Muhammad Ridwan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/84_memang-1021834791.jpg" alt="Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. (DOKUMENTASI RADAR BANJARMASIN)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. (DOKUMENTASI RADAR BANJARMASIN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin menang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemenangan Paman Birin menjadi pukulan telak bagi KPK Gugatan itu diputus sehari setelah kemunculan Paman Birin yang sempat dikabarkan hilang pasca ditetapkan sebagai tersangka. Sahbirin Noor terlihat memimpin apel pagi mengenakan baju dinas gubernur di kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (11/11). Putusan praperadilan yang diajukan Paman Birin itu diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa (12/11). Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Afrizal Hady mengabulkan praperadilan Paman Birin. "Menerima dan mengabulkan praperadilan termohon," kata Hakim Tunggal, Afrizal Hady saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Selasa (12/11). Hakim Afrizal menyebut, penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. "Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegas Hakim Afrizal. Dalam pertimbangannya, Hakim menyebut Paman Birin tidak ikut terjerat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Seharusnya, penetapan tersangka dimulai dengan proses pemeriksaan terhadapnya terlebih dahulu. "Hakim berkesimpulan bahwa pemohon (Sahbirin Noor) adalah orang yang bukan tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak termohon (KPK)," ujar Hakim Afrizal Hady. Menurut Hakim, jika Sahbirin Noor tertangkap tangan, seharusnya tidak ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan KPK. Karena itu, Hakim mentatakan bahwa Sahbirin Noor tidak ikut tertangkap tangan KPK. "Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya penyidik berpendapat bahwa pemohon bukan orang yang tertangkap, sehingga diperlukan surat perintah penangkapan, untuk menangkap pemohon," imbuh Hakim Afrizal. Dikabulkannya praperadilan terhadap Sahbirin Noor menambah daftar panjang tersangka korupsi lepas dari jeratan KPK. Adapun mereka yang pernah menang praperadilan melawan KPK yakni: &nbsp; 1. Eddy Hiariej PN Jaksel mengabulkan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, pada 30 Januari 2024. Langkah praperadilan itu menggugurkan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Eddy sebelumnya diduga menerima suap Rp 4 miliar terkait pemberian bantuan konsultasi administrasi hukum umum untuk PT Citra Lampia Mandiri (CLM) yang menjerat beberapa tersangka lain yakni Yogi Arie Rukmana, Yosie Andika Mulyadi, dan Helmut Hermawan. Uang suap itu diduga diberikan oleh Helmut selaku mantan Dirut PT CLM melalui transfer rekening asisten pribadi Eddy Hiariej yakni Yogi Arie Rukmana dan Yosie Andika Mulyadi. 2. Siman Bahar KPK juga kalah melawan prapedilan yang diajukan bos PT Loco Montrado, Siman Bahar. PN Jaksel menyebut, penetapan tersangka KPK terhadap Siman Bahar tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Siman Bahar dijerat sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam. KPK menduga terdapat korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam dengan PT Loco Montrado pada 2017. Namun, pada 6 Juni 2023, KPK kembali menetapkan Siman Bahar sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Meski demikian, hingga kini KPK belum juga menahan Siman Bahar. 3. Setya Novanto Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto pernah menang praperadilan melawan KPK dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Hakim tunggal Cepi Iskandar mementahkan penetapan tersangka KPK terhadap Setya Novanto, pada September 2017. Namun, KPK kembali mengusut kasus itu dan kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, pada 10 November 2017. Setya Novanto kembali berupaya kabur dari jeratan tersangka. Namun, upaya praperadilan itu kandas. Setya Novanto saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin untuk menjalani hukuman 15 tahun penjara. &nbsp; 4. Marthen Dira Tome KPK juga pernah kalah praperadilan melawan Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Marthen Dira Tome yang terjerat dugaan korupsi program pendidikan luar sekolah. Upaya praperasilan Marthen dikabulkan hakim PN Jaksel, pada Mei 2016. Hakim menyebut bahwa penetapan tersangka terhadap Marthen tidak terpenuhi mininal dua alat bukti. KPK berupaya memperbaiki berkas penyidikan dan kembali menetapkan Marthen sebagai tersangka. Marthen kemudian divonis 7 tahun penjara dalam kasus korupsi program pendidikan luar sekolah. 5. Taufiqurahman Mantan Bupati Nganjuk periode 2008-2013 dan 2013-2018 Taufiqurahman mengalahkan KPK dalam gugatan praperadilan pada 6 Maret 2017 terkait kasus gratifikasi dan korupsi berbagai proyek. Taufiqurrahman terjerat kasus korupsi sejumlah proyek di Kabupaten Nganjuk, pada 6 Desember 2016 lalu. Namun, Hakim tunggal I Wayan Karya mengabulkan praperadilan yang diajukan Taufiqurahman, karena sebelumnya telah diperkarakan di instansi lain, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Namun, KPK kembali menjerat Taufiqurahman pada 25 Oktober 2017. Ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK. Penangkapan itu terkait jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk. Dalam kasus itu, Taufiqurahman divonis 7 tahun penjara. 6. Ilham Arief Sirajuddin Wali Kota Makassar periode 2004-2009 dan 2009-2014 Ilham Arief Sirajuddin mengalahkan KPK dalam gugatan praperadilan di PN Jaksel pada 12 Mei 2015. Ilham sebelumnya terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi kerja sama kelola dan transfer instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Makassar periode 2006-2012. Upaya praperadilan Ilham dikabulkan PN Jaksel, pada Mei 2015. Hakim menyebut, penetapan tersangka terhadap Ilham tidak didasari minimal dua alat bukti. Namun, KPK tidak tinggal diam dengan menerbitkan sprindik baru pada 20 November 2015 dan menjeratnya kembali sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Ilham divonis 4 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan. Ilham saat ini sudah bebas dari penjara pada 15 Juli 2019. &nbsp; 7. Hadi Poernomo Mantan Ketua BPK Hadi Poernomo juga pernah menang praperadilan melawan KPK pada 26 Mei 2015. Hadi Poernomo terjerat kasus penerimaan permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia senilai Rp 375 miliar pada 21 April 2014. PN Jaksel menyebut penetapan tersangka itu tidak sah. Sebab, kasus yang menimpa Hadi merupakan administrasi pajak yang tidak masuk ranah pidana dan dikesampingkan pengadilan. 8. Budi Gunawan Budi Gunawan yang saat itu menjabat sebagai Kalemdikpol ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 Januari 2015. Pria yang karib disapa BG itu dituduh menerima suap atau gratifikasi. Tak diterima ditetapkan tersangka, BG melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. Hakim Sarpin Rizaldi menyebut penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah.

