Sunardi Siswodiharjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/SUNARDI-SISWODIHARJO-2672314726.png" alt="SUNARDI SISWODIHARJO" width="100%">
<figcaption>SUNARDI SISWODIHARJO</figcaption>
</figure> Insiden peternak sapi perah di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur, yang terpaksa membuang ribuan liter susu segar hasil produksi sungguh menyayat hati. Mereka menjerit akibat dugaan pembatasan penyerapan susu oleh industri pengolahan susu (IPS). Selama belasan tahun penulis bekerja di industri susu, masih saja dijumpai perdebatan terkait dengan kesejahteraan peternak sapi perah yang rupanya belum benar-benar tuntas. Nuansa sudut pandang tentang hal itu tentu terjadi antara peternak sapi dan IPS. Kuota dan Kualitas Dua istilah tersebut terkadang tidak jelas, mana yang muncul lebih dahulu dan mana yang timbul belakangan. Bagi IPS, tentu persoalan standar kualitas amat sensitif dan harus menjadi prioritas. Sebab, hal itu menyangkut keamanan pangan untuk konsumen. Jika diloloskan atau ditoleransi, akan sangat merugikan. Baik bagi keberlanjutan usaha IPS sendiri maupun bagi keselamatan konsumen. Untuk menyamakan &rdquo;frekuensi&rdquo; tentang standar kualitas, sebenarnya IPS telah melakukan banyak pembinaan teknis yang mumpuni serta pemberian subsidi dan fasilitas kepada peternak. Tujuannya, susu yang diproduksi selalu bisa memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan dan disepakati bersama untuk diserap. Beberapa IPS terkemuka memiliki komitmen kuat untuk terus menyerap seluruh susu hasil produksi peternak yang telah menjalin kerja sama kemitraan. Pada titik ini, istilah kuota tidak lagi relevan. Sebab, susu yang telah rusak maupun susu yang tidak memenuhi standar kualitas akibat pemalsuan (adulteration), kandungan antibiotik, atau upaya-upaya mencampurkan bahan-bahan seperti hidrogen peroksida, tepung, dan sejenisnya akan dengan sendirinya tertolak oleh IPS. Itu semua tidak terkait sama sekali dengan istilah kuota. Pembatasan kuota penyerapan susu peternak oleh IPS bisa terjadi akibat tidak adanya kemitraan. Ditengarai, terdapat pula standar kualitas susu peternak lokal yang memang tidak memenuhi persyaratan industri. Harga susu impor tidak terkait dengan kuota atau pembatasan penyerapan susu peternak oleh IPS jika ada kemitraan yang kuat. Susu, dalam bentuk padatan, telah menjadi komoditas global yang diproduksi, diperdagangkan, serta dikonsumsi di seluruh dunia. Harga susu, sebagaimana komoditas lainnya, sangat dipengaruhi oleh fluktuasi supply and demand. Karena itu, harga susu impor tidak selalu lebih murah daripada susu lokal. Bahkan bisa sebaliknya. Kebijakan pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) tentang pembinaan persusuan nasional, sebagaimana dijelaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa hari lalu, disusun dengan mewajibkan IPS menyerap susu peternak lokal. Kebijakan itu diharapkan bisa menjadi angin segar bagi perkembangan industri susu nasional secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui, peningkatan secara signifikan nilai rasio ketergantungan impor alias import dependency ratio (IDR) terjadi sejak krisis moneter 1998, yakni ketika Inpres No 2/1985 tentang Pembinaan Persusuan Nasional dicabut untuk memenuhi letter of intent antara Pemerintah RI dan Dana Moneter Internasional (IMF). Nilai Bersama Sejatinya, terdapat hal menarik. Beberapa IPS sudah mengadopsi konsep creating shared value (CSV) atau menciptakan nilai bersama demi tercapainya keuntungan yang bisa dinikmati bukan hanya oleh internal IPS, melainkan juga oleh masyarakat dan lingkungan, termasuk para peternak sapi. CSV merupakan konsep bisnis yang mengintegrasikan masalah sosial dalam strategi perusahaan, mengembangkan ide dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Diperkenalkan oleh Michael Porter dan Mark Kramer pada 2006, CSV bertujuan meningkatkan nilai kompetitif perusahaan sembari memajukan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Keuntungan yang menciptakan nilai bersama (shared value) bisa mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus pertumbuhan perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan pengolah susu asal Swiss sudah mewujudkan nilai ekonomi (economic value) dan nilai social (social value) secara bersama-sama. Mereka tidak memiliki dan mengelola sendiri peternakan sapi berskala besar untuk menghasilkan susu segar sebagai bahan baku untuk pabrik-pabriknya di Indonesia. Mereka lebih memilih bermitra dengan ribuan petani-peternak sapi perah yang diwadahi beberapa koperasi. Mereka berkomitmen menyerap seluruh susu produksi peternak sapi dengan standar kualitas yang telah dipahami serta disepakati. IPS tersebut terus melakukan pembinaan dan pelatihan teknis secara intensif. Juga, mentransfer teknologi kelas dunia seperti manajemen pakan, kesehatan hewan, serta teknik pemerahan yang baik. Kemudian, memberikan bantuan subsidi sarana-prasarana. Di antaranya, membangun pos penampungan susu (cooling unit), subsidi mobil tangki, subsidi peralatan peternakan seperti chopper dab milkcan, serta berbagai pelatihan dan penyuluhan untuk koperasi dan peternak. Semua itu dilakukan untuk membangun rantai suplai yang kompetitif sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan ekonomi, termasuk peternak sapi perah.&nbsp;(*) <hr /> *) SUNARDI SISWODIHARJO, Food engineer; alumnus program Doktor Manajemen Agribisnis Universitas Gadjah Mada

