<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/logo-muhammadiyah.jpg" alt="Ilustrasi logo Muhammadiyah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Muhammadiyah</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar ilmu falak dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (MTT PP) Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, menjelaskan alasan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.</p> <p>Penjelasan ini disampaikan menyusul seorang Profesor Riset Astronomi-Astrofisika BRIN sekaligus anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI yang menyebut Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) &ldquo;tidak cermat merujuk kriteria Turki&rdquo;.</p> <p>Menurut Arwin, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan preseden negatif di tengah publik, karena disampaikan oleh figur yang memiliki otoritas keilmuan. Oleh sebab itu, ia merasa perlu memberikan klarifikasi ilmiah, khususnya terkait klaim bahwa KHGT yang digunakan Muhammadiyah tidak cermat.</p> <p>Arwin menjelaskan, Muhammadiyah sejatinya telah mengeluarkan penjelasan resmi pada 27 Muharam 1447 H atau 22 Juli 2025 M melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah terkait penyesuaian penetapan 1 Ramadan 1447 H. Penjelasan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat pada 23 Juli 2025.</p> <p>"Dalam penjelasan itu disebutkan bahwa awal Ramadan 1447 H yang sebelumnya tercantum dalam kalender cetak Muhammadiyah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, kemudian dikoreksi menjadi Rabu, 18 Februari 2026," kata Arwin dalam keterangannya, Kamis (8/1).</p> <p>Koreksi tersebut dilakukan setelah melalui kajian ilmiah yang mendalam serta diskusi intensif, termasuk dengan para ahli teknologi informasi dan pengembang perangkat lunak hisab. Menurut Arwin, penyesuaian ini dilakukan demi menjaga akurasi ilmiah, integritas keilmuan, dan konsistensi prinsip dalam penentuan waktu ibadah.</p> <p>Ia mengakui, dinamika internal dalam proses tersebut berlangsung cukup alot dan hingga kini masih menjadi bagian dari pengembangan ilmiah berkelanjutan. Muhammadiyah juga menyadari sepenuhnya bahwa keputusan tersebut berbeda dengan Diyanet Turki yang menetapkan awal Ramadan 1447 H pada 19 Februari 2026.</p> <p>"Penetapan 18 Februari 2026 didasarkan pada penerapan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang merujuk pada kriteria hasil Muktamar Turki 2016, yakni ketinggian hilal minimal 5 derajat, elongasi minimal 8 derajat, serta terpenuhinya syarat ijtimak," tegasnya.</p> <p>Dalam kasus Ramadan 1447 H, parameter ijtimak sebelum pukul 24.00 UTC di wilayah mana pun di dunia memang belum terpenuhi. Namun, parameter lanjutan berupa ijtimak sebelum fajar di Selandia Baru serta terpenuhinya kriteria 5&ndash;8 derajat di daratan benua Amerika dinilai telah terpenuhi.</p> <p>Ia menegaskan, sejumlah wilayah di Semenanjung Alaska dan sekitarnya memenuhi parameter tersebut. Di antaranya wilayah dengan koordinat 56&deg; 48&prime; 49&Prime; Lintang Utara dan 158&deg; 51&prime; 44&Prime; Bujur Barat, serta kawasan Chevak, Tununak, Hooper Bay, Togiak, Kipnuk, dan Port Heiden.</p> <p>"Wilayah-wilayah tersebut secara administratif merupakan bagian dari Amerika Serikat dan secara geografis masih termasuk daratan benua Amerika," ucapnya.</p> <p>Atas dasar itulah, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026 secara global.</p> <h3 class="class-paragraph">Perbedaan dengan Diyanet Turki</h3> <p class="class-paragraph">Arwin menyatakan, perbedaan penetapan dengan Diyanet Turki terletak pada penilaian terhadap kawasan Alaska. Menurutnya, Diyanet Turki tidak memasukkan wilayah Kepulauan Aleutian dan Fox karena dipandang terpisah secara geografis serta memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah.</p> <p>Sementara itu, Muhammadiyah menilai bahwa wilayah yang memenuhi kriteria berada di daratan utama Amerika Utara, sehingga sah dijadikan dasar penetapan kalender Hijriah global. Arwin menegaskan, perbedaan tersebut bukan soal cermat atau tidak cermat, melainkan perbedaan analisis ilmiah dalam menerapkan kriteria yang sama.