Satgas P2SP Resmi Dibentuk, Pemerintah Gas Pol Percepatan Program Strategis Nasional

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Humas Kemenko Perekonomian)

JawaPos.com - Pemerintah terus tancap gas mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis nasional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Satgas ini dibentuk untuk memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pembentukan Satgas P2SP merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas (Ratas) serta Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada bulan lalu. 

Airlangga menjelaskan bahwa satgas ini menjadi langkah strategis untuk mengakselerasi berbagai program prioritas lintas kementerian dan lembaga. 

“Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Airlangga usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10). 

Lebih lanjut, Airlangga memastikan bahwa Satgas P2SP akan bekerja melalui tiga kelompok kerja (pokja) dengan pembagian tugas yang jelas. Terdiri dari Pokja I berfokus pada percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis. 

Kemudian, Pokja II menangani percepatan implementasi program serta menyelesaikan berbagai hambatan (debottlenecking). "Pokja III fokus mempercepat penyelesaian regulasi dasar pelaksanaan program dan memperkuat aspek penegakan hukum," bebernya. 

Adapun beberapa program prioritas yang menjadi fokus Satgas antara lain Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 yang mencakup Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan insentif fiskal lanjutan, serta Program Debottlenecking untuk mengurai hambatan non-tariff barrier dan isu per komoditas. 

Selain program ekonomi, Satgas juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait penyiapan 500 ribu tenaga kerja di bidang pengelasan (welder) dan hospitality. Program ini akan dikoordinasikan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan dukungan anggaran sekitar Rp8 triliun, serta disinergikan dengan program pemagangan nasional. 

Tak hanya itu, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional, termasuk 20 ribu dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi. Untuk itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah menyiapkan program beasiswa bagi calon tenaga kesehatan yang nantinya akan ditempatkan di berbagai daerah. 

“Forum kerja ini akan berjalan secara berkala, dan hari ini menjadi pertemuan awal yang dihadiri oleh para menteri dengan jumlah peserta yang memenuhi kuorum. Seluruh hasil pembahasan hari ini akan segera ditindaklanjuti,” tegas Airlangga. 

Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan, pembentukan Satgas P2SP diharapkan menjadi penggerak utama percepatan program strategis nasional. 

“Satgas ini akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap program dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional,” tukasnya.