Rian Alfianto

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/29/prabowo-gibrn-ubah-skema-bbm-jadi-blt-3692538735.jpg" alt="Prabowo-Gibran. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Prabowo-Gibran. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Indonesia terpilih baru yakni Prabowo Subianto bersama wakilnya yang merupakan anak Joko Widodo atau Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka akan segera menjalankan roda pemerintahan yang baru. Target besar dipasang dan menanti di depan mata untuk dikerjakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gembar-gembor pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan saat kampanye, kenyataannya, kepemimpinan Prabowo Subianto akan menemui jalan yang sulit. Janji pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen akan jadi hutang terbesar kepimpinan Prabowo Subianto dengan wakilnya jika tak terealisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Prabowo Subianto saat kampanye lalu menjanjikan kalau ia bisa meraih pertumbuhan ekonomi sampai delapan persen. Hal tersebut diklaim bisa dicapai di usia dua sampai tiga tahun pemerintahannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu sektor yang diyakini bisa membantu pemerintahan Prabowo Subianto mencapai realisasi pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen adalah sektor ICT dari ekonomi digital. Namun kenyataannya, potensi ekonomi digital dan berbagai infrastrukturnya masih perlu dimaksimalkan untuk menopang program pemerintahan Prabowo-Gibran agar terealisasi target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015212112/cinta-menanti-ramalan-asmara-4-zodiak-yang-lajang-beruntung-menemukan-pasangan-minggu-ini-14-20-oktober-2024">Cinta Menanti! Ramalan Asmara 4 Zodiak yang Lajang Beruntung Menemukan Pasangan Minggu ini 14-20 Oktober 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut diutarakan oleh pengamat ekonomi digital dari Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi. Menurutnya, menurut Heru, akar masalah yang menjadi penghambat sektor ekonomi digital untuk maju masih perlu 'diurut' terlebih dahulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimulai dari pemerataan akses telekomunikasi dan ketersediaan internet cepat, mendorong potensi E-Commerce di Indonesia bagi pelaku UMKM dan ketersediaan infrastruktur pendukungnya. Bahkan konsistensi pemerintah sendiri disebut bisa jadi risiko gagal tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Target tersebut lebih tinggi dari pada target Jokowi sebelumnya. Angka 7 persen saja selama ini agak berat untuk dicapai Jokowi. Tapi memang ada harapan, harapannya adalah dengan bagaimana kita mendorong pengembangan ekonomi digital yang selama ini performanya itu belum maksimal," terang Heru dihubungi JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendukung ekonomi digital sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi yang ditarget Prabowo Subianto, potensi E-Commerce di Indonesia saat ini menurut Heru masih jauh. Misalnya, data mengungkapkan bahwa nilai pasar E-Commerce Indonesia baru bernilai sekitar USD 82 miliar pada tahun 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, angka tersebut masih belum mampu mencapai nilai yang ditarget sebelumnya. "Padahal kan target kita itu sudah di atas USD 100 miliar pada saat itu," Heru menambahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015212114/kemenpora-terima-berkas-naturalisasi-kevin-diks-diproses-setelah-menpora-baru-dilantik">Kemenpora Terima Berkas Naturalisasi Kevin Diks, Diproses Setelah Menpora Baru Dilantik</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk bisa mencapai hal tersebut, pertumbuhan yang konsisten di sektor ekonomi digital, salah satu tantangan yang menjadi kendala adalah ketersediaan akses telekomunikasi yang merata, begitu juga dengan akses internet yang di wilayah-wilayah yang bahkan sampai saat ini masih belum tersentuh jaringan internet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Infrastruktur ini perlu dibenahi. Bagaimana menggelar jaringan telekomunikasi, memperluas akses internet, itulah PR terbesar kita untuk mendorong ekonomi digital buat naik. Memang kecepatan internet kita naik dalam 10 tahun terakhir, sekarang di 22-25 Mbps, tapi itu belum cukup," terang Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, hal tersebut sebelumnya diklaim oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Budi Arie menyatakan kalau kecepatan internet di Indonesia meningkat sejak tahun 2014 pada kisaran 2,5 Mbps kini naik menjadi 25 Mbps di tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya meningkat 10 kali lipat, kita berharap di lima tahun ke depan kita bisa mengejar (target) 100 Mbps kecepatan internet," ungkap Budi Arie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Heru Sutadi, naiknya kecepatan internet di Indonesia dalam 10 tahun terakhir bukan sesuatu hal yang bisa terlalu dibanggakan. Sebab, kompetisi Indonesia tidak hanya melawan "Indonesia" itu sendiri, tapi juga bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Infrastruktur kita memang meningkat dari ada 10 kali lipat gitu ya. Tapi di 2014 itu posisi kita berada di tengah, berada di 4 ke 5 di antara negara-negara Asia Tenggara.