</p> <p>Ia juga menanggapi kritik terkait penggunaan pendekatan geosentrik dan toposentrik yang dinilai dapat menghasilkan perbedaan perhitungan. Menurut Arwin, putusan Muktamar Turki 2016 bersifat umum dan tidak merinci aspek teknis seperti batas ufuk, awal hari, maupun metode perhitungan secara detail.</p> <p>Bahkan, dalam buku Mu&rsquo;tamar Tauhid at-Taqwim al-Hijry al-Muwahhad disebutkan bahwa hasil Muktamar Turki masih memerlukan uji coba, evaluasi, serta pengembangan lanjutan.</p> <p>Karena itu, berbagai lembaga seperti FCNA, ECFR, Diyanet Turki, hingga Muhammadiyah melakukan ijtihad masing-masing dalam mengimplementasikan hasil muktamar tersebut.</p> <p>"Klaim yang menyebut KHGT Muhammadiyah tidak cermat sebagai tendensius dan tidak berdasar. Penetapan awal Ramadan 1447 H telah melalui kajian serius dan pertimbangan multidisipliner," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Muhammadiyah jelaskan alasan tetapkan 1 Ramadan jatuh 18 Februari 2026. Simak penjelasan ilmiah penyesuaian Kalender Hijriah.

Muhammadiyah Jelaskan Alasan Tetapkan 1 Ramadan Jatuh pada 18 Februari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/Screenshot-2024-03-10-130943-307374278.png" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas./Kemenag.go.id" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas./Kemenag.go.id</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Keputusan ini ditetapkan setelah Kementerian Agama (Kemenag) menggelar pemantauan hilal di sejumlah daerah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 H jatuh hari Selasa 12 Maret 2024 Masehi," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang isbat penentuan awal Ramadan 2024 ini melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat serta perwakilan ormas Islam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Gus Yaqut itu memahami bahwa ada perbedaan penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah. Namun, diharapkan perbedaan itu bukan alasan untuk menjalani ibadah puas dengan khusyu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kekhusyukan," ujar Yaqut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, perbedaan yang terjadi merupakan hal yang lumrah. Yaqut meminta semua pihak untuk bisa saling menghormati perbedaan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dan itu lumrah saja. Namun, kita harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sehingga tercipta suasana yang kondusif," tegas Yaqut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Anggota Tim Hisab Ruykat Kemenag Cecep Nurwendaya sebelumnya menyampaikan, posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum masuk kriteria minimum tinggi hilal 3&deg; dan elongasi 6,4&deg;.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga tanggal 1 Ramadan 1445 H secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Selasa Pon, tanggal 12 Maret 2024 M," ungkap Cecep di kantor Kemenag RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cecep menjelaskan, kelaziman penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metoda rukyat dan hisab. Menurutnya, hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari rukyat tanggal 10 Maret 2024 M, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara: - 0&deg; 20* 01" (-0,33&deg;) s.d. 0&deg; 50* 01" (0,83&deg;) dan elongasi antara: 2&deg; 15* 53" (2,26&deg;) s.d. 2&deg; 35' 15" (2,59&deg;). Di seluruh wilayah NKRI termasuk di kota Sabang Provinsi Aceh belum masuk kriteria Imkan rukyat MABIMS (3-6,4&deg;)," ucap Cecep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karenanya hilal menjelang awal Ramadan 1445 Hijriah pada hari rukyat ini secara teoritis dapat diprediksi tidak akan terukyat, karena posisinya berada di bawah kriteria Imkan Rukyat tersebut," pungkasnya.</div> </div> </div>

Gus Yaqut itu memahami bahwa ada perbedaan penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah. Namun hal itu tidak menjadi hal yang baru di Indonesia.

