Tiara Uci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/94_mari_1-3560476725.jpg" alt="Cover buku." width="100%">
<figcaption>Cover buku.</figcaption>
</figure> Oleh TIARA UCI, Alumnus Universitas Negeri Surabaya --- Buku ini tidak ditulis dengan visi penguasa, melainkan berdasar perspektif wong cilik, sehingga lebih jujur dan sesuai dengan realitas keseharian. DALAM pidato kenegaraan yang disampaikan pada sidang tahunan MPR untuk memperingati HUT Ke-79 Kemerdekaan Indonesia, Presiden Joko Widodo memaparkan sederet prestasinya dalam membangun infrastruktur dan memajukan perekonomian. Namun, prestasi tersebut hanya mungkin terlihat jika Anda hidup di perkotaan dan berkecimpung dalam perekonomian makro. Kalau mau melihat lebih dalam lagi, pada masyarakat pedesaan dan pedalaman Indonesia, semua yang indah-indah hanyalah imajinasi penguasa. Pancaroba Nusantara, Sketsa-Sketsa Perubahan Lingkungan dan Masyarakat Pedalaman Indonesia adalah buku yang menawarkan perspektif berbeda tentang Indonesia. Buku terbaru terbitan Insist Press ini tidak ditulis dengan visi penguasa, melainkan berdasar perspektif wong cilik, sehingga lebih jujur dan sesuai dengan realitas keseharian mayoritas masyarakat Indonesia yang masih hidup di pedesaan. Diolah dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia (Papua, Maluku Utara, Jambi, Jawa Timur, hingga Sulawesi Tenggara), Pancaroba Nusantara menyoroti dua isu penting. Pertama, kebijakan pemerintah pusat yang salah kaprah acap kali menjadi momok dan menyebabkan kemiskinan serta kesenjangan sosial pada masyarakat pedesaan. Kedua, kerusakan lingkungan mengubah basis ekonomi masyarakat pedalaman dan menjauhkan warganya dari kesejahteraan. Kebijakan Salah Kaprah Pemerintah Pusat Proyek MIFEE (Merauke Integrated Food &amp; Energy Estate) yang dibangun pemerintah dengan logika ekonomi makro: pola produksi besar-besaran, padat modal, dan berorientasi ekspor, nyatanya hanya menguntungkan pemodal besar dan tidak memberi dampak pada warga tempatan. Sebaliknya, warga di sekitar proyek justru kesulitan mencari makan (baca: miskin) dan mengalami bencana kelaparan (hal 26). Proyek &rdquo;asal-asalan&rdquo; ala pemerintah pusat tidak hanya terjadi di Merauke, Papua. Di Jambi, inisiatif pemerintah memberi bantuan traktor serbaguna (sistem digital) pada petani justru merepotkan warga dan berakhir mangkrak (tidak bisa digunakan). Sebab, alat berat tersebut tidak bisa melewati jalan setapak yang menjadi satu-satunya akses warga dari rumah menuju sawah. Maksud baik pemerintah pusat untuk menolong masyarakat pedesaan dan pedalaman dengan memberikan dana bantuan langsung juga tak memberikan multiplier effect pada kesejahteraan warga. Sebaliknya, kucuran dana besar-besaran tersebut justru menyuburkan praktik suap dan melahirkan &rdquo;raja-raja&rdquo; kecil di desa-desa dan kampung-kampung (hal 69). Pemberian dana bantuan langsung adalah program yang dibuat oleh pemimpin yang memandang rakyatnya seperti pengemis: cukup diberi uang, tidak dibekali pendidikan dan keterampilan mengelola dana desa. Alhasil, alih-alih memberikan kesejahteraan pada masyarakat pedesaan, bantuan tersebut justru melebarkan kesenjangan sosial antara rakyat dan pemimpin desanya. Sebagai &rdquo;guru keliling&rdquo; sekolah rakyat yang berdinamika secara langsung dengan masyarakat grassroots selama puluhan tahun, Roem Topatimasang dan Ahmad Mahmudi mampu memotret masalah warga pedesaan dengan detail dan teliti sehingga menghasilkan karya tulis (buku) yang bisa dijadikan alarm dini