&nbsp; Namun sekarang posisi Indonesia itu melorot, di posisi 9 dari 11 negara. Artinya apa? Artinya bahwa upaya yang sama tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga negara lain bahkan lebih giat lagi, kita biasa saja," ungkap Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015212076/jika-ingin-tetap-dihargai-anak-seiring-bertambahnya-usia-lakukan-7-kebiasaan-ini-sejak-kini-menurut-psikologi">Jika Ingin Tetap Dihargai Anak Seiring Bertambahnya Usia, Lakukan 7 Kebiasaan Ini Sejak Kini, Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga menurut Heru, yang perlu dicapai saat ini, untuk bisa merasakan manfaat dari potensi ekonomi digital, yang harus dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur. Kemudian juga menambah jumlah UMKM yang berpotensi pada kontribusi ekonomi digital dan ekonomi kerakyatan yang digagas Prabowo Subianto perlu dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Heru memaparkan bahwa dari target 65 juta UMKM yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM dari 2022 hingga 2024, saat ini angkanya bahkan belum setengahnya. Hal tersebut juga menjadi tantangan, menambah jumlah UMKM dan memasukkannya ke platform digital untuk bisa ikut bersaing dan mendorong perekonomian dari ekonomi digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian juga misalnya apakah bisa didorong E-Commerce nya ke depan makin meningkat? Ya bisa, kita dorong UMKM-nya. Targetnya kan 65 juta, tapi sekarang, setengahnya saja belum sampai. Kemudian juga E-Commerce itu harus lebih banyak produk lokal, sementara ini kan. Yang murah-murah justru impor dari Tiongkok, ini nggak bisa," tegas Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, Heru juga meminta pemerintah untuk konsisten. Jika goals-nya adalah mendorong ekonomi digital, mendorong ekonomi kerakyatan untuk kontribusi pertumbuhan ekonomi delapan persen, selain infrastruktur, pemerintah harus fokus pada UMKM dan produk lokal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini menjadi respons Heru terhadap isu yang beredar sebelumnya terkait aplikasi Temu yang kabarnya akan masuk Indonesia. Temu sendiri merupakan aplikasi belanja dari Tiongkok yang langsung mempertemukan pabrik dengan pembeli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hilangnya pihak kedua ini berpotensi mematikan upaya-upaya dari pelaku usaha kecil di Indonesia. Bahkan, disrupsi dan dampak negatif Temu juga sudah dirasakan banyak negara yang kehadiran aplikasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oke negara kita tidak anti terhadap investasi asing. Dengan catatan, investasi asing mengikuti aturan yang ada di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Selama ini kan juga banyak yang tidak patuh, akhirnya bocor potensi ekonomi kita dari sana, jual produk murah, tidak bayar pajak, tidak bikin kantor di Indonesia, tidak rekrut pekerja lokal, ini kan selama ini didiamkan," tegas Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015212104/mengenal-kortas-tipikor-bentukan-polri-untuk-memberantas-korupsi-kompolnas-berharap-tidak-terjadi-perebutan-kasus-dengan-instansi-lain">Mengenal Kortas Tipikor Bentukan Polri untuk Memberantas Korupsi, Kompolnas Berharap Tidak Terjadi Perebutan Kasus dengan Instansi Lain</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Industri Butuh Harmonisasi Regulasi&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tantangan tersebut juga diamini oleh industri yang mendukung sektor digital dan ICT di Indonesia. Misalnya adalah operator seluler dan penyedia jaringan internet atau Internet Service Provider (ISP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendorong pendukung ekonomi digital supaya bisa maju lagi, jika yang diharapkan adalah meningkatkan kecepatan internet dan aksesibilitas yang lebih luas di masyarakat, industri berharap pemerintah bisa melakukan harmonisasi regulasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau Atsi melalui Merza Fachys selaku Wakil Ketua Umum Atsi mengungkapkan, saat ini belum sejalan regulasi antara pusat dan di daerah. Hal tersebut pada akhirnya membuat pemerataan akses telekomunikasi jadi terhambat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tantangannya kan adalah bagaimana membuat jaringan telekomunikasi dan internet cepat dapat tersedia merata di Indonesia. Hal tersebut mencakup pembangunan infrastruktur BTS, satelit dan fiberisasi yang selama ini masih berjalan," ucap Merza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fiberisasi sendiri belakangan banyak dilakukan oleh operator baik seluler dan provider fix broadband untuk mendorong penetrasi internet cepat hingga ke rumah-rumah, ke apartemen dan gedung perkantoran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, untuk kecepatan internet sendiri, selain karena faktor pembangunan infrastruktur, Merza menyebut kalau hal tersebut masih terkendala lagi dengan daya beli masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015212071/berikut-hasil-otopsi-dari-liam-payne-mantan-anggota-grup-one-direction-yang-ditemukan-jatuh-dari-balkon">Berikut Hasil Otopsi dari Liam Payne Mantan Anggota Grup One Direction yang Ditemukan Jatuh dari Balkon</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sudah tahu pekerjaan rumah yang harus dilakukan, mari kita bagi tugas, antara operator saat ini ada lima, kemudian di Apjatel ada sekian, mari kita bagi tugas. Bisakah fiberisasi 100 persen, baru kemudian orang-orang menghitung, oh kita mampu pakainya segini, yang lain segini (kecepatannya), karena itu investasinya pasti akan gede banget," terang Merza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Internet dan akses telekomunikasi yang merata lagi-lagi menjadi core atau inti dari ekonomi digital yang diharapkan mampu membantu pemerintah mencapai target delapan persen. UMKM masuk platform digital, produk diketahui lebih luas oleh masyarakat di berbagai penjuru daerah, layanan masyarakat lebih cepat dengan internet dan sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendala harmonisasi regulasi juga disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) yang selama ini menggelar jaringan fiber di berbagai daerah di Indonesia. Disampaikan oleh Ketua Umumnya Jerry Mangasas Swandy, kendala yang banyak ditemukan Apjatel dalam menggelar layanan fiber adalah regulasi yang tumpang tindih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jerry mengungkapkan, sejak pertama digunakan tahun 2005 hingga sekarang, baru 30 persen wilayah Indonesia yang terlayani jaringan fiber optik. &ldquo;Butuh dukungan dari berbagai pihak, pemerintah, masyarakat dan semua pihak agar pembangunan jaringan bisa terus berlangsung dan bisa mencapai seluruh pelosok negeri," ungkap Jerry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Jerry, terkait dengan regulasi, dari pusat hingga ke daerah, semuanya mengeluarkan produk perizinan. Hal tersebut selain membuat regulasi jadi tumpang tindih, juga membuat proses penggelaran fiber optik jadi lebih mahal. Biaya membengkak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita menggelar di jalan-jalan, PUPR punya izin, kalau masuk ke kawasan konservasi, KLHK punya izin, di jalan tol juga, Jasa Marga punya izin, developer, PDAM dan lainnya semua punya izin, jadi nggak harmonis, nggak simple, nah makanya kita butuh simplifikasi, aturan atau regulasi yang lebih sederhana," papar Jerry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015211997/5-shio-berselimut-keberuntungan-siap-siap-ditimpa-rezeki-melimpah-dengan-karier-dan-kekayaan-yang-melesat">5 Shio Berselimut Keberuntungan: Siap-Siap Ditimpa Rezeki Melimpah dengan Karier dan Kekayaan yang Melesat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masalah regulasi ini menjadi ruwet dan tumpang tindih lantaran internet belum dianggap sebagai kebutuhan primer seperti listrik, gas dan air bersih. Sehingga, pada saat menggelar infrastruktur, masih belum dianggap sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut yang membuat operator kerap kesulitan jika ingin menggelar layanan. Padahal, kata Jerry, internet sudah merupakan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi apakah internet ini bisa membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen, ya bisa. Jawabannya secepat apa pemerintah mampu menyederhanakan regulasi ini. Kalau internet merata kan semua merasakan, layanan masyarakat lebih cepat, pariwisata di daerah maju, UMKM bisa merasakan juga, banyak manfaatnya," tandas Jerry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesimpulannya, sektor ICT dengan ekonomi digital membutuhkan akses telekomunikasi dan internet yang merata, kecepatan yang tidak hanya tinggi, tapi juga murah dan stabil. Namun dalam prosesnya, dibutuhkan upaya membangun infrastruktur yang tak murah, juga tak mudah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintahan baru ini juga diharapkan konsisten dengan regulasi-regulasinya yang memudahkan pelaku usaha untuk sama-sama mewujudkan target pertumbuhan ekonomi, menguntungkan UMKM dan pengusaha kecil dan kebijakan yang pro rakyat.</div> </div>

Janji pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen akan jadi hutang terbesar kepimpinan Prabowo Subianto dengan wakilnya jika tak terealisasi

Banu Adikara

Sektor ICT Diharapkan Bantu Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kabinet Prabowo-Gibran, Tantangannya Berat!

<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Antonius Oskarianto Adur

Persebaya Surabaya buka suara usai Alfredo Tata jadi korban rasisme. Klub laporkan kasus dan dukung penuh pemain muda menghadapi tindakan rasis di media sosial.

Dony Lesmana Eko Putra

Persebaya Surabaya Buka Suara Usai Alfredo Tata Jadi Korban Rasisme

Novia Herawati

RPH Surabaya akan obral iga sapi Rp 50 ribu/kg di Pasar Murah Ramadan 2026. Daging murah ini tersedia di 15 kelurahan untuk tekan inflasi.

Sabik Aji Taufan

Tekan Inflasi Ramadhan 2026, RPH Surabaya Akan Obral Iga Sapi Rp 50 Ribu per Kg Besok

Saat melakukan perjalanan mudik memanfaatkan Tol Trans Jawa menuju Jawa Timur, akan melewati jalur Solo-Kertosono, ketahui rest area untuk melakukan istirahat. Berikut daftar lengkapnya.

Simak Daftar Rest Area dan Fasilitas yang Nyaman di Ruas Solo-Ngawi-Kertosono

Abdul Rahman

Buku Mega best seller Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati diumumkan akan diadaptasi ke layar lebar dan akan segera memasuki tahapan produksi pada April 2026.

Novel Mega Best Seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Diadaptasi ke Layar Lebar

Sahroni mendukung penegakan hukum diterapkan secara profesional. Semua pihak yang terlibat harus dijerat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Sawit, Sahroni Minta Dalangnya Disikat Habis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Sektor ICT Diharapkan Bantu Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kabinet Prabowo-Gibran, Tantangannya Berat!

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Persebaya Surabaya Buka Suara Usai Alfredo Tata Jadi Korban Rasisme

Tekan Inflasi Ramadhan 2026, RPH Surabaya Akan Obral Iga Sapi Rp 50 Ribu per Kg Besok

Simak Daftar Rest Area dan Fasilitas yang Nyaman di Ruas Solo-Ngawi-Kertosono

Novel Mega Best Seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Diadaptasi ke Layar Lebar

Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Sawit, Sahroni Minta Dalangnya Disikat Habis

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Sektor ICT Diharapkan Bantu Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kabinet Prabowo-Gibran, Tantangannya Berat!

Tags

Artikel Terkait

Kejar Target Top 10 ICT Integrator, SIP Luncurkan ARSA Shield

Respons Kemungkinan Gibran Jadi Capres 2029, Jokowi: Prabowo-Gibran 2 Periode

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sertifikasi Halal Tembus 9,8 Juta Produk, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Popular News

Persebaya Surabaya Buka Suara Usai Alfredo Tata Jadi Korban Rasisme

Tekan Inflasi Ramadhan 2026, RPH Surabaya Akan Obral Iga Sapi Rp 50 Ribu per Kg Besok

Simak Daftar Rest Area dan Fasilitas yang Nyaman di Ruas Solo-Ngawi-Kertosono

Novel Mega Best Seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Diadaptasi ke Layar Lebar

Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Sawit, Sahroni Minta Dalangnya Disikat Habis

Download Aplikasi JawaPos.com