Umbu T.W Pariangu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/umbu-1349028186.png" alt="UMBU TW PARIANGU" width="100%">
<figcaption>UMBU TW PARIANGU</figcaption>
</figure> Rencana pemberian penghargaan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019&ndash;2024 menuai kritik dan sinisme masyarakat. Bagaimana tidak, penghargaan tersebut justru diberikan kepada diri sendiri. Rencana itu mencuat setelah DPR resmi mengesahkan aturan pemberian tanda penghargaan dan piagam kepada seluruh anggota pada akhir masa jabatan mereka. Hal tersebut disepakati lewat rapat paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19 September 2024). Bagi publik, rencana itu terang saja menyerang logika mandat rakyat dalam prinsip kontrak politik. Rakyat selaku pemberi mandat pada pemilu awalnya menaruh kepercayaan kepada wakil mereka untuk duduk di kursi DPR guna memperjuangkan suara dan kepentingan rakyat. Dalam proses menjalankan madat tersebut, rakyat memiliki obligasi moral-politik untuk mengontrol serta mengevaluasi kinerja wakil-wakil itu. Catatan Minor Dari evaluasi tersebut akan diketahui apakah anggota DPR sudah amanah menjadi penyuara kepentingan rakyat atau malah sebaliknya. Karena itu, sejatinya yang lebih layak memberikan pengakuan atas kinerja anggota DPR adalah rakyat itu sendiri. Harus diakui, selama ini DPR mendapat banyak catatan minor. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal Maret 2023 menempatkan partai politik dan DPR/DPRD sebagai lembaga terendah yang dipercaya masyarakat (bertengger di urutan ke-14). Lebih buruk daripada partai politik di urutan ke-13. Rendahnya trust (kepercayaan) masyarakat terhadap DPR tentu bisa dilihat dari performa mereka dalam menjalankan tiga fungsi. Dalam fungsi legislasi, misalnya. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengungkap, DPR periode ini baru menyelesaikan 27 rancangan undang-undang (RUU) dari total 259 RUU yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019&ndash;2024. DPR hanya bisa menyelesaikan 5 UU dari 37 RUU yang masuk RUU prioritas. Artinya, ada 32 RUU yang tak diselesaikan hingga 2024. DPR juga hanya mengesahkan satu RUU prioritas, yaitu RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal, pada masa Sidang I Tahun 2023&ndash;2024, DPR masih bisa mengesahkan dua RUU prioritas. Hal tersebut, antara lain, dipicu terpecahnya fokus DPR menjelang musim Pemilu 2024 lalu. Pada pemilu lalu, misalnya, dari 575 anggota DPR, ada 521 orang yang kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Konsekuensinya, para anggota DPR lebih sering wira-wiri berkampanye ketimbang hadir dalam sidang-sidang yang membahas persoalan rakyat. DPR juga kepayahan dalam pengawasan terhadap kekuasaan. Tak ada suara kritis yang &rdquo;menggigit&rdquo; berbagai kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin selama ini. Belakangan, seiring dengan berambisinya koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul lawan-lawan politiknya, birokrasi bakal makin &rdquo;bengkak&rdquo;. Sebab, banyak partai politik yang dulu berada di barisan oposisi kini berubah menjadi pendukung kekuasaan. Nyaris tidak ada lagi oposisi yang mengingatkan pemerintah. Halaman gedung DPR pun lebih banyak diisi barisan protes serta suara kemarahan rakyat terhadap kebijakan atau undang-undang yang tidak memihak mereka. Dalam hal penganggaran, menyitir Formappi, DPR pun tidak serius membahas serapan anggaran. Terbukti, misalnya, pada Masa Sidang II Tahun 2023&ndash;2024, hanya sekali DPR mengevaluasi serapan APBN 2023 dan hanya lima komisi yang mengevaluasi serapan APBN 2023 bersama mitra kerja mereka. Membancak Diri Kinerja DPR sejauh ini masih diidentikkan dengan pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Contoh, sinyalemen bancakan dalam proyek rumah dinas DPR senilai Rp 39,7 miliar. Menurut penyidik KPK, ada dugaan penggelembungan (markup) harga di balik proyek tersebut (Seknas Fitra, 24/3/2024). Sejumlah perlengkapan rumah jabatan, mulai ruang tamu hingga kamar tidur, diduga dipatok dengan harga lebih tinggi daripada harga di pasaran. Ironisnya, praktik bancakan tersebut juga melibatkan para politikus di parlemen. Mereka seolah membancak rumah mereka sendiri. Fenomena itu semestinya sudah cukup bagi rakyat untuk mengganjar anggota DPR dengan nilai merah. Kengototan DPR untuk memberikan penghargaan terhadap diri sendiri juga kian memperlihatkan betapa kuatnya kebutuhan mereka akan status sosial, kekuasaan, dan rasa memiliki &ndash;yang disebut narsisme politik (Zeigler-Hill &amp; Dehaghi, 2023). Mereka benar-benar terlihat tak berdaya di hadapan prestise jabatan dan kekuasaan yang telanjur memabukkan dan membuat mereka &rdquo;gila hormat&rdquo;. Mereka tidak lagi menggubris perlunya rasa malu atau etika, moralitas, dan kepekaan terhadap persoalan rakyat. Yang ada di pikiran mereka hanyalah hasrat berkuasa dengan segala ke-narsis-annya demi kepentingan sendiri. Ironisnya, di tengah asyiknya para wakil rakyat memburu kehormatan, pada saat yang sama, rakyat justru sedang terhina oleh berbagai kebijakan yang tidak adil dan makin menyengsarakan. Sungguh miris.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;UMBU T.W. PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