deteriorasi lingkungan dan ancaman kemiskinan warga pedesaan. Jika kondisi tersebut terus diabaikan, bukan tidak mungkin cita-cita Indonesia emas berbalik arah menjadi Indonesia cemas. Kerusakan Lingkungan dan Kemunduran Ekonomi Sesuai dengan judulnya, Pancaroba, yang bisa diartikan peralihan atau perubahan tak menentu, buku ini secara gamblang menggambarkan masa peralihan yang terjadi di pelosok Nusantara. Sayangnya, peralihan tersebut tidak dalam konteks kemajuan, melainkan kemunduran mutu lingkungan dan sosial-ekonomi. Pada bab yang diberi judul &rdquo;Menuju &rsquo;Kiamat&rsquo; Pulau-Pulau Kecil&rdquo;, misalnya, pembaca disuguhi kisah menyedihkan warga Teluk Koa (Halut) yang mengalami guncangan kejiwaan karena tiba-tiba miskin dan kehilangan mata pencarian utamanya. Industri ekstraktif (pertambangan) yang didukung penuh pemerintah pusat dan daerah di Halmahera Utara (Halut) mencemari lautan dengan limbah yang mengandung sianida. Akibatnya, alih-alih sejahtera, warga setempat justru mengalami kemunduran ekonomi. Warga yang dulunya bisa makan dengan hasil laut (nelayan) terpaksa berpindah ke kota-kota besar untuk menjadi buruh serabutan (hal 104). Ironisnya, warga Halut yang putus asa sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan tambang dengan iming-iming dana bantuan CSR (corporate social responsibility) asalkan mau mendukung pemberian izin tambang pada perusahaan. CSR yang seharusnya digunakan untuk perbaikan lingkungan justru digunakan perusahaan tambang untuk memperluas konsesi tambang yang sebelumnya sudah merusak alam dan mencemari lautan. Kisah yang tak kalah menyedihkan terjadi di Sulawesi Tenggara (Silopo), yang generasi mudanya memilih menjadi buruh murah (kadang secara ilegal) ke Malaysia demi sesuap nasi. Sebab, desa yang mereka tinggali tak mampu lagi menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai (hal 143). Membaca Pancaroba Nusantara adalah membaca dinamika masyarakat pedesaan dengan segala masalahnya. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami persoalan sosial-ekonomi secara kritis sekaligus memberi pemahaman bahwa Indonesia bukan hanya kota-kota besar di Pulau Jawa, melainkan seluruh daerah dari Sabang hingga Merauke. Karena itu, indikator kemajuan di Indonesia tidak bisa dilihat dari Jawa saja, melainkan seluruh pulau di Nusantara, termasuk daerah pedalamannya. Setelah saya menuntaskan membaca Pancaroba Nusantara, klaim meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan menyambut HUT Ke-79 RI terlihat seperti secuil biskuit dalam kaleng kosong Khong Guan. Ada sih, tapi sedikit doang! (*) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/buku/015090348/konstruksi-masa-kanak-kanak-dan-kritik-terhadap-superioritas-orang-dewasa">Konstruksi Masa Kanak-Kanak dan Kritik terhadap Superioritas Orang Dewasa</a> --- <ul> <li>Judul: Pancaroba Nusantara, Sketsa-Sketsa Perubahan Lingkungan dan Masyarakat Pedalaman Indonesia</li> <li>Penulis: Roem Topatimasang, Ahmad Mahmudi</li> <li>Penerbit: Insist Press</li> <li>Terbit: Cetakan I, Juli 2024</li> <li>Tebal: xxxxiv + 268 halaman</li> <li>ISBN: 978-623-6179-22-2</li> <li></li> </ul> *)&nbsp;Oleh TIARA UCI, Alumnus Universitas Negeri Surabaya

Buku terbaru terbitan Insist Press ini tidak ditulis dengan visi penguasa, melainkan berdasar perspektif wong cilik, sehingga lebih jujur.

Mari Melihat Indonesia dari Pedalaman

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Tiara Uci

Berita Terkini

Mari Melihat Indonesia dari Pedalaman

Download Aplikasi JawaPos.com