Di Tengah Perang Ukraina, Vladimir Putin Mengamankan Loyalitas Para Miliarder Rusia yang Tetap Kaya dan Tak Bersuara

Presiden Rusia Vladimir Putin yang memimpin konsolidasi kekuasaan politik dan ekonomi di tengah perang Ukraina (RBC Ukraine)

JawaPos.com - Perang Rusia–Ukraina tidak hanya mengubah dinamika geopolitik Eropa, tetapi juga menata ulang relasi kekuasaan di dalam negeri Rusia. Di tengah konflik berkepanjangan, satu paradoks mencuat: jumlah miliarder Rusia justru mencetak rekor tertinggi, sementara suara politik mereka nyaris menghilang. 

Dilansir dari RBC Ukraine, Senin (29/12), dalam 25 tahun kekuasaan Vladimir Putin, elite ultra-kaya yang dulu dikenal sebagai oligark telah berubah dari aktor politik berpengaruh menjadi kekuatan ekonomi yang patuh dan senyap

Kontras ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan panggung global, di mana tokoh bisnis seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, hingga Bill Gates kerap menyuarakan pandangan politik dan kebijakan publik. 

Di Rusia, sebaliknya, kekayaan tidak lagi berbanding lurus dengan kebebasan bersuara. Sanksi Barat yang diharapkan memicu perlawanan elite bisnis justru gagal, sementara kombinasi insentif dan hukuman dari Kremlin efektif menjaga loyalitas para miliarder.

Menurut laporan BBC, mekanisme itu tergambar jelas dalam kasus Oleg Tinkov, mantan miliarder perbankan Rusia. Sehari setelah Tinkov menyebut perang Ukraina sebagai tindakan "gila" di media sosial, Kremlin menghubungi jajaran eksekutif Tinkoff Bank dan menyampaikan ancaman nasionalisasi jika seluruh keterkaitan perusahaan dengan Oleg Tinkov sebagai pendiri tidak segera diputus. 

"Saya tidak bisa membahas harga. Situasinya seperti sandera—saya hanya bisa menerima apa yang ditawarkan. Saya tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi," kata Tinkov kepada The New York Times.

Dalam hitungan hari, bank tersebut dibeli oleh entitas yang terkait dengan Vladimir Potanin—orang terkaya kelima Rusia dan pemasok nikel strategis bagi industri pertahanan. Nilai transaksi disebut hanya sekitar tiga persen dari harga wajar. Akibatnya, Tinkov kehilangan hampir USD 9 miliar atau sekitar Rp 150,75 triliun dengan kurs Rp 16.750 per dolar AS, lalu meninggalkan Rusia.

Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, oligark Rusia memiliki pengaruh politik besar karena kekayaan mereka membuka akses langsung ke pusat kekuasaan. Salah satunya Boris Berezovsky, yang pernah mengklaim berperan mengantarkan Vladimir Putin ke kursi presiden pada 2000. Klaim itu kemudian berubah menjadi penyesalan. 

Dalam tulisannya pada 2012, Berezovsky menyatakan, "Saya tidak melihat tiran serakah di masa depan—orang yang akan menginjak kebebasan dan menghentikan pembangunan Rusia." Setahun kemudian, dia ditemukan meninggal di pengasingan di Inggris, menandai berakhirnya peran oligarki sebagai kekuatan politik independen di Rusia.

Situasi inilah yang terlihat jelas hampir satu dekade kemudian. Beberapa jam setelah memerintahkan invasi penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Vladimir Putin mengumpulkan para miliarder di Kremlin, dan pertemuan itu berlangsung tanpa ruang penolakan.

"Saya berharap dalam kondisi baru ini kita bekerja bersama seefektif sebelumnya," ujar Putin. Seorang jurnalis yang hadir menggambarkan para pengusaha tersebut tampak "pucat dan kurang tidur."

Secara finansial, dampak awal perang memang berat. Forbes mencatat jumlah miliarder Rusia menyusut dari 117 menjadi 83 hingga April 2022, dengan kehilangan kekayaan kolektif USD 263 miliar atau sekitar Rp 4.405 triliun. Namun, fase berikutnya justru memperlihatkan kebangkitan ekonomi berbasis perang.

Belanja militer besar-besaran mendorong pertumbuhan ekonomi Rusia di atas 4 persen pada 2023–2024. "Lebih dari separuh miliarder Rusia berperan memasok militer atau diuntungkan oleh invasi," kata Giacomo Tognini dari tim Kekayaan Forbes.

Dia menambahkan kepada BBC, "Siapa pun yang menjalankan bisnis di Rusia perlu memiliki hubungan dengan pemerintah."