Pemkab Gresik Pulangkan Anak Pekerja Migran Indonesia Tanpa Kewarganegaraan

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik perlahan memulangkan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Beragam latar belakang pernikahan orang tua membuat mereka tidak memiliki identitas yang jelas. Hal ini berujung pada sulitnya mengakses pendidikan di Negeri Jiran.

Saat ini, sudah ada tiga anak yang tiba di Kota Pudak. Dua balita dan satu anak-anak. Satu anak berasal dari Bawean dan dua dari Kecamatan Dukun. Mereka kini tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). “Oleh Pemkab, mereka akan disekolahkan,” ucap Kepala Dinas Sosial Gresik, dr Ummi Khoiroh.

Tim Dinsos telah melakukan penelusuran terhadap keluarga di Gresik, dan semuanya telah ditemukan. “Ada yang sudah angkat tangan, ada yang mau membiayai sekolah tapi tidak tinggal dengan orang tua,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Pemkab kembali akan memulangkan anak PMI lainnya. Enam anak direncanakan dijemput pekan depan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin, menyatakan bahwa terdapat enam anak yang masuk kategori rentan dan akan dipulangkan. “Mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan,” tegasnya.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa pemulangan anak-anak PMI ini dilakukan sepenuhnya atas dasar kemanusiaan. Jika dibiarkan di Malaysia tanpa status kewarganegaraan, masa depan mereka akan terancam serius.

“Pemulangan anak PMI ini untuk menyelamatkan generasi mereka. Kita bawa pulang, kita sekolahkan di Gresik. Jika kita apatis atau tidak peduli, bayangkan saja mereka bisa menjadi manusia tanpa kewarganegaraan. Tanpa identitas, mereka tidak bisa bekerja, dikejar polisi karena ilegal, bahkan berisiko menjadi korban human trafficking,” jelasnya.

Mantan Ketua DPRD Gresik itu menyebutkan bahwa kerjasama telah terjalin dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Meski data sementara menunjukkan sekitar 80 anak, pemulangan dilakukan secara bertahap karena proses administrasi.

“Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur sudah oke, Dubes di Jakarta juga oke. Saya juga sudah bertemu dengan Datuk Duta Malaysia. Beliau bilang misi ini sangat bagus,” tegasnya.

Yani mengungkapkan bahwa birokrasi pemulangan tidaklah mudah. Ia sempat mengusulkan pendirian sekolah bagi anak PMI di Malaysia, namun hal itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pemulangan menjadi opsi paling realistis dan disepakati oleh kedua negara.

“Kita cover semua. Setelah tiba, Dinsos menampung, Dinkes memastikan hak kesehatan mereka, KBPPA memberikan pendampingan psikologis, dan Disdukcapil memproses identitasnya,” terangnya.

Untuk memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah, Pemkab Gresik melibatkan Dinas Pendidikan. Jika mereka ingin mondok, Pemkab Gresik juga telah menjalin MoU dengan RMI.

“Terkait kendala orang tua yang tidak ada, atau salah satunya tidak ada, kita minta Pengadilan Agama untuk mengurusnya. Saya juga sudah mengajak Kepala Pengadilan Agama Gresik dan Panitera untuk melihat langsung kondisi di sana. Pokoknya kita bantu identitasnya,” pungkasnya. (son)