Insiden peternak sapi perah di Kabupaten Boyolali dan Pasuruan yang terpaksa membuang susu segar hasil produksi sungguh menyayat hati.

Menyigi Kisah Sedih Peternak Sapi Perah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/SUNARDI-SISWODIHARJO-2672314726.png" alt="SUNARDI SISWODIHARJO" width="100%">
<figcaption>SUNARDI SISWODIHARJO</figcaption>
</figure> SATU&nbsp;di antara banyak ritual yang selalu menarik diperbincangkan tatkala Ramadan adalah tradisi makan. Baik waktu berbuka puasa maupun santap sahur. Wabil khusus momentum menjelang berbuka puasa. Yakni ketika kadar hormon grelin (ghrelin), &rdquo;hormon lapar&rdquo; yang bertugas memberi sinyal lapar ke otak saat perut kosong, tengah mencapai klimaksnya setelah belasan jam berpuasa, dari terbit fajar hingga azan Magrib terdengar. Situasi tersebut bisa mendorong orang yang berpuasa menjadi kalap, makan dengan terburu-buru dan berlebihan. Apalagi saat berbuka puasa disajikan banyak pilihan menu makanan yang tampak sangat nikmat menggoda. Pun dibebaskan untuk memilih sesuai selera sepuasnya. Bisa terjadi di rumah sendiri, saat prasmanan, atau di tempat makan berkonsep buffet maupun all you can eat. Makan berlebihan tetaplah harus dihindari demi mampu menjalani Ramadan dengan lebih berkualitas dan sarat makna. Adakah langkah cerdas nan elegan untuk meraihnya? Dalam khazanah Islam terdapat istilah tumakninah (tuma&rsquo;ninah), yaitu jeda sejenak di antara rangkaian gerakan dalam ibadah salat. Ritual salat tak seharusnya dilakukan sambil terburu-buru, seolah sedang berkejaran dengan waktu. Analogi tumakninah dapat menjelaskan betapa ritual makan di kala Ramadan sering malah menjadi paradoks. Musababnya, berbuka puasa sering kurang terkendali, terlalu tergesa-gesa, dan berlebihan. Akibatnya, perut terlalu kenyang. Parahnya lagi, lambung dipenuhi makanan, yang meskipun lezat, tapi cenderung kurang nutrisi. Lantaran densitas kalorinya tinggi, kurang serat pangan dan protein, serta tinggi garam, gula, dan lemak. Seruan untuk tidak berlebihan saat makan sebenarnya sudah ada. Bahkan sejak hampir 1.500 tahun yang lalu dari sebuah hadis Rasulullah SAW: &rdquo;Tidaklah seorang manusia memenuhi perutnya yang lebih buruk daripada memenuhi perut itu dengan makanan. Cukuplah seorang manusia beberapa suap yang mampu mempertahankan kekuatannya. Jika tidak bisa, hendaklah membagi perutnya menjadi tiga bagian: sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas.&rdquo; (HR Tirmidzi) Ritual Berkesadaran Adagium masyhur dari salah seorang legenda stoic Marcus Aurelius (121 M&ndash;180 M) menegaskan bahwa &rdquo;alam semesta ini tidak pernah terburu-buru, tetapi semuanya tercapai.&rdquo; Matahari terbit dari timur, lalu bergerak ke barat dan akhirnya tenggelam, tidak perlu dan tidak pernah tergesa-gesa. Tampaknya pesan moral dari petuah itu amat relevan dengan konteks ritual makan di bulan Ramadan. Makan yang dilakukan secara perlahan dan berkesadaran penuh atau mindful eating. Perilaku yang berperan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan merasakan sinyal kenyang. Makan harus dilakukan dengan tidak terburu-buru supaya saraf-saraf kenyang lebih sensitif. Makan dengan penuh kesadaran