Pelaku Ekonomi Nilai Pembentukan Dewan Perdagangan dan Investasi RI-AS Bisa Jadi Penentu Arah Ekonomi

Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)

JawaPos.com - Pelaku ekonomi, Engel Glendy Sahanggamu menanggapi pembentukan Dewan Perdagangan dan Investasi (Council of Trade and Investment) oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menurut dia, langkah tersebut mencerminkan visi kepemimpinan Presiden Prabowo dalam membaca momentum geopolitik dan ekonomi global. Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, keputusan membentuk forum strategis bilateral dinilai sebagai terobosan diplomasi ekonomi yang patut diapresiasi.

“Forum bilateral tersebut bukan sekadar simbol penguatan hubungan diplomatik, melainkan instrumen konkret yang dapat menentukan arah kebijakan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan,” kata Engel melalui keterangannya pada Senin (23/2).

Dalam konteks diplomasi ekonomi, pertemuan dan penandatanganan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam membuka babak baru hubungan perdagangan yang lebih terukur dan terarah.

Kata dia, pembentukan council tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempertegas posisinya dalam peta ekonomi dunia, terutama sejauh mana dampaknya dapat dirasakan pelaku usaha dan industri nasional secara nyata.

Di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif, Engel menilai dewan tersebut bisa menjadi instrumen stabilisasi sekaligus akselerasi pertumbuhan nasional. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada konsistensi kebijakan, transparansi negosiasi, dan ketegasan menjaga kepentingan domestik.

“Ini bukan hanya soal hubungan dua presiden, tapi bagaimana Indonesia memosisikan diri dalam peta ekonomi dunia. Council ini bisa menjadi penguat fondasi atau justru titik kritis, semua bergantung pada cara kita memainkannya,” tegas dia.

Engel melihat Amerika Serikat memiliki kepentingan besar terhadap sumber daya strategis Indonesia, terutama mineral kritis yang dibutuhkan dalam rantai pasok global industri kendaraan listrik dan teknologi energi bersih.

Di sisi lain, kata dia, Indonesia membutuhkan akses pasar yang lebih luas, kepastian tarif, serta akses teknologi untuk meningkatkan nilai tambah industri dan menjaga stabilitas ekspor.

“Kerja sama ini harus menguntungkan dua arah. Indonesia tidak boleh hanya menjadi sumber bahan baku. Hilirisasi dan transfer teknologi harus menjadi prioritas dalam setiap negosiasi,” jelas dia.

Selain itu, Engel menilai pembentukan Council of Trade and Investment akan memengaruhi persepsi investor global terhadap stabilitas kebijakan Indonesia. Ia memperkirakan sektor hilirisasi mineral, energi baru terbarukan, pertahanan, dan ekonomi digital akan menjadi fokus awal pembahasan.

“Peluang kolaborasi di bidang semikonduktor, pusat data, dan pengembangan kecerdasan buatan juga terbuka lebar apabila kedua negara mampu menyepakati kerangka kerja yang saling menguntungkan,” imbuhnya.

Meski demikian, Engel mengingatkan adanya risiko ketergantungan apabila kerja sama tidak diimbangi dengan diversifikasi mitra dagang. Dalam konteks geopolitik global yang dinamis, setiap kedekatan ekonomi dapat membawa implikasi strategis yang lebih luas.

“Pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Jika dikelola dengan presisi, Indonesia bisa memperkuat fondasi ekonominya. Jika tidak, tekanan global justru bisa semakin besar,” tuturnya.