Pemerintah Resmi Tetapkan 1 Ramadan Jatuh pada 12 Maret 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/Screenshot_20240308-144131-973480342.jpg" alt="Ilustrasi melihat hilal untuk menentukan awal puasa Ramadhan. Petugas falakiyah melakukan ru" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi melihat hilal untuk menentukan awal puasa Ramadhan. Petugas falakiyah melakukan ru</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah, jatuh 12 Maret 2024. Berdasarkan hasil pemantauan hilal di sejumlah lokasi, PBNU menilai posisi hilal belum memenuhi kriteria.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai dari Sorong sampai Banda Aceh sesuai dengan perhitungan hisab, bahwa ketinggian bulan menurut hasil hisab yang tertinggi di Banda Aceh masih sangat kecil nilainya yaitu 0 derajat 30 menit dan itu berarti belum memenuhi syarat," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Minggu (10/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai perhitungan itu tim rukyat NU dari 38 titik di Indonesia itu tidak satu pun yang dapat menangkap atau melihat hilal," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, PBNU menyatakan bahwa pada Senin (11/3) belum masuk awal Ramadhan. Melainkan, 1 Ramadhan 1445 Hijriah akan jatuh pada, Selasa (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka mestinya besok hari Senin tanggal 11 Maret 2024, belum masuk Ramadhan. Hasil pengamatan dati tim lembaga falakiyah NU juga diserahkan secara real time kepada sidang isbat Kemenag RI, dan tentunya akan jadi pertimbangan dalam isbat Ramadhan 1445 H," ucap Gus Yahya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka kita bisa mengharapkan bahwa keputusan isbat Ramadan akan menyatakan bahwa Ramadan dimulai atau tanggal 1 Ramadan 1445 H akan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Yahya menekankan, PBNU mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim lembaga falakiyah yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh lahir batin di dalam memasuki Ramadan Insyaallah memulai puasa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 yang akan datang," pungkasnya.</div>

PBNU menyatakan bahwa pada Senin (11/3) belum masuk awal Ramadhan. Melainkan, 1 Ramadhan 1445 Hijriah akan jatuh pada, Selasa (12/3).

PBNU Tetapkan 1 Ramadan Jatuh pada Selasa 12 Maret 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/1000155850-1648274303.jpg" alt="Ilustrasi memantau hilal sebagai penentuan awal Ramadhan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memantau hilal sebagai penentuan awal Ramadhan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim hisab rukyat Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan pemantauan posisi hilal, untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Anggota Tim Hisab Ruykat Kemenag Cecep Nurwendaya menyampaikan, posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum masuk kriteria minimum tinggi hilal 3&deg; dan elongasi 6,4&deg;.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga tanggal 1 Ramadan 1445 H secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Selasa Pon, tanggal 12 Maret 2024 M," kata Cecep di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cecep menjelaskan, kelaziman penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metoda rukyat dan hisab. Menurutnya, hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari rukyat tanggal 10 Maret 2024 M, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara: - 0&deg; 20* 01" (-0,33&deg;) s.d. 0&deg; 50* 01" (0,83&deg;) dan elongasi antara: 2&deg; 15* 53" (2,26&deg;) s.d. 2&deg; 35' 15" (2,59&deg;). Di seluruh wilayah NKRI termasuk di kota Sabang Provinsi Aceh belum masuk kriteria Imkan rukyat MABIMS (3-6,4&deg;)," ucap Cecep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karenanya hilal menjelang awal Ramadan 1445 Hijriah pada hari rukyat ini secara teoritis dapat diprediksi tidak akan terukyat, karena posisinya berada di bawah kriteria Imkan Rukyat tersebut," imbuhnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1445 Hijriah pada hari ini, Minggu (10/3). Sidang Isbat akan dihelat di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin mengatakan, kegiatan ini akan digelar secara hybrid, daring dan luring. Sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadhan 1445 H.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Kemenag menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1445 Hijriah pada hari ini, Minggu (10/3) di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama

Hilal Belum Masuk Kriteria, 1 Ramadan Secara Hisab Jatuh pada Selasa 12 Maret 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pantau-Hilal-Awal-Ramadan-1444-H-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Seorang petugas melakukan pemantauan hilal untuk dalam menetukan awal Ramadan 1444 H di Masjid Al-Musari" width="100%">
<figcaption>Seorang petugas melakukan pemantauan hilal untuk dalam menetukan awal Ramadan 1444 H di Masjid Al-Musari</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agama (Kemenag) telah selesai menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 1444 hijriah. Hasilnya, diputuskan 1 Ramadan jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023.<br /> <br /> "Berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk. Sudah memenuhi MABIMS baru. Oleh karena itu, seecara mufakat disepakati 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada 23 Maret 2023," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di kantor Kemenag RI, Jakarta, Rabu (22/3).<br /> <br /> Yaqut menuturkan, pengamatan hilal dilakukan di 124 titik di 34 Provinsi di Indonesia. Sebagian banyak melaporkan telah melihat hilal, hanya beberapa yang tak melihat. Sehingga 1 Ramadan dimulai pada esok hari, Kamis (23/3).<br /> <br /> "Di 124 titik rukyatul hilal ada beberapa orang yang melaporkan melihat hilal. Berdasarkan hisab seluruh hilal di Indonesia sudah di atas ufuk dan memenuhi MABIMS," jelas Gus Yaqut.<br /> <br /> Sidang isbat awal Ramadan 1444 H dipimpin Menag Yaqut Cholil Qoumas dan dihadiri sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Lembaga dan instansi terkait, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Pondok Pesantren.<br /> <br /> Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menjelaskan, sidang isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis atau hisab, dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal. Secara hisab, semua sistem sepakat bahwa ijtimak menjelang Ramadan jatuh pada hari ini atau bertepatan dengan 29 Syakban 1443 H sekitar pukul 00.23 WIB.<br /> <br /> Kamaruddin menambahkan, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan, sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).<br /> <br /> “Pada hari rukyat, 29 Syakban 1444 H, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, berkisar antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit, dengan sudut elongasi antara 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat," kata Kamaruddin.<br /> <br /> "Artinya, secara hisab, pada hari tersebut posisi hilal awal Ramadan di Indonesia telah masuk dalam kriteria baru MABIMS," imbuhnya.<br /> <br /> Menurut kriteria baru MABIMS, imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1444 H Jatuh pada Kamis 23 Maret 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Pemantauan-Hilal-Awal-Ramadhan-2022-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Petugas falakiyah melakukan ru" width="100%">
<figcaption>Petugas falakiyah melakukan ru</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agama (Kemenag) menyebut, negara-negara dunia telah menetapkan 1 Ramadan 1444 hijriah jatuh pada 23 Maret 2023. Indonesia sendiri masih menunggu sidang isbat selesai.<br /> <br /> “Untuk keseluruhan dunia juga insya Allah besok (Kamis, 23 Maret 2023) juga,” kata anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag Asadurrahman dalam seminar posisi pemantauan hilal dalam rangka menentukan 1 Ramadan 1444 Hijriah di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag, Jakarta Pusat, Rabu (22/3).<br /> <br /> Sidang isbat penetapan awal Ramadan 1444 hijriah di Indonesia sendiri masih berlangsung. Sidang dipimpin oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas.