<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KONFERENSI-PERS-JOKOWI-MARUF-AMIN-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun. Selama satu tahun pemerintahan keduanya, persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan masih menjadi catatan.  Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebutkan, seluruh dunia memang tidak siap menghadapi pandemi Covid-19 sejak akhir 2020. Yang membedakan, papar dia, adalah respons awal setiap pemerintah negara dalam menghadapi pandemi global ini.  Mufida menyebut, sikap Jokowi-Ma'ruf yang cenderung menggampangkan dan mengabaikan penanganan Covid-19 menunjukkan sikap pemerintahan yang tidak antisipatif dan sigap menghadapi Covid-19.  Ia menyebut, per 20 Oktober 2020 menurut data Worldometers, Indonesia menduduki peringkat 19 dunia, 5 di Asia dan pertama di Asia Tenggara angka konfirmasi positif Covid-19. Tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga nomor 16 di dunia, nomor 3 di Asia, dan nomor satu di Asia Tenggara.  Yang lebih menyedihkan, untuk tes per 1 juta penduduk, Indonesia peringkat 158 dari seluruh negara di dunia.  "Terbukti hingga kini gelombang pertama Covid-19 di Indonesia entah kapan berakhir. Sementara di negara-negara yang sigap responsnya kini semuanya sudah melandai. Sementara negara-negara yang tercatat tertinggi kasus dan angka kematian seperti Brasil dan Amerika Serikat juga pemerintahannya menyepelekan pandemi ini," kata Mufida, Rabu (21/10).  Mufida menyebut pemerintah sejatinya sudah dilengkapi petunjuk lengkap dalam UU Kekarantinaan Kesehatan jika terjadi wabah global. Namun pemerintah hanya mengambil hal-hal yang parsial dalam UU Kekarantinaan Kesehatan demi kepentingan tertentu.  "Saat awal pemerintah enggan melakukan karantina wilayah seperti yang diamanatkan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Tetapi saat mengancam pendemo UU Cipta Kerja, aparat mengancam dengan UU Kekarantinaan Kesehatan," katanya  Selain persoalan kesehatan, persoalan ketenagakerjaan dengan disahkannya UU Cipta Kerja menjadi catatan besar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sudah banyak pihak dan pakar yang menyebutkan UU Cipta Kerja cacat secara prosedur dan materi tetapi pemerintah ngotot tetap mengesahkan UU ini di tengah pandemi Covid-19.  "Pembahasannya yang tidak transparan sejak awal, saat diputuskan dan persoalan yang masih mengikuti terkait draf mana yang resmi usai diputuskan jelas mengindikasikan UU Cipta Kerja ini bermasalah. Belum lagi bicara subtansi isi yang justru tidak memberikan rasa aman dan layak bagi pekerja sebagaimana rekomendasi ILO," papar dia.  Mufida menyebutkan, catatan terkait kesehatan dan ketenagakerjaan bukan hanya soal penanganan Covid-19 dan UU Cipta Kerja. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, semrawutnya program Kartu Prakerja, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga menunjukkan kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf yang bermasalah.  Mufida juga mengkritisi soal maraknya pengangguran. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada 2021 angka pengangguran bisa menyentuh 12,7 juta orang.  Pada 2020 Bapennas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menyentuh 8,1 hingga 9,2 persen melompat dari posisi 2019 yang berkisar 5,28 persen. Tingkat TPT ini tertinggi sejak 15 tahun terakhir. Bahkan pada awal 2020, World Population Review merilis Indonesia di peringkat 9 tingkat pengangguran di dunia.  "Banyaknya catatan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan ini harus jadi alarm bagi pemerintah. Apalagi ini periode kedua Pak Jokowi yang seharusnya jauh lebih baik dari periode pertama. Saat ini yang menjadi pengawas jalannya pemerintahan bukan hanya DPR tetapi juga kekuatan sipil dan media. Jangan anggap remeh kritik dan masukan dari mereka," pungkasnya.

