Setahun Prabowo-Gibran, Prasasti Nilai Kinerja Pemerintah Paling Menonjol di Pilar Polhukam dan Sosbud

JawaPos.com – Pemerintahan Prabowo-Gibran genap satu tahun pekan lalu. Pada tahun pertamanya, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran secara umum dinilai ‘cukup baik’ di sejumlah pilar. Meski, ada beberapa pilar yang perlu perbaikan.

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai refleksi atas kinerja Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024. "Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bangsa kita sedang bergerak dari perumusan visi menuju tahap pelaksanaan. Dalam semangat itu, Prasasti menyusun kajian ini sebagai cermin objektif atas capaian dan arah pelaksanaan program prioritas nasional," kata Nila Marita, Executive Director Prasasti, beberapa waktu lalu.

Secara keseluruhan, lanjut Nila, kinerja setahun pemerintahan Kabinet Merah Putih ‘cukup baik’ atau istilah Prasasti ‘acceptable’. "Sejumlah inisiatif menunjukkan kemajuan berarti. Namun masih terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan terutama dalam hal implementasi di lapangan dan efektivitas koordinasi antar lembaga," terang Nila.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi, menyatakan bahwa kajian yang dilakukan Prasasti mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

RPJMN 2025-2029 mencakup 8 Asta Cita, 17  Program Prioritas (PP), dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh program tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat pilar utama.

Pertama, pilar Ekonomi dan Industrialisasi. Kedua, pilar Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya. Serta keempat, pilar Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

"Berdasarkan pilar, kami melihat bahwa pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan dan Budaya, serta pilar Polhukam memiliki peringkat 'Cukup Baik' atau 'Acceptable'," kata Gundy.

"Sementara pilar Ekonomi dan Industrialisasi serta pilar Transformasi SDM masuk dalam kategori ‘Perlu Perbaikan’ atau ‘Developing’," lanjutnya.

Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya

Pilar sosial mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial bangsa. Prasasti menilai kinerja pemerintah pada pilar ini 'Cukup Baik' (Acceptable), dengan kemajuan pada stabilitas tingkat kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender, dan penguatan peran ekonomi kreatif. Namun, masih terdapat tantangan pada integrasi data sosial dan efektivitas penyaluran bantuan.

Transparansi dalam evaluasi dan pelaporan program sosial juga perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih tepat sasaran. "Pemerintah telah menunjukkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Langkah berikutnya adalah memastikan intervensi sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan melalui integrasi data dan sistem pengawasan digital," jelas Gundy.

Untuk itu, Prasasti menyarankan pemerintah memperkuat basis data sosial terintegrasi, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, dan memperluas dukungan bagi ekonomi kreatif berbasis daerah. Pengendalian inflasi pangan dan penciptaan lapangan kerja formal di sektor pertanian dan industri pengolahan juga perlu menjadi fokus agar ketahanan sosial dan ekonomi berjalan seimbang.

Politik, Hukum, dan Keamanan

Pilar Polhukam berfokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih, supremasi hukum, dan keamanan nasional. Prasasti memberikan penilaian 'Cukup Baik' (Acceptable) terhadap pilar ini, dengan catatan bahwa arah reformasi hukum dan birokrasi sudah mulai terlihat, namun belum diikuti penguatan sistem check and balance serta transparansi birokrasi.

Prasasti memberikan rekomendasi mengenai pentingnya digitalisasi dan integrasi layanan publik, penerapan pengawasan berbasis hasil (result-based monitoring), serta perencanaan kebijakan bertahap berbasis milestone agar reformasi politik dan birokrasi lebih terukur. Penguatan kapasitas SDM hukum dan investasi di keamanan siber juga perlu menjadi bagian integral dari reformasi Polhukam.