Anggaran Dipotong Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Batalkan Target 258 Sekolah Swasta Gratis di 2026

JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terpaksa memangkas target jumlah sekolah swasta gratis di tahun 2026 ini. Rencana yang semula menyasar 258 sekolah, kini berkurang menjadi hanya 100 sekolah saja.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menuturkan, rasionalisasi ini tidak bisa dihindari. Hal ini merupakan dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan Pemerintah Pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 yang semula dirancang sebesar Rp95 triliun, turun menjadi sebesar Rp 81,3 triliun. Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI harus melakukan penyesuaian dan pengurangan anggaran terhadap sejumlah program, termasuk perluasan program sekolah swasta gratis.

"Bahwa betul memang dari rencana 250-an sekolah gratis, karena ada pengurangan signifikan pada DBH (Dana Bagi Hasil), tentunya kita harus melakukan rasionalisasi dari jumlah. Jadi memang faktornya adalah karena pengurangan dari pendapatan yang berasal dari DBH," ujar Atika saat Konferensi Pers Realisasi APBD 2025 di Balai Kota, Rabu (21/1).

Meski berkurang dari rencana awal, Atika menegaskan pihaknya masih menambah jumlah sekolah swasta gratis di tahun 2026 jika dibandingkan tahun 2025.

Pada 2025, Pemerintah Jakarta telah menjalankan uji coba sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Uji coba ini mencakup 4.932 siswa dari 142 rombongan belajar yang merupakan kelas awal atau angkatan baru. Penambahan jumlah sekolah ditargetkan akan bertambah setiap tahunnya.

Anggaran Sekolah Swasta Gratis 2026 Capai Rp282,46 miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengundangkan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp81,32 triliun pada 23 Desember 2025. Dari total dana tersebut, sektor pendidikan mendapatkan porsi jumbo, termasuk kepastian anggaran untuk program sekolah swasta gratis.

Pemprov DKI mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp19,75 triliun atau setara dengan 26,59% dari total belanja daerah. Angka ini jauh melampaui batas minimal aturan perundangan yang sebesar 20%.

Menariknya, dalam alokasi tersebut, Pemprov telah menyiapkan dana khusus sebesar Rp282,46 miliar untuk merealisasikan program sekolah swasta gratis. Program ini diharapkan mampu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri.

"Ada juga pos anggaran untuk sekolah swasta gratis sebesar Rp282,46 miliar, serta rehab sekolah dan fasilitas pendidikan sebesar Rp126,12 miliar," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, Sabtu (27/12/2025). (*)