Sabik Aji Taufan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/IMG-20260104-WA0002-741644725.jpg" alt="Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana mengungkap perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia setelah diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru. Dalam aturan baru ini, polisi tidak melulu bertugas menyeret ke penjara setiap pelanggar pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam KUHP dan KUHAP baru kini terdapat ruang lebih luas bagi penyelesaian yang adil, rasional, dan manusiawi melalui pendekatan Restorative Justice (RJ). Meski begitu, bukan berarti pelaku kejahatan bisa lolos begitu saja dari hukuman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentu tidak,&rdquo; kata Umar S. Fana di Jakarta, Senin (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Restorative Justice bukan jalan pintas, melainkan cara baru memandang keadilan. Bukan semata dari sudut pandang negara, tetapi juga dari perspektif korban, pelaku, dan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menuturkan, selama ini paradigma masyarakat selalu mengaitkan keadilan dengan hukuman penjara. Namun, terdapat perkara yang masuk kategori tindak pidana ringan (tipiring) dan konflik sosial yang tidak selalu tuntas hanya dengan penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/017113905/pilihan-kereta-api-terbaik-jakartablitar-nyaman-aman-dan-tepat-waktu">Pilihan Kereta Api Terbaik Jakarta&ndash;Blitar: Nyaman, Aman, dan Tepat Waktu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, korban tetap merasakan kekecewaan karena pelaku tidak berubah dan tetap merusak hubungan sosial. Melalui KUHP baru, hukuman juga bertujuan untuk memulihkan, mencegah, dan menjaga keseimbangan sosial. Bahkan, undang-undang secara tegas membuka ruang penghentian penuntutan jika perkara telah diselesaikan di luar pengadilan sesuai ketentuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini bukan tafsir bebas. Ini norma hukum yang sah. Di sinilah Restorative Justice berdiri,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenderal bintang dua Polri ini memberi contoh perselisihan antar tetangga yang berujung dorong-dorongan dan luka ringan. Secara hukum bisa dikategorikan pidana. Namun apakah memenjarakan salah satu pihak tidak pasti akan menyelesaikan masalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan RJ, yang dicari bukan siapa paling salah, tapi bagaimana kerugian dipulihkan dan konflik berhenti,&rdquo; kata Umar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaku mengakui kesalahan, mengganti kerugian, meminta maaf, lalu korban menerima diiringi lingkungan kembali kondusif. Dengan begitu, negara tetap hadir, hukum tetap ditegakkan, tanpa menciptakan luka sosial baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu pula dalam kasus penipuan ringan. Jika kerugian dapat dikembalikan, pelaku bukan residivis, dan korban sepakat, maka penyelesaian di luar pengadilan justru lebih adil dan efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun Umar menegaskan, Restorative Justice tidak berlaku untuk semua perkara. Kejahatan berat, kekerasan serius, kejahatan terhadap nyawa, korupsi, terorisme, dan tindak pidana berdampak luas tetap harus diproses secara pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di situ kepentingan publik jauh lebih besar dari kepentingan damai individual,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengingatkan, RJ tidak boleh dipaksakan. Jika korban ditekan atau dibujuk, maka cara ini akan kehilangan maknanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kesukarelaan adalah roh RJ. Tanpa itu, keadilan justru berubah menjadi ketidakadilan baru,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui dasar hukum ini, aparat di lapangan bisa menekan keraguannya dalam mengambil keputusan RJ. &ldquo;RJ bukan keputusan pribadi, melainkan keputusan profesional yang sah selama memenuhi syarat hukum,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, undang-undang kini mengakui bahwa penyelesaian di luar peradilan dapat mengakhiri proses pidana. Artinya, RJ adalah bagian resmi dari sistem hukum nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masyarakat perlu tahu, RJ bukan damai paksa. Jika korban menolak, proses hukum tetap berjalan. Polisi tidak boleh memaksa,&rdquo; tandas Umar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana mengungkap perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Irjen Umar: Lewat KUHP Baru, Polri Tidak Harus Selalu Memenjarakan Pelaku Pidana

<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Rian Alfianto

Temukan 8 jalur alternatif ke Anyer saat Lebaran 2026 agar kamu terhindar macet. Dapatkan tips perjalanan lengkap dan rute tercepat.

8 Jalur Alternatif ke Anyer Saat Libur Lebaran 2026, Biar Kamu Nggak Terjebak Macet Berjam-jam

R. Nurul Fitriana Putri

Diskon tiket mudik Lebaran Kapal Pelni masih tersedia dengan 135.187 tiket sudah terjual. Dapatkan diskon hingga 30 persen.

Nurul Adriyana Salbiah

Diskon Tiket Mudik Lebaran Kapal Pelni Masih Tersedia, 135.187 Tiket Sudah Terjual

KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat isi baterai mobil listrik di SPKLU Semarang. Kasus korupsi pengadaan jasa membuatnya jadi tersangka.

KPK Tegaskan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditangkap saat Isi Baterai Mobil Listrik di SPKLU

Bramasta JP

Mikel Arteta mengungkapkan kekecewa karena Arsenal tidak mencetak lebih banyak gol dari tendangan sudut, di mana The Gunners dianggap menjadi tim yang andalkan tendangan mati

Dony Lesmana Eko Putra

Mikel Arteta Tak Peduli Kritik, Arsenal Justru Ingin Tambah Gol dari Tendangan Sudut

Andre Rizal Hanafi

Ramadan pertama Omid Popalzay di Aceh penuh kesan dan nuansa religius. Pengalaman berpuasa dan berbuka bersama keluarga jadi cerita hangat tanah Renco

Ramadan Perdana Omid Popalzay di Aceh, Gelandang Persiraja Nikmati Nuansa Religius Tanah Rencong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Irjen Umar: Lewat KUHP Baru, Polri Tidak Harus Selalu Memenjarakan Pelaku Pidana

Tags

Artikel Terkait

Popular News

8 Jalur Alternatif ke Anyer Saat Libur Lebaran 2026, Biar Kamu Nggak Terjebak Macet Berjam-jam

Diskon Tiket Mudik Lebaran Kapal Pelni Masih Tersedia, 135.187 Tiket Sudah Terjual

KPK Tegaskan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditangkap saat Isi Baterai Mobil Listrik di SPKLU

Mikel Arteta Tak Peduli Kritik, Arsenal Justru Ingin Tambah Gol dari Tendangan Sudut

Ramadan Perdana Omid Popalzay di Aceh, Gelandang Persiraja Nikmati Nuansa Religius Tanah Rencong

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Irjen Umar: Lewat KUHP Baru, Polri Tidak Harus Selalu Memenjarakan Pelaku Pidana

Tags

Artikel Terkait

Motif Ekonomi, Dua Pemuda Waru Terancam 15 Tahun Penjara Gara-Gara Jual Bubuk Petasan

Kapok Pakai HP usai Bebas Penjara, Fariz RM Hanya Ingin Fokus Bermusik

Joko Anwar Libatkan Belasan Aktor Ternama Tanah Air dan Hadirkan 20 Persen Talenta Baru di Film Ghost in the Cell

Popular News

8 Jalur Alternatif ke Anyer Saat Libur Lebaran 2026, Biar Kamu Nggak Terjebak Macet Berjam-jam

Diskon Tiket Mudik Lebaran Kapal Pelni Masih Tersedia, 135.187 Tiket Sudah Terjual

KPK Tegaskan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditangkap saat Isi Baterai Mobil Listrik di SPKLU

Mikel Arteta Tak Peduli Kritik, Arsenal Justru Ingin Tambah Gol dari Tendangan Sudut

Ramadan Perdana Omid Popalzay di Aceh, Gelandang Persiraja Nikmati Nuansa Religius Tanah Rencong

Download Aplikasi JawaPos.com