Prinsip Meritokrasi dan Kompetensi Promosi Jabatan di TNI

DALAM sebuah kunjungan ke Sepa PK (Sekolah Perwira Prajurit Karier) Kodiklat TNI di Tangerang (Provinsi Banten) akhir Desember lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin  menyampaikan statemen krusial. Dia mengatakan bahwa sistem pembinaan karier di tubuh TNI kini sepenuhnya menganut asas meritokrasi. Tidak ada lagi dikotomi atau pembedaan peluang karier berdasarkan asal-usul sumber perwira, baik lulusan akademi militer (Akmil), prajurit karier (PK), maupun Sekolah Calon Perwira (Secapa).

Konteks meritokrasi yang ditekankan oleh Sjafrie adalah prestasi lapangan yang diapresisasi dan tidak melihat latar belakang pendidikan. Dengan kata lain Perwira Prajurit Karier memiliki hak yang sama untuk bersaing mencapai puncak kepemimpinan tertinggi di TNI.

Sepa PK adalah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira TNI, yang bersumber dari sarjana (setidaknya S-1). Sepa PK pada suatu masa pernah juga dikenal dengan sebutan Sepamilsuk (Sekolah Perwira Militer Sukarela). Sudah menjadi pengetahuan umum selama ini, dalam pengembangan karier (promosi jabatan),  lulusan Sepa PK agak sulit bersaing dengan perwira lulusan Akmil. Dan itu sudah dimulai sejak di hulu, ketika kuota untuk masuk Seskoad juga terkesan sedikit dibatasi.

Kiranya statemen Menhan di atas bisa dibaca sebagai konfirmasi, bahwa promosi jabatan bagi perwira TNI akan lebih adil. Apa yang disampaikan Menhan adalah semacam komitmen pimpinan, yang kiranya bisa menjadi katalis bagi pengembangan karier perwira lulusan Sepa PK, serta memberikan tambahan motivasi bagi golongan perwira tersebut.

Seleksi alam

Apa yang disampaikan Menhan soal prinsip meritokrasi, bisa dianggap sebagai post-factum, mengingat sejumlah perwira lulusan Sepa PK sebelumnya sudah diberikan kesempatan menempati posisi strategis. Sekadar menyebut nama, salah satunya bahkan berhasil mencapai bintang tiga, yaitu Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo (Kepala Badan Siber dan Sandi Negara). Sementara dua nama lainnya, sementara masih berpangkat kolonel, namun diproyeksikan memiliki prospek karier cerah, yaitu Kol Inf Mohammad Benrieyadin (Komandan Brigade Infanteri 17 Kostrad) dan Kol Inf Paulus Panjaitan (kini bertugas di PBB).

Tiga nama di atas, perlu disebut secara khusus, karena latar belakang kecabangan mereka, yaitu infanteri, korps yang bisa dikatakan sebagai favorit perwira muda yang baru lulus Akmil. Dengan kata lain, ketiga perwira tersebut benar-benar sudah diuji di lapangan, bertugas berbarengan dengan kolega yang rata-rata lulusan Akmil, dan terbukti mereka lolos.

Selama ini memang sudah ada perwira dari Sepa PK, yang secara reguler bisa mencapai level perwira tinggi (pati), namun umumnya adalah tenaga kesehatan (dokter) yang kemudian memilih bergabung ke TNI, yang bila di matra darat masuk rumpun CKM (corps kesehatan militer). Sementara untuk kecabangan tempur, khususnya korps infanteri, bisa disebut langka, sehingga tiga nama di atas ibarat “lolos dari lubang jarum”.

Memang sempat terjadi wacana di publik terkait promosi tiga nama di atas. Nugroho dihubungkan dengan masa lalunya sebagai mantan anggota Tim Mawar. Demikian pula dengan Benrieyadin dan Paulus Panjaitan, sudah menjadi pengetahuan umum, kalau keduanya adalah anak dari elite politik dan militer di tanah air, sekadar diketahui Benrieyadin adalah anak dari Menhan dan Paulus adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan. 

Sudah menjadi tradisi selama ini, hanya khusus untuk posisi Panglima TNI (termasuk Kapolri) dan (utamanya) KSAD, selalu jatuh pada perwira yang memiliki hubungan langsung dengan elite politik. Seperti di masa SBY berkuasa (2004-2014), yang diangkat sebagai KSAD adalah kerabatnya sendiri (Jenderal Pramono Edhi Wibowo). Fenomena seperti ini juga terjadi pada era sebelumnya (Orde Baru), dan yang era sesudahnya, dan publik tampaknya sudah permisif.

Sementara prinsip meritokrasi dan kompetensi sudah lama diterapkan di TNI pada posisi “second liner” (di bawah Panglima TNI dan KSAD), ketika perwira berlatar belakang keluarga sederhana, bisa mencapai posisi prestisius, salah satunya adalah Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (Wakil Panglima TNI, Akmil 1991). Jenderal Tandyo memiliki kakak yang juga berkarier bagus, yaitu Mayjen TNI (Purn) Nugroho Budi Wiryanto (terakhir Pangdam III/Siliwangi, pernah Komandan Satgultor 81 Kopassus, Akmil 1987). Orang tua Jenderal Tandyo berprofesi sebagai guru di Kota Solo.

Nama kakak beradik perwira lain yang bisa disebut adalah Letjen TNI (Purn) Erwin Syafitri (terakhir Wakil KSAD, lulusan terbaik Akmil 1982) dan Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardin (terakhir Pangdam I/Bukit Barisan, Akmil 1990), ayah keduanya adalah seorang bintara di Binjai (Sumatera Utara). Nama-nama tersebut bisa menjadi figur inspiratif, di tengah asumsi posisi KSAD (termasuk kepala staf yang lain) dan Panglima TNI bersifat politis, atau diistilahkan sebagai “garis tangan” dalam percakapan sehari-hari komunitas perwira.

Sementara dari generasi yang lebih baru bisa disebut Kol Inf Alzaki, lulusan terbaik Akmil tahun 2004, dan menerima penghargaan yang sama ketika mengikuti pendidikan lanjutan di  US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, yang setara dengan Seskoad. Alzaki baru saja dipromosikan sebagai Komandan Brigade TP/85, yang bermarkas di Kutai Barat (Kalimantan Timur). Pengangkatan Alzaki sebagai Komandan Brigade TP (Teritorial Pembangunan), adalah sebagai cara untuk mendorong performa satuan BTP (Bataliyon Teritoral Pembangunan), yang memang masih dalam fase pengembangan saat ini.

Kemudian Penempatan Benrieyadin sebagai Komandan Brigade Infanteri 17 Kostrad, bisa disebut sebagai praktik penerapan meritokrasi dan kompetensi. Sejak satuan ini didirikan (20 Mei 1966), baru kali ini Brigade Infanteri 17 dipimpin oleh perwira yang bukan lulusan Akmil. Sementara di sisi lain ada nama Letkol Inf Teddy Indra Wijaya (Akmil 2011), yang kariernya demikian cepat, meski belum sempat mengikuti pendidikan Seskoad di Bandung. Dengan kata lain, sejatinya dari segi kompetensi, proses meritkorasi masih berjalan belum sistemik,  dan butuh penjelasan langsung dari Panglima TNI.

Minim penjelasan