Rencana pemberian penghargaan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019–2024 menuai kritik dan sinisme masyarakat.

Narsisme Politik DPR

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/umbu-1349028186.png" alt="UMBU TW PARIANGU" width="100%">
<figcaption>UMBU TW PARIANGU</figcaption>
</figure> INSIDEN&nbsp;penembakan Donald Trump menambah panjang daftar peristiwa kekerasan terhadap para presiden maupun kandidat. Peristiwa itu terjadi hanya empat bulan menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat. Trump yang tengah berkampanye di hadapan pendukungnya di Pennsylvania mengalami luka tembak di telinga kanan hingga wajahnya berlumuran darah. Tragedi pembunuhan orang nomor satu dalam sejarahnya di Amerika Serikat bukan kisah baru. Sejauh ini, upaya pembunuhan telah menewaskan empat presiden. Yakni, Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, dan John F. Kennedy. 43 tahun lalu, Ronald Reagan tertembak di paru-paru namun selamat. Barack Obama, Joe Biden, dan Trump juga turut menjadi sasaran pembunuhan. Tanda-Tanda Awal Insiden penembakan Trump tidak terlepas dari konstelasi politik-ekonomi yang terjadi di AS belakangan ini. Ketimpangan ekonomi dan polarisasi politik yang meningkat dengan dampak ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi demokratis. Tanda-tanda kekerasan yang mewarnai rivalitas politik di AS sudah muncul ketika dalam sebuah jajak pendapat dikemukakan bahwa lebih banyak orang Amerika yang mendukung penggunaan gas air mata terhadap pengunjuk rasa di luar kelompok pada tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2014 (Westwood, et al, 2019). Mayoritas warga Amerika juga menyadari sepenuhnya tingginya intensitas retorika politik yang menjurus pada kekerasan politik tahun 2019, sebelum pandemi, pemakzulan Donald Trump, atau kerusuhan Capitol (Drake &amp; Kiley, 2019). Bukan hanya itu. Ilmuwan politik di Universitas Chicago Robert Pape, dalam jajak pendapatnya pasca serangan terhadap Capitol oleh pendukung Trump (6/1/2021), ditemukan bahwa 10 persen masyarakat menyetujui penggunaan kekerasan untuk mencegah Donald Trump menjadi presiden. Sepertiga dari mereka yang menjawab itu mengaku memiliki senjata (Feuer, 2024). Hal itu menunjukkan bahwa polarisasi politik merupakan humus bagi tumbuh suburnya kekerasan politik. Dalam situasi ini, hukum, keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan tak lagi menjadi titik sentral hidup berbangsa dan bernegara. Semua digulung oleh segala bentuk prasangka negatif, intimidasi dan pementingan diri, serta permisif terhadap cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan kekuasaan. Darwinisme Indonesia sedang memasuki tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Gong coblosannya pada 27 November. Agenda demokrasi lokal itu akan menguji bagaimana politik dijalankan secara bermartabat dan nir-kekerasan. Ini semua tergantung pada kedewasaan berpolitik elite dan masyarakat dalam memaknai secara genuine bahwa politik adalah sarana mewujudkan kemaslahatan publik. Bukan