Gubernur Dedi Mulyadi Ungkap Hal Dilematis Terkait 11 Penambang Ilegal Tewas di Bogor

JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan ada hal dilematis atas belasan penambang ilegal yang tewas di lubang tambang Kabupaten Bogor pekan ini. Mereka pahlawan bagi keluarga tapi aktivitas mereka melanggar hukum dan berisiko tinggi.

Ungkapan tersebut menyusul tragedi tewasnya 11 penambang di luar area operasional Antam dalam sepekan terakhir. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan langkah penghentian operasional tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, saat ini menjadi harga mati demi memutus rantai kecelakaan kerja yang terus berulang.

”Dari sisi personal, yang meninggal itu pahlawan bagi keluarganya karena penambang masuk pada sebuah lubang yang berisiko, mungkin bagian pilihan satu-satunya untuk menghibur dirinya,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi seperti dilansir dari Antara di Bandung.

Meski operasi tambang telah dihentikan, Dedi Mulyadi mengungkap kendala besar dalam penyaluran solusi dan kompensasi bagi warga terdampak. Pemerintah kesulitan mendapatkan data valid untuk verifikasi, karena kuatnya keterlibatan oknum dan warga dalam ekosistem tambang tersebut.

”Kenapa (data berlarut-larut)? Karena hampir semuanya jadi pemain. Kita minta data pada si A, ternyata si A-nya pemain, gitu loh. Kan susah. Nah, ini yang lagi saya cari jalan keluar agar tidak berlarut-larut,” ungkap Dedi Mulyadi.

Dia menekankan kasus penambangan di Bogor tidak bisa lagi ditangani dengan pola lama yang hanya bersifat reaktif pasca kecelakaan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi Bogor yang sangat baik harusnya menjadi peluang untuk mengalihkan profesi warga melalui skema link and match.

Sebagai solusi jangka pendek bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat penutupan tambang, Dedi Mulyadi mengaku telah menyodorkan sejumlah opsi pekerjaan yang didiskusikan dengan Bupati Bogor. Warga berusia produktif hingga lanjut ditawarkan untuk mengisi pos-pos tenaga kerja di sektor pelayanan publik.

”Saya sudah memberikan tawaran. Yang tua-tuanya ini kerja menjadi tenaga kerja PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air), PU (Pekerjaan Umum), jadi tenaga kebersihan, sopir-sopirnya bekerja,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi.

Dia berharap generasi berikutnya di wilayah Bogor Barat tidak lagi menggantungkan nasib di bawah reruntuhan lubang tambang. Dedi Mulyadi berkomitmen menyusun perencanaan ekonomi yang lebih aman dengan memanfaatkan arus investasi yang masuk ke Kabupaten Bogor.

”Kita harus mendorong agar generasi berikutnya ada solusi lain. Investasinya baik, nah link and match-nya harus segera disusun. Tidak bisa lagi terus-menerus polanya seperti ini,” tutur Dedi Mulyadi.

Saat ini diinformasikan sebanyak 6.216 Kepala Keluarga (KK) asal Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, menerima bantuan tahap III penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat desa terdampak penutupan aktivitas pertambangan dan operasional angkutan barang di wilayah Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Rumpin, dan Kecamatan Cigudeg.

Berdasar data yang diverifikasi dan divalidasi oleh DPMDesa Provinsi Jawa Barat, dihasilkan sebanyak 6.216 KK dari Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Rumpin yang berhak menerima bantuan sosial pada tahap III ini.

Kecamatan Cigudeg:

1. Desa Argapura: 72 KK
2. Desa Bangunjaya: 525 KK
3. Desa Rengasjajar: 1.803 KK
4. Desa Batujajar: 1.420 KK

Kecamatan Rumpin:

1. Desa Cipinang: 2.394 KK
2. Desa Sukasar: 2 KK

Penyaluran bantuan pada tahap III ini dibagi ke dalam tiga termin. Termin pertama, Rabu (21/1) untuk 1.420 KK dari Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg. Termin kedua, Kamis (22/1) untuk 1.803 KK dari Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, serta 1.394 KK dari Desa Cipinang dan 2 KK dari Desa Sukasari Kecamatan Rumpin.