<br /> <br /> Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menjelaskan, sidang isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis atau hisab, dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal. Secara hisab, semua sistem sepakat bahwa ijtimak menjelang Ramadan jatuh pada hari ini atau bertepatan dengan 29 Syakban 1443 H sekitar pukul 00.23 WIB.<br /> <br /> Kamaruddin menambahkan, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan, sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).<br /> <br /> “Pada hari rukyat, 29 Syakban 1444 H, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, berkisar antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit, dengan sudut elongasi antara 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat," kata Kamaruddin.<br /> <br /> "Artinya, secara hisab, pada hari tersebut posisi hilal awal Ramadan di Indonesia telah masuk dalam kriteria baru MABIMS," imbuhnya.<br /> <br /> Menurut kriteria baru MABIMS, imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

Kemenag Sebut Dunia Tetapkan 1 Ramadan pada Kamis 23 Maret 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PSX_20220402_225846.jpg" alt="TARAWIH PERDANA: Ratusan jemaah dari berbagai kota di Surabaya dan sekitarnya melaksanakan ibadah shalat tawarih berjamaah di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, kemarin, Sabtu (2/4/2022). Pemerintah Indonesia Republik Indonesia melalui Kementerian Agama m" width="100%">
<figcaption>TARAWIH PERDANA: Ratusan jemaah dari berbagai kota di Surabaya dan sekitarnya melaksanakan ibadah shalat tawarih berjamaah di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, kemarin, Sabtu (2/4/2022). Pemerintah Indonesia Republik Indonesia melalui Kementerian Agama m</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Perbedaan merupakan kodrat Indonesia. Dan, apa yang terjadi di Bali saat momen perayaan Nyepi jatuh hari ini berbarengan dengan Tarawih pertama jelang 1 Ramadan contoh potret toleransi yang patut di-<em>uri-uri</em>.<br /> <br /> Umat Islam di Pulau Dewata tetap bisa Tarawihan malam ini (22/3). Sembari tetap menghormati saudara-saudara mereka pemeluk Hindu yang sedang memperingati Hari Raya Nyepi 2023.<br /> <br /> Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali Mahrusun Hadyono menyebut, karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, pelaksanaan Tarawih pertama dilakukan di rumah atau di musala maupun masjid terdekat. Caranya, jalan kaki atau tidak menggunakan kendaraan.<br /> <br /> "Terus masjid tidak menggunakan pengeras suara dan penggunaan lampu terbatas," ucap Mahrusun kepada Jawa Pos Radar Bali.<br /> <br /> Mahrusun mengatakan, momen besar yang berbarengan ini pernah terjadi sebelumnya dan bisa berjalan beriringan. Dalam pelaksanaan ibadah, menurut Mahrusun, hal yang penting adalah ketenangan dan kelancaran.<br /> <br /> "Tidak perlu ramai-ramai (melaksanakan Tarawih, Red) karena suasana memang sedang Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain," terang pria asal Nganjuk, Jawa Timur, tersebut.<br /> <br /> Sementara itu, umat Hindu melaksanakan Tawur Agung Kesanga dalam rangka menyambut Tahun Baru Saka 1945. Pelaksanaan Tawur Agung Kesanga Nasional 2023 digelar di pelataran Candi Prambanan, Sleman, kemarin (21/3).<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/nyepi-hormati_1-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  JELANG NYEPI: Sejumlah umat Hindu menampilkan drama Ramayana saat mengikuti parade budaya di Buperta, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (21/3). Pura Widya Dharma, Cibubur, menggelar parade budaya dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1945 dengan mengarak ogoh-ogoh dan menampilkan drama Ramayana. <em>(FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</em><br /> <br /> Pada kesempatan itu, Menag Yaqut mengatakan bahwa Hari Suci Nyepi mengisyaratkan untuk mulat sarira dan pengendalian diri. "Ini menandakan bahwa kita diingatkan oleh penguasa semesta untuk selalu menjaga perilaku," katanya.<br /> <br /> Dia menjelaskan, perayaan Nyepi juga menjadi momen yang sangat baik untuk melakukan kontemplasi dan introspeksi diri. Khususnya mengenai tata laku yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.

