan tidak mematuhi keputusan hukum yang ada," ungkapnya.  Satu hal lagi yang saya cermati di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Periode kedua adalah aspek kebebasan sipil. Bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin.  Hal ini terbukti Pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengen Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat.  "Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi," ungkapnya.  Demokrat memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.  Akan tetapi Hinca mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat.  "Boleh saja berbeda warna di periode kedua, akan tetapi tetap saja harus mengutamakan kepentingan Merah-Putih yang kita cintai," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WBU4zeeQOv0&amp;ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Demokrat Beri Catatan Kritis 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat_1.jpg" alt="Joko Widodo-Ma" width="100%">
<figcaption>Joko Widodo-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menginjak satu tahun. Selama satu tahun, keduanya memprioritaskan pembangunan untuk SDM unggul.  Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji pun memberikan tanggapannya terkait kinerja 1 tahun Jokowi-Ma'ruf di dunia pendidikan. Program pembangunan SDM unggul dinilainya sebagai program yang sangat tepat, karena harus diakui bahwa saat ini bangsa Indonesia belum menjadi bangsa yang unggul dibandingkan dengan yang lain. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk membuktikan hal tersebut adalah dari skor PISA (Programme for International Student Assessment).  PISA adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun yang menjadi patokan dunia pendidikan internasional.  Sejak PISA pertama kali diluncurkan di tahun 2000, Indonesia belum pernah sekalipun menunjukkan keunggulannya. Pada PISA tahun 2018 yang lalu, untuk literasi, Indonesia mendapatkan skor 371 sedangkan rerata negara-negara OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) mendapatkan skor 487.  Indonesia mendapatkan skor 379 untuk numerasi dibandingkan rerata negara-negara OECD di 489. Dan untuk sains Indonesia mendapatkan skor 396 sedangkan rerata negara-negara OECD di 489.  "Kondisi saat ini SDM Indonesia jauh dari kata unggul karena berada jauh dibawah rata-rata negara lain," kata dia, Rabu (21/10).  Padahal literasi dan numerasi inilah yang membuat lemahnya kemampuan siswa Indonesia untuk belajar. Jika tidak mampu membaca, dalam kajian Bank Dunia dibahasakan functionally illiterate alias bisa membaca tetapi tidak paham makna dari apa yang dibaca, maka SDM Indonesia tidak mampu untuk belajar apapun. Tidak mampu belajar artinya bukanlah SDM yang unggul.  Data dari PISA tersebut dapat dijadikan titik awal program pembangunan SDM Indonesia alias titik jemput kalau menggunakan aplikasi Gojek. Sayangnya hal tersebut tidak pernah sekalipun disebutkan dalam penyusunan program-program pendidikan Indonesia.  Centre for Education Economics, sebuah organisasi riset pendidikan dari Inggris, dalam Annual Research Digest 2017-2018, memuat kajian tentang sistem pendidikan Indonesia yang berjudul, '15 years of education in Indonesia: rising enrolment and flat learning profiles (Beatty, Berkhout, Bima, Coen, Pradhan, Suryadarma)'.  Dijelaskan dalam kajian tersebut, selama 15 tahun tidak ada perkembangan dalam mutu pendidikan Indonesia yang disebabkan karena sikap komplasen (puas) bangsa Indonesia terhadap dunia pendidikan. Semua orang menganggap semuanya baik-baik saja, padahal kalau jika kita melihat hasil PISA, kondisi Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan.  Program-program pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan dalam kajian tersebut dikatakan juga cenderung tidak berubah, alias itu-itu saja tetapi anggarannya ditambah terus. Istilah yang dipakai dalam kajian tersebut adalah BAUWMM (Business as Usual with More Money) alias kegiatan yang sama dengan anggaran yang lebih banyak.  "Bagaimana dengan program pendidikan di setahun belakangan ini? Kita mendengar adanya program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Program Organisasi Penggerak (POP), penghapusan Ujian Nasional (UN), dan penyederhanaan kurikulum, yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Apakah itu semua adalah inovasi-inovasi baru?," imbuhnya.  Kemudian, dia juga mempertanyakan apa perbedaannya program Mendikbud sekarang dengan sekolah inti, rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), dan sekolah rujukan yang merupakan program Mendikbud pada periode-periode sebelumnya. Begitu juga dengan program guru inti, guru pembelajar, dan pengembangan keprofesian bekelanjutan (PKB) untuk guru, kemudian juga dengan EBTANAS dan Ujian Nasional yang sekarang berganti menjadi Asesmen Nasional. Kata dia, itu semua hampir sama.  "Kurikulum yang selalu berganti bersamaan dengan pergantian Mendikbud sepertik kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, revisi Kurikulum 2013, dan penyederhanaan kurikulum," tutur dia.  Dia juga menyinggung Program Merdeka Belajar sendiri belakangan diketahui merupakan merk dagang sebuah perusahaan asing yang kebetulan menjadi penasihat Mendikbud, di mana mereka juga menjalankan konsep yang sama dengan POP di tahun 2019 lalu dengan nama KOP (Komunitas Organisasi Pendidikan) yang sebenarnya programnya tidak jauh berbeda dengan MGMP Reborn milik Kemendikbud di periode sebelumnya.  "Sekilas terlihat bahwa tidak ada inovasi baru pada program Kemendikbud, semuanya sebatas ganti nama saja, dan tentunya memakan anggaran lebih banyak. Contoh untuk Ujian Nasional tahun 2020 ini anggarannya Rp 200 miliar sedangkan untuk Asesmen Nasional tahun depan anggaran melonjak menjadi Rp 1,4 triliun," tambahnya.  Padahal, banyak pihak yang berharap banyak kepada Mendikbud Nadiem Makarim, seorang milenial dengan latar belakang pendiri perusahaan start-up digital sukses. Harapannya, demi membuat banyak perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia sebagai tulang punggung program pembangunan SDM unggul.  Jika Jokowi-Ma'ruf mengharapkan perubahan dari kualitas SDM menjadi unggul, maka program-program pendidikan harus berubah secara substansi bukan sekedar ganti nama saja. Untuk itu diperlukan evaluasi yang menyeluruh, obyektif, dan transparan terhadap program-program pendidikan yang sedang berjalan maupun yang telah berhenti. "Evaluasi ini bukan bertujuan mencari siapa yang salah melainkan untuk mencari solusi masalah," ucapnya.  Setelah evaluasi, dibutuhkan penyusunan blue print dan peta jalan pendidikan Indonesia yang jelas titik awalnya dan tujuan akhir, waktu yang dibutuhkan, serta biaya yang diperlukan agar tujuan tersebut tercapai. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, sepertinya momentum waktu yang tepat untuk memanggil putra-putra terbaik bangsa, para tokoh dan pakar pendidikan untuk bersama-sama mencurahkan pikiran dalam menyusun cetak biru pendidikan Indonesia.  "Jangan sampai hal yang sangat penting demi masa depan bangsa ini, disusun oleh kelompok elitis secara tertutup yang pastinya akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Setahun telah berlalu, masih banyak hal yang perlu dibenahi tetapi tidak ada kata terlambat. Bersama kita bisa membangun SDM Unggul-Indonesia Maju," pungkasnya.

Satu Tahun Kinerja Jokowi-Ma'ruf, Ini PR di Dunia Pendidikan