Sufyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/sufyanto-4034837149.jpg" alt="Sufyanto" width="100%">
<figcaption>Sufyanto</figcaption>
</figure> PILKADA serentak memang pernah diselenggarakan di sebagian wilayah Indonesia pada 2015 dan 2018. Namun, pengalaman itu tidak cukup dijadikan dasar utama untuk menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sebab, ada variabel yang sangat penting. Yakni, peta kerawanan sosial yang sewaktu-waktu bisa menjelma menjadi potensi konflik politik. Apalagi, pada saat bersamaan, aparat keamanan harus berkonsentrasi penuh menjaga wilayah masing-masing. Tidak bisa saling memperbantukan. Potensi konflik itu sangat tampak di beberapa daerah yang kelihatan landai di permukaan, tetapi memanas di dalamnya. Misalnya, ketegangan antar pendukung calon bupati di Sampang yang mengakibatkan korban nyawa. Sesungguhnya kerawanan sosial yang bisa menjalar menjadi konflik politik ini dapat dicegah dan diteliti dari peta konflik. Pemicunya, antara lain, pertarungan head-to-head bupati vs wakil bupati. Ini, misalnya, di Mojokerto, Tuban, Lumajang, dan Kabupaten Madiun. Lalu, persaingan incumbent dengan mantan bupati di Blitar dan Ponorogo. Ada juga head-to-head pasangan calon di Lamongan, Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Kota Blitar, Bangkalan, dan Sampang. The Republic Institute baru saja menyelesaikan riset pada 1&ndash;10 November 2024 tentang potensi kerawanan pilkada di Jawa Timur. Riset kuantitatif dengan metode survei 1.200 responden yang penentuan sampel menggunakan stratified random sampling dan margin of error 2,8 persen. Temuannya sungguh menarik untuk dijadikan referensi. Ketika ditanyakan bagaimana bila calon yang didukung kalah, maka yang menjawab kecewa ada 37,1 persen, protes 16,4 persen, biasa saja 43,7 persen, dan 11,8 perse tidak menjawab. Jawaban kekecewaan ditambah dengan protes ini sudah mencapai 53,5 persen. Artinya, lebih dari separo masyarakat akan menyimpan ketidakpercayaan terhadap hasil pilkada jika calon yang didukung kalah. Kemudian, ketika disandingkan dengan potensi konflik, responden yang menjawab ada konflik sebesar 45 persen dan yang menjawab tidak ada konflik sebesar 42 persen. Karena itu, sangat masuk akal jika pilkada yang kelihatan landai ini sebenarnya menyimpan potensi konflik yang sangat besar. Karena itu, perlu dicegah variabel pelaku dan penyebab konflik tersebut. Berdasar hasil survei, penyebab konflik terbesar adalah ketidaknetralan KPU-Bawaslu (37,5 persen). Lalu, kepala desa berpihak pada pasangan calon tertentu (33,2 persen). Kemudian, calon yang head-to-head (21,4 persen). Inilah tantangan terbesar KPU-Bawaslu untuk menyelenggarakan pilkada yang bermartabat, demokratis, dan adil. KPU harus menghadirkan kebijakan teknis yang tidak sekadar melaksanakan pemilu, tetapi mampu mengartikulasikan regulasi-regulasi sebagai sumber kebijakan yang lebih adil, akuntabel, dan transparan. Sedangkan Bawaslu bukan sekadar pengawas pemilihan saja, tetapi harus mampu menjadi penegak demokrasi. Bawaslu harus menjadi rumah tempat berteduh dan berlindung seluruh hak konstitusional dalam pemilu. Sebab, Bawaslu diberi mandat mencegah, menindak, dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan. Wallahu a&rsquo;lam bishawab. (*/c17/oni) *)&nbsp;SUFYANTO, Ketua Bawaslu Jatim 2012&ndash;2017, dosen politik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan peneliti utama di The Republic Institute

PILKADA serentak memang pernah diselenggarakan di sebagian wilayah Indonesia pada 2015 dan 2018. Namun, pengalaman itu tidak cukup.

Membaca Peta Konflik Pilkada di Jawa Timur

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/sufyanto-4034837149.jpg" alt="Sufyanto" width="100%">
<figcaption>Sufyanto</figcaption>
</figure> TURBULENSI&nbsp;Golkar kembali terjadi saat Ketua Umum Airlangga Hartarto (AH) mengundurkan diri. Dalam kondisi seperti itu, The Golkar Way sebagai karya monumental Akbar Tanjung dari disertasi doktoral di Universitas Gadjah Mada (UGM) layak dijadikan referensi oleh semua unsur pengurus di Golkar. Sebab, karya itu berisi kiat-kiat bagaimana Golkar keluar dari &rsquo;&rsquo;turbulensi&rsquo;&rsquo; politik di puncak kejayaan saat Orde Baru runtuh. Pasca mundurnya Airlangga Hartarto, tafsir liar terus berspekulasi. Apa karena cawe-cawe Jokowi? Istana membantahnya. Ada yang berspekulasi karena persoalan kasus hukum, pihak Golkar juga membantahnya. Lalu, kenapa mundur? Siapa sangka dari teduhnya pohon beringin Golkar, ternyata sedang diterpa angin ribut. Sang ketua umumnya harus minggir dari gelanggang politik. Dibaca dengan perspektif teori pilihan rasional (rational choice theory) James S. Coleman (1994) dalam The Foundation of Social Theory, mengasumsikan tindakan individu pada hakikatnya mengarah pada suatu tujuan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi. Preferensi adalah pertimbangan atas cost dan reward yang kelak diperoleh. Mundur bagi Airlangga Hartarto adalah pilihan yang rasional secara politik. Bila disimak dari pernyataan yang terucap, cost-nya tampak dari kalimat menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang terjadi dalam waktu dekat. Sementara reward-nya, Airlangga Hartarto telah mengantarkan kejayaan Golkar dengan capaian 102 kursi di DPR RI dan ribuan kursi di DPRD. Belum lagi berkontribusi besar dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Tekanan Politik Dari kalimat-kalimat di atas, tampak ada tekanan politik hebat yang dihadapi Airlangga Hartarto. Bisa jadi disebabkan dua hal. Pertama, harus dipahami di tubuh Golkar itu banyak faksi. Misalnya, dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang berafiliasi internal organisasi. Belum lagi kelompok atau individu yang bisa jadi telah berafiliasi dengan kepentingan eksternal. Sebab, bagaimanapun, Golkar adalah partai besar dan berpengaruh untuk mengelola pemerintahan ke depan. Maka, banyak kekuatan kepentingan yang akan menguasai Golkar atau setidaknya menumpang hidup di Golkar. Kedua, banyak tampilnya kader Golkar di tingkat lokal dalam pilkada mendatang tidak bersama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), pengusung Prabowo-Gibran di tingkat nasional. Boleh jadi fenomena kedua itu juga berkontribusi membuat Airlangga Hartarto tertekan yang berujung pengunduran diri. Dampak pada Pilkada Tentu, mundurnya ketua umum parpol maupun organisasi adalah hal biasa. Sebenarnya tidak penting juga publik mempertaruhkan energinya untuk memperdebatkan mundurnya Airlangga Hartarto. Namun, yang jauh lebih penting didiskusikan adalah mundurnya Airlangga Hartarto di saat pilkada memasuki masa krusial pendaftaran, yakni 27&ndash;29 Agustus mendatang. Penting didiskusikan untuk menyelamatkan hak konstitusional pemilih Golkar yang pada pemilu lalu meraih 23.208.653 suara. Suara rakyat itu menjadi dasar syarat wajib untuk mengajukan calon gubernur, bupati, dan wali kota dari Partai Golkar. Sekaligus menyelamatkan hak konstitusional calon kepala daerah yang tengah menunggu surat keputusan dari DPP Partai Golkar. Berdasar Pasal 42 ayat 4, 5 dan 6 dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan dalam pendaftaran gubernur, bupati, dan wali kota harus disertai &rsquo;&rsquo;surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan&rsquo;&rsquo;. Surat itu lazim disebut rekomendasi. Untuk mendapat surat rekomendasi tidaklah mudah. Di samping calon harus memiliki popularitas dan elektabilitas kuat, ada prasyarat-prasyarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing parpol. Rekomendasi dari Golkar yang sedang berdinamika itu penting dikawal agar tidak menghilangkan hak konstitusional pemilih maupun bakal calonnya. Sebab, rekomendasi yang lazimnya ditandatangani ketua umum dan Sekjen atau sebutan lainnya itu harus memiliki legalitas yang tercatat di Kemenkum HAM secara sah. Dengan pengunduran diri AH, harus secepatnya dicarikan pengganti, lalu didaftarkan ke Kemenkum HAM untuk mendapatkan legalitasnya. Pada posisi saat ini, berarti Golkar harus melakukan setidaknya dua langkah. Pertama, segera memilih ketua umum dan menyusun kepengurusan secara cepat. Pada konteks ini, Partai Golkar sebagai organisasi besar dan partai bersejarah tentu akan mengalami dinamikanya sendiri. Berbagai tarik-menarik kepentingan akan tersaji pada proses itu. Boleh saja itu terjadi, tapi jangan terlalu lama dan jangan berkonflik. Misalnya, terjadi dualisme. Agar tidak mengganggu proses demokrasi di tingkat lokal dalam pilkada, khususnya masa pendaftaran. Kedua, secepatnya kepengurusan baru didaftarkan ke Kemenkum HAM agar tidak menjadi kendala dalam pendaftaran pasangan calonnya. Golkar pada posisi seperti ini kiranya perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Termasuk penyelenggara pemilu dalam konteks penyelamatan hak konstitusional masyarakat dan bakal pasangan calon. Caranya, ikut memberi penjelasan secara detail terkait ketentuan-ketentuan proses pilkada kepada Partai Golkar yang saat ini mengalami turbulensi di tengah kejayaannya. Wallahu a&rsquo;lam bishawab...&nbsp;(*) <hr /> *) SUFYANTO, Peneliti utama di The Republic Institute dan dosen politik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Turbulensi Golkar kembali terjadi saat Ketua Umum Airlangga Hartarto (AH) mengundurkan diri. Pasca mundurnya AH, tafsir liar berspekulasi.

Turbulensi Golkar di Tengah Kejayaan

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Sufyanto

Berita Terkini

Membaca Peta Konflik Pilkada di Jawa Timur

Turbulensi Golkar di Tengah Kejayaan

Download Aplikasi JawaPos.com