Hormati Nyepi, Tarawih di Bali tanpa Pengeras Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Pemantauan-Hilal-Awal-Ramadhan-2022-Dery-Ridwansah-12-1.jpg" alt="Petugas falakiyah melakukan ru" width="100%">
<figcaption>Petugas falakiyah melakukan ru</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Penetapan hari besar keagamaan Islam di Indonesia berpotensi kembali berbeda tahun ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk awal puasa Ramadan diperkirakan serentak pada 23 Maret.<br /> <br /> PP Muhammadiyah sudah menerbitkan maklumat penetapan hari-hari besar Islam. Tanggal 1 Ramadan 1444 H ditetapkan jatuh pada 23 Maret 2023. Berdasar hasil hisab, diperoleh informasi bahwa posisi hilal saat 22 Maret sudah di atas ufuk. Dengan ketinggian 7 derajat di atas ufuk.<br /> <br /> Sementara itu, untuk penetapan 1 Syawal, Muhammadiyah memutuskan jatuh pada Jumat, 21 April. Keputusan tersebut didapatkan dari hasil hisab yang menyebutkan pada 20 April posisi hilal sudah di atas ufuk. Dengan ketinggian 1 derajat di atas ufuk. Dengan demikian, tanggal 21 April sudah masuk bulan Syawal.<br /> <br /> Namun, posisi hilal di pengujung Ramadan tadi masih begitu rendah. Hanya 1 derajat di atas ufuk. Dengan ketinggian seperti itu, hampir tidak mungkin hilal bisa diamati atau dirukyat. Sehingga ormas yang menggunakan metode rukyat, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), diprediksi bakal menetapkan Lebaran jatuh pada 22 April. Alasannya, pada 20 April hilal belum bisa diamati secara langsung.<br /> <br /> Potensi perbedaan penetapan 1 Syawal juga diamini Profesor Riset BRIN Thomas Djamaluddin. ”Insya Allah Ramadan akan seragam. Tetapi, Idul Fitri dan Idul Adha berpotensi berbeda,” katanya kemarin (31/1). Meski begitu, imbuh dia, kepastian penetapan hari-hari besar Islam tetap mengacu pada hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag).<br /> <br /> Penetapan Idul Adha (10 Zulhijah) juga berpotensi berbeda. Penyebabnya hampir sama dengan Idul Fitri. Berdasar hasil hisab, tinggi hilal pada 18 Juni hanya 1 derajat di atas ufuk. Bagi Muhammadiyah yang mengacu hisab, tanggal 19 Juni sudah masuk bulan Zulhijah sehingga Idul Adha jatuh pada 28 Juni. Sementara itu, NU dan pemerintah bakal menetapkan Idul Adha jatuh pada 29 Juni.<br /> <br /> Kemenag belum merespons potensi perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha tersebut. Bahkan, Kemenag belum mengumumkan tanggal pelaksanaan sidang isbat penetapan awal puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha. ”Kita akan menunggu hasil sidang isbat,” kata Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin.<br /> <br /> Seperti diketahui, tahun lalu awal puasa mengalami perbedaan. Pemerintah dan NU menetapkan awal puasa jatuh pada 3 April 2022. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 2 April 2022.

