Gubernur Dedi Mulyadi Terbitkan SE untuk Transparansi Dana Desa, Parung Panjang Pamer Kegiatan

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 05/KU.01.01/DPM-DESA Tentang Penyebarluasan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 untuk tujuan mendorong transparansi penggunaan dana di seluruh jajaran pemerintahan di Jawa Barat.

SE yang ditandatangani oleh Gubernur Dedi Mulyadi itu meminta desa, kecamatan, kabupaten, hinnga provinsi untuk menginformasikan penggunaan anggaran dana dan program kepada masyarakat melalui akun media sosial mereka.

“Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.

Pria yang kerap disapa KDM menyatakan, tranparansi penggunakan dana desa yang angkanya mencapai Rp 1 miliar lebih setiap tahunnya merupakan suatu keniscayaan. Pasalnya, dana itu dikumpulkan dari pajak masyarakat dan kemanfaatan dananya harus dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, tidak ada jalan lain selain menjelaskan seluruh kebijakan secara terbuka kepada publik, termasuk melalui jaringan media sosial,” kata KDM.

Desa Parung Panjang mengikuti arahan Gubernur Dedi Mulyadi mengunggah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2025. Sejumah programnya cukup banyak mulai dari program ketahanan pangan peternakan ayam bertelur, pembangunan lapangan olahraga, pembangunan jalan betonisasi, paving block, posyandu, drainase, dan lain-lain.

Selain itu, Desa Parung Panjang dalam unggahan di akun Instagram resmsinya juga memperlihatkan sejumlah kegiatan yang dilakukan. Mulai dari kegiatan PKK, pengajian MUI, pelatihan, hingga bantuan langsung tunai (BLT).

Namun sayangnya, Desa Parung Panjang tidak mencantumkan dana yang dikeluarkan untuk sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan.

Padahal, KDM dalam SE-nya meminta dananya juga diinformasikan ke publik sebagai bentuk transparansi penggunaan dana desa.