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Kritik Keras Soal Covid-19 dan Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ilustrasi-jokowi-maruf-amin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin persis memasuki masa 1 tahun pada Selasa (20/10) hari ini. ‎Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf diwarnai oleh tantangan yang praktis tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yakni pandemi Covid-19.  "Dalam tantangan yang tidak ringan tersebut, konsolidasi politik dan pemerintahan merupakan modal terpenting. Krisis harus dihadapi dengan komunikasi politik yang handal, kemampuan membangun harapan, dan perlunya memercepat gerak dan laju perekonomian untuk rakyat," ujar Hasto, Selasa (20/10).  Hasto mengatakan, PDIP menyadari beratnya tantangan yang dihadapi oleh Jokowi-Ma'ruf. Sehingga koordinasi, kerjasama, dan kemampuan melakukan komunikasi publik bagi seluruh jajaran kabinet bersifat wajib. Menteri harus fokus pada ruang lingkupnya.  Hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat, dan upaya menciptakan lapangan kerja bagi rakyat melalui padat karya berbasis tunai terus dikedepankan.  "Pada saat bersamaan, peningkatan daya tahan rakyat di dalam menghadapi Covid-19 melalui asupan gizi, protein, dan vitamin yang cukup, harus dilakukan melalui kerja gotong royong seluruh jajaran pemerintahan, pusat hingga daerah," katanya.  PDIP juga menegaskan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Sehingga menteri harus berani mengambil terobosan. Sebab menteri adalah sosok yang seharusnya memahami hal ihwal kementrian yang dipimpinnya.  "Totalitas jajaran kabinet sangat penting. Karena itulah ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024, dan melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu presiden, sebaiknya segera menghentikan seluruh gerak pencitraannya," katanya.  "Sehingga menempatkan kejar prestasi sebagai bagian budaya kerja. Sebab soliditas dan daya juang para menteri di tengah pandemi ini sangat pentin‎g," tambahnya.  PDIP terus mendorong kerjasama dengan seluruh parpol pengusung pemerintahan baik di pusat, daerah, dan juga dukungan dari seluruh basis akar rumput partai. Kerjasama politik juga dikedepankan dengan membangun dialog dengan seluruh elemen masyarakat.  "Kunci menghadapi krisis akibat pandemi adalah dialog, gotong royong, dan ciptakan kondisi politik yang stabil. Mereka yang memancing di air keruh daam situasi pandemi ini, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat," ungkapnya.  Diketahui, pada 20 Oktober 2019 lalu Jokowi-Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia masa bakti 2019-2024.  Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 memperoleh suara 85.607.362 atau 55,50 persen. Sementara rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 44,50 persen atau 68.650.239 suara.

1 Tahun Jokowi-Ma'ruf, PDIP: Menteri Jangan Pencitraan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/METRO_AKSI-TOLAK-OMNIBUSLAW_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). tuntutan demo yang akan dilakukan itu sama yakni mendesak pemerintah mencabut omnibus" width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). tuntutan demo yang akan dilakukan itu sama yakni mendesak pemerintah mencabut omnibus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah elemen masyarakat akan kembali menggelar unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/10). Mereka akam kembali menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Kelompok mahasiswa dan buruh memilih menggelar aksi pada hari ini karena bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.  Mengantisipasi hal itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Istana Negara. Penutupan ruas jalan akan dilakukan apabila massa unjuk rasa berjumlah besar dan menutupi akses jalan tertentu.  "Pengalihan lalin bersifat situasional yang akan diterapkan jika massa pendemo halangi sejumlah ruas jalan di wilayah Jakpus," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo.  Berikut rencana rekayasa lalu lintas disekitar Istana Negara:  1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran III diluruskan ke TL Harmoni.  2. Arus lalu lintas dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.  3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.  4. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju ke Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Sirih.  5. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok ke kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan asur lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok ke kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Adul Muis.  6. Arus lalu lintas dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jalan Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan, arus lalu lintas dari Jalan Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Muesum diluruskan ke Jalan Majapahit.  7. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada.