1 Ramadan 1444 H Serentak 23 Maret 2023, Idul Fitri Berpotensi Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/RAMADAN-1443-H.jpg" alt="ILUSTRASI RAMADAN: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI RAMADAN: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agama (Kemenag) baru saja selesai menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 1443 hijriah. Hasilnya, 1 Ramadan jatuh pada Minggu 3 April 2022.<br /> <br /> "Berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk. Tapi belum memenuhi MABIMS baru. Oleh karena itu, seecara mufakat disepakati 1 Ramadan 1443 Hijriag jatuh pada Ahad 3 April 2022," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas secara virtual, Jumat (1/4).<br /> <br /> Yaqut menuturkan, pengamatan hilal dilakukan di 101 titik yang tersebar di 34 provinsi. Seluruhnya melaporkan tidak ada yang melihat hilal, sehingga 1 Ramadan baru tiba pada Minggu (3/4).<br /> <br /> "Dari 101 titik yang melaporkan kesemuanya melapor tidak melihat hilal," jelasnya.<br /> <br /> Sidang isbat diikuti oleh perwakilan ormas Islam, perwakilan duta besar negara sahabat, serta jajaran Kemenag. Kemenag berharap isbat ini dijadikan patokan oleh masyarakat untuk menjalankan puasa secara bersama.

Hasil Sidang Isbat, 1 Ramadan 1443 H Jatuh 3 April 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Shalat-Tarawih-Masjid-Istiqlal-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Umat muslim menjalankan ibadah Shalat Tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (12/04/2021) malam. Pemerintah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1442 Hijriah jatuh pada Selasa, 13 April 2021 berdasarkan keputusan bulat dari berbagai ormas islam hingg" width="100%">
<figcaption>Umat muslim menjalankan ibadah Shalat Tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (12/04/2021) malam. Pemerintah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1442 Hijriah jatuh pada Selasa, 13 April 2021 berdasarkan keputusan bulat dari berbagai ormas islam hingg</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - <a href="https://www.jawapos.com/tag/awal-puasa/">Awal puasa</a> Ramadan 1443 H diperkirakan tidak serentak. Muhammadiyah telah menetapkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/1-ramadan/">1 Ramadan</a> jatuh pada 2 April, sedangkan pemerintah dan Nahdlatul Ulama (<a href="https://www.jawapos.com/tag/nu/">NU</a>) sangat mungkin mengawali puasa pada 3 April. Potensi perbedaan seperti itu diprediksi juga terjadi pada penetapan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.<br /> <br /> Potensi perbedaan awal Ramadan, 1 Syawal, dan Idul Adha tersebut disampaikan Guru Besar Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin dalam webinar yang diadakan Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) dan LPBKI MUI di Jakarta kemarin (24/3). ’’Dengan wujudul hilal 1 April itu sudah wujud,’’ katanya. Dengan demikian, ormas keagamaan yang menggunakan acuan wujudul hilal bakal mulai berpuasa 2 April.<br /> <br /> Sementara itu, bagi ormas keagamaan yang menggunakan rukyat, pada 1 April hilal belum bisa dirukyat atau diamati. Karena itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/1-ramadan-1443-h/">1 Ramadan 1443 H</a> jatuh pada 3 April. ’’Secara rukyat, tidak mungkin terjadi rukyat (pada 1 April) sehingga awal Ramadan ini akan terjadi perbedaan,’’ jelas mantan kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu.<br /> <br /> Begitu pula 1 Syawal. Thomas mengatakan, dengan kriteria wujudul hilal, Lebaran jatuh pada 2 Mei. Namun, dia menjelaskan bahwa ada potensi hilal tidak bisa dirukyat pada 30 April. Dengan demikian, 1 Syawal 1443 H bagi yang berpatokan terhadap rukyat bisa jatuh pada 3 Mei. ’’Kecuali nanti di wilayah Sumatera ada yang bisa rukyat (hilal), Lebaran 2 Mei,’’ katanya.<br /> <br /> Demikian pula penetapan awal Zulhijah sebagai patokan Idul Adha (10 Zulhijah). ’’Perlu disampaikan, dengan perbedaan kriteria tersebut, keputusan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah ada potensi perbedaan,’’ ujar Thomas.<br /> <br /> Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud menuturkan, perbedaan adalah hal biasa.

Awal Puasa, Lebaran, dan Idul Adha Diperkirakan Tidak Serentak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#1 ramadan

Berita Terkini