Mellyna Putri Diniar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/IMG_2702-507120935.jpeg" alt="Presiden Tiongkok, Xi Jinping." width="100%">
<figcaption>Presiden Tiongkok, Xi Jinping.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Perdebatan global memanas setelah klaim di dunia maya bahwa pemerintah Tiongkok menyatakan semua kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat dihukum mati. Informasi ini menyebar luas di media sosial, memicu perhatian internasional dan berbagai reaksi&mdash;namun sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari lembaga legislatif atau peradilan Tiongkok yang mengesahkan aturan baru tersebut. Klaim awalnya berasal dari unggahan akun X bernama Coinvo, menimbulkan kebingungan mengenai status hukum yang sebenarnya. Melansir Hoka News, Kamis (5/2/2026), laporan online menyebut pemerintah Tiongkok menyatakan &ldquo;pelecehan seksual terhadap anak dapat dihukum dengan hukuman paling berat,&rdquo; meski sumber resmi dari National People&rsquo;s Congress atau Mahkamah Agung Tiongkok belum menerbitkan hukum baru yang sejelas itu. Kerangka Hukum yang Berlaku di Tiongkok Soal Kekerasan Anak Secara substantif, Tiongkok sudah dikenal memiliki salah satu sistem pidana paling keras untuk kejahatan yang melibatkan korban di bawah umur. Dalam hukum pidana yang berlaku, hukuman bisa mencakup penjara jangka panjang, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati dalam kasus luar biasa yang dianggap sangat merugikan masyarakat.&nbsp; Hal ini terjadi bukan karena undang‑undang menetapkan hukuman mati untuk semua kejahatan seksual terhadap anak, tetapi karena sistem peradilan menggunakan hukuman maksimal dalam kasus yang sangat parah dan melibatkan faktor pemberat yang signifikan.&nbsp; Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok sendiri dalam praktiknya telah menunjukkan sikap nol toleransi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.&nbsp; Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di masa lalu, pelaku yang melakukan kekerasan ekstrim, pembunuhan, atau kekejaman berat terhadap anak telah dijatuhi hukuman mati sebagai bagian dari penegakan hukum yang ketat.&nbsp; Namun perlu dicatat bahwa hukuman mati tidak otomatis berlaku untuk setiap kasus pelecehan; aturan ini masih mengikuti ketentuan yang lebih luas dalam hukum pidana yang membedakan derajat keseriusan tindak pidana.&nbsp; Reaksi Internasional dan Debat tentang Hukuman Mati Klaim yang beredar telah memicu tanggapan berbagai pihak di luar negeri. Beberapa pemerhati hukum menyatakan pentingnya perlindungan maksimal bagi anak, sementara kelompok HAM menekankan aspek proses hukum yang adil serta proporsionalitas hukuman.&nbsp; Dalam konteks global, tren umum adalah mengurangi penggunaan hukuman mati, bukan justru memperluas penerapannya, sehingga hal ini menjadi salah satu titik kritik terhadap sistem pidana Tiongkok. Amnesty International mencatat bahwa data tentang penggunaan hukuman mati di Tiongkok jarang dipublikasikan secara resmi dan seringkali dianggap sebagai rahasia negara, yang membuat angka sebenarnya sulit dipastikan secara independen.&nbsp; Laporan organisasi ini menunjukkan bahwa Tiongkok masih diperkirakan menjadi salah satu negara dengan eksekusi terbanyak di dunia, meskipun statistiknya tidak dibuka untuk umum.&nbsp; Hukuman Mati dalam Kasus Nyata di Tiongkok Meskipun tidak ada undang‑undang baru yang diumumkan, catatan kasus di masa lalu menunjukkan bahwa hukuman mati tetap dipakai dalam kasus pelecehan atau eksploitasi anak yang ekstrem.&nbsp; Misalnya, pada November 2024, tiga pelaku yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi oleh Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok, yang menyatakan tindakan tersebut sebagai contoh &ldquo;nol toleransi terhadap pelecehan seksual anak.&rdquo; Kasus‑kasus seperti ini sering dijadikan rujukan sebagai bukti komitmen penegak hukum Tiongkok untuk menghukum pelaku kejahatan serius terhadap anak secara tegas, meskipun ini tidak berarti hukuman mati diberlakukan secara otomatis untuk semua bentuk pelecehan.&nbsp; Tantangan Pelaporan dan Klarifikasi Kebijakan Namun, pengamat hukum internasional dan analis Asia mengingatkan publik untuk membedakan antara retorika penegakan hukum yang keras dengan perubahan legislasi formal.&nbsp; Dalam sistem hukum Tiongkok, perubahan aturan pidana biasanya memerlukan pengumuman resmi dari lembaga legislatif atau peradilan tertinggi, yang belum terjadi dalam kasus ini.&nbsp; Selain itu, kebanyakan laporan dramatik di media sosial cenderung menyederhanakan posisi hukum yang kompleks menjadi judul‑judul sensasional sehingga garis antara fakta hukum dan interpretasi publik mudah kabur.&nbsp; Apa yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya Pihak pemantau internasional kini menantikan pernyataan resmi dari Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok, Kementerian Keamanan Publik, atau National People&rsquo;s Congress Tiongkok terkait isu ini untuk mendapatkan kepastian hukum.&nbsp; Jika ada perubahan kebijakan kriminal secara formal, biasanya akan disertai penjelasan rinci tentang penerapan hukuman dan pedoman yudisial yang jelas.&nbsp; Dalam situasi saat ini, laporan yang beredar lebih tepat dipahami sebagai refleksi dari sikap penegak hukum Tiongkok yang semakin tegas terhadap kejahatan terhadap anak, bukan sebagai bukti implementasi hukum mati otomatis untuk setiap tindakan pelecehan seksual terhadap anak.&nbsp;

Laporan online menyebut pemerintah Tiongkok menyatakan “pelecehan seksual terhadap anak dapat dihukum dengan hukuman paling berat

Setyo Adi Nugroho

Tiongkok Tegaskan Nol Toleransi terhadap Kejahatan ke Anak: Debat Global Menyusul Klaim Hukuman Mati, Ini Faktanya!

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Novia Herawati

RPH Surabaya akan obral iga sapi Rp 50 ribu/kg di Pasar Murah Ramadan 2026. Daging murah ini tersedia di 15 kelurahan untuk tekan inflasi.

Sabik Aji Taufan

Tekan Inflasi Ramadhan 2026, RPH Surabaya Akan Obral Iga Sapi Rp 50 Ribu per Kg Besok

Dony Lesmana Eko Putra

Saat melakukan perjalanan mudik memanfaatkan Tol Trans Jawa menuju Jawa Timur, akan melewati jalur Solo-Kertosono, ketahui rest area untuk melakukan istirahat. Berikut daftar lengkapnya.

Simak Daftar Rest Area dan Fasilitas yang Nyaman di Ruas Solo-Ngawi-Kertosono

Abdul Rahman

Buku Mega best seller Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati diumumkan akan diadaptasi ke layar lebar dan akan segera memasuki tahapan produksi pada April 2026.

Novel Mega Best Seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Diadaptasi ke Layar Lebar

Sahroni mendukung penegakan hukum diterapkan secara profesional. Semua pihak yang terlibat harus dijerat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Sawit, Sahroni Minta Dalangnya Disikat Habis

Aulia Rahmi

Prediksi finansial 6 zodiak yang berpotensi menerima bantuan keuangan dari berbagai sumber. Simak peluang rezeki, dukungan dana, dan momentum perubahan finansial yang signifikan.

Novia Tri Astuti

Finansialnya Berubah Total! 6 Zodiak Diprediksi Mendapat Bantuan Keuangan dari Banyak Sumber

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Tiongkok Tegaskan Nol Toleransi terhadap Kejahatan ke Anak: Debat Global Menyusul Klaim Hukuman Mati, Ini Faktanya!

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Tekan Inflasi Ramadhan 2026, RPH Surabaya Akan Obral Iga Sapi Rp 50 Ribu per Kg Besok

Simak Daftar Rest Area dan Fasilitas yang Nyaman di Ruas Solo-Ngawi-Kertosono

Novel Mega Best Seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Diadaptasi ke Layar Lebar

Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Sawit, Sahroni Minta Dalangnya Disikat Habis

Finansialnya Berubah Total! 6 Zodiak Diprediksi Mendapat Bantuan Keuangan dari Banyak Sumber

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Tiongkok Tegaskan Nol Toleransi terhadap Kejahatan ke Anak: Debat Global Menyusul Klaim Hukuman Mati, Ini Faktanya!

Tags

Artikel Terkait

9 Tanda Seseorang Dibesarkan oleh Orang Tua yang Benar-Benar Baik, Meski Tidak Pernah Memiliki Banyak Uang

Tiongkok Luncurkan Standar Nasional Robot Humanoid dan AI untuk Perkuat Posisi Global di Industri Robotika

9 Kebiasaan yang Diam-Diam Dibawa oleh 'Anak Baik' dalam Keluarga hingga Dewasa Menurut Psikologi

Popular News

Tekan Inflasi Ramadhan 2026, RPH Surabaya Akan Obral Iga Sapi Rp 50 Ribu per Kg Besok

Simak Daftar Rest Area dan Fasilitas yang Nyaman di Ruas Solo-Ngawi-Kertosono

Novel Mega Best Seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Diadaptasi ke Layar Lebar

Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Sawit, Sahroni Minta Dalangnya Disikat Habis

Finansialnya Berubah Total! 6 Zodiak Diprediksi Mendapat Bantuan Keuangan dari Banyak Sumber

Download Aplikasi JawaPos.com