Demo Omnibus Law Lagi, Begini Rekayasa Lalu Lintas Di Sekitar Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tim-jokowi-maruf-dinilai-panik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Jokowi-Maruf Amin." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jokowi-Maruf Amin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki saru tahun kepemimpinan pada periode 2019-2024. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) mengkritisi satu tahun periode kedua pemerintahan Jokowi.  Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyampaikan, satu tahun rezim Jokowi periode kedua memimpin terjadinya resesi atau penurusan demokrasi. Dia juga menilai, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan.  "Secara umum bahwa demokrasi Indonesia mengalami resesi atau penurunan, tidak hanya resesi ekonomi, resesi demokrasi pun terjadi di Indonesia," kata Fatia dalam konferensi pers daring, Senin (19/10).  Berdasarkan catatan Freedom House, sambung Fatia, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan kebebasan berekspresi itu terkait berbagai hal, seperti pengambilan kebijakan dan tindakan refresifitas aparat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/10/2020/momentum-1-tahun-pemerintahan-jokowi-maruf-akan-ada-demo-besar-besaran/">Momentum 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Ada Demo Besar-besaran</a>  "Penurunan terhadap kondisi demokrasi ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya yaitu penyempitan ruang masyarakat sipil, pelibatan aparat keamanan pertahanan dan intelijen pada urusan-urusan sipil khususnya pada era pandemi seperti ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi," cetus Fatia.  Dia menilai, ruang aspirasi masyarakat sipil kini terus berkurang. Hal ini disebabkan tindakan represifitas aparat, baik secara langsung maupun daring.  "Represifitas aparat yang berlaku di lapangan juga semakin massif dengan pola yang makin beragam, tidak hanya terjadi secara offline atau secara langsung, tetapi juga secara daring. Banyak kali penyerangan penyerangan yang dilakukan oleh oleh aparat yang menyebabkan terjadinya indikasi pembungkaman publik," tandasnya.  Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian hingga berita ini diturunkan belum juga menanggapi konfirmasi JawaPos.com soal catatan KontraS mengenai turunnya nilai demokrasi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3GzTW3JAAoY&ab_channel=jawapostvofficial

1 Tahun Jokowi-Maruf, Kontras: Ruang Demokrasi Mengalami Penurunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Buruh-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Serikat pekerja buruh dari berbagai elemen dan organisasi melakukan aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulo gadung, Selasa (6/10/2020). Aksi yang diikuti ratusan buruh tersebut untuk memprotes pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR. Foto: Dery Ri" width="100%">
<figcaption>Serikat pekerja buruh dari berbagai elemen dan organisasi melakukan aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulo gadung, Selasa (6/10/2020). Aksi yang diikuti ratusan buruh tersebut untuk memprotes pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR. Foto: Dery Ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyatakan, akan kembali menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia. Demonstrasi penolakan Omnibus Law itu akan dilakukan tepat satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Selasa (20/10) mendatang.  Demonstrasi ini akan berlangsung selama tiga hari, pada 20-22 Oktober 2020. Dia pun menggaungkan #MosiTidakPercaya tolak omnibus law.  "Karena 20 Oktober adalah momentum rezim dilantik pertama kali dan peringati omnibus law digagas pas pelantikan presiden," kata perwakilan Gebrak, Nining Elitos dalam diskusi daring, Senin (12/10).  Selain momentum satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf, pada 20 Oktober juga merupakan peringatan digagasnya Omnibus Law. Aksi ini diharapkan mampu membuka mata Jokowi.  Aksi demonstrasi tersebut akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, pekerja dan kaum buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Kini, pihaknya pun terus menggaungkan #MosiTidakPercaya terkait pengesahan UU Cipta Kerja.  Nining menegaskan, pihaknya juga belum berencana mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya masih menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja.  "Kita sudah sampaikan sikap mosi tidak percaya kepada kekuasaan dan tidak akan menempuh JR, tapi memaksa pembatalan," tandas Nining.

Momentum 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Ada Demo Besar-besaran