Menko AHY Soroti Konflik Pertanahan hingga Perumahan Rakyat dalam Agenda Pembangunan Infrastruktur

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY dan Mentrans M. Iftitaf Sulaiman Suryanagara saat silaturahmi ramadhan di Banten, Sabtu (21/2). (Dimas Choirul/JawaPos.com)

JawaPos.com — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara proyek fisik, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan sosial di masyarakat, terutama terkait agraria dan kepemilikan lahan.

Hal itu dikatakan AHY saat mengunjungi Pesantren Ma'had Islam Rafiah Akhyar (MIRA) Institute, Pandeglang, Banten, Sabtu (21/2). Dalam kunjungan itu, AHY turut didampingi Menteri Transmigrasi M. Iftitaf Sulaiman Suryanagara.

AHY mengakui, persoalan pertanahan masih menjadi salah satu tantangan besar karena kerap memicu konflik antara warga, pemerintah, hingga korporasi.

“Begitu pula dalam konteks pembangunan bangsa, termasuk di bidang infrastruktur yang saat ini tengah kami jalani. Apakah itu terkait dengan agraria, Pak Ustadz di sana sendiri banyak masalah tentang lahan, ada overlapping, atau ada konflik di antara sesama warga, atau warga dengan korporasi, warga dengan pemerintah, atau kombinasi di antaranya. Dan itu semua membutuhkan pendekatan yang adil, yang bijaksana,” ujar AHY.

Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban kejahatan pertanahan, termasuk praktik mafia tanah. Bahkan, dalam sejumlah kasus ditemukan pihak-pihak yang sama-sama memiliki sertifikat yang terlihat sah.

“Sama-sama pegang sertifikat, sepertinya asli semua padahal itu ada yang menjadi korban mafia tanah. Jadi banyak sekali permasalahan yang juga menyentuh langsung kemaslahatan dan keadilan. Apakah tanah itu satu hektar atau hanya satu meter persegi, nilainya sama bagi setiap orang. Itu masalah hak dan masalah keadilan. Jadi kami insyaAllah akan teguh terus mencoba untuk menegakkan hukum dan aturan sekaligus membela yang lemah,” lanjutnya.

AHY menambahkan, pembangunan bangsa juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur dasar yang memadai.

“Jalan, jembatan, bendungan, irigasi untuk ketahanan pangan, beliau tadi berbicara untuk ketahanan air bersih, energi, dan lain sebagainya. Itu semua juga membutuhkan perencanaan yang mapan dan proses yang terintegrasi dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah tidak mungkin sendirian, pusat dan daerah termasuk dunia usaha dan masyarakat luas,” katanya.

Selain itu, sektor perumahan menjadi perhatian karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian layak. Pemerintah, kata AHY, menargetkan penyediaan rumah terjangkau sesuai visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bidang perumahan, kita tahu masih banyak yang belum memiliki rumah yang layak. Oleh karena itu sesuai dengan visi-misi Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita ingin membangun rumah-rumah yang layak untuk masyarakat dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas transportasi di negara kepulauan seperti Indonesia guna mendorong pemerataan pembangunan.

“Yang keempat di bidang perhubungan, di bidang transportasi, kita tahu bahwa konektivitas antar wilayah juga harus terus diperkuat apalagi berbicara Indonesia yang begitu luas dari Aceh hingga Papua dan merupakan negara kepulauan dan maritim yang begitu kompleks. Oleh karena itu dengan menguatkan sektor transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita,” pungkas AHY.

Sebagaimana diketahui, selain mengunjungi Pesantren MIRA Institute, Menko AHY dan Mentrans Ifititah juga bersilaturahmi ke tokoh agama Banten, KH. Embay Mulya Syarief, dan dilanjutkan berdialog dengan sejumlah kelompok pemuda di Banten.