adalah menikmati makanan dengan memanfaatkan seluruh indra tanpa menghakimi. Prinsip dasarnya mendengarkan isyarat internal tubuh, contohnya adalah rasa lapar dan kenyang, untuk menghindari konsumsi berlebihan. Selain itu, memperhatikan isyarat eksternal, misalnya mengurangi ukuran porsi dan gangguan saat makan. Salah satu hikmah mindful eating adalah terjadinya penurunan jumlah kalori. Melanson et al (2008), melalui riset bertajuk Eating Slowly Led to Decreases in Energy Intake within Meals in Healthy Women, menyimpulkan bahwa makan perlahan dapat membantu memaksimalkan rasa kenyang dan mengurangi asupan energi dalam makanan. Penelitian tersebut mengungkap bahwa responden yang diminta makan dengan cepat, kurang dari 9 menit, telah mengonsumsi lebih banyak kalori ketimbang responden yang sama yang diarahkan untuk jeda sejenak di antara gigitan, mengunyah makanan lebih banyak di setiap suapan, sebelum menelannya. Kesimpulan lain yang juga menarik, laki-laki makan lebih cepat secara signifikan dibandingkan perempuan. Sebagian besar umat Islam pasti pernah menjalani ritual makan sambil melakukan aktivitas lain, seperti menonton televisi, mengobrol, bekerja, bermain gawai, dan sejenisnya. Alhasil, kita tidak fokus lagi dalam menyantap makanan. Itulah yang disebut dengan mindless eating, yaitu makan tanpa kesadaran. Lebih buruknya lagi, mindless eating bisa menyebabkan kita tetap merasa lapar dan ingin makan lagi meskipun sebelumnya sudah makan. Beberapa strategi dalam menjalankan mindful eating adalah dengan meminum air di sela-sela waktu makan, menikmati aroma dan rasa makanan, serta menggunakan piring dan mangkuk yang lebih kecil. Juga menjauhkan dari gangguan gawai, televisi, atau komputer saat makan serta menciptakan pengalaman yang menyenangkan di sekitar makanan dan makan. Otak manusia membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mengirim sinyal kenyang. Praktik dan kesimpulan tersebut dijelaskan oleh Monroe (2015) secara ilmiah dan amat terperinci dalam artikel bertajuk Mindful Eating: Principles and Practice yang terbit di American Journal of Lifestyle Medicine. Ramadan semestinya menjadi ajang latihan mengendalikan diri. Makan seyogianya dilakukan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Tanpa tumakninah, semacam jeda kecil di antara gigitan, makan laksana ritual kosong nirhikmah dan seakan hanya mengejar rasa kenyang belaka. Makan seharusnya juga menjadi bagian dari proses menikmati, mensyukuri, dan memuliakan makanan. Semoga kita mampu merayakan sekaligus menghiasi Ramadan 1445 Hijriah ini dengan banyak beramal kebaikan serta menjauhi perilaku makan tanpa kesadaran, yang sejatinya dapat mengurangi nilai ibadah Ramadan. Dengan demikian, setelah Ramadan nanti, kita akan terlahir kembali sebagai hamba yang lebih baik dan lebih bertakwa, capaian tertinggi dari seluruh rangkaian ibadah Ramadan. Selamat berpuasa dengan selaksa makna.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SUNARDI SISWODIHARJO, Penulis Buku Narasi Nutrisidan Kesehatan di Zaman Pasca Kebenaran

Satu di antara banyak ritual yang selalu menarik diperbincangkan tatkala Ramadan adalah tradisi makan. Baik waktu berbuka puasa maupun sahur

