Tri Pujiati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/tri-pujiati-1355232783.jpg" alt="Tri Pujiati" width="100%">
<figcaption>Tri Pujiati</figcaption>
</figure> Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November dan Hari Guru pada 25 November patut menjadi refleksi untuk mengingat jasa guru, terutama guru honorer. Bagi kita semua, guru merupakan pahlawan abadi. Mereka bekerja militan di bawah bayang-bayang ketidaksejahteraan. Keberadaannya cenderung diabaikan pemerintah. Setiap lima tahun sekali mereka kerap dijadikan alat politik. Janji-janji manis acap kali dilontarkan kepada mereka. Namun, setelah hajatan politik selesai, mereka kembali ke kondisi normal. Memiliki tanggung jawab besar mencerdaskan bangsa, kesejahteraan guru masih jauh panggang dari api. Peran terbesar guru adalah transformer sosial, perumus dan artikulator bagi problematika kehidupan kebangsaan, bahkan kemanusiaan universal. Fungsi melayani, mengajar, dan menginspirasi anak-anak bangsa menjadi prioritas utama (Sugianto, 2014). Mengingat perannya yang sangat krusial, gelar pahlawan acap kali disematkan kepada guru. Guru tak ubahnya pahlawan masa kini yang selalu hadir mendidik dan mengajar calon penerus bangsa. Problematika Guru Namun, di balik gemerlapnya sanjungan untuk guru, tidak berarti masalah selesai. Kepahlawanan guru di lapangan tidak dihargai. Masih banyak problematika yang dialami guru. Di antaranya, jam belajar yang tidak proporsional hingga kekerasan yang melibatkan guru. Secara moral, label guru sebagai pahlawan memang sangat pantas. Namun, secara pragmatis, guru sebagai tenaga pendidik masih jauh dari kesejahteraan. Lantaran itulah, &rsquo;&rsquo;pahlawan tanpa tanda jasa&rsquo;&rsquo; jangan dimaknai sebagai narasi yang dapat menjauhkan guru&nbsp;dari profesionalisme yang patut dibayar dengan layak dan dituntut kompeten. Menjadi guru juga tidaklah mudah. Guru harus memiliki empat kompetensi. Pertama, kompetensi pedagogik di mana guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Kedua, kompetensi kepribadian. Guru harus memiliki kepribadian yang baik dan patut dicontoh siswa. Istilah digugu lan ditiru merupakan garis besar yang harus menjadi patokan bagi guru sebagai kaca pembesar bagi anak didiknya. Ketiga, kompetensi profesional. Guru harus mampu berdiri secara profesional. Keprofesionalan itu bisa ditunjukkan di dalam kelas melalui penguasaan materi yang diajarkan. Sementara di luar kelas, guru harus mampu tampil sebagai pelayan masyarakat lantaran dianggap panutan. Bagi masyarakat, guru merupakan panutan ideal. Keempat, kompetensi sosial. Yakni, kemampuan guru dalam berinteraksi dengan baik terhadap peserta didik, teman sejawat, maupun masyarakat sekitar (Endah, 2012). Harapan Kesejahteraan Beban kerja guru memang sangat tinggi. Karena itu, wajar apabila kesejahteraan guru harus diperhatikan. Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti bahwa realisasi janji kampanye Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kesejahteraan guru sudah ditugaskan kepada dirinya, tetapi masih dalam tahap pengkajian, patut dinanti. Pemerintah menganggap kesejahteraan guru sangat berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang diterima para pelajar. Janji itu menjadi oase di tengah gersangnya kesejahteraan guru. Hanya, kebijakan pemerintah cenderung diskriminatif terhadap guru honorer. Guru honorer tidak mendapat kepastian dari pemerintah akan jaminan kesejahteraan mereka. Hingga di titik ini, pemerintah berupaya menjamin kesejahteraan guru melalui beragam kebijakan. Namun, kebijakan itu terasa belum menjadi solusi. Misalnya, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Sesungguhnya, sangat mudah bagi pemerintah apabila ingin memprioritaskan kesejahteraan guru. Pertama, pemerintah harus memastikan adanya upah minimum terhadap guru honorer. Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik kalimat &rsquo;&rsquo;guru adalah pahlawan&rsquo;&rsquo; sehingga lantas kesejahteraan mereka diabaikan. Jika dibandingkan dengan buruh pabrik, justru rekrutmen guru honorer lebih akademis. Namun, di lapangan, kesejahteraan guru berbanding terbalik. Ketika buruh diberi upah minimum, guru tidak bisa memperoleh itu semua. Kedua, memastikan profesi guru dilindungi oleh undang-undang. Kasus kekerasan yang melibatkan guru, lalu masuk ke ranah hukum, tidak terlepas dari lemahnya perlindungan terhadap profesi guru. Kendati sudah ada peraturan seperti pasal 28G ayat (1) UU Dasar 1945 dan pasal 7 ayat 1 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), peraturan tersebut hanya tajam di atas kertas. Singkatnya, jika menilai kinerja dan tanggung jawab guru, sah-sah saja mereka menuntut kesejahteraan. Momen Hari Pahlawan dan Hari Guru harus menjadi pemantik untuk memuliakan guru.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;TRI PUJIATI, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus&nbsp;

Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November dan Hari Guru pada 25 November patut menjadi refleksi untuk mengingat jasa guru, terutama honorer.

Guru Honorer dan Kepahlawanannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/tri-pujiati-1901929396.png" alt="Tri Pujiati" width="100%">
<figcaption>Tri Pujiati</figcaption>
</figure> IMPLEMENTASI&nbsp;penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi yang diberlakukan sejak 2017 kerap mengundang polemik. Rentetan polemik pun ditinggalkan PPDB tahun ini. Yang paling menyita perhatian tentu isu dugaan kecurangan. Modus kecurangan yang terungkap ke permukaan adalah memanipulasi kartu keluarga (KK) di jalur zonasi dan mutasi atau perpindahan tugas orang tua, tipu-tipu nilai di jalur prestasi, jual beli kursi, titipan orang dalam, dan gratifikasi. Kecurangan-kecurangan itu tentu membuat siswa dan orang tua kecewa yang bisa menimbulkan trauma berkepanjangan. Mereka bisa tidak percaya terhadap penyelenggara PPDB. Jika terus dibiarkan, publik akan kehilangan rasa hormat terhadap lembaga pendidikan dalam penerimaan siswa baru. Persepsi orang tua yang terbangun bukan lagi soal bisa lulus sesuai prosedur, melainkan mencari cara-cara &rsquo;&rsquo;ilegal&rsquo;&rsquo; untuk memuluskan anaknya masuk ke sekolah impian. Salah satu celahnya ada di jalur afirmasi. Sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, jalur afirmasi paling sedikit 15 persen dari daya tampung sekolah. Berarti dibuka ruang untuk menerima peserta didik jalur afirmasi lebih dari 15 persen. Masalahnya kemudian implementasi dan pemaknaan pembatasan PPDB jalur afirmasi di daerah. Jalur tersebut diwarnai dengan berbagai praktik kecurangan yang membuat banyak calon peserta didik tidak lulus PPDB. Mereka kalah bersaing dengan orang-orang yang memiliki jaringan di dalamnya. Antisipasi Putus Sekolah Yang mesti diperhatikan pemerintah saat ini adalah masa depan anak-anak yang gagal masuk ke sekolah impiannya. Jangan sampai mereka putus sekolah. Sungguh ini menjadi ironi jika terjadi. Kegagalan masuk sekolah favorit memang menjadi beban mental bagi calon peserta didik. Apalagi mereka sudah mempersiapkan sejak awal untuk masuk sekolah favorit. Mereka bisa kehilangan semangat untuk melanjutkan sekolah. Selain kondisi di atas, ada beberapa hal mengapa pasca-PPDB banyak calon siswa yang harus menunda masuk sekolah dan bahkan putus sekolah. Pertama, selama bertahun-tahun, telah terjadi pergeseran interpretasi sekolah unggulan atau favorit. Anggapan inilah yang kemudian memunculkan kompetisi antar-calon siswa. Motivasi siswa yang ingin masuk ke sekolah favorit juga memotivasi orang tua untuk melakukan intervensi. Salah satunya bertindak kecurangan agar anaknya diterima. Fenomena manipulasi kartu keluarga (KK) di jalur zonasi dan mutasi atau perpindahan tugas orang tua, tipu-tipu nilai di jalur prestasi, jual beli kursi, titipan orang dalam, dan gratifikasi menjadi fenomena yang menyedihkan. Efeknya adalah banyak anak-anak yang seyogianya layak lulus PPDB itu tapi harus tergeser akibat kecurangan tersebut. Kedua, lahirnya sistem zonasi yang cenderung diskriminasi dalam implementasi. Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, PPDB zonasi bertujuan pemerataan pendidikan dan menghapus segregasi karena ada sekolah favorit. Namun, implementasi dari sistem zonasi tersebut ada calon siswa yang dekat sekolah tapi tidak diterima. Di jalur prestasi, ada yang berprestasi malah tidak dapat kursi. Di jalur afirmasi, yang punya KIP tidak terjamin lulus PPDB. Ketiga, faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor paling dominan yang berpotensi membuat siswa putus sekolah. Siswa yang mengincar sekolah negeri umumnya berasal dari keluarga tidak mampu. Harapan orang tua jika anaknya masuk sekolah negeri dapat menekan biaya sekolah. Jadi, ketika di sekolah negeri tidak diterima, mereka kesulitan masuk ke sekolah swasta karena biayanya sangat mahal. Otomatis, calon siswa yang notabene tidak mampu secara ekonomi harus mengubur impiannya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Ada tiga komponen yang menyebabkan putus sekolah seperti yang dikemukakan oleh Ridwan (2022). Pertama, rendahnya penghasilan orang tua sehingga tidak mencukupi kebutuhan anak. kedua, pekerjaan orang tua yang tidak pasti. Sedangkan tanggungan dan jumlah keluarga yang cukup banyak sehingga penghasilan tidak mencukupi. Ketiga, status tempat tinggal. Tempat tinggal yang jauh dari akses pendidikan memungkinkan anak-anak putus sekolah. Hal ini disebabkan karena alat transportasi yang tidak memadai. Kuota Afirmasi Lain Ancaman putus sekolah tidak boleh terjadi. Salah satu solusinya adalah mencarikan kuota afirmasi, prestasi, dan zonasi di sekolah lain. Sekolah yang masih menyisakan kuota bisa memberikan kelonggaran kepada siswa lain untuk masuk. Kuota ini seyogianya harus memprioritaskan siswa yang memenuhi kriteria. Selain itu, jalur kuota prestasi juga harus memberikan syarat bahwa siswa tersebut benar-benar berprestasi. Misalnya siswa itu memiliki prestasi bagus baik lokal maupun nasional. Selain mengisi kuota di sekolah lain, tiga permasalahan yang disebut di atas harus segera dicarikan solusinya. Sistem zonasi yang cenderung diskriminatif misalnya, pemerintah harus mengidentifikasi secara menyeluruh jika ada siswa yang tidak lulus. Di samping itu, kecurangan yang kerap terjadi tiap tahun harus segera dievaluasi. Jangan sampai problem tersebut merugikan siswa yang seyogianya lulus terpaksa gagal masuk dan putus sekolah.&nbsp;(*) <hr /> *) TRI PUJIATI,&nbsp;Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus

Rentetan polemik pun ditinggalkan PPDB tahun ini. Yang paling menyita perhatian tentu isu dugaan kecurangan. Modus kecurangan memalsukan KK

Mencegah Putus Sekolah Pasca-PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/tri-pujiati-1901929396.png" alt="Tri Pujiati" width="100%">
<figcaption>Tri Pujiati</figcaption>
</figure> SUARA&nbsp;guru dijadikan komoditas dalam siklus lima tahunan menjelang pemilu. Memprioritaskan kesejahteraan guru merupakan salah satu &rdquo;khotbah politik&rdquo; yang acap kali didengungkan para calon legislatif (caleg) maupun capres-cawapres. Janji manis terhadap pendidik seolah menjadi pembius agar kelak memilih pasangan calon presiden tertentu. Cara itu lazim dilakukan mengingat suara guru cukup signifikan. Pada Pemilu 2024, ada sekitar 3,5 juta guru yang memiliki hak suara. Jumlah yang cukup signifikan untuk mendongkrak perolehan suara mereka. &rdquo;Janji-janji surga&rdquo; yang dicekokkan ke pendidik pada akhirnya hilang bak ditelan bumi. Ketika pemilu usai, problem guru seperti kesejahteraan guru yang sangat rendah, kompetensi, rekrutmen, dan distribusi guru masih amburadul. Perlindungan guru yang minim dan buruknya pengembangan karier guru menghantui kehidupan para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Suara guru yang awalnya bak berlian berubah menjadi &rdquo;sampah&rdquo;. Guru harus kembali ke habitatnya sebagai pendidik yang mengimpikan kesejahteraan. Impian guru yang ingin sejahtera harus terkubur dalam-dalam. Dalam konteks siklus lima tahunan, guru semestinya sudah paham kondisi itu akan berulang. Sebagai makhluk terdidik, guru harus lebih kritis dalam melihat visi dan misi pasangan capres-cawapres. Jika melihat sekilas janji ketiga capres-cawapres 2024, ada beberapa persoalan guru yang ingin diselesaikan. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ingin menuntaskan perekrutan ASN untuk guru. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji menambah tunjangan guru sebesar Rp 2 juta per bulan. Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana menetapkan gaji guru Rp 20 juta per bulan. Politik&nbsp;Guru Terlepas dari janji politik dari ketiga pasangan calon, posisi guru sebagai pendidik tidak akan pernah lepas dari urusan politik. Menjauhkan guru dalam urusan politik jelas mustahil. Sebab, sebagai bangsa Indonesia, mereka juga memiliki hak yang sama untuk menyuarakan aspirasinya. Guru adalah warga politik. Guru juga memiliki hak politik yang dijamin dalam undang-undang (UU). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan (berpolitik). &rdquo;Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.&rdquo; Lalu, dalam pasal 28 disebutkan, &rdquo;Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.&rdquo; Selain sebagai partisipan, jasa guru dalam politik juga diperlukan. Sebab, mereka yang memiliki ikatan khusus dengan generasi muda minimal untuk memberikan pendidikan politik. Lewat para gurulah pendidikan politik dapat disalurkan dengan baik. Dari sinilah kemudian guru &rdquo;dimanfaatkan&rdquo; sebagai objek elektoral. Dalam hal ini, ada beberapa hal mengapa guru menjadi santapan empuk dalam dunia politik. Pertama, dalam konteks otonomi daerah, guru lebih mudah dipengaruhi oleh kebijakan birokrasi. Kebijakan ini biasanya melewati tangan-tangan tersembunyi seperti dinas