sebaliknya, menjadikan politik sebagai kuda troya untuk mengejar ambisi pribadi dan kelompok. Kita tentu tak bisa menutup mata terhadap preseden politik berbasis kompromi dan mengegolkan kepentingan diri/kelompok yang mewarnai sejarah politik dan demokrasi kita. Antisipasi terhadap politik berbasis kekerasan perlu menjadi agenda kolektif. Apalagi, ada semacam paranoiditas kekuasaan yang menumpuk dalam rasio elite kita, terutama yang dipantulkan buzzer politik para kubu pendukung kontestan. Yang jika direfleksikan lebih jauh, hal itu sebenarnya membersitkan dua hal simpel. Pertama, Darwinisme politik. Menjustifikasi teori Charles Darwin (The Origin Species, 1859) bahwa semua makhluk hidup di dunia ini adalah makhluk terancam karena bersaing melalui seleksi alam dengan sesamanya. Untuk mengatasi itu, mereka harus bertahan dengan segala cara, termasuk menyerang. Kedua, bagian dari adu kepentingan yang dibungkus bahasa reaksioner, memakai alasan klise: mewujudkan keadilan, pembelaan dan perlindungan terhadap hak individu/kelompok. Apalagi dengan kehadiran hypermedia space yang memvibrasi segala bentuk empati, dukungan, fanatisme maupun sebaliknya, ke ruang-ruang publik. Tren itu membuat suasana kebatinan khalayak mudah dilibatkan secara eksploitatif-destruktif. Perasaan intim dengan pesan yang dibaca dan dilihat gampang terbentuk akibat &rsquo;&rsquo;rekayasa kesadaran&rsquo;&rsquo; (William, 2003). Sebuah kesadaran yang terbentuk oleh stimulus polarisasi kepentingan, segregasi, yang dipenuhi residu-residu kebencian. Padahal, menurut Sir Stafford Cripps, peradaban yang sejati, bahagia, dan bermoral tidak bisa dibangun di atas material yang jahat (arogansi, emosional, kebencian, dan hujatan). Agama dan demokrasi menurut Cripps bisa menjadi media konsolidasi dan berfungsi positif bagi masyarakat jika dilandaskan pada material baik (solider, toleran, damai, dan penuh kekeluargaan alias humanis). Di kalangan spiritual Jawa, kita mengenal Semar, tokoh mitologis yang merepresentasikan pribadi yang egaliter dan adil. Meskipun punya kesaktian, ia tidak menggunakan itu sebagai sarana untuk mendigdayakan diri, merebut kekuasaan. Melainkan untuk melayani para pandawa. Semoga material politik itu pula yang akan menghiasi agenda demokrasi (pilkada) ke depan. Sebagaimana postingan Donald Trump pada Minggu (14/7) di media sosialnya, &rsquo;&rsquo;Pada saat ini, lebih penting dari sebelumnya bahwa kita bersatu, menunjukkan karakter sejati sebagai orang Amerika, tetap kuat dan bertekad, dan tidak membiarkan Kejahatan Menang.&rsquo;&rsquo; Kejahatan dan kekerasan politik, termasuk narsisme dan pementingan diri, harus menjadi musuh bersama yang dienyahkan. Hal itu sebagai manifestasi kesejatian kultur masyarakat Indonesia yang selalu mencintai persaudaraan, solidaritas, cinta kasih, dan memuliakan nilai-nilai kemanusiaan.&nbsp;(*) <hr /> *) UMBU T.W. PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Insiden penembakan Donald Trump menambah panjang daftar peristiwa kekerasan terhadap para presiden maupun kandidat.