Ritual Makan Berkesadaran saat Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/SUNARDI-SISWODIHARJO-2672314726.png" alt="SUNARDI SISWODIHARJO" width="100%">
<figcaption>SUNARDI SISWODIHARJO</figcaption>
</figure> PARA&nbsp;tokoh serta pemikir kebangsaan selalu menyerukan terjadinya adu gagasan berkualitas pada kontestasi Pilpres 2024 ketimbang sekadar adu gimik politik yang terkadang berlebihan. Salah satu gagasan yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat adalah program perbaikan indeks status gizi masyarakat. Yakni, melalui bantuan makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah, termasuk pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Sorotan tajam untuk program ini terkait perkiraan penggunaan anggaran hingga Rp 400 triliun per tahun dengan lebih dari 80 juta penerima bantuan. Isu distribusi bantuan yang harus tepat sasaran, merata, serta berkeadilan juga masih menjadi salah satu persoalan utama. Apakah gagasan ini benar-benar realistis? Atau sebaliknya, menemui banyak kegagalan dan hanya akan menjadi gimik politik belaka di gelaran Pilpres 2024? Rasio Kemandirian Rendah Sangat mudah dipahami jika program bantuan gizi seperti di atas dijadikan quick win program atau program yang mampu memberikan dampak atau hasil yang cepat bagi penerima manfaat. Namun, program seperti ini cenderung populis dan kurang mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan gagasan tersebut adalah masih rendahnya rasio kemandirian (self-sufficiency ratio/SSR) bahan baku susu di Indonesia serta tingginya rasio ketergantungan impor (import dependency ratio/IDR). Bahkan bisa dikatakan Indonesia saat ini sedang mengalami darurat bahan baku susu. Musababnya, hingga 2022, berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya sebesar 968.980 ton dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Artinya, nilai SSR hanya sekitar 20 persen. Sebaliknya, nilai IDR masih sangat tinggi sekitar 80 persen. Sebuah kondisi tingkat ketergantungan impor yang sangat tinggi, dampaknya akan sangat terasa jika terjadi gangguan sistem produksi dan distribusi dari negara pengekspor bahan baku susu. Impor bahan baku industri susu umumnya berupa padatan susu (milk solid) seperti skim milk powder, whole milk powder, dan full milk powder. BPS mencatat Indonesia selama Januari&ndash;Oktober 2022 mengimpor susu senilai USD 1,08 miliar atau setara Rp 16,71 triliun. Data BPS yang lain menyebutkan, populasi nasional sapi perah pada 2022 baru mencapai 592.897 ekor. Jumlah ini juga relatif stagnan dari tahun ke tahun. Dengan kalkulasi sederhana, sesungguhnya masih dibutuhkan sapi perah hingga 2 juta ekor lagi agar seluruh kebutuhan produksi susu nasional terpenuhi seluruhnya dari dalam negeri. Selain itu, produktivitas masih menjadi masalah. Sapi perah di Indonesia rata-rata hanya memproduksi 10 hingga 11 liter per ekor per hari. Jauh dari produksi susu sapi negara lain yang bisa mencapai 30 liter, bahkan 60 liter per hari. Sayangnya, hingga saat ini, angka produksi dan produktivitas ternyata tak jauh bergerak. Pada saat program bantuan susu gratis untuk anak sekolah dijalankan, diperkirakan akan dibutuhkan tambahan ketersediaan susu sebesar 4 juta ton per tahun. Perhitungan tersebut merujuk pada jumlah murid di Indonesia sebanyak 53,14 juta orang pada semester ganjil tahun pelajaran 2023&ndash;2024 sesuai laporan Kemendikbudristek. Jika produksi susu nasional relatif stagnan, bisa dipastikan pelaksanaan program bantuan gizi berupa susu gratis akan dipenuhi dari bahan baku susu impor. Kondisi ini jelas tidak sehat secara fiskal sebab akan menggerus devisa negara hingga puluhan triliun. Selain itu, anggaran Rp 400 triliun diperkirakan akan mengambil atau setidaknya mengurangi dari pos bujet lainnya, misalnya dari anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Semoga saja anggarannya bukan berasal dari utang negara. &nbsp; Inherent Benefits Dari perspektif yang optimistis, selain manfaat utama sesuai tujuan program, setidaknya terdapat dua keuntungan ikutan yang signifikan yang secara alamiah akan didapat dari pelaksanaan program bantuan gizi ini. Keuntungan ikutan pertama berupa pasar susu nasional yang semakin terbuka dan sangat lebar. Kementerian Perekonomian sejak 2013 telah mengeluarkan blueprint Persusuan Indonesia Tahun 2013&ndash;2025. Targetnya, pada 2025, tercapai sebesar 60 persen pemenuhan kebutuhan susu nasional berasal dari produksi SSDN. Pada saat itu, produksi sapi perah diharapkan bisa mencapai 20 liter per hari, konsumsi susu meningkat hingga 30 liter per kapita per tahun, dan populasi sapi perah setidaknya mencapai 1,8 juta ekor. Harapan tersebut akan tercapai if and only if atau &rdquo;jika dan hanya jika&rdquo; sejumlah kebijakan dan langkah yang sudah tercantum dalam blueprint itu dieksekusi secara sungguh-sungguh dengan dukungan dan komitmen anggaran yang mumpuni. Langkah-langkah tersebut, antara lain, meningkatkan populasi serta pemberian insentif investasi berupa tax allowance, perbaikan genetik sapi, pendampingan penerapan good farming practices (GFP), dan perbaikan kualitas dan kuantitas pakan. Manfaat ikutan kedua adalah kesempatan untuk membumikan konsep pedoman gizi seimbang (PGS) kepada masyarakat sejak usia sekolah. Kebiasaan cukup makan sayur dan buah, mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, serta lauk-pauk protein tinggi akan lebih mudah dibentuk apabila program bantuan makan siang gratis dieksekusi dengan sistem yang paripurna. Indonesia bisa belajar dari pelaksanaan kyushoku seido atau &rdquo;sistem makan siang sekolah&rdquo; yang sehat dan terjangkau di Jepang, yang sudah teruji dan sukses bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Program makan siang sekolah ini terbukti berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan siswa serta menciptakan lingkungan di mana aspek pendidikan gizi dan budaya diintegrasikan ke dalam rutinitas harian di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Bantuan gizi, bagaimanapun, merupakan gagasan yang sangat mulia dalam kontestasi di Pilpres 2024. Diperlukan persiapan cerdas dan komitmen kuat agar terhindar dari kegagalan di level eksekusi dan tidak berakhir menjadi gimik di Pilpres 2024.&nbsp;(*) <hr /> *) SUNARDI SISWODIHARJO,&nbsp;Peminat kajian gizi dan kesehatan, alumnus Program Doktor Manajemen Agribisnis UGM