pendidikan terkait. Guru biasanya diintimidasi jika tidak mendukung salah satu paslon. Bentuk intimidasi bermacam-macam, mulai kehilangan pekerjaan sebagai pendidik, dimutasi ke daerah terpencil, dan sebagainya. Kedua, guru merupakan salah satu urat nadi dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Guru masih dipandang sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh untuk menentukan perilaku masyarakat. Di sinilah kemudian guru dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat untuk mendukung salah satu calon. Guru berpolitik memang masih sangat sulit diidentifikasi. Sebab, keberadaan mereka masih samar-samar dalam mendukung paslon. Bahkan, dukungan karena ada intimidasi dari atasan pun lebih pada individu sehingga sulit untuk dideteksi. Hanya, politisasi guru bisa diidentifikasi dengan lebih luas, yakni di organisasi keguruan. Suara guru di bawah naungan organisasi keguruan di tanah air memang sangat menggiurkan. Bahkan, ada organisasi yang menaungi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi tersebut juga memiliki identitas dan solidaritas. Organisasi itu juga terbilang kuat karena sudah memiliki akar hingga ke daerah. Selain organisasi tersebut, juga ada Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan lainnya. Organisasi sebagai Penguat Organisasi guru memiliki massa yang sangat jelas. Bahkan, organisasi ini memiliki suara dari pemilih tua hingga pemilih pemula. Dengan kekuatan itu, organisasi guru bisa menjadi salah satu daya tawar kepada capres-cawapres. Organisasi guru juga bisa menjadi mesin pendorong untuk mendesak pemerintah memajukan pendidikan. Oleh karena itu, eksistensi guru, baik sebagai individu maupun organisasi, harus menjadi penguat terhadap kesejahteraan guru. Momentum politik bisa menjadi salah satu agenda penting bagi organisasi guru untuk menganalisis sejauh mana pasangan capres berpihak kepada guru. Pertama, organisasi guru harus mampu mengontrol secara jelas dan terarah visi-misi capres yang benar-benar bervisi pendidikan. Dengan banyaknya organisasi guru, akan sangat mudah mengontrol dan menyisir kandidat yang berpihak kepada guru. Kedua, sebagai pijakan politik guru nasional, organisasi guru harus menjadi garda terdepan sebagai penekan pemerintah. Artinya, ketika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada guru, organisasi guru harus menjadi garda terdepan untuk bersuara. Singkatnya, organisasi guru merupakan wadah profesi, perjuangan, dan serikat pekerja yang mempunyai sifat unitaristik, independen, dan nonpartisan. Organisasi guru juga bukan tempat &rdquo;nongkrong&rdquo; para politikus. Guru juga bukan kumpulan suara politik. Menjaga marwah guru dan organisasinya serta menjaga jarak dalam politik praktis merupakan amanat moral yang lebih tinggi nilainya daripada urusan politik.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;TRI PUJIATI,&nbsp;Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus

Suara guru dijadikan komoditas dalam siklus lima tahunan menjelang pemilu. Memprioritaskan kesejahteraan guru merupakan khotbah politik.

Guru di Persimpangan Politik

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Tri Pujiati

Berita Terkini

Guru Honorer dan Kepahlawanannya

Mencegah Putus Sekolah Pasca-PPDB

Guru di Persimpangan Politik

Download Aplikasi JawaPos.com