Penembakan Donald Trump Jadi Alarm Demokrasi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/umbu-1349028186.png" alt="UMBU TW PARIANGU" width="100%">
<figcaption>UMBU TW PARIANGU</figcaption>
</figure> KOMISI&nbsp;Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pertanian (Mentan)&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL)&nbsp;sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).&nbsp;KPK menggeledah rumah dinas SYL dan menemukan uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing,&nbsp;dokumen pembelian barang-barang berharga, catatan keuangan, barang bukti elektronik, serta 12 senjata api. Sejak KPK berdiri pada 2003, sudah lebih dari 10 pejabat tinggi selevel menteri yang terseret rasuah dan 13 menteri menjadi tersangka. Masing-masing enam menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan lima menteri di era Presiden Joko Widodo. Ada yang berkelakar, rupanya para koruptor sengaja berbagi kavling di tiap rezim untuk merampok uang rakyat. Mungkin ini sebuah sinisme akut dari puncak kekecewaan publik terhadap redundansi kasus korupsi di kalangan pejabat tinggi negara yang tak kunjung berhenti, meskipun pedang perlawanan terhadap korupsi dan derivatnya oleh negara terus diacungkan. Kian Mendangkal Dalam situasi kontemporer Indonesia, fenomena korupsi belakangan harus diakui semakin menemukan elemen kedangkalan kejahatan (banality of evil)-nya. Saking banyaknya kasus korupsi yang mencuat dari waktu ke waktu, korupsi seolah dianggap sebagai hal biasa yang menuai pemakluman (permisivitas) secara masif. Buktinya, para koruptor kerap mendapat kortingan hukum dan remisi. Setelah keluar dari bui, mereka juga bisa dengan leluasa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, termasuk mengisi jabatan-jabatan strategis di sentrum partai. Korupsi tak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary) yang behemoth (buas, rakus, dan tak beradab). Namun, perlahan-lahan mengendap di benak masyarakat kebanyakan sebagai hal biasa, yang bisa dilakukan oleh semua orang, dari kalangan terpelajar (intelektual), pejabat tinggi, rohaniwan, hingga masyarakat jelata. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) (2023), kasus korupsi dua tahun terakhir terbanyak ada di pemerintahan dengan kerugian terbesar ada pada sektor perdagangan (10 kasus dengan nilai kerugian mencapai Rp 20,9 triliun), sektor transportasi (12 kasus dengan kerugian Rp 8,2 triliun), sektor sumber daya alam (35 kasus dengan kerugian Rp 7 triliun), dan sektor agraria (31 kasus dengan kerugian mencapai Rp 2,66 triliun). Nietzsche mengatakan, manusia termasuk para elite, pejabat, sejatinya merupakan jelmaan manusia super (ubermensch) yang dikelilingi oleh kehendak untuk berkuasa (will to power). Baginya, kehendak untuk hidup pada seseorang sesungguhnya datang dari kehendak dirinya untuk berkuasa. Masalahnya, di dalam intensi kuasa tersebut mengendap segala hasrat liar nan destruktif untuk mengekalkan kuasa. Jika hasrat binal tersebut tak dibendung, yang terjadi adalah praktik corumpere, yang merupakan istilah tua dari korupsi, yakni:&nbsp;hal yang merusak, kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, amoral). Itulah sebabnya, korupsi pada hakikatnya adalah lingkaran setan akumulasi kuasa di dalam dirinya dari level paling kecil hingga yang terbesar. Di kasus SYL misalnya, sebagian dari uang senilai Rp 30 miliar dari hasil penggeledahan KPK merupakan uang saweran yang dikumpul secara berjenjang dari para pejabat eselon Kementan untuk kepentingan mutasi dan promosi jabatan alias jual beli jabatan di lingkungan Kementan. Fulus haram tersebut kemudian digunakan SYL untuk memenuhi kepentingan pribadi dan orang di sekitarnya. Nihil Komitmen Michael Johnston pernah menyebut Indonesia sebagai negara yang dikerumuni korupsi. Ia bahkan mengaitkan implementasi agenda reformasi (pemberantasan korupsi) yang minim substansi karena tidak dikawal secara konsisten, terutama oleh kelompok politik kritis dan independen. Sehingga kontrol terhadap rezim politik dan birokrasi tidak berjalan efektif. Ia menyimpulkannya sebagai komitmen reformasi yang &rsquo;&rsquo;hampa&rsquo;&rsquo; (dalam Joe Amick et al, 2022) dan nol aksi. Komitmen hampa itulah yang mendorong pemberantasan korupsi kita kerap terjebak dalam pragmatisme dan politisasi. Penangkapan koruptor bukan karena keinginan tulus membersihkan negara dari penyakit rasuah, tapi lebih karena efek politik saling sandera. Penegakan hukum antikorupsi menjadi komoditas elektoral elite. Sehingga yang terjadi cenderung tukar tambah kasus dan kepentingan di antara politisi, dan penyelesaiannya semata bergantung pada kehendak elite di sentrum kuasa. Ketika kelompok masyarakat kritis (akademisi, agamawan, aktivis demokrasi) memilih menyerah, apatis, membiarkan banalitas korupsi terus merecoki kekuasaan. Dan, di saat yang bersamaan, penegak hukum antikorupsi terkooptasi oleh politik picisan bagi-bagi kekuasaan, maka janganlah berharap praktik korupsi bisa dimusnahkan dari republik ini. Yang ada malah sebaliknya, bangsa ini akan terus menjadi sarang koruptor yang menyulap agenda pemberantasan korupsi layaknya &rsquo;&rsquo;proyek&rsquo;&rsquo; manusia super politisi dan oligarki belaka.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;UMBU TW PARIANGU,&nbsp;Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