Para tokoh serta pemikir kebangsaan selalu menyerukan terjadinya adu gagasan berkualitas pada kontestasi Pilpres 2024.

Bantuan Gizi: Gagasan atau Gimik Politik?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/SUNARDI-SISWODIHARJO-2672314726.png" alt="SUNARDI SISWODIHARJO" width="100%">
<figcaption>SUNARDI SISWODIHARJO</figcaption>
</figure> MENDEKATI&nbsp;pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dinamika dan kompetisi politik elite terus menghangat. &rdquo;Janji manis&rdquo; politik sudah mulai deras diluncurkan para kandidat melalui program-program andalannya jika terpilih sebagai presiden tahun depan. Namun, di antara haru biru dan dramaturgi politik yang sedang terjadi, di manakah isu-isu kesehatan memiliki tempat? Adakah kesungguhan persoalan kesehatan, utamanya ancaman penyakit tidak menular, dibicarakan dan diangkat secara serius oleh para politikus? Menurut BPS, selama 2017&ndash;2022, di antara 8,07 kematian di Indonesia, sebanyak 7,03 juta atau hampir 90 persen disebabkan penyakit tidak menular (PTM). Tingginya biaya kesehatan terkait PTM telah menyedot ratusan triliun rupiah per tahun dan sangat membebani perekonomian. Imbasnya, bangsa ini menjadi kurang produktif serta tidak kompetitif. &rdquo;Kalori Kosong&rdquo; dan Ancaman PTM Secara nutrisi, gula termasuk di dalam golongan komposisi makanan yang unnutritious, tidak bergizi, sehingga jumlah asupannya sangat perlu dibatasi. Bahkan, ada yang menyebut gula sebagai &rdquo;kalori kosong&rdquo;. Karena hanya menaikkan jumlah kalori, tetapi nirkontribusi zat gizi lain yang bermanfaat bagi tubuh. Jika terjadi kelebihan kalori dari gula di dalam tubuh, akan disimpan dalam bentuk lemak. Inilah salah satu akar masalah kelebihan berat badan (BB) dan obesitas yang sekaligus biang meningkatnya PTM. Kelebihan BB dan obesitas dapat berdampak langsung pada kesehatan dan perkembangan psikososial seseorang. Selain itu juga dapat menyebabkan peningkatan risiko PTM di kemudian hari, seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Tahun 2018 menunjukkan, 1 dari 5 anak usia sekolah 5&ndash;12 tahun (20 persen atau 7,6 juta), 1 dari 7 remaja (14,8 persen atau 3,3 juta), dan 1 dari 3 orang dewasa (35,5 persen atau 64,4 juta) di Indonesia hidup dengan kelebihan BB atau obesitas. Selain itu, menurut Journal of the Indonesian Nutrition Association, terdapat sekitar 77 juta orang atau 29,7 persen penduduk Indonesia yang mengonsumsi gula melebihi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni &gt; 50 gram per hari (Atmarita et al., 2016). Tidak kurang Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-Anak (Unicef) telah mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menerapkan cukai pada produk minuman berpemanis demi kesehatan masyarakat. Musababnya, orang yang menderita kelebihan BB atau obesitas meningkat 10 kali lipat dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini dinilai Unicef sudah masuk kategori berbahaya. &rdquo;Imperativus&rdquo; Cukai Minuman Berpemanis Setelah hampir tujuh tahun, sejak kali pertama Kemenkeu mengusulkan rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2016, pemerintah hingga saat ini belum