Zalzilatul Hikmia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/WhatsApp-Image-2026-02-11-at-13911-PM-1525796664.jpeg" alt="Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mewanti-wanti agar rumah sakit (RS) melayani pasien penerima bantuan iuran (PBI) yang dinonaktifkan sebelumnya, khususnya pasien katostropik. Dia menekankan seluruh RS akan diawasi betul.&nbsp; &ldquo;Rumah Sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang mengontrol. Semua yang darurat harus ditangani oleh Rumah Sakit dan berkoordinasi kepada Kemensos, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan,&rdquo; ujarnya ditemui usai rapat bersama Menteri Sosial (mensos) Saifullah Yusuf, Wamensos Agus Jabo, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (16/1).&nbsp; Lebih lanjut, dia menekankan, bahwa proses reaktivasi terus berjalan. Sebanyak 106 ribu pasien katostropik pun telah direaktivasi secara otomatis. Di sisi lain, rencana ground checking yang akan dilakukan oleh BPS bersama Kementerian Sosial (kemensos) terhadap 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan sebelumnya guna mevalidasi kondisi sosial ekonomi mereka. &ldquo;Masih ada (peserta, red) yang dinonaktifkan, ini harus ada penjelasan bahwa penonaktifan itu karena masih ada (peserta, red) yang tidak berhak menerima karena sudah maju atau sudah ekonominya meningkat,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Ketua Umum PKB itu pun menekankan, data sosial ekonomi sangat dinamis. Setiap hari ada yang meninggal, lahir, naik kelas, hingga turun kelas status sosial ekonominya. Kaenanya, pemerintah daerah diminta lebih proaktif dalam penanganan dan pembaharuan data ini. Dalam kesempatan yang sama, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, saat ini sudah sekitar 40 ribu peserta yang dinonaktifkan telah melakukan reaktivasi. Dari jumlah tersebut, 2.000 peserta telah masuk menjadi peserta mandiri. Angka tersebut diluar 106 ribu pasien katostropik yang kepesertaannya telah diakticasi secara otomatis. "Meskipun mereka sudah beralih ke mandiri, tetap kita lakukan ground check nanti untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut bisa terus lewat mandiri atau juga nanti beralih ke PBI lagi,&rdquo; paparnya.&nbsp; Untuk PBI, lanjut dia, pembaruan data dilakukan sebulan sekali. Sedangkan, untuk penerima bantuan sosial (bansos), pemutakhiran dilaksanakan tiga bulan sekali.&nbsp; Pemutakhiran ini disebutnya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, melalui jalur resmi. Jalur ini biasanya berjenjang dari RT, RT, kepala desa, pemerintah daerah, BPS, hingga Kemensos. Namun, ada pula jalur partisipasi. Di mana, masyarakat bisa melakukan sanggah ataupun mengajukan diri sebagai penerima bantuan baik untuk menjadi PBI maupun penerima bansos.&nbsp; Masyarakat bisa berpartisipasi lewat Command Center 171, WA Center 08877-171-171 atau 0811-1171-171, maupun lewat Cek Bansos.&nbsp;"Kalau untuk PBI, jadi Kementerian Sosial tugasnya adalah menetapkan penerima manfaat, yang datanya dari BPS, pemda atau usulan masyarakat, kemudian nanti diteruskan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan,&rdquo; paparnya.&nbsp; Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan proses ground check 11 juta peserta yang dinonaktifkan. Termasuk, 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan dan telah otomatis direaktivasi kembali. Pengecekan ini nantinya dilakukan pihaknya bersama dengan pendamping PKH Kemensos, dan Mitra Statistik BPS di daerah.&nbsp; &ldquo;Ini akan kami segera selesaikan yang 11 juta ini dalam waktu sekitar 2 bulan. Dan untuk 106 ribu katrostopik kira-kira selesai di tanggal 14 Maret,&rdquo; paparnya.&nbsp; Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa di aplikasi Cek Bansos saat ini sudah dilengkapi dengan fitur pemutakhiraan desil. Sehingga, masyarakat bisa secara aktif melakukan pemutakhiran kondisi sosial ekonomi di sana.&nbsp; Di samping itu, Amelia turut menekankan, pemerintah daerah perlu memahami bahwa perankingan atau pendesilan masyarakat tidak mampu yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan adalah di tingkat nasional, bukan di tingkat daerah. Karenanya, bisa jadi ada warga di daerah termasuk kurang mampu namun secara nasional masih ada yang posisinya lebih di bawah yang bersangkutan. Hingga akhirnya warga tersebut pun tidak masuk daftar penerima.&nbsp;(mia)

Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan rumah sakit wajib melayani pasien PBI katostropik yang dinonaktifkan, dengan pengawasan ket

Ilham Safutra

Menko PM Cak Imin Ingatkan RS untuk Layani Pasien PBI Katostropik

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

R. Nurul Fitriana Putri

IHSG anjlok 4,57 persen ke level 7.577 dipicu sentimen negatif Fitch dan konflik Timur Tengah. Simak dampak dan prospek pasar saham Indonesia terbaru.

Estu Suryowati

IHSG Anjlok 4,57 Persen ke Level 7.577, Sentimen Negatif Fitch dan Konflik Timur Tengah Tekan Pasar

Bintang Pradewo

Trenggono mengevaluasi langsung progres pembangunan KNMP yang masih belum rampung. Kunjungan itu merupakan rangkaian pemantauan pembangunan KNMP di sejumlah wilayah Indonesia. 

Fasilitas Masih Terkendala, Menteri Trenggono Segera Benahi KNMP Pujiharjo

Rian Alfianto

Bank Mandiri salurkan santunan Ramadhan dan gelar mudik gratis ke 80 kota. Bantu warga Jakarta, Depok, dan Bogor, ringankan beban selama Ramadhan

Latu Ratri Mubyarsah

Di Tengah Lonjakan Kebutuhan Ramadhan, Bank Mandiri Salurkan Santunan hingga Siapkan Mudik Gratis

Endeavor Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa Jefferson Chen, Co-founder, Group Chairman, dan CEO Advance Intelligence Group, terpilih sebagai Endeavor Entrepreneur ke-111.

Founder Advance Intelligence Group Jefferson Chen Terpilih sebagai Endeavor Entrepreneur ke-111

Novia Herawati

Satreskrim Polrestabes Surabaya menyelidiki insiden meninggalnya seorang pekerja pembersih kaca yang terjebak di gondola lantai 26.

Sabik Aji Taufan

Polisi Dalami Penyebab Kematian Pekerja Gondola di Apartemen Surabaya: Cacat SOP atau Human Error?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Menko PM Cak Imin Ingatkan RS untuk Layani Pasien PBI Katostropik

Tags

Artikel Terkait

Popular News

IHSG Anjlok 4,57 Persen ke Level 7.577, Sentimen Negatif Fitch dan Konflik Timur Tengah Tekan Pasar

Fasilitas Masih Terkendala, Menteri Trenggono Segera Benahi KNMP Pujiharjo

Di Tengah Lonjakan Kebutuhan Ramadhan, Bank Mandiri Salurkan Santunan hingga Siapkan Mudik Gratis

Founder Advance Intelligence Group Jefferson Chen Terpilih sebagai Endeavor Entrepreneur ke-111

Polisi Dalami Penyebab Kematian Pekerja Gondola di Apartemen Surabaya: Cacat SOP atau Human Error?

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Menko PM Cak Imin Ingatkan RS untuk Layani Pasien PBI Katostropik

Tags

Artikel Terkait

Cak Imin Sebut Tidak Ada Kenaikan Iuran BPJS Tahun Ini

Manfaatkan Momentum Ramadhan, Berikan BPJS Ketenagakerjaan dan Bonus Hari Raya untuk Mitra Teladan

Pemerintah Nonaktifkan 13,5 Juta PBI JKN BPJS Kesehatan, Mensos Gus Ipul: 87.591 Sudah Reaktivasi

Popular News

IHSG Anjlok 4,57 Persen ke Level 7.577, Sentimen Negatif Fitch dan Konflik Timur Tengah Tekan Pasar

Fasilitas Masih Terkendala, Menteri Trenggono Segera Benahi KNMP Pujiharjo

Di Tengah Lonjakan Kebutuhan Ramadhan, Bank Mandiri Salurkan Santunan hingga Siapkan Mudik Gratis

Founder Advance Intelligence Group Jefferson Chen Terpilih sebagai Endeavor Entrepreneur ke-111

Polisi Dalami Penyebab Kematian Pekerja Gondola di Apartemen Surabaya: Cacat SOP atau Human Error?

Download Aplikasi JawaPos.com