KPK menetapkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

Pemberantasan Korupsi Terjebak Pragmatisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/umbu-pariangu-3536533002.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PERSELISIHAN&nbsp;antara TNI dan Polri kembali terjadi di sejumlah daerah. Pada pengujung April, ada oknum anggota TNI Denzipur 11/MA yang mengeroyok dua anggota Polres Merauke. Insiden dipicu salah paham saat kedua belah pihak berkendara ke Bandara Mopah, Merauke, (Papua 60 Detik, 30/4). Tiga hari sebelumnya, Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), diserang ratusan orang pada Kamis (27/4). Sejumlah fasilitas mapolres rusak dan seorang polisi berpangkat bripka mengalami luka tembak di perut. Diduga, insiden tersebut dipicu pengeroyokan terhadap dua anggota TNI oleh anggota Reskrim Polres Jeneponto pada Rabu (26/4) di sebuah warung (Jawapos.com, 28/4). Di Kupang, NTT, pada 19 April juga terjadi kericuhan di Gelanggang Olahraga Oepoi karena salah paham antara anggota TNI dan Polri. Dalam bentrokan itu, empat anggota kepolisian terluka. Tiga sepeda motor, satu mobil patroli polisi, dan satu mobil lainnya dibakar serta tiga pos polisi dirusak. Dalam dua tahun terakhir, KontraS mencatat 19 kasus serupa. Kepolisian juga melaporkan, selama periode 2020&ndash;2022, terdapat 28 kasus konflik anggota TNI dan Polri. Misalnya, insiden penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, pada 29 Agustus 2020. Pada 20 Februari 2022, pos polisi lalu lintas di Kabupaten Sinjai, Sulsel, diserang oknum TNI yang mengendarai sepeda motor. Insiden itu dipicu balapan motor di depan Mapolres Sinjai. Menodai Kepercayaan Publik Bentrokan antardua institusi besar dan strategis negara tersebut tidak hanya mencoreng kehormatan diri dan lembaga, tetapi juga berpotensi memicu terkoyaknya rasa aman publik, terutama menjelang Pemilu 2024. Konflik antaraparat dengan aneka kasus kekerasan yang menyertainya itu juga berkorelasi pada pelemahan persepsi dan kepercayaan publik. Sejauh ini publik masih memberikan kepercayaan yang tinggi kepada TNI. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2023, misalnya, merilis survei bahwa TNI dan presiden menjadi lembaga teratas yang dipercaya publik. Sebaliknya, Polri berada di peringkat ke-12, setingkat lebih baik daripada parpol. Berbagai catatan kritis soal perilaku oknum TNI yang belum merepresentasikan dirinya sebagai penjaga rakyat dan perekat bangsa yang mencederai kepentingan rakyat, termasuk konflik dengan &rdquo;saudara mudanya&rdquo;, Polri, adalah alarm bagi masa depan kemanunggalan TNI dengan asas profesionalisme, nilai sivilitas, dan demokrasinya. Sebagai garda terdepan pertahanan negara dalam menjaga dan memelihara keutuhan wilayah NKRI maupun sebagai institusi prominen penjaga keamanan negara, TNI-Polri semestinya tampil sebagai dua kekuatan berpengaruh dan berwibawa di mata masyarakat. Dalam aspek demokrasi, TNIPolri merupakan institusi yang mempromosikan perlindungan terhadap hak-hak sipil serta menjadi simpul perawat nilainilai kejuangan dan ideologi Pancasila yang elegan di mata rakyat dan negara. Namun, oknum pada dua institusi ini beberapa kali terlibat friksi dengan motif atau detonasi yang sepele. Misalnya, saling ejek di tempat hiburan malam, ketersinggungan dan salah paham karena berita bohong, tak terima ditegur pakai helm, urusan wanita, saling minta