Prabowo Minta Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, Komisi X DPR Dorong Diuji Coba

JawaPos.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik rencana pemerintah untuk mengajarkan bahasa Portugis di sekolah sebagai bagian dari penguatan kompetensi bahasa asing peserta didik. Namun, ia menegaskan perlunya kajian mendalam dan perencanaan matang sebelum kebijakan itu diterapkan secara luas.

“Pengajaran bahasa Portugis tentu langkah positif, asalkan memiliki dasar yang jelas, baik dari manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa,” kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (28/10).

Hetifah menilai, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) perlu mengkaji potensi kerja sama dengan negara-negara berbahasa Portugis seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste, sekaligus memperhatikan dampaknya terhadap kurikulum yang sudah padat. 

Ia mengusulkan agar pengajaran bahasa Portugis diujicobakan terlebih dahulu di wilayah yang memiliki kedekatan historis dan sosial-budaya dengan dunia berbahasa Portugis.

“Program ini bisa diawali di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Pendekatan kontekstual seperti ini akan membuat pembelajaran lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

Menurut Hetifah, Komisi X DPR RI mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama pelaksanaannya dilakukan secara terencana dan tetap menjaga bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa.

“Prinsipnya, kami mendukung setiap langkah yang meningkatkan kompetensi global siswa, dengan tetap menjaga jati diri bangsa,” tegasnya.

Rencana pengajaran bahasa Portugis sebelumnya diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, di Jakarta pada Kamis (23/10). Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen mempererat hubungan Indonesia–Brasil dengan menjadikan bahasa Portugis sebagai salah satu bahasa prioritas dalam kurikulum pendidikan nasional.