Dikabulkannya praperadilan terhadap Sahbirin Noor menambah daftar panjang tersangka korupsi lepas dari jeratan KPK.

Bintang Pradewo

Selain Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ini Deretan Eks Tersangka yang Menang Praperadilan Lawan KPK

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Sabik Aji Taufan

Krisna juga berharap kasus dugaan ilegal akses yang menimpa kliennya bisa segera tuntas. Dengan begitu, uang para nasabah yang hilang bisa dipulihkan.

OJK dan Bareskrim Geledah Kantor Mirae Asset, Korban Dugaan Ilegal Akses Berharap Uangnya Kembali

Ilham Dwi Ridlo Wancoko

ANTAM teken kerja sama dengan Merdeka Group untuk perkuat kedaulatan emas nasional dan integrasi rantai pasok domestik.

Dhimas Ginanjar

Kerja Sama ANTAM dan Merdeka Group, Amankan Pasokan Emas Nasional dari Hulu hingga Hilir

Novia Herawati

Pemkot Surabaya gelar Gerakan Pangan Murah untuk jaga daya beli warga jelang Lebaran 2026 di tengah naiknya harga bahan pokok.

Harga Bapok Mulai Naik, Gerakan Pangan Murah Jadi Strategi Pemkot Surabaya Jaga Daya Beli Warga

Nanda Prayoga

Hari Pendengaran Sedunia 2026 dorong kesadaran kesehatan pendengaran. Temukan inovasi alat bantu dengar AI terbaru untuk kualitas mendengar optimal.

Momen Hari Pendengaran Sedunia, Refleksi Pentingnya Kualitas Mendengar di Era Teknologi AI

Petinggi Golkar minta pemerintah tegas sikapi konflik AS–Israel dengan Iran tanpa keluar dari BoP. Indonesia harus jaga diplomasi dan peran aktif.

Petinggi Golkar Minta Pemerintah Tegas Sikapi Konflik AS–Israel dengan Iran, Tanpa Harus Keluar dari BoP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Selain Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ini Deretan Eks Tersangka yang Menang Praperadilan Lawan KPK

Tags

Artikel Terkait

Popular News

OJK dan Bareskrim Geledah Kantor Mirae Asset, Korban Dugaan Ilegal Akses Berharap Uangnya Kembali

Kerja Sama ANTAM dan Merdeka Group, Amankan Pasokan Emas Nasional dari Hulu hingga Hilir

Harga Bapok Mulai Naik, Gerakan Pangan Murah Jadi Strategi Pemkot Surabaya Jaga Daya Beli Warga

Momen Hari Pendengaran Sedunia, Refleksi Pentingnya Kualitas Mendengar di Era Teknologi AI

Petinggi Golkar Minta Pemerintah Tegas Sikapi Konflik AS–Israel dengan Iran, Tanpa Harus Keluar dari BoP

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Selain Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ini Deretan Eks Tersangka yang Menang Praperadilan Lawan KPK

Tags

Artikel Terkait

KPK Sempat Kehilangan Jejak saat akan Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Menag Yaqut, KPK: Dugaan Korupsi Kuota Haji Capai Rp 622 Miliar

Bukan OTT, Bupati Pekalongan Fadia Klaim Ditangkap KPK saat Bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

Popular News

OJK dan Bareskrim Geledah Kantor Mirae Asset, Korban Dugaan Ilegal Akses Berharap Uangnya Kembali

Kerja Sama ANTAM dan Merdeka Group, Amankan Pasokan Emas Nasional dari Hulu hingga Hilir

Harga Bapok Mulai Naik, Gerakan Pangan Murah Jadi Strategi Pemkot Surabaya Jaga Daya Beli Warga

Momen Hari Pendengaran Sedunia, Refleksi Pentingnya Kualitas Mendengar di Era Teknologi AI

Petinggi Golkar Minta Pemerintah Tegas Sikapi Konflik AS–Israel dengan Iran, Tanpa Harus Keluar dari BoP

Download Aplikasi JawaPos.com