Pengamat Energi: Keberlangsungan UCOllect Pertamina Tergantung pada Ekosistem dan Suplai Jelantah

JawaPos.com – Pengamat energi sekaligus Ketua Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (PUSKEP UI) Ali Ahmadi Achyak menilai program UCOllect Pertamina yang mengajak masyarakat menukar minyak jelantah menjadi langkah positif dalam mendukung produksi energi hijau.

Namun, menurutnya, tantangan utama dari program ini bukan pada bahan baku, melainkan pada keberlanjutan pasokan dan sistem pengumpulan jelantah di masyarakat.

Jika pada bahan baku sawit produksinya bisa diatur melalui budidaya dan panen, maka jelantah bersumber dari limbah rumah tangga dan usaha kuliner yang volumenya sulit diprediksi.

“Kalau sawit, ya jelas: tanam sawit, berbuah, panen, jadi. Bisa dikelola oleh manusia. Mau nambah, ya tambah lahan. Tapi kalau jelantah, ini kan waste. Masuknya limbah. Limbah itu eh, volumenya sulit dihitung,” ujarnya kepada Jawapos.com, belum lama ini.

Ia mencontohkan, perbedaan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan minyak goreng membuat kualitas jelantah yang dikumpulkan bervariasi. “Ada yang menggunakan jelantah itu dua kali jadi jelantah. Ada yang 10 kali. Betul ya? Yang dua kali misalnya restoran-restoran. Maksimal tiga kali. Sehingga kualitas jelantahnya masih bagus. Tapi kalau yang dipakai oleh rumah tangga, rumah tangga A mungkin 3-4 kali, rumah tangga B 10 kali. Sehingga karakteristik akhir dari jelantah yang dikumpulkan itu beda-beda,” jelasnya.

Ali menegaskan, penyetaraan kualitas jelantah menjadi tantangan pertama. Tantangan berikutnya adalah kepastian suplai. Karena jelantah bersumber dari masyarakat, tidak bisa ada kewajiban untuk menyetor. “Orang kan enggak bisa dipaksa, ‘Hei, kau harus setor, harus setor jelantah ke kami.’ Kan enggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif kepada mereka agar secara sukarela mereka menyetorkan jelantahnya,” tuturnya.

Terkait insentif Rp6.000 per liter yang diberikan Pertamina bagi warga yang menukar jelantah, Ali menilai hal itu masih perlu dipertimbangkan dari sisi biaya operasional dan jarak pengumpulan. “Rp6.000 itu sampai mana? Itu akan dipengaruhi oleh biaya transportasi. Kalau Rp6.000 itu, misal di tingkat pom bensin, SPBU, kan dia harus ngantar ke situ gitu kan. Itu kalau rumah-rumahnya dekat-dekat enggak masalah, tapi kalau kemudian jauh, jangan-jangan ongkosnya lebih mahal dibanding ngantarnya,” ucapnya.

Agar program berjalan efektif, Ali menyarankan pembentukan ekosistem pengepul resmi di tingkat masyarakat, mirip dengan sistem distribusi LPG. Di mana agen pengepul tersebut bisa berupa koperasi atau lembaga berbadan hukum yang ditunjuk resmi oleh Pertamina agar harga beli jelantah tetap stabil. “Dia sudah dikasih margin sama Pertamina. Jadi dia enggak boleh dia naik-naikin margin seenaknya gitu kan. Enggak boleh juga nekan harga, karena ada harga eceran terendah, ada harga eceran tertinggi,” jelas Ali.

Ia menambahkan, model pengumpulan berjenjang bisa memperkuat rantai pasok jelantah tanpa membebani masyarakat. “Pengepul-pengepul inilah yang menyetor ke Pertamina. Apakah SPBU tertentu, terutama 31 ya kalau di sini ya, yang punya Pertamina sendiri, Patra Niaga, atau 41 atau 51, pokoknya yang punya Patra Niaga, di situlah,” katanya.

Dengan sistem yang rapi, suplai jelantah bisa lebih terjamin dan efisien. Dan dapat menjadi sumber energi hijau yang berkelanjutan. “Masalah penyetaraan kualitas ya biarkan urusan kilang lah,” tutupnya.