rokok, balap motor, dan lain-lain. Urusan-urusan sepele ini berkembang menjadi persoalan yang kompleks (ontogenik) manakala melibatkan jiwa korsa (esprit de corps) institusi. Jiwa Korsa Kita tahu, di satu sisi, jiwa korsa bisa membentuk solidaritas, militansi, loyalitas, dan kesetiaan yang bertumpu pada kolektivitas. Jiwa korsa bisa menyatukan spirit sepenanggungan dan daya juang serta keberanian untuk mencapai tujuan bersama. Namun, dalam takaran overdosis, jiwa korsa rentan memproduksi fanatisme-koersif yang menabrak rasionalitas dan kepentingan umum (Houston, 2000). Apalagi ketika direkatkan pada ego, gengsi, dan harga diri yang dalam deskripsi jiwa manusianya Plato disebut thumos. Thumos adalah bagian jiwa manusia selain epithumia (nafsu biologis) dan logistikon (rasio) yang kerap diaktualisasikan dalam kesetiakawanan berlebihan atau agresif yang melangkahi prinsip keutamaan (civic virtue): menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan individu/kelompok. Seseorang bisa menjadi sosok yang kasar, brutal, manakala kehormatan atau identitas (thumos) diri dan kelompoknya &rdquo;diserang&rdquo;. Apalagi jika perasaan &rdquo;diserang&rdquo; itu dikapitalisasi habitus militerisme (Hendropriyono, 2014). Persoalannya, habitus tersebut kehilangan adekuatnya ketika situasi lingkungan (eksternal) tidak mampu mengontrolnya sebagai energi konstruktif. Misalnya, soal iritasi peran dan kecemburuan sosial antarlembaga. Berbagai pembiaran kasus kepemilikan rekening jumbo dan flexing hidup mewah di kalangan (keluarga) aparat tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil. Ini tidak hanya memengaruhi kepercayaan publik, tetapi secara spesifik juga memicu kecemasan kelompok/institusi tertentu karena dianggap tidak memiliki privilese, kekuasaan, dll. Dan biasanya diekspresikan dalam perilaku kompulsif: intimidasi, perusakan, kekerasan, bahkan membunuh karena dianggap sebagai satu-satunya cara menyelamatkan ego dan kehormatan diri/kelompok. Mengurai akar gesekan oknum TNI-Polri semestinya dimulai dari pelembagaan struktur perilaku kepemimpinan yang mengedepankan integritas dan keteladanan moral dan hukum. Dalam ilmu organisasi, dikenal semboyan Pimpinan Adalah Aturan (Lane &amp; Cornelius, 1984). Artinya, penciptaan habitus prajurit yang menjunjung tinggi rasionalitas, taat aturan, berintegritas, serta mengabdi pada perdamaian dan ketertiban sosial hanya akan efektif kalau dimulai dari struktur pimpinannya. Dalam strategi organisasi, hal tersebut dikenal sebagai pendekatan uplifting (meninggikan bawahan/prajurit). Pimpinan/komandan memberikan keteladanan laku yang spartan, tegas, adil, dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara secara masif dan kontinu kepada bawahan/prajuritnya. Hanya dengan itu, habitus baru bisa terbentuk serta soliditas (prajurit) TNI-Polri di mata masyarakat, bangsa, dan negara akan tumbuh dan bertahan.&nbsp;(*) <hr /> *) Umbu T.W Pariangu, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Perselisihan antara TNI dan Polri kembali terjadi di sejumlah daerah. April, ada oknum anggota TNI Denzipur 11/MA yang mengeroyok.

Menyolidkan TNI-Polri

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Umbu T.W Pariangu

Berita Terkini

Narsisme Politik DPR

Penembakan Donald Trump Jadi Alarm Demokrasi Indonesia

Pemberantasan Korupsi Terjebak Pragmatisme

Menyolidkan TNI-Polri

Download Aplikasi JawaPos.com