kunjung memberlakukannya. Bahkan, rencana penerapan cukai MBDK tahun ini kembali ditunda hingga 2024. Argumentasi penundaan cenderung normatif dan serupa dengan dalih penundaan sebelumnya, seperti kondisi industri makanan dan minuman yang belum stabil pascapandemi Covid-19 serta perlunya waktu untuk koordinasi dan sosialisasi. Mencermati dampak kesehatan dan bahaya tersembunyi dari konsumsi gula berlebihan berupa tingginya risiko PTM, pemberlakuan cukai terhadap MBDK dirasa sudah harus menjadi prioritas dan &rdquo;perintah&rdquo; untuk segera diberlakukan. Data Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyebutkan bahwa jenis minuman berpemanis yang meningkat paling signifikan adalah air teh dalam kemasan. Jumlah konsumsinya meningkat sangat tajam. Total peningkatannya mencapai hingga 15 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Pada 2011 konsumsi air teh kemasan mencapai 250 juta liter, terus naik menjadi sekitar 400 juta liter pada 2014. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan sehingga penting sekali untuk segera melakukan pencegahan dengan mengurangi konsumsi gula. Konteksnya adalah bagaimana mengurangi konsumsi minuman berpemanis dengan menggunakan instrumen fiskal, yaitu cukai. Gula di dalam MBDK sudah termasuk kategori barang yang membahayakan sehingga patut dikenai cukai. Aspek kesehatan berupa penurunan risiko PTM, terutama diabetes, memang sudah menjadi tujuan utama dari pemberlakuan cukai minuman berpemanis. Pada saat yang sama, pendapatan negara atas cukai juga akan turut meningkat, bahkan akan terjadi penghematan devisa negara hasil dari penurunan impor gula. Menurut BPS (2020), total impor gula Indonesia sangat tinggi dan sudah mencapai 5,5 juta ton atau setara 92 persen kebutuhan nasional, senilai lebih Rp 25 triliun. Penerapan cukai minuman berpemanis sesungguhnya juga merupakan upaya dan aksi nyata dalam mengedukasi masyarakat konsumen agar lebih bijak dengan tidak mengonsumsi minuman berpemanis secara berlebihan. Kesadaran seperti itu tidak akan pernah didapatkan secara optimal hanya dengan imbauan seperti pencantuman pesan kesehatan untuk pangan olahan sebagaimana tertuang dalam Permenkes 30/2013. Diperlukan kebijakan yang bersifat lebih imperatif seperti cukai. Penundaan penerapan cukai MBDK hanya akan membuat risiko kesehatan berupa PTM makin memburuk, biaya kesehatan meningkat, dan hanya akan menjadi sebuah paradoks di negeri ini, dianggap penting namun tidak kunjung diterapkan. Semoga saja persoalan kesehatan, utamanya ancaman PTM, dibicarakan dan diangkat secara serius oleh para politikus.&nbsp;(*) <hr /> *) SUNARDI SISWODIHARJO, Food engineer alumnus Teknologi Pangan UGM, peminat kajian gizi dan kesehatan masyarakat

Mendekati pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dinamika dan kompetisi politik elite terus menghangat.

Janji Manis Capres dan Minuman Berpemanis

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Sunardi Siswodiharjo

Berita Terkini

Menyigi Kisah Sedih Peternak Sapi Perah

Ritual Makan Berkesadaran saat Ramadhan

Bantuan Gizi: Gagasan atau Gimik Politik?

Janji Manis Capres dan Minuman Berpemanis

Download Aplikasi JawaPos.com