Pajak Kekayaan California Memecah Silicon Valley: Dari Jensen Huang hingga Peter Thiel, Celah Pajak Jadi Medan Tarik Ulur Global

Rencana pajak kekayaan California memicu pergeseran strategi finansial di kalangan miliarder teknologi Silicon Valley (Fortune)

JawaPos.com - Rencana penerapan pajak kekayaan bagi miliarder di California kini menjadi titik temu antara politik fiskal, strategi keuangan elite global, dan masa depan pusat inovasi dunia. Perdebatan ini tidak lagi bersifat lokal, melainkan menjalar ke jantung Silicon Valley dan berpotensi menciptakan preseden kebijakan yang dampaknya melampaui Amerika Serikat.

California, sebagai rumah bagi sebagian besar perusahaan teknologi bernilai triliunan dolar, tengah menguji batas antara keadilan pajak dan daya tarik ekonomi. Perdebatan yang muncul memperlihatkan bagaimana para miliarder teknologi tidak hanya merespons kebijakan negara, tetapi juga memanfaatkan celah sistem keuangan global untuk mempertahankan kekayaan mereka.

Dilansir dari Fortune, Kamis (15/1/2026), proposal tersebut menargetkan penduduk California dengan kekayaan bersih di atas USD 1 miliar sekitar Rp 16,86 triliun dengan kurs Rp 16.860 per dolar AS untuk membayar pajak satu kali sebesar 5 persen dari total aset, dengan skema cicilan hingga lima tahun. Serikat pekerja Service Employees International Union–United Healthcare Workers West (SEIU–UHW West), pengusung utama inisiatif tersebut, memperkirakan kebijakan ini dapat menghasilkan hingga USD 100 miliar untuk menutup pemangkasan anggaran kesehatan federal.

Namun, respons dari kalangan teknologi terbelah tajam. CEO Nvidia Jensen Huang menyatakan dirinya "tidak masalah dan baik-baik saja" dengan pajak tersebut. Sebaliknya, salah satu pendiri LinkedIn sekaligus donor utama Partai Demokrat, Reid Hoffman, menyebut kebijakan ini sebagai sesuatu yang "mengerikan bagi inovasi."

Investor teknologi Peter Thiel serta pendiri Google Larry Page dan Sergey Brin bahkan dilaporkan telah mengambil langkah untuk mengurangi keterikatan dengan California jika kebijakan itu lolos ke pemungutan suara November.

Perdebatan semakin mengerucut pada akar persoalan ketika investor teknologi David Friedberg, dalam podcast All-In, menyebut inisiatif ini lebih menyerupai penyitaan aset.

"Sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa miliarder tidak membayar bagian pajak yang adil," ujarnya. Namun, dia menegaskan bahwa persoalan utamanya terletak pada mekanisme penghindaran pajak yang sah secara hukum.

Friedberg menyoroti praktik umum di kalangan ultra-kaya: "Mereka membayar pajak penghasilan. Tetapi kenyataannya, banyak orang superkaya meminjam uang dengan jaminan aset dan hidup dari pinjaman itu. Dengan begitu, mereka tidak pernah membayar pajak karena tidak menjual aset yang mereka miliki." Strategi ini dikenal sebagai buy, borrow, die, yakni praktik membeli aset, hidup dari pinjaman berbasis aset, dan menunda kewajiban pajak hingga pemilik aset meninggal dunia.

Dia menjelaskan bahwa setelah pemilik aset meninggal dunia, ahli waris yang akan melunasi pinjaman dengan menjual aset tersebut, sementara akumulasi keuntungan selama hidup tidak dikenai pajak.

"Namun, ada cara sederhana untuk mengatasi hal ini. Kenakan pajak capital gain ketika mereka meminjam terhadap aset yang belum pernah dikenai pajak capital gain. Sangat sederhana, dan itu bisa menyelesaikan masalah ini," kata Friedberg.

Sementara itu, The Wall Street Journal melaporkan perdebatan sengit di kalangan miliarder California melalui grup pesan Signal. Sejumlah opsi alternatif pun mengemuka, mulai dari skema peminjaman saham tidak likuid kepada pemerintah hingga pemajakan saham perusahaan yang sudah tercatat di bursa.

Para penentang kebijakan ini memperingatkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekosistem startup, sedangkan para pendukung menilai lonjakan industri kecerdasan buatan membuat para miliarder tetap aman secara finansial.

Perpecahan juga terlihat di internal Partai Demokrat. Gubernur California Gavin Newsom menentang pajak ini. Kepada The New York Times, dia mengatakan dirinya "tanpa henti bekerja di balik layar untuk menentang proposal ini" dan akan terus melawan meskipun kebijakan tersebut masuk ke surat suara.

Sebaliknya, anggota DPR AS Ro Khanna mendukung, meski mengakui bahasa kebijakan perlu diperbaiki dan tidak ingin saham tidak likuid atau saham dengan hak suara dominan dikenai pajak.