Agus Dwi Prasetyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/24_banteng-1060482555.jpg" alt="ILUSTRRASI. (AGUNG KURNIAWAN/AI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRRASI. (AGUNG KURNIAWAN/AI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada para kadernya agar menunda kedatangan ke retret dinilai sebagai ekspresi kemarahan PDIP. Kemendagri menyebut 47 kepala daerah absen dari kegiatan di Akademi Militer tersebut meski mereka masih ditunggu sampai dengan hari ini. AGUS DWI PRASETYO, Jakarta-ROFIK SYARIEF, Magelang-ADENNYAR WYCAKSONO, Semarang --- SAAT sebagian besar koleganya sesama kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 meriung di Akademi Militer di Magelang, Agustina Wilujeng memilih ke Pasar Johar. Wali kota Semarang itu memimpin kegiatan bersih-bersih dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional. &rsquo;&rsquo;Saya menunda keberangkatan. Jadi sambil menunggu perintah lanjutan, saya ke sini (Johar, Red),&rdquo; katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin (21/2). Perintah lanjutan yang dimaksud adalah instruksi Megawati Soekarnoputri, ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai tempatnya bernaung. Diedarkan pada Kamis (20/2) malam sekitar pukul 22.00 WIB, Megawati meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang. &rdquo;Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,&rdquo; kata Megawati dikutip dari surat instruksi tersebut kemarin (21/2). Surat itu ditujukan untuk 160 lebih kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP yang dijadwalkan ikut retret. Instruksi tersebut dirilis hanya beberapa jam setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/61_banteng_2-2543228071.jpg" alt="Surat instruksi Megawati Soekarnoputri untuk kader PDIP yang menjadi kepala daerah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Surat instruksi Megawati Soekarnoputri untuk kader PDIP yang menjadi kepala daerah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Karena itu, kuat dugaan ini adalah reaksi kemarahan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut. Mereka merasa ketaton (terluka) karena menganggap penahanan Hasto sarat muatan politis. Luka itu bisa jadi bukan hanya karena kasus Hasto. Tapi, menjulur panjang ke belakang sampai periode sebelum dan selama pemilihan presiden. PDIP juga berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meskipun tidak secara terbuka menyatakan beroposisi. Sampai dengan kemarin, Prabowo dan Megawati belum bisa bertemu. Instruksi Megawati tersebut juga membuat Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster serta I Nyoman Giri Prasta dikabarkan ikut menunda keberangkatan ke Magelang. Bersama bupati serta wakil bupati dari provinsi sama yang berasal dari PDIP, hingga tadi malam mereka menunggu instruksi lanjutan. &rdquo;Semua masih stand by di Jogjakarta,&rdquo; ujar sebuah sumber kepada Jawa Pos Radar Bali. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015673252/megawati-larang-kepala-daerah-pdip-ikuti-retreat-di-akmil-magelang-bagaimana-sikap-pramono-anung">Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikuti Retreat di Akmil Magelang, Bagaimana Sikap Pramono Anung?</a> Info yang diterima Jawa Pos dari sejumlah sumber, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sampai dengan tadi malam juga masih menunda keberangkatan ke Magelang. Namun, kemungkinan Eri yang juga ketua Apeksi (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia) tetap mengikuti retret. Upaya konfirmasi Jawa Pos kepada Eri tak berbalas. Tapi, dia disebut transit di sekitar Magelang sambil menunggu arahan lanjutan. &rdquo;Kemungkinan ikut, tapi untuk masuk ke lokasi retretnya kapan belum tahu,&rsquo;&rsquo; kata salah satu sumber. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan, hingga kemarin pagi, Eri masih di Jakarta. Sementara dia sudah bertolak ke Surabaya. &rdquo;Konfirmasi dewe ae (konfirmasi sendiri saja), saya sudah di Surabaya,&rsquo;&rsquo; ucap kader senior PDIP Surabaya itu saat ditanya Jawa Pos. Dari Gresik, Ketua DPC PDIP Gresik Mujid Riduan menyebut pihaknya sudah meneruskan instruksi itu kepada Bupati Fandi Akhmad Yani. &rdquo;Karena bupati Gresik adalah kader parpol, tentu instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri perlu dan wajib dilaksanakan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Meski demikian, Mujid mengakui Yani sudah berada di Magelang. &rdquo;Pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, beliau langsung berangkat menuju Magelang. Namun, dipastikan tidak ikut retret sesuai instruksi DPP,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Ekspresi Kemarahan Direktur Eksekutif Parameteri Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai instruksi Megawati itu merupakan ekspresi kemarahan PDIP atas penahanan Hasto. Ekspresi tersebut sejalan dengan pernyataan PDIP bahwa penahanan Hasto merupakan bentuk kriminalisasi. &rdquo;Bagi PDIP, kasus Hasto dinilai politis yang dikaitkan dengan adanya kekuatan besar yang menarget Hasto. Sementara bagi KPK, apa yang terjadi pada Hasto murni penegakan hukum,&rdquo; kata Adi kepada Jawa Pos kemarin. Apakah boikot retret bisa dimaknai bahwa PDIP ingin menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran? &rdquo;Menurut saya, kalau mau oposisi, tak usah tunda retret,&rdquo; kata Adi. Di sisi lain, analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menambahkan, PDIP perlu memberikan penjelasan lebih terperinci terkait maksud dan tujuan dari surat instruksi tersebut. Dia menyoroti status kepala daerah yang telah menjadi pejabat publik, yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan semata-mata sebagai kader partai. &rdquo;PDIP apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan,&rdquo; ujarnya. Masih Ditunggu Dari Magelang, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut, dari 503 kepala daerah yang dijadwalkan mengikuti retret, 450 orang telah melakukan registrasi. Artinya, hingga kemarin sore pukul 17.30, sebanyak 53 orang absen. Dari 53 kepala daerah yang absen itu, enam orang memberikan keterangan sakit. Sedangkan 47 lainnya tidak memberikan keterangan. Bima menambahkan, dari 450 orang yang hadir, delapan di antaranya datang terlambat setelah upacara penyambutan. Dari jumlah yang sama, sebanyak 19 kepala daerah mendapatkan pita merah. Artinya, kondisi fisik mereka memerlukan atensi, seperti pascaoperasi, penyakit serius, dan penyebab lain. &rdquo;Tapi, mereka tetap semangat untuk hadir dan tentu kita izinkan dengan atensi yang serius. Sehingga mereka mendapatkan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu,&rdquo; jelasnya, seperti dilansir Jawa Pos Radar Magelang. Untuk 47 orang yang hingga saat ini tidak hadir tanpa kabar sama sekali, pihaknya akan tetap menunggu sampai sebelum pemberian materi dimulai hari ini. Sedangkan untuk enam orang yang sudah izin tidak hadir mengikuti retret, pihaknya meminta mengirimkan pengganti, yakni wakil kepala daerah. &rsquo;&rsquo;Ini mengingat retret kali ini sangat penting untuk menyinkronkan program-program pusat dengan daerah,&rdquo; katanya. Bima tak menyebut apakah 47 orang itu para kader PDIP. Tapi, jika benar tidak datang hari ini, mereka bakal tetap diwajibkan ikut retret gelombang selanjutnya yang masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada. &rdquo;Jika kepala daerah dan wakilnya juga tidak bisa hadir, diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya,&rdquo; ujarnya. (*/omy/yog/ria/bas/dra/c6/ttg)

Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada para kadernya agar menunda kedatangan ke retret dinilai sebagai ekspresi kemarahan PDIP.

Ilham Safutra

Jawa Pos Radar Bali

Jawa Pos Radar Magelang

Jawa Pos Radar Semarang

Banteng Ketaton!

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Lania Monica

Jadwal ini dapat dijadikan panduan bagi umat Muslim di Indramayu untuk menjalankan ibadah shalat tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Candra Mega Sari

Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal ini dapat menjadi acuan bagi umat Muslim di Purwakarta agar tidak melewatkan waktu shalat yang telah ditetapkan.

Jadwal Shalat untuk Wilayah Purwakarta Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Muslim di Bandung Barat untuk melaksanakan shalat lima waktu secara tepat waktu.

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Barat Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal ini dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di Bandung untuk menunaikan shalat lima waktu secara tepat dan disiplin.

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal ini dapat menjadi pedoman bagi umat Muslim di Cirebon untuk melaksanakan shalat lima waktu sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

Jadwal Shalat untuk Wilayah Cirebon Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Banteng Ketaton!

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Purwakarta Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Barat Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Cirebon Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Banteng Ketaton!

Tags

Artikel Terkait

Tak Ada Megawati, Prabowo Makan Malam bareng Jokowi, SBY, hingga Ketua Umum Parpol di Istana Negara

PDIP Larang Kadernya Manfaatkan Program MBG untuk Bisnis Pribadi dan Kelompok

PDIP Kritik Indonesia Gabung Board of Peace Tanpa Persetujuan DPR: Kasihan Masyarakat Terjebak Pro-Kontra

Popular News

Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Purwakarta Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Barat Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Cirebon Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Download Aplikasi JawaPos.com