Winarto Eka Wahyudi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/winarto-2718054956.jpg" alt="WINARTO EKA WAHYUDI" width="100%">
<figcaption>WINARTO EKA WAHYUDI</figcaption>
</figure> PESTA&nbsp;demokrasi di Indonesia tahun 2024 ini bagaikan drama yang menyuguhkan plot twist yang sukar ditebak. Setiap episodenya mempertontonkan akting para elite politik yang piawai memainkan dramaturgi; apa yang ditampilkan di depan sama sekali berbeda dengan apa yang dia perankan di belakang. Mulai pecah kongsinya Gerindra-PKB, drama putusan MK yang berujung pada naiknya putra presiden menjadi kontestan pemilu, sampai pada &rdquo;keberpihakan&rdquo; Presiden Jokowi dalam salah satu statemennya beberapa waktu lalu. Mengendus denyut demokrasi yang makin tidak sehat ini, sivitas akademika kampus di banyak daerah di Indonesia mulai bersuara. Setelah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia (UII) ngluruk kondisi demokrasi yang sedang krisis, pernyataan bernada protes juga disampaikan Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin. Sampai artikel ini ditulis, sudah ada puluhan perguruan tinggi yang ramai-ramai memprotes lahirnya malapraktik demokrasi di Indonesia. Bergeraknya insan cendekia ini menjadi sinyalemen memudarnya sikap kenegarawanan Presiden Jokowi. Hal itu setidaknya terlihat dari empat indikator sebagaimana yang menjadi tuntutan UII, yaitu: pertama, pencalonan anak sulung presiden yang cacat secara etik. Kedua, ketidaknetralan Jokowi melalui klaimnya bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye atas legitimasi undang-undang. Ketiga, distribusi bansos yang dipersonalisasikan. Keempat, mobilisasi aparatur negara. Keempat indikator itulah yang memantik para sivitas perguruan tinggi bersuara dalam rangka menyelamatkan demokrasi yang terkoyak. Keadaban Politik Saat ini kita tengah disuguhi perilaku akrobatik para pendukung pasangan calon (paslon) dalam memenangi pemilu. Mereka tak hanya menjelma sebagai political marketer, tapi juga bermetamorfosis menjadi political selling. Apa pun akan mereka lakukan agar calon yang diusungnya &rdquo;terjual&rdquo; di pasaran. &rdquo;Pemilu satu putaran&rdquo; menjadi narasi yang selalu dijual dengan memanfaatkan berbagai infrastruktur politik yang ada. Perilaku politik yang demikian, sayangnya, menyeret nama Jokowi yang selama ini dikenal sebagai figur pemimpin yang sederhana, merakyat, dan populer. Posisinya sebagai kepala negara memegang peran yang sangat superior dan otoritatif. &rdquo;Ich habe nur den Befehlen gehorcht; saya hanya mengikuti perintah&rdquo;. Kondisi itulah yang mengesankan bahwa segala resource yang sedang di bawah kendali presiden harus sepenuhnya patuh. Potensi konflik kepentingan yang mencederai keadaban politik bangsa Indonesia meniscayakan posisi presiden harus bersikap netral dan adil karena dia adalah pemimpin untuk semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok saja (paslon tertentu). Di sisi lain, masih banyak aparatur negara dan menteri aktif yang tidak mengundurkan diri. Padahal, mundur adalah pilihan yang menunjukkan sikap berkeadaban. Sebab, ketika masih memegang jabatan sebagai pejabat negara dan ikut dalam kampanye, tidak bisa menjamin bahwa jabatan tersebut bersih dari kepentingan-kepentingan elektoral. Kampus sebagai Suluh Fenomena &rdquo;ikut campur&rdquo; perguruan tinggi dalam pesta demokrasi tahun ini merupakan hal baru sejak Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung. Namun, perlu digarisbawahi, apa yang terjadi saat ini adalah bukan sekadar politisasi kampus, tapi harus dimaknai sebagai upaya menjaga marwah demokrasi. Kampus memiliki tanggung jawab moral dan etik agar proses demokrasi berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Apa yang dilakukan masyarakat kampus tidak bisa dipahami sebagai gerakan politik. Cara pandang ini perlu didudukkan, jika demokrasi berada di tangan politisi, orientasinya adalah kekuasaan. Namun, apabila berada di tangan akademisi, orientasinya adalah menjaga keadaban demokrasi. Hal tersebut bisa dikonfirmasi bahwa menguatnya tuntutan para sivitas akademika bukan sebagai gerakan elektoral untuk mendukung paslon tertentu, akan tetapi lebih pada tuntutan mendasar bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan jujur, berkeadilan tanpa intervensi dari kekuatan apa pun, termasuk otoritas penguasa. Jika ditelisik dari teori mobilisasi, apa yang dilakukan oleh insan cendekia perguruan tinggi sudah memenuhi lima dari enam indikator anatomi mobilisasi. Pertama, adanya pemicu. Kita pasti mafhum bahwa pemicu dari gerakan nonelektoral yang dilakukan karena majunya Gibran dan statemen keberpihakan sang ayah untuk berkampanye sebagai presiden. Kedua, terjadi peristiwa bahwa pemicu tersebut bukan hanya sebuah wacana, tapi memang benar-benar telah terjadi. Ketiga, framing perguruan tinggi atas dinamika demokrasi di Indonesia sudah mendapat atensi dan respons dari berbagai media. Keempat adalah tindakan partisipasi dengan ditunjukkan semakin banyak perguruan tinggi yang melakukan tuntutan serupa. Kelima, terbentuknya gerakan di mana fenomena ini telah menggerakkan insan akademis untuk turut bergerak atas nama demokrasi. Keenam, ini yang belum diketahui, hasil akhir dari voice of university ini menjamin bahwa pemilu dilakukan dengan seadil dan sejujur-jujurnya. Kualitas pemilu di Indonesia tahun ini masih sangat rawan kecurangan dan malapraktik elektoral. Salah satu jenis manipulasi elektoral yang saat ini tengah bergejolak adalah soal &rdquo;etika demokrasi&rdquo; melalui aktivitas nepotisme, personalisasi bantuan sosial sebagai praktik transaksional, dan kerawanan netralitas aparat. Pada transisi menuju demokrasi yang sejati, Indonesia hari ini memperlihatkan bahwa bangsa ini masih defisit civil society. Bagi masyarakat kampus, politik adalah lambang marwah dalam bernegara, pemilu sebagai bagian dari realisasi demokrasi merupakan cerminan ideologi sebuah bangsa. <hr /> *) W. EKA WAHYUDI, Wakil Rektor Universitas Islam Lamongan, Pengurus PW ISNU Jawa Timur

Pesta demokrasi di Indonesia tahun 2024 ini bagaikan drama yang menyuguhkan plot twist yang sukar ditebak. Setiap

Kampus sebagai Suluh Demokrasi

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Winarto Eka Wahyudi

Berita Terkini

Kampus sebagai Suluh Demokrasi